Banjir

Banjir

Tidak pernah sebelumnya banjir datang hingga bundaran HI dan Istana Negara tergenang. Mengambinghitamkan orang-orag yang membuang sampah sembarangan  adalah pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Sebaliknya menyalahkan ketidakbecusan Jokowi-Ahok dalam menangani banjir sungguh merupakan suatu hasutan kekanak-kanakan. Apa yang pasti adalah banjir ini bukan azab dari langit melainkan disebabkan sistem kapitalisme yang selain mengeksploitasi manusia, juga mengeksploitasi alam di luar batas, sehingga sebagai konsekuensi logisnya mengakibatkan bencana-bencana alam, termasuk banjir itu sendiri.

Mengapa bisa begitu? Sudah merupakan rahasia umum, bahwa kaum kapitalis birokrat seringkali, dengan mengutak-atik hukum, menggadaikan daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah terbuka hijau, hutan kota, lahan serapan air, dan fungsi alam lainnya, menjadi komoditas-komoditas untuk kepentingan kapitalis demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini sebenarnya watak alamiah dari kelas Kapitalis Birokrat di Indonesia. Kelas Kapitalis Birokrat adalah kelas yang menggunakan kekuasaan dari kedudukan mereka di birokrasi pemerintahan untuk menumpuk kekayaan bagi mereka sendiri. Semuanya tidak terlepas akibat Demokrasi Borjuis yang sebenarnya bukan demokrasi sejati melainkan demokrasi bagi para pemilik uang, para pemilik kekayaan, para pemodal, atau demokrasinya kaum Kapitalis.

Seseorang yang hendak maju berkompetisi dalam pemilihan umum (pemilu) demokrasi borjuis pastinya membutuhkan modal kampanye sangat besar. Baik untuk cetak spanduk, baliho, poster, kaos, panggung-panggung kampanye, iklan di radio, televisi, dan sebagainya, apalagi termasuk dengan kemungkinan politik uang, sogok sana-sini, tentu modal yang dibutuhkan tidak sekedar jutaan, melainkan milyaran dan bahkan trilyunan. Siapakah orang yang memiliki kekayaan pribadi sebesar tersebut dan dengan demikian bisa berkompetisi dalam demokrasi borjuis? Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Kapitalis atau setidaknya bagian dari Kelas Penguasa (bisa juga tuan tanah). Bagaimana bila mereka bukan bagian dari Kelas Penguasa? Maka tidak ada jalan lain selain meminta modal atau berhutang kepada Kapitalis sebagai dana kampanye bertarung di arena Demokrasi Borjuis. Mereka yang kalah jelas menghadapi resiko kebangkrutan, dipenjarakan, atau bahkan stres dan jadi gila. Sedangkan mereka yang menang harus mulai berpikir bagaimana cara mengembalikan hutang kepada Kapitalis yang ia jadikan sekutu kampanyenya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kaum pemenang pemilu yang kemudian terpilih sebagai pejabat, menuntut gaji yang setinggi-tingginya dan fasilitas sebanyak-banyaknya, terlepas bagaimanapun buruknya kinerja mereka. Bila hal itu juga masih tidak cukup untuk membayar hutang mereka kepada Kaum Kapitalis, maka mereka juga bisa berpaling kepada cara-cara ilegal seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Bagaimana bila hal itu juga masih tidak cukup? Ada satu jalan lagi, sebagai imbalan hutang dari Kapitalis yang kian sulit terbayar, maka Kaum Kapitalis akan dilayani kepentingannya oleh pejabat-pejabat ini, mulai dengan cara diberi kemudahan dalam ekspansi bisnisnya hingga dibuatkanlah segala macam peraturan untuk mengakomodasi kepentingan kapitalisme.

Atas nama kepentingan kapitalisme dan dengan perlindungan hukum yang melayaninya, maka pasar-pasar tradisional bisa digusur dengan supermarket dan hypermarket, pedagang-pedagang kaki lima bisa digusur karena mengotori citra pasar-pasar modern, warung-warung kecil dan toko-toko kelontong dibiarkan mati pelan-pelan karena segala macam Mart diberi jalan untuk ekspansi di tiap blok perkampungan, dan alam itu sendiri juga bisa dikorbankan untuk kepentingan kapitalis. Wujudnya bisa berupa penghancuran hutan-hutan kota untuk kemudian dijadikan hotel, apartemen, atau pemukiman mewah, lahan-lahan atau tanah serapan air ditutupi dengan semen-semen rumah toko (ruko), pohon-pohon berumur puluhan tahun yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan penyerap karbon ditebang karena menghalangi papan iklan, dan segala macam tindakan perusakan lingkungan lainnya atas kepentingan kapitalisme. Akhirnya saat kemarau kian lama kita merasa bahwa kota kita makin panas, dan saat penghujan kian lama kita merasa bahwa banjir semakin parah. Ketika kita mendengar bahaya pemanasan global atau global warming kita pun merasa bahwa itu adalah suatu istilah asing yang jauh dari kita, istilah negara berbahasa Inggris, dan peristiwa mencairnya es di kutub utara dan selatan seperti terjadi masih jauh dari kita, berbeda dengan bencana alam banjir, yang kali ini kembali mendatangi Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya namun dengan tingkat keparahan yang lebih besar.

Apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya bisa terjadi di kota-kota lain tempat dimana kita berada. Bisa terjadi di Bandung maupun Surabaya, tentu dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun semuanya berakar pada masalah yang sama: Sistem Kapitalisme. Ketika kekuasaan dipegang segelintir orang maka kekuasaan akan cenderung sewenang-wenang, ketika alat produksi dikuasai segelintir kelompok maka kekayaan akan cenderung dimonopoli dan diraup meski harus dengan merusak alam ini. Sistem Kapitalisme saat ini tidak pernah bermaksud untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, meski memiliki kemampuan untuk memproduksi komoditas sebanyak-banyaknya, tujuan utama Kapitalis hanyalah satu: menumpuk keuntungan. Karena itu kita tahu ada banyak orang yang kelaparan padahal ada begitu banyak makanan, ada begitu banyak orang kesakitan padahal semakin lama semakin canggih ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan, dan ada begitu banyak bencana alam padahal teknologi ramah lingkungan semakin sering ditemukan. Inilah ironi sistem Kapitalisme.

Sama dengan sistem lainnya, seperti feodalisme, maupun sistem perbudakan, Kapitalisme merupakan sistem penindasan, dan selama Kapitalisme masih bertahan hidup maka Kapitalisme akan terus menimbulkan kemiskinan, perang, dan bencana alam, termasuk banjir. Jelas sistem demikian, di sisi lain, juga akan terus memicu banjir, banjir perlawanan.

Ada baiknya kita mengingat suatu kisah sejarah. Suatu ketika Louis XV pernah ditanya bawahannya, kemiskinan membeludak di jalanan, kampanye perang penuh kekalahan, dan ekonomi berantakan tapi kita hidup dalam kemewahan, apa yang terjadi setelah ini? Louis termenung dan tiba-tiba, selirnya, Madame de Pompadour menyahut, “Apres moi le deluge.”, setelahku banjir. Banjir benar-benar datan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: