Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bermasalah

Aksi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Menolak RUU BPJS

Aksi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Menolak RUU BPJS

MALANG-Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jadi polemik baik di kalangan buruh maupun pemerintah. Pihak pendukung pengesahan RUU BPJS menyatakan perlunya jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan pihak penentang menyatakan bukannya tidak setuju jaminan sosial melainkan menentangnya karena sistem ini tidak dibiayai pemerintah melainkan dari iuran pekerja serta rawan korupsi.

Wisnu Kristiadi dari LSM Wadah Solidaritas (WADAS) yang bergerak di sektor perburuhan menerangkan pada Kamis (6/5) 2011 bahwa jaminan sosial menurut UU SJSN dibangun dengan mewajibkan iuran swadaya dari pekerja.

Wisnu kemudian menerangkan bahwa polemik antara DPR dan pemerintah sebenarnya menyangkut besarnya jumlah uang yang akan dikumpulkan dari iuran per pekerja. “Jakarta sendiri ramai tentang iuran per kepala yang akan dibebankan ke rakyat. Prosentasenya itu bisa 13 persen dari upah. Tahun lalu Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) memprediksikan tiap orang akan ditarik Rp 130 ribu hingga Rp 150 ribu.Padahal fakir miskin sendiri akan kesulitan memenuhi itu,” paparnya.

Lebih lanjut Wisnu menyatakan, “Bayangkan saja kalau tiap orang ditarik Rp 100 ribu maka dikalikan 23 jutaan penduduk Indonesia sudah terkumpul dana besar. Masalahnya apa tiap bulan uang itu bisa diakses rakyat? Apa jaminannya kalau uang itu tidak dikorup?” ungkapnya mempertanyakan.

RUU BPJS  rencananya sudah harus disahkan pada Juli 2011. Pembiayaan yang diberikan pemerintah hanya dialokasikan untuk mereka yang masuk kategori miskin. Kategori miskin ini sendiri ada banyak versi baik dari pemerintah, maupun lembaga seperti Jamsostek dan Askes. “Sekarang ini saja untuk masuk kategori miskin, pemerintah sudah menetapkan 14 kriteria. Sementara BPJS menetapkan 8 kriteria,” papar Wisnu.

Hal ini bukan berarti pekerja yang tidak masuk kategori miskin akan mampu memenuhi iuran tersebut khususnya buruh. “Akses-akses itu belum tentu bisa dijangkau buruh. Apalagi kalau perusahaannya juga menunggak gaji buruh. Dari pihak perusahaan sendiri banyak juga yang belum bisa menerima itu. Tidak hanya itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWGI) juga menolak karena tak sesuai dengan negara kesejahteraan,” ujarnya.

Selain itu Wisnu sendiri mengkhawatirkan keterlibatan asing. “Permasalahannya BPJS diinginkan untuk berdiri sendiri, dikelola secara profesional. Namun tim profesional itu ternyata tidak dikenai pajak. Kemungkinan besar memang BPJS ini akan dikelola perusahaan asuransi luar,” terangnya.

Namun di sisi lain Wisnu juga menolak klaim Serikat Buruh Sosialis Indonesia Malang (SBSIM) yang menganggap UU SJSN atau RUU BPJS ini sebentuk asuransi. “Karena asuransi juga jelas fasilitas yang didapatkan. Selain itu bila pengguna asuransi itu tetap sehat di akhir premi, maka setelah usia 55 tahun misalnya, dana yang terkumpul akan dikembalikan lagi. Sedangkan UU SJSN dan RUU BPJS ini jangankan kejelasan akses, sanksi bila BPJS tidak memberikan hak bagi pekerja juga tidak ada,” tegasnya.

Wisnu membandingkan bahwa di luar negeri jaminan sosial diambil dari pajak. “Jadi tiap orang pegang kartu jaminan sosial, seperti KTP. Inggris dan Perancis seperti ini. Misalkan ada kasus kacamata jatuh dan pecah maka bisa langsung diganti dengan model yang sama,” pungkasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: