Kabupaten Malang juga akan Kena Imbas Bila UU Tipikor Disahkan

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang masih belum disahkan mengandung beberapa ancaman terhadap kelangsungan pemberantasan korupsi. Mulai dari penghapusan hukuman mati, penghapusan hukuman pidana minimal, hingga bisa bebasnya koruptor dengan nilai korupsi di bawah Rp 25 juta. “Jelas bila (RUU Tipikor) ini disahkan, kabupaten Malang juga akan terganggu pemberantasan korupsinya. Padahal untuk saat ini Malang secara keseluruhan, baik kabupaten maupun kota Malang, menduduki peringkat lima dalam tingkat kasus korupsi tertinggi seJawa Timur (Jatim).” ungkap Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) yang akrab dipanggil Didit dalam diskusi Peran Pemuda Memberantas Korupsi di Sekretariat MCW pada Kamis (7/04) 2011.

Emerson Yuntuh, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) yang hadir bersama Didit menambahkan bahwa sama seperti di daerah  lain, pemberantasan korupsi di Kabupaten Malang mayoritas masih menarget kasus-kasus kecil. Data ICW saat ini menunjukkan bahwa 50 persen pelaku korupsi hanya dihukum selama 13 bulan. Sementara 20 persen dihukum antara satu hingga dua tahun. Sisanya malah dalam masa tahanan yang lebih pendek. RUU Tipikor saat ini justru akan makin menyuburkan praktek korupsi.

Menyambung Emerson, Didit menambahkan “Malah ini bisa digunakan sebagai modus baru. Contohnya nanti kalau menyuap atau korupsi nilainya jangan Rp 25 juta, kalau bisa Rp 24 juta saja. Sehingga saat diperkarakan ia cukup membayar sanksi. Nah, ini kan berbahaya. Penegakan pemberantasan korupsi bisa berjalan mundur.

Didit kemudian menjelaskan bahwa di kabupaten Malang, praktek korupsi rawan terjadi di semua bidang, baik di bidang agama, pendidikan, dan lain-lain. “Hal yang sedang jadi fokus perhatian kami saat ini adalah bidang pelayanan publik. Karena pelayanan publik akan berdampak langsung ke masyarakat. Misalkan korupsi di bidang kesehatan. Ini kan berbahaya bagi masyarakat. Belum nanti kalau RUU Tipikor ini disahkan”

Didit lantas menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada penuntasan perkara namun juga dengan mengubah sistem. Caranya dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan ini bisa dalam bentuk pengawasan atau bahkan dalam partisipasi pengambilan kebijakan. “Korupsi bisa ditekan salah satu caranya dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan anggaran. Karena itu dalam aksi damai yang akan MCW laksanakan sabtu besok, kami akan mengajak masyarakat Malang sama-sama aktif  mengawasi setiap pelayanan publik” (luk)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: