Membongkar Kedok Kurikulum Kewirausahaan dan Kurikulum Komersil

Kurikulum pendidikan Indonesia kini disuntik suatu materi baru. Materi itu bernama kewirausahaan. Kewirausahaan mengajarkan pentingnya pelajar dan mahasiswa untuk merintis usaha sendiri. Di kelas-kelas, peserta pembelajaran dibagi ke dalam kelompok-kelompok miniatur usaha. Mereka kemudian didorong untuk menggali ide tentang produk apa yang potensial untuk diproduksi atau dipasarkan. Hasil pendiskusian kelompok kemudian wajib dipresentasikan di depan kelas untuk menilai sejauh apa kualitas kelompok tersebut dalam mendesain produk. Produk yang kemudian dianggap atau dinilai bagus dalam pelajaran kewirausahaan adalah produk yang memiliki daya jual tinggi. Daya jual tinggi disini tidak memedulikan nilai-nilai sosial, seperti apakah produk tersebut dibutuhkan rakyat, apakah produk tersebut membantu rakyat menyelesaikan permasalahannya, dan apakah produk tersebut mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan rakyat atau tidak.Sebaliknya, daya jual tinggi dinilai dari seberapa lakukah produk tersebut, seberapa tinggi keuntungannya, seberapa rendah kerugian yang bisa ditekan dalam proses produksinya, sekuat apakah promosi dan strategi pemasarannya, serta sebesar apakah resiko produk tersebut dalam menghadapi saingan dalam kompetisi pasar. Tidak ada satupun dalam kelima faktor ini yang memuat keberpihakan pada rakyat. Demikianlah paradigma mencari untung ditanamkan dalam pelajaran kewirausahaan. Maka sah-sah saja misalkan ketika sekolompok mahasiswa punya ide untuk berjualan rokok dalam tugas kewirausahaan mereka. Padahal rokok itu buruk bagi kesehatan dan memiskinkan karena uang untuk membiayai kebutuhan hidup tersedot untuk mengongkosi kecanduan rokok. Juga sah-sah saja ketika sekelompok mahasiswa membuka kursus bagi murid-murid SD, SMP, atau SMA. Kelompok ini tidak menyadari bahwa kursus bisa muncul karena di sekolah, murid-murid didorong untuk menuntut nilai bukan menuntut ilmu. Sehingga pembelajaran di sekolah tidak cukup untuk membuat murid-murid menang dalam kompetisi menuntut nilai, maka diperlukanlah kursus-kursus sebagai doping bagi murid-murid untuk berpacu lebih kencang dalam kompetisi di sekolah. Mereka tidak sadar bahwa kursus bisa muncul karena pendidikan di sekolah. Seperti itulah contoh wajah kewirausahaan yang tuna nilai-nilai sosial. Orientasi kewirausahaan benar-benar tidak memberi tempat bagi nilai-nilai sosial untuk masuk sebagai ide aktivitasnya karena memang bertentangan dengan nilai mereka yaitu pencarian keuntungan dan penumpukan laba.

Dalam kewirausahaan, murid dan mahasiswa umumnya digiring melewati fase pembuatan kelompok, penggalian ide, presentasi kelompok, hingga praktek usaha tersebut di dunia nyata. Akibatnya pelajar dan mahasiswa saat ini selain disibukkan oleh studi di institusi pendidikan dan tugas-tugas yang menumpuk, mereka juga dipaksa untuk menjalankan usaha berbasis pelajaran kewirausahaan. Beban hidup mereka yang meningkat ini bisa dilihat dari berbagai macam kasus. Mulai dari mahasiswa yang mengedarkan makanan kecil ke lingkaran pertemanannya di sela-sela jam kuliah, mahasiswa yang begadang untuk menunggui warung kopinya sekaligus belajar untuk ujian besok, pelajar yang pusing mengurusi pembukuan kelompok usahanya sekaligus pusing karena tugas matematika, sampai muncul juga kasus manipulasi laporan kelompok usaha karena kelompok tersebut tidak mampu menjalankan tugas kewirausahaan yang diberikan oleh guru atau dosen mereka. Kasus manipulasi laporan ini memang sering luput dari mata pengajar kewirausahaan.

Ironisnya tidak semua pengajar kewirausahaan merupakan praktisi kewirausahaan. Adapula guru dan dosen tersebut juga tidak memiliki kesuksesan dan pengalaman yang cukup, atau bahkan tidak punya pengalaman sama sekali sehingga kelayakan mereka untuk mengajar kewirausahaan juga dipertanyakan.Selain itu parameter pengajar yang layak untuk mengajar kewirausahaan juga tidak jelas. Umumnya kurikulum yang diajarkan pun juga mencomot begitu saja dari pelajaran-pelajaran bisnis di dunia ekonomi tanpa didahului studi dan analisa tentang keadaan dan latar belakang peserta didik juga masyarakat dimana peserta pelajaran menjadikan mereka pasarnya.

Kewirausahaan ini awalnya hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Namun kini sudah diajarkan pula di tingkat SMA. Umumnya sering diungkapkan bahwa saat ini beban pemerintah sangat besar sehingga tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Dalihnya berbunyi diperlukan wirausahawan-wirausahawan yang tidak menggantungkan diri pada pemerintah atau perusahaan untuk mencari pekerjaan dan bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dikutip juga pernyataan-pernyataan yang seakan-akan ilmiah dengan mencantumkan perbandingan prosentase wirausahawan antar negara maju yang dikontraskan dengan sedikitnya wirausahawan di Indonesia. Pernyataan-pernyataan itu cenderung halusinatif karena seakan-akan akar permasalahan rakyat yang sejati ada pada sedikitnya jumlah wirausahawan. Sementara fakta bahwa banyak perusahaan imperialis yang mencengkeram dan menyedot kekayaan Indonesia, kebusukan borjuasi komprador-kapitalis birokrat, serta belenggu feodalisme selalu mereka jauhkan bahkan sembunyikan dari pengetahuan publik.

Kontradiksi dari rezim penguasa saat ini juga terlihat bila kita membicarakan masalah kewirausahaan ini. Karena di satu sisi rezim gencar mengampanyekan kewirausahaan, di sisi lain mereka malah selalu memberikan kebijakan yang menyudutkan wirausahawan-wirausahawan yang mayoritas berskala Usaha Kecil Menengah (UKM). Mulai dari kenaikan harga BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), sampai dibuatnya perjanjian internasional macam ACFTA. Dimana sebagai akibatnya pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk asing yang jauh lebih unggul baik dari segi kualitas maupun daya saing harga. Usaha yang dirintis mahasiswa jelas masih sangat kecil dan tak berdaya bila dipaksa bersaing dengan produk-produk perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs). Karena bagaimana mungkin sekelompok mahasiswa yang alat-alat usahanya hanya berupa lapak-lapak atau rombong seperti PKL atau yang hanya berkantor di ruko bahkan kos-kosan mampu bertahan menghadapi serbuan perusahaan dengan pabrik dan kantor cabang yang menggurita di berbagai negara?

Pada jangka panjangnya mereka hanya mampu menjadi penjual tingkat bawah dari produk-produk keluaran MNC-MNC imperialisme. Kesimpulannya program kewirausahaan baik bagi mahasiswa maupun pelajar bukanlah solusi yang tepat atas permasalahan rakyat. Sama seperti mengobati kanker dengan plester.Hanya sementara saja mahasiswa dan pelajar mampu membuat usaha. Pada jangka panjangnya mereka juga akan kembali menjadi korban krisis dan kebijakan rezim yang anti rakyat. Dimana semua kebijakannya menunjukkan watak komprador serta orientasi pada pasar demi kepentingan imperialis.Baik dari perjanjian-perjanjian yang dirumuskannya sampai pada kurikulum pendidikan yang direkayasanya.

Memang kalau kita kaji secara historis, hampir selama lima dasawarsa, pendidikan Indonesia telah diorientasikan bukan untuk rakyat namun untuk kepentingan pasar. Hal ini dimulai sejak berdirinya kekuasaan rezim fasis Orde Baru pimpinan Soeharto. Dibawah instruksi langsung oleh imperialisme pimpinan Amerika Serikat, dijalankanlah paradigma developmentalisme yang seringkali memakai jargon pembangunan. Sejak dari tataran ideologis pembangunan ini selalu mendahulukan kemajuan dengan meninggalkan aspek pemerataan dan keadilan. Sehingga pembangunan oleh Orba bukanlah pembangunan untuk rakyat melainkan pembangunan demi kepentingan imperialis. Prioritas pembangunan diberikan kepada pendirian hotel-hotel megah, perumahan elit, mall, plaza, lapangan golf, jalan-jalan raya untuk melenggangkan mobilisasi kepentingan modal, dan pembangunan-pembangunan lain yang menintik beratkan pada kegiatan komersil. Parahnya, bangunan-bangunan itu didirikan dengan menindas dan merampas hak-hak rakyat. Mulai menggusur pemukiman rakyat miskin, merampas tanah rakyat dengan paksaan, penipuan, maupun intimidasi, sampai dengan menggusur sekolah.

Di bidang pendidikan, developmentalisme menjelmakan dirinya dengan mengarahkan pendidikan agar sesuai dengan kepentingan pasar.Di satu sisi permasalahan rakyat semakin dijauhkan dari pengetahuan peserta didik, di sisi lainnya, kurikulum dibuat untuk mencetak suplai tenaga kerja. Dipraktekkanlah konsep Link and Match yang diciptakan oleh Menteri Orde Baru, Wardiman Joyonegoro, dimana sesungguhnya konsep ini merupakan eksperimen mendesain kurikulum pendidikan untuk menghubungkan lembaga pendidikan dengan perusahaan (link) sehingga pendidikan sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan (match). Maka didirikanlah sekolah kejuruan dimana-mana beserta berbagai kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dengan perusahaan-perusahaan yang menjadikan lembaga pendidikan kian lama kian komersil.Sepintas memang menyiratkan harapan bahwa peserta didik akan mendapatkan jaminan kerja namun mereka lupa bahwa watak komersil dari perusahaan-perusahaan tentu tidak akan memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan kecuali mampu memetik keuntungan yang jauh lebih besar. Secara empiris, konsep ini juga terbukti tidak memecahkan permasalahan. Perusahaan-perusahaan asing dengan mudah melakukan PHK kepada pekerja-pekerjanya, apalagi mereka dilindungi dengan regulasi-regulasi yang diciptakan borjuasi komprador-kapitalis birokrat. Selain itu mereka juga bisa dengan sewenang-wenang memindahkan pabrik mereka ke negara dunia ketiga lainnya yang memiliki suplai pekerja murah. Sehingga demikianlah secara historis sudah terbukti bahwa di bawah rezim boneka penghamba imperialisme, pendidikan tidak akan pernah mengabdi pada kepentingan rakyat. Di bawah rezim boneka pendidikan telah dan akan terus didesain untuk kepentingan imperialisme.

Comments
One Response to “Membongkar Kedok Kurikulum Kewirausahaan dan Kurikulum Komersil”
  1. pkbmedukasi mengatakan:

    Reblogged this on PKBM EDUKASI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: