GAGALKAN KENAIKAN BBM 1 April 2012 – Press Release Forum Rakyat Bersatu

forum-rakyat-bersatu-dokumentasi-dari-tulisanrusak-blogspot-com1

Krisis Ekonomi yang berkecamuk di negeri-negeri Imperialis pimpinan AS tengah merembet ke negara-negara jajahan dan setengah jajahannya. Sebab dengan tingginya ketergantungan atas modal, alat produksi dan teknologi terhadap Imperialisme maka penindasan dan penghisapan terhadap negara-negara jajahan dan setengah jajahan akan semakin digencarkan untuk menyelamatkan krisis kapitalisme termasuk dalam bentuk kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia ini tidak bisa dilepaskan dari konflik imperialisme. Mulai dari perebutan pengaruh AS untuk menekan Iran hingga penimbunan-penimbunan minyak dunia yang dilakukan AS. Hal ini mengakibatkan penaikan harga minyak di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, yang merencanakan mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harga BBM pada 1 April 2012. Hal ini merupakan suatu politik yang berdasarkan skenario disengaja untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan imperialis di satu sisi dan mencekik rakyat di sisi lain. Dengan demikian semakin membuktikan bahwa Rezim SBY-Boediono tidak saja gagal menyejahterakan rakyat namun juga rezim anti rakyat yang menindas.

Dalih bahwa BBM dinaikkan karena harga minyak dunia naik adalah dalih yang aneh. Karena Indonesia sebagai negara penghasil minyak, seharusnya ketika harga minyak dunia naik, maka penjualan minyak Indonesia seharusnya untung. Begitu pula dalih bahwa konsumsi BBM di Indonesia telah melampaui kemampuan produksi sehingga terpaksa mengimpor minyak dari luar negeri adalah dalih manipulatif. Karena mengapa kemampuan produksi kita tidak mencukupi konsumsi BBM dalam negeri sebenarnya disebabkan penguasaan kilang-kilang minyak di tangan penjajahan perusahaan-perusahaan imperialis asing yang menjarah Sumber Daya Alam (SDA) dan menindas rakyat.

Hingga kini terdapat setidaknya 123 perusahaan imperialis asing yang menguasai minyak kita hingga 85%. Termasuk 13 perusahaan raksasa imperialis asing seperti Shell, Caltex, Exxon Mobil, British Petroleum, Chevron-Texaco, Petro-China dan lain-lain, yang tiap harinya mampu memproduksi jutaan barrel. Ini tidak berarti 15% sisanya dikuasai oleh Pertamina, melainkan dikuasai ‘kerjasama’ semu berdalih kemitraan yang mana eksplorasi, eksploitasi, dan semua aktivitas di sektor hulu dijalankan perusahaan imperialis asing sedangkan Pertamina hanya menjalankan di sektor hilir seperti distribusi BBM dalam SPBU-SPBU. Ini pun sudah tidak lagi dimonopoli Pertamina, karena perusahaan-perusahaan imperialis asing sudah membangun SPBU-SPBUnya dengan kekuatan modal dan kekuatan servis yang lebih besar daripada SPBU pertamina. SPBU-SPBU asing inilah yang akan diuntungkan bila subsidi BBM dicabut. Karena harga BBM di SPBU Pertamina akan sama tingginya dengan harga di SPBU Asing, sehingga SPBU Asing bisa merebut pasar distribusi BBM dalam negeri kita.

Selain itu, dalih ketiga rezim adalah subsidi BBM Indonesia selama ini dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Pernyataan ini jelas meragukan bahkan menyesatkan. Karena menurut statistik BPS, jumlah sepeda motor yang mana merupakan kendaraan kalangan menengah ke bawah merupakan mayoritas dengan persentase 79%. Sedangkan 3,05% sisanya adalah kendaraan bermotor berupa mobil yang mana di dalamnya termasuk kendaraan transportasi umum seperti Bus, lalu 6,25% berikutnya adalah Truk dan Truk Pick Up, baru kemudian sebagian kecil di antaranya adalah mobil-mobil penumpang sebesar 11,6% yang di dalamnya termasuk angkutan kota (angkot) dan mobil pribadi. Terhadap hal ini sekali lagi rezim berdalih, meskipun jumlah mobil pribadi lebih sedikit namun konsumsinya lebih banyak. Apa yang tidak masuk akal adalah bila demikian adanya mengapa tidak menerapkan pembatasan hanya bagi kalangan menengah ke atas? Mengapa tidak menerapkan pajak-pajak progresif kepada perusahaan-perusahaan besar khususnya perusahaan imperialis asing? Mengapa tidak menindak perusahaan-perusahaan pengemplang pajak? Mengapa tidak terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran? Mengapa tidak menutup kebocoran-kebocoran dari alokasi yang tidak berguna seperti anggaran toilet DPR, anggaran pengadaan kalender, anggaran mobil dinas, dan anggaran-anggaran lain yang nilainya jauh lebih berguna kalau dialokasikan untuk rakyat?

Karena kenaikan harga BBM bila dipukul sama rata, maka tidak hanya akan menghancurkan daya beli BBM dari rakyat namun juga menimbulkan efek domino (termasuk kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10%) dan kenaikan harga-harga lainnya setidaknya akan mencapai 5% dimana kelas buruh Indonesia akan mengalami penindasan paling parah. Saat ini saja UMK Buruh di Malang yang sebesar Rp 1.132.000,- untuk kota dan Rp 1.132.000,- untuk kabupaten saja masih sulit digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Terlebih sebagian besar pabrik lokal di Malang menerapkan upah masih di bawah UMK. Apalagi bila kenaikan BBM sudah diberlakukan, penindasan terhadap buruh akan semakin kejam. Tidak saja menerapkan upah di bawah UMK, akan muncul pula ancaman pengurangan hak-hak normatif, bahkan pemberhentian tenaga kerja (PHK) secara massal.

Karena itu, kami Forum Rakyat Bersatu yang terdiri dari, SBSIM (Serikat Buruh Sosialis Indonesia Malang), SBDM (Serikat Buruh Demokratik Malang), SPBI (Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Malang Raya, FMN (Front Mahasiswa Nasional), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Malang Raya, KOMMA (Komunitas Mahasiswa Merdeka), SMART (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Tertindas), KMB (Komunitas Mahasiswa Bebas), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), FORBAS (Forum Belajar Bebas), Triaksara-UB, SPMS-M (Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Sumbawa-Malang), menyerukan baik kepada rezim maupun kepada masyarakat luas, “GAGALKAN KENAIKAN BBM PADA 1 APRIL 2012” serta menuntut:

  • KEMBALIKAN UUD 45 (ASLI)

Bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar 45 kita bukan diamandemen untuk kepentingan rakyat banyak melainkan telah diutak-atik dan diselewengkan demi kepentingan imperialisme asing. Khususnya, Pasal 33 UUD 45 (Asli) telah sejak lama menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” terbukti dilanggar dengan berbagai amandemen yang tidak saja memberi jalan pada privatisasi dan intervensi asing namun juga pada dirumuskan dan disahkannya berbagai peraturan hukum pesanan imperialis asing. Maka kami menuntut agar UUD 45 asli dikembalikan. Dengan demikian regulasi kepentingan imperialisme asing seperti UU PM, UU Minerba, UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk peraturan hukum di luar bidang SDA seperti UU SJSN, UU BPJS, RUU PT, yang inkonstitusional dengan UUD 45 yang asli harus dicabut. Bahkan harus diiringi dengan penghapusan terhadap pemborosan anggaran yang akan kita pangkas dalam bentuk restrukturisasi kelembagaan yang integral dengan transparansi dan efisiensi anggaran negara. Bahkan dengan ini kita akan mampu memberikan bagi hasil yang setara bagi rakyat. Perjuangan mengembalikan UUD 45 dengan demikian adalah bagian integral dari perjuangan untuk menghentikan intervensi imperialisme di segala sektor. Khususnya di sektor hukum. Sudah saatnya regulasi pesanan imperialisme asing tersebut disingkirkan dengan cara kembali ke semangat gotong royong kita, kembali ke semangat kekeluargaan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kembali ke UUD 45 (Asli).

  • TOLAK FTA/FREE TRADE AREA (PASAR BEBAS)

Pasar bebas sesungguhnya merupakan satu keluarga kandung dari kapitalisme dan imperialisme. Dimana melalui pasar bebas, imperialisme sebagai tahapan tertinggi dari kapitalisme, masuk ke berbagai negara untuk menguasai dan mengeruk Sumber Daya Alamnya, mendominasi industrinya, memanfaatkan limpahan tenaga kerja dengan upah semurah mungkin dan hak-hak normatif sesedikit mungkin, serta menjadikannya sebagai pasar barang-barang produksinya. Pasar Bebas telah terbukti tidak saja menghancurkan petani-petani lokal dan produk-produk dalam negeri namun juga terbukti merampok SDA alam kita, menindas kelas pekerja, meninggalkan kerusakan lingkungan, dan menyisakan keuntungan sangat kecil yang itu pun menjadi rebutan elit-elit politik dan tidak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Apa yang dinikmati rakyat hanyalah hutang-hutang dan bunganya yang menjerat. Karena itu kami menolak pasar bebas karena pasar bebas tidak hanya memberi jalan bagi penindas berwujud imperialisme namun juga memberikan ruang bagi feodalisme berwujud tuan tanah-tuan tanah, rentenir, dan kelompok tengkulak.

  • NASIONALISASI ASET UNTUK RAKYAT

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang kaya akan SDA. Hal yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu sayangnya menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia. Karena aset-aset SDA itu, termasuk Minyak dan Gas, bukannya dikuasai negara, dikelola rakyat, dan digunakan untuk kemakmuran bersama, melainkan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan imperialis asing, dikeruk dibawa keluar negeri, dan kekayaannya masuk ke kantong-kantong kapitalis-monopoli, sedangkan Indonesia hanya disisakan secuil keuntungan antara 1% hingga 3,5% saja. Inilah salah satu penyebab, bahkan penyebab utama dari kesulitan ekonomi dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami juga menuntut, sesuai dengan semangat UUD 45 khususnya pasal 33, agar semua aset, khususnya aset-aset penting dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, untuk dinasionalisasi, dikuasai negara, dikelola rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan nasionalisasi kita akan meningkatkan produksi minyak dan mencapai kedaulatan energi. Dengan nasionalisasi aset demikianlah akan diiringi pula penyelenggarakan sistem pendidikan nasional gratis dari TK hingga perguruan tinggi yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi rakyat, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan gratis,  jaminan sosial gratis, bahkan dalam jangka panjang akan menghapuskan kemiskinan sepenuhnya.

  • LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

Program Reforma Agraria Sejati atau Land Reform sejati merupakan tuntutan yang tidak bisa dipisahkan dari tuntutan dan program nasionalisasi aset. Karena kenaikan BBM tidak hanya menyebabkan penindasan mendalam terhadap kelas buruh namun juga terhadap kaum tani, khususnya kaum tani menengah ke bawah sampai tani miskin dan buruh tani. Mengapa demikian? Karena dalam krisis ekonomi, inflasi, dan termasuk ketika harga BBM dinaikkan, maka tuan tanah-tuan tanah tipe baru berwujud Perhutani dan Perusahaan-Perusahaan Perkebunan (yang mana mayoritas Perusahaan Perkebunan seperti Perkebunan Kelapa Sawit tersebut juga dikuasai oleh imperialis-imperialis asing) akan semakin mengintensifkan penindasan mereka terhadap kaum tani termasuk dengan menggalakkan penyerobotan tanah dan segala bentuk penindasan lainnya. Kalau ini sampai dibiarkan maka konflik-konflik agraria seperti di Bima, Mesuji, dan di daerah-daerah lainnya akan terjadi secara lebih meluas dan lebih besar. Karena itu melalui reforma agraria sejati maka tidak saja akan mampu menghentikan konflik perampasan tanah, karena kaum tani akan menerima distribusi tanah secara adil namun mampu juga digunakan sebagai akses untuk memenuhi hajat hidupnya, mencapai kesejahteraan, serta bahkan menjadi prasyarat penting untuk mencapai kedaulatan pangan.

  • REVISI UPAH BURUH

Perjuangan kelas buruh menuntut hak-haknya terancam membentur dinding karang ketika subsidi dicabut dan kenaikan BBM diberlakukan. Meskipun rakyat secara keseluruhan terkena imbasnya namun kelas buruh Indonesia yang akan mengalami penindasan paling parah. Saat ini saja UMK Buruh di Malang yang sebesar Rp 1.132.000,- untuk kota dan Rp 1.132.000,- untuk kabupaten saja masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Terlebih mayoritas pabrik lokal di Malang menerapkan upah masih di bawah UMK. Apalagi bila kenaikan BBM sudah diberlakukan, penindasan terhadap buruh akan semakin kejam. Tidak saja menerapkan upah di bawah UMK, akan muncul pula ancaman pengurangan hak-hak normatif, bahkan pemberhentian tenaga kerja (PHK) secara massal. Karena itu kami menuntut agar dilakukan revisi upah buruh. Upah buruh harus dinaikkan sesuai KHL Kami juga menuntut penghapusan sistem kontrak kerja dan outsourcing. Kami juga menolak rencana penentuan upah buruh tiap dua bulan sekali. Hanya dengan dipenuhi tuntutan-tuntutan demikianlah maka kelas buruh bisa memenuhi kebutuhan hidup layak dan mampu mencapai kesejahteraan serta hak-hak normatifnya dijamin.

Humas Forum Rakyat Bersatu
Haryo Kunto Wibisono (GMNI/087859907651) dan Lukito Hari Purwanto (FMN/081945941224)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: