Nelayan Indonesia Harus Berdaulat di Negeri Maritimnya Sendiri

Nelsysn Indonesia Harus Berdaulat di Negeri Maritim Sendiri

Nelayan Indonesia Harus Berdaulat di Negeri Maritimnya Sendiri

 

6 April adalah Hari Nelayan Indonesia. Nelayan seharusnya menjadi bagian penting dalam roda ekonomi Indonesia karena negara ini adalah negara kelautan dengan luas perairan mencapai 2/3 dari total wilayah Indonesia. Sayangnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia yang mencari nafkah di laut atau dinamakan sebagai nelayan masih dililit kemiskinan selama puluhan tahun sejak proklamasi 1945. Menurut BPS nelayan Indonesia masuk dalam golongan kaum miskin di Indonesia yang jumlahnya pada 2010 hampir mencapai 31,3 juta jiwa. Sedangkan data dari Bank Dunia menyebut angka yang lebih besar yaitu 108,78 juta jiwa. Jumlah rata-rata penghasilan nelayan (termasuk buruh nelayan) per hari hanya sebesar Rp 30.499.-. Lebih kecil bila dibandingkan dengan upah kuli bangunan sebesar Rp 48.301 sehari. Sebenarnya apa saja penyebab kemiskinan kaum nelayan di negara kepulauan yang memiliki kekayaan bahari tingkat tinggi ini? Untuk memahaminya tentu harus kita mengurai permasalahan nelayan sampai jelas dengan menitikberatkan pada penggunaan analisis ekonomi politik.

Pertama, nelayan Indonesia selama puluhan tahun tidak punya akses modal dan akses teknologi yang diperlukan untuk mencari nafkah. Mayoritas nelayan di Indonesia hanya menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti jala dan pancing. Belum lagi masih banyak nelayan Indonesia yang statusnya masih merupakan buruh nelayan. Buruh nelayan ini kondisinya hampir menyerupai kondisi buruh tani. Mereka sama-sama terlibat dalam proses produksi namun tidak memiliki dan tidak menguasai alat produksi. Buruh tani merupakan petani yang tidak memiliki tanah atau lahan sedangkan buruh nelayan adalah nelayan yang tidak memiliki kapal untuk melaut. Namun berbeda dengan buruh tani, buruh nelayan tidak menjual tenaga kerjanya pada pemilik atau juragan kapal. Buruh nelayan umumnya harus menyewa kapal pada juragan kapal dengan harga yang tidak murah. Disini jeratan terhadap nelayan kemudian muncul dalam dua bentuk. Bilamana buruh nelayan tidak memiliki uang yang cukup maka ia harus berhutang pada tengkulak-tengkulak atau pada juragan kapal, atau juragan kapal yang sekaligus merupakan tengkulak. Jeratan hutang ini seringkali digunakan sebagai alat untuk memainkan atau malah mendominasi penentuan harga tangkapan ikan dari para buruh nelayan dan nelayan tersebut. Praktek-praktek dari para tengkulak bisa tumbuh subur karena selama ini tidak ada bank-bank termasuk bank pemerintah yang memberikan pinjaman sebagai modal kepada para nelayan. Alasannya nelayan tidak punya aset berharga yang bisa dijadikan jaminan. Maka tidak heran juga bila tidak semua nelayan beroperasi dengan menggunakan kapal bermesin dan masih ada yang menggunakan perahu kecil atau perahu layar.

Kedua, ada permasalahan berupa tidak berdaulatnya Indonesia di kelautannya sendiri baik disebabkan mulai dari praktek-praktek ilegal pihak asing maupun akibat cengkraman imperialisme. Salah satu bukti yang bisa disebutkan adalah banyaknya praktek penjarahan ikan secara besar-besaran di perairan Indonesia. Penjarahan, termasuk dengan yang menggunakan kapal pukat harimau itu, telah menyebabkan kerugian Indonesia mencapai sebesar 34 trilyun 640 milyar rupiah. Ini tentu berakibat langsung terhadap pendapatan nelayan yang menurun drastis. Bagaimana mungkin nelayan Indonesia yang masih merupakan nelayan tradisional bersenjatakan jala dan pancing berhadapan dengan kapal-kapal besar yang menjarah ikan dimana di kapal tersebut tidak hanya menangkap ikan dalam jumlah besar namun juga langsung melakukan proses pengolahan hingga proses pengalengan ikan?!

Selain dirugikan oleh praktek ilegal, pabrik-pabrik milik imperialisme asing juga menindas keberadaan nelayan Indonesia. Sebab pabrik-pabrik tersebut mencemari laut dan merusak habitat ikan. Tentu kita harus mengingat bahwa pada masa Orde Baru suatu kampung nelayan pernah terjangkit penyakit aneh disebabkan mereka mengonsumsi ikan tangkapan yang sudah terkontaminasi limbah pabrik. Praktek-praktek atau lebih tepatnya pelanggaran-pelanggaran macam ini masih berjalan hingga kini. Kasus terbaru muncul pada 2 Maret 2011 lalu dimana kaum nelayan menolak keberadaan tambang timah apung di Tobali, Bangka Belitung.

Ketiga, akibat akses modal dan akses teknologi nelayan masih rendah maka kerja nelayan sebagian besar bergantung pada sistem nelayan tangkap yang hasilnya tidak menentu. Hasil tidak menentu ini disebabkan faktor alam, termasuk kondisi cuaca ekstrem akhir-akhir ini dimana angin yang berhembus kencang dan gelombang besar mengancam pendapatan nelayan. Data statistik mencatat bahwa pada januari 2011 lalu terdapat 473.983 orang nelayan dari 41 kabupaten/kota di 20 provinsi yang tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem. Tidak saja kehilangan pendapatannya, banyak juga nelayan yang akhirnya kehilangan nyawanya. Patut kita ketahui bahwa pada bulan yang sama, jumlah nelayan yang meninggal di laut sudah mencapai 68 jiwa. Dampak ekonomisnya tentu tidak bersifat individual karena nelayan yang meninggal tersebut merupakan tulang punggung keluarga, pencari nafkah utama untuk menghidupi anak dan istrinya.

Keempat, rendahnya dukungan ekonomi dari negara terhadap nelayan. Salah satu yang bisa disebutkan adalah belum tentu terdapat Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di semua pesisir atau di semua daerah dimana terdapat desa/pemukiman nelayan. Sehingga lagi-lagi nelayan terpaksa menjual hasil tangkapannya pada para tengkulak dan terjebak pada lingkaran eksploitasi baik oleh tengkulak maupun oleh juragan kapal. Contoh lainnya juga bisa diambil dari tingginya harga BBM yang dijual pada nelayan. Ketergantungan nelayan pada solar sebagai BBM untuk kapal yang digunakan melaut bisa dilihat dari jumlah rata-rata konsumsi solar untuk sekali melaut bisa mencapai 10 liter. Hal ini belum diperparah dengan banyaknya oknum yang melakukan penimbunan dan bermain harga dengan menjual solar dalam harga lebih tinggi. Oknum ini seringkali tidak hanya satu dua individu yang menjual solar sendiri-sendiri. Melainkan muncul dalam rangkaian panjang. Jadi satu oknum menjual solar yang aslinya harganya Rp 2.100,- menjadi Rp 2.500,- kepada oknum lain. Oknum lain bisa menjual BBM tersebut dengan mengutip nilai lebih atau keuntungan saat menjualnya pada oknum lain pula. Akibatnya harga yang harus dibayarkan petani bisa membengkak begitu besar tergantung dari banyaknya oknum yang bermain.

Kelima, rendahnya akses pendidikan yang diberikan kepada nelayan dan keluarganya. Data statistik tentang pendidikan menunjukkan bahwa di Indonesia hanya sekitar 7 juta saja yang dapat mengakses Diploma dan Perguruan Tinggi. Sedangkan mayoritas penduduk di Indonesia termasuk nelayan merupakan lulusan SD dimana jumlah lulusan SD ini mencapai hingga lebih dari 50 juta dari total 107 juta angkatan kerja. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah seperti itu jangankan untuk meningkatkan derajat sosial, mengakses informasi yang berguna untuk kerja mereka saja hampir tidak memungkinkan.

Kelima permasalahan besar nelayan Indonesia ini tentu saja tidak terlepas dari status negara Indonesia yang belum merdeka. Ya, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Rakyatnya termasuk nelayan-nelayannya masih belum berdaulat. Sehingga bisa kita katakan bahwa Indonesia masih merupakan negara semi jajahan dan semi feodal (SJSF). Rakyatnya masih dicengkram oleh imperialisme yang berkolaborasi dengan kaum kapitalis birokrat dan agen-agen feodal (tuan tanah dalam dunia pertanian dan juragan kapal serta para tengkulak dalam perikanan). Dengan demikian perjuangan umum yang harusnya diambil kaum nelayan Indonesia adalah dengan melibatkan diri dalam perjuangan massa bersama kelas buruh, kaum tani, pemuda/mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kelas pekerja. Secara khusus tentu perjuangan nelayan bisa mengambil rumusan program perjuangan yang disimpulkan dalam tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

  1. Bangun kedaulatan penuh atas perairan Indonesia tanpa intervensi asing baik dalam bentuk imperialisme maupun penjarahan individual atau organisasional

Kita tidak perlu menunggu bocoran dari wikileaks untuk tahu bahwa perairan Indonesia selalu dirongrong oleh intervensi asing. Intervensi asing ini mewujudkan dirinya dalam dua bentuk. Pertama, keberadaan pabrik-pabrik imperialis yang limbahnya mencemari habitat ikan sehingga tidak saja mengganggu kerja nelayan melainkan juga membahayakan nyawa dan kesehatan para nelayan dan keluarganya. Kedua, keberadaan kapal-kapal penjarah baik yang beroperasi atas nama individu maupun atas nama organisasi bahkan korporasi/perusahaan asing. Aksi kriminal besar ini selain mengancam hajat hidup nelayan juga mengganggu ekosistem kelautan karena bisa menyebabkan punahnya suatu habitat perikanan di suatu wilayah kelautan Indonesia. Menghambanya Indonesia sebagai negara SJSF pada kalangan imperialis menyebabkan hilangnya ketegasan sekaligus kekuatan untuk melawan semua bentuk ancaman terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. Sementara di sisi lain nelayan Indonesia yang mayoritas nelayan kecil dan nelayan tradisional begitu mudah diperkarakan oleh negara-negara lain terutama Malaysia dan Australia. Maka dengan demikian sekian ancaman ini hanya bisa dihilangkan dengan membangun kedaulatan penuh atas semua wilayah perairan Indonesia.

  1. Berikan hak atas perairan pada nelayan indonesia (darat dan laut)

Kedaulatan penuh tersebut baru kemudian bisa dan harus diikuti dengan pemberian hak atas perairan pada nelayan Indonesia baik perairan laut maupun perairan darat berupa budidaya atau penambakan.

  1. Bentuk serikat-serikat nelayan dengan akses penuh terhadap modal dan teknologi

Kedaulatan nelayan harus dibangun dengan cara membentuk serikat-serikat nelayan yang diberikan akses penuh terhadap modal dan teknologi. Serikat-serikat nelayan ini merupakan instrumen pembentuk kedaulatan nelayan karena melalui badan seperti ini mereka dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan berkesempatan untuk mengorganisir dirinya sendiri secara demokratis. Dengan keberadaan serikat nelayan yang demokratis ini maka koperasi khususnya KUD nelayan bisa dibebaskan dari belenggu feodalisme dan dikembalikan pada fungsi demokratisnya. Sehingga kepengurusan tidak didominasi oligarki dari pejabat daerah melainkan dipegang kaum nelayan. Selain itu operasional ekonominya tidak digunakan untuk memperkaya segelintir orang melainkan membantu dan menyejahterakan seluruh anggota nelayannya. Selanjutnya dengan akses penuh terhadap modal dan teknologi ini, kedaulatan ekonominya makin kuat serikat-serikat nelayan bisa bekerjasama dengan serikat pekerja lainnya dalam membangun serta mengelola TPI.

  1. Industrialisasi sektor perikanan dan kelautan di bawah kontrol serikat-serikat nelayan

Kemajuan ekonomi dari kaum nelayan harus didukung oleh instrumen ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perlu dilakukan industrialisasi sektor perikanan dan kelautan yang bermanfaat untuk memodernisasi dan mengembangkan teknik-teknik baru. Industrialisasi ini tentunya harus berada di bawah kontrol serikat-serikat nelayan sehingga sesuai dengan kepentingan nelayan, mampu menyelesaikan permasalahan nelayan, dan pada kelanjutannya akan meningkatkan taraf hidup nelayan.

  1. Berikan hak-hak pendidikan bagi nelayan dan keluarga nelayan

Industrialisasi tersebut tentunya harus disertai pemenuhan dan jaminan hak-hak pendidikan bagi nelayan dan keluarganya. Baik pendidikan formal atau pendidikan umum maupun pendidikan khusus yang langsung berhubungan dengan kepentingan nelayan dalam bidang perikanan dan kelautan. Jadi industrialisasi bersifat integral dengan pelaksanaan pendidikan. Melalui kombinasi keduanya maka kaum nelayan bisa menguasai tidak saja teknik penangkapan ikan yang lebih maju dan ramah lingkungan. Melainkan juga bisa mengembangkan sistem nelayan budidaya dalam bentuk penangkaran-penangkaran dan pertambakan yang dikelola oleh serikat-serikat nelayan. Selain itu melalui kombinasi industrialisasi dan pendidikan, maka kaum nelayan bisa mengaplikasikan teknik pengawetan secara lebih maju dan lebih canggih. Dengan demikian maka hasil panen juga bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat dalam negeri dan membantu membangun kedaulatan pangan.

Kelima hal yang terangkum dalam program perjuangan di atas tentu (sekali lagi dikatakan) mustahil terwujud bila tidak dijalankan dengan metode perjuangan massa. Sesungguhnya kepentingan nelayan untuk berdaulat juga sama dengan kepentingan sektor rakyat tertindas lainnya. Dengan demikian perjuangan kaum nelayan harus menggabungkan diri dengan perjuangan kelas buruh, kaum tani, pemuda/mahasiswa, kaum miskin kota dan seluruh kelas pekerja. Hanya dengan melawan penindasan dan menyingkirkan dominasi imperialisme yang berkolaborasi dengan kapitalis birokrat dan agen-agen feodal maka kita bisa mencapai kedaulatan rakyat yang sejati dan kemerdekaan sepenuhnya. Hanya dengan kemerdekaan sepenuhnya maka kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang bukan bagi segelintir orang.

Referensi:

  1. Lihat, Nijmu Laila, Kemiskinan Struktural Masyarakat Nelayan, Februari 2011.

  2. Lihat, , Kondisi Koperasi Pertanian dan Nelayan di Indonesia, Maret 2011.

  3. Lihat, Ed:Erlangga Djumena. Nelayan Merasa Dianggap Warga Kelas II. Kompas, Jumat, 28 Januari 2011

  4. Lihat, Brigita Maria Lukita. Perjelas Definisi Nelayan Tradisional. Kompas, Selasa, 16 Maret 2011

  5. Lihat, Kris R. Mada. Tambang Timah di Laut Nelayan Protes. Kompas, Rabu, 2 Maret 2011

  6. Jurnal Merah Putih II, PPMI, 2010.

  7. Lihat, Darsono Prawironegoro, BAB 15: MANIFES EKONOMI “PASAR KERAKYATAN” BERDASAR UUD 1945 PASAL 33, BAHAYA GLOBALISASI:Suatu Pengantar Untuk Memahami Perkembangan Organisasi Kapitalis Global di Negara-Negara Sedang Berkembang, Kajian Ekonomi Filsafat dan Antropologi, 17 Agustus 2003

  8. Lihat, database Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: