Premanisme dan Fasisme Punya Akar Sama: Kapitalisme – Sebuah tanggapan terhadap Bhima Yudhistira

Preman dan Fasisme Punya Akar Sama= Kapitalisme -

Sebelas anggota Kopasus (Komando Pasukan Khusus) bersenjatakan AK-47 menyerbu penjara Cebongan pada 23 Maret 2013, pukul 00.15, dengan satu tujuan: menghabisi empat preman yang menewaskan Serka Heru Santoso, serta membacok Sertu Sriyono. Keduanya merupakan anggota Kopasus. Melalui tulisannya Cebongan dan Kebangkitan Fasisme, Bhima Yudhistira mengajukan tujuh poin. Satu, Premanisme lahir karena pembiaran dari aparat kepolisian. Dua, tidak dominannya lagi ideologi Pancasila memberi jalan intervensi militer. Tiga, peristiwa ini merupakan kulminasi balas dendam pihak Kopasus versus Preman. Empat, tahanan yang berada dalam pengawasan polisi masih harus dihabisi oleh oknum Kopassus merupakan suatu peristiwa aneh. Lima, tindakan main hakim dan perang sendiri bisa memunculkan fasisme. Enam, posisi militer bisa dipolitisasi demi tujuan Pemilu 2014. Tujuh, aktivis HAM bisa memotong anggaran militer dan bisnis militer. Benarkah tujuh poin yang dikemukakan Bhima Yudhistira ini? Mari kita telaah lebih lanjut.

Asal-usul Preman

Apa yang menyebabkan munculnya preman? Secara etimologis kata preman berasal dari kata Belanda Vrij Man, berarti Free Man, orang bebas[1]. Bebas bukan dalam artian lawan kata “Terkekang” atau “Budak” melainkan tidak tunduk dengan sistem pemerintahan dan aturan hukum. Vrij man dalam bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi “preman”, dan memiliki arti sebutan kepada orang jahat, antara lain penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya. Terdapat beberapa kata lain dalam bahasa Indonesia yang memiliki kedekatan makna dengan “preman”. Ada “berandal” yang bermakna orang yg tidak menuruti peraturan yang berlaku, termasuk pengacau dan perampok. Selain itu ada juga kata “gali” yang merupakan akronim dari “gabungan anak liar”, seperti pencoleng, penodong, dan perampok. Sedangkan dari sudut pandang kelas, preman ini termasuk kelas Lumpen Proletar, suatu lapisan kelas pekerja yang sudah terdegradasi dan tercerabut dari dunia kerja (terutama kerja produksi) yang berguna secara ekonomi dan sosial. Keberadaan sejumlah populasi yang terlempar atau tidak terserap dari dunia kerja dengan kata lain, keberadaan pengangguran, adalah suatu hal yang inheren, niscaya, alias tidak dapat diceraikan dari keberadaan kapitalisme. Karl Heinrich Marx melalui manuskripnya di tahun 1847, memperjelas:

Big industry constantly requires a reserve army of unemployed workers for times of overproduction. The main purpose of the bourgeois in relation to the worker is, of course, to have the commodity labour as cheaply as possible, which is only possible when the supply of this commodity is as large as possible in relation to the demand for it, i.e., when the overpopulation is the greatest.Overpopulation is therefore in the interest of the bourgeoisie…[2]

atau dalam bahasa Indonesia:

Industri besar secara terus-menerus menuntut keberadaan tentara cadangan buruh-buruh yang sedang menganggur di masa-masa overproduksi. Tujuan utama dari Kaum Borjuis dalam hubungannya dengan buruh adalah, tentu saja, untuk membuat agar tenaga kerja sebagai komoditas bisa berharga semurah-murahnya, yang mana hanya dimungkinkan bila suplai komoditas ini berjumlah sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan permintaan terhadapnya, yaitu pada saat kelebihan populasi mencapai angka tertinggi Dengan demikian, kelebihan populasi adalah kepentingan Kaum Borjuasi…”

Sementara Kaum Borjuasi bisa mendapatkan buruh dengan upah rendah dan buruh bisa mendapatkan kerja untuk bertahan hidup di sisi lain Kaum pengangguran tidak akan bisa bertahan hidup kalau mereka menganggur terus. Namun bagaimana mereka bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup kalau mereka tidak terserap atau malah terlempar keluar dari dunia kerja?  Jawabannya adalah mereka memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mengambil hasil produksi dari kelas lainnya. Dengan demikian mereka menjelma menjadi Kelas Lumpen Proletar. Termasuk dalam kelas ini antara lain; pengemis, pelacur, perampok, penipu, penjahat kelas teri, gelandangan, pengangguran parah, pengangguran yang tidak mungkin dipekerjakan, dan elemen-elemen lain yang terlempar dari kelas pekerja, terdegradasi, dan terdegenerasi[3].

Marx pun sejak jauh-jauh hari menyatakan bahwa Kelas Lumpen Proletar adalah kelas yang berbahaya. Dia menyatakan bahwa Lumpen Proletar sebagai lapisan yang merosot, memburuk, membusuk, sepenuhnya pasif dari kerja produksi, serta terombang-ambing disana-sini ketika gelombang perlawanan Kelas Pekerja semakin naik menuju revolusi sosial. Bagaimanapun juga keadaan sosial mereka lebih memberi peluang mereka untuk disogok kelas penguasa reaksioner dan dijadikan sebagai alat pukul melawan Kelas Pekerja[4]. Lebih lanjut, melalui Brumaire XVIII Louis Bonaparte, Marx menjelaskan:

Dengan dalih mendirikan sebuah perhimpunan penuh kebaikan, lumpen-proletariat Paris telah di organisasi menjadi seksi-seksi rahasia, masing-masing seksi dipimpin oleh agen-agen Bonaparte, dengan seorang jendral Bonapartis sebagai kepala seluruhnya. Di samping roués (bandot) yang rusak/busuk dengan cara hidup yang meragukan dan asal-usul yang meragukan, bersama-sama anak keturunan borjuasi yang bangkrut dan petualang, adalah para gelandangan, serdadu-serdadu yang dipecat, penipu, maling-maling yang telah dilepas, budak-budak kapal yang melarikan diri, dukun keliling, lazaroni, tukang copet, penipu, tukang judi, maquereaux (mucikari), juragan bordil, penipu, tukang angkut, pemulung, pengemis, tukang pateri, tukang giling – singkat kata, seluruh massa yang tidak menentu, yang berantakan, yang terlempar ke sana dan ke sini, yang orang Prancis sebut la bohème (sembarang orang)[5]…”

Marx kemudian menuliskan secara rinci bagaimana kaum lumpen proletar diorganisir rezim penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Barisan lumpen proletar digerakkan menyingkirkan semua lawan Bonaparte terutama kaum republikan. Bagaimana caranya? Dengan memenuhi dan menguasai jalan-jalan, membubarkan demonstrasi-demonstrasi kalangan oposisi, meneriakkan slogan-slogan pro penguasa, serta menghajar semua aktivis yang berhasil mereka tangkap, dan itu dilakukan dengan perlindungan aparat polisi. Jadi bukan sekedar dibiarkan atau tidak ditindak melainkan sampai dilindungi. Demikianlah sejak jauh hari, Marx memperingatkan bahwa lumpen proletar merupakan kelas berbahaya karena keberadaannya adalah amunisi utama pembentuk barisan tentara preman yang diorganisir dan digerakkan untuk mengamankan kepentingan rezim penguasa.

Bila kita menelaahnya di ranah lokal, di Indonesia. Pembentukan keberadaan preman sekaligus pembentukan kelas lumpen proletar terjadi seiring dengan konsolidasi kekuasaan kolonialisme secara politik dan pencangkokan kapitalisme dari luar. Khususnya oleh rezim kolonial Hindia Belanda yang berhasil mengonsolidasikan berbagai wilayah kerajaan dan bekas kerajaan sebagai satu daerah kekuasaan Hindia Belandia. Sebelum tegaknya rezim negara kolonial Hindia Belanda, tidak ada negara sentral (pusat) yang kuat dengan institusionalisasi kekuasaan[6]. Negara dalam tahapan tatanan masyarakat feodalisme di Nusantara terlalu mendasarkan diri pada kharisma dan kekuasaan dari raja lokal, penguasa setempat, atau pemimpin daerah. Saat itu kaum preman dalam artian sebagai tukang pukul bayaran (baik dipekerjakan oleh pihak lain, maupun secara self employed, self organized) yang bergerak dengan melanggar hukum, membangkang pada peraturan, dan ilegal—tidak ada.  Apa yang ada adalah kaum Jago. Jago adalah orang yang kuat secara fisik serta dianggap memiliki keahlian mistis. Seorang Jago memiliki pengikut dan organisasinya sendiri. Alih-alih menjadi (atau dijadikan) sebagai kaum pelanggar hukum, kaum Jago ini merupakan satu-satunya basis untuk dijadikan instrumen represi penguasa feodal.

Perubahan terjadi ketika dominasi kolonial Belanda atas Jawa dimulai pada tahun 1830, dengan diiringi penyempurnaan dan legitimasi terhadap instrumen birokrasinya pada tahun pertama awal abad ke 20, secara gradual terbentuklah kaum preman, baik secara etimologis maupun secara konkret sebagai satu golongan dari Kelas Lumpen Proletar. Sehingga dari satu sisi, muncullah kaum yang terlempar dari sistem kerja produksi kolonial dan dari sisi lain kaum Jago sebagai instrumen penguasa feodal makin disingkirkan, seiring tersingkirnya rezim feodal dan menguatnya instrumen birokrasi rezim kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, konflik antara preman dengan rezim kolonial tidak terjadi sebelum aparatus birokrasi Hindia Belanda serta aparatus polisi kolonialnya mencapai tahap sempurna. Sebaliknya, malah terdapat banyak hubungan dimana kaum preman dimanfaatkan rezim maupun penguasa kolonial demi kepentingannya. Misalkan banyak kepala daerah memelihara garong untuk mengamankan wilayahnya dari garong lainnya serta banyaknya bupati dan pangreh praja yang memelihara maling ternak demi kepentingan memperbanyak jumlah ternaknya sendiri Bahkan polisi kolonial Hindia Belanda juga menggunakan maling sebagai salah satu basis informannya[7].

Ketika aparatus birokrasi Hindia Belanda dan aparatus polisi kolonialnya sudah kuat dan disempurnakan, maka timbullah banyak konflik antara kaum preman dengan rezim penguasa[8]. Terutama disebabkan karena rezim penguasa sudah menitikberatkan pada penganganan secara prosedural dan monopoli otoritas represi pada polisi kolonial dan tentara kolonial. Terjadi antagonisme yang tidak hanya antara preman lawan rezim penguasa kolonial (berikut antek-anteknya) namun juga dicampuri antagonisme pribumi lawan Belanda. Yahya Andi Saputra, pengamat kebudayaan Betawi, menyatakan bahwa preman mencuri dan merampok harta milik kaum tuan tanah dan orang-orang Belanda untuk dibagikan kepada warga kampung[9].

Aksi perampokan bersifat antagonisme ganda seperti itu makin menghebat pada masa revolusi nasional pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Julianto Ibrahim, dalam bukunya: Bandit dan Pejuang di Simpang Begawan, menghimpun banyak data mengenai kelompok-kelompok preman yang mengorganisir diri dalam badan-badan bersenjata melakukan perampokan terhadap lurah, pamong praja, kepala desa, mandor perkebunan, tuan tanah, atau semua kalangan yang dianggap mengakibatkan kesengsaraan rakyat selama ini[10]. Barang-barang hasil rampokan yang seringkali berupa makanan, pakaian, uang, dan perabot rumah tangga, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Sedangkan hewan ternak seperti sapi dan kambing disembelih ramai-ramai dan dagingnya didistribusikan secara merata. Aksi perampokan demikian seringkali tidak hanya dilakukan kelompok preman bersenjata namun juga melibatkan mobilisasi massa. Seiring dengan upaya Belanda untuk kembali mencaplok Indonesia sebagai bagian dari koloninya, aksi-aksi perampokan oleh kelompok preman bersenjata ini mengalami perkembangan dalam meluasnya sasaran dan tujuan. Dari segi sasaran, aksi perampokan preman bersenjata juga menyasar orang-orang keraton, orang-orang Tionghoa kaya yang dianggap pernah bekerjasama dengan rezim kolonial, serta instansi dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan rezim kolonial Belanda yang melakukan pendudukan di berbagai daerah pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dari segi tujuan, aksi-aksi perampokan oleh preman bersenjata, selain berkembang untuk memenuhi kebutuhan logistik dirinya sebagai badan bersenjata juga dilakukan sebagai aksi balas dendam dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang dicap sebagai kolaborator Belanda.

Perubahan, baik terhadap keberadaan kaum preman bersenjata maupun terhadap aksi-aksi perampokan dengan antagonisme ganda ini, mulai muncul seiring dengan terjadinya dua hal; pertama, program reorganisasi dan rasionalisasi[11], kedua, pemberontakan Madiun. Kelompok preman bersenjata, baik yang dipecat dari aparatus militer resmi republik maupun dari badan bersenjata atau laskar rakyat bertemu dengan sisa-sisa kelompok Front Demokrasi Rakjat (FDR) yang selamat dan tercerai berai. Disatukan dengan kekecewaan dan kebencian terhadap pemerintah, mereka bertahan hidup sebagai gerombolan preman dengan melakukan aksi-aksi kriminal di pegunungan, lereng pegunungan, hutan, dan daerah-daerah pedalaman[12].

Sedangkan di wilayah perkotaan, keberadaan kaum preman sebagai Kaum Lumpen Proletar, mulai membelah diri menjadi dua jenis. Pertama, kelompok kriminal terorganisir. Kedua, sebagai organisasi penyedia jasa keamanan. M. Fauzi dari Institut Sejarah Sosial Indonesia, menguraikan bahwa sejak awal 1950an kalangan pencopet, pemalak, perampok, catut karcis atau calo, dan jenis-jenis kriminal lainnya, mulai mengorganisir diri secara berkelompok untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama sehingga terdapat kenaikan kasus kriminal di Jakarta. Lebih lanjut Fauzi menjelaskan, peningkatan jumlah kejahatan oleh kelompok kriminal terorganisir tersebut juga diikuti kemunculan dan menjamurnya organisasi penyedia jasa keamanan[13]. Pada awal dekade 50an, besar organisasi penyedia jasa keamanan ini mencapai hingga lebih dari 30 organisasi dengan keanggotaan di atas 13.000 orang. Preman yang berhimpun dalam organisasi terakhir inilah yang kemudian juga dimanfaatkan oleh aparatus negara, khususnya dari kalangan militer. Di satu sisi, preman yang berhimpun dalam organisasi penyedia jasa keamanan menikmati keuntungan berupa legitimasi praktek ekonominya dari kalangan militer. Sedangkan di sisi lain, kaum preman bisa digerakkan oleh kalangan militer yang mulai meningkat peran serta kekuasaan ekonomi dan politiknya. Salah satu contohnya adalah penggunaan geng Cobra untuk memobilisasi massa demonstrasi menuntut pembubaran parlemen pada 17 Oktober 1952. Imam Sjafe’i, akrab dipanggil Pi’i, yaitu tokoh dari geng Cobra bahkan diberi imbalan berupa dilantik sebagai menteri negara khusus urusan pengamanan.[14] Pola hubungan mutualisme preman dengan penguasa macam demikian yang bertahan hingga saat ini sangat cocok dengan apa yang dijelaskan Marx mengenai kelas Lumpen Proletar.

Meskipun Bhima Yudhistira juga menyatakan terdapat jalinan yang baik antara preman dengan beberapa aparat penegak hukum yang memiliki bisnis haram namun Bhima memulai asumsinya tentang bagaimana asal-usul preman dengan mengasumsikan preman lahir dari pembiaran oleh aparat polisi. Asumsi ini jelas merupakan penyederhanaan yang berbahaya. Berbahaya karena tidak melibatkan analisis kelas maupun pembahasan dari segi ekonomi politik sehingga akan gagal dalam menggali akar sesungguhnya dari keberadaan preman sebagai bagian dari lumpen proletar yang juga disebabkan oleh keberadaan sistem kapitalisme itu sendiri. Lebih berbahaya lagi, karena dengan menyederhanakan bahwa keberadaan preman disebabkan pembiaran oleh aparat polisi, maka solusi (secara tersirat) yang bisa ditarik pembaca adalah menghapuskan preman dengan memperkuat aparat polisi, yang mana aparat polisi tidak lain dan tidak bukan adalah instrumen represif dari negara. Seakan-akan dengan menangkap, memukuli, dan memenjarakan preman, keberadaan preman bisa dihapuskan dan preman bertobat. Ibarat penyakit sebenarnya preman/premanisme sekedar batuk-batuk berdarah padahal kapitalisme, lah, kankernya, yang menyebabkan batuk-batuk sampai muntah darah tersebut. Karena itu upaya memberantas premanisme dengan memperkuat represi aparat polisi sama saja dengan mengobati kanker paru-paru dengan minum obat batuk!

Benarkah Tidak Dominannya ideologi Pancasila memberi Jalan Intervensi Militer?

                Selanjutnya Bhima Yudhistira menyatakan bahwa tidak dominannya ideologi negara Indonesia atau ketidakhadiran Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi kendali dan hegemoni menyebabkan rakyat menjadi liar. Dalam tulisannya, Bhima Yudhistira menyatakan:

Dalam kasus Cebongan, jika meminjam tesis Gramsci, dapat dikatakan bahwa saat ini Negara tidak memiliki pengaruh ideologi yang dapat mengontrol rakyatnya. Rakyat dibiarkan liar, tak terkendali, asalkan tidak merusak properti Negara. Pancasila tidak hadir ketika peristiwa penusukan anggota Kopassus di Hugo’s café terjadi. Pancasila hilang saat 11 orang masuk secara paksa di Cebongan dan membunuh 4 tahanan. Ketika pengaruh ideologi dari Negara tidak dominan, maka apa boleh buat, opsi berikutnya adalah militer yang bermain untuk mengendalikan situasi.

Benarkah negara tidak memiliki pengaruh ideologi yang dapat mengontrol rakyat? Benarkah rakyat dibiarkan liar, tak terkendali, asalkan tidak merusak properti Negara? Selain itu rakyat yang mana yang dimaksud Bhima Yudhistira? Apakah kelas buruh? Apakah kaum tani? Apakah mahasiswa? Bila benar rakyat dibiarkan liar, mengapa masih bisa kita temui adanya kasus pemberangusan serikat buruh, kriminalisasi aktivis buruh, intimidasi terhadap aktivis tani, pembubaran pemutaran film dan forum diskusi, serta larangan terhadap Marxisme dan Komunisme? Kalau bukan begitu, mungkin pertanyaannya harus kita ganti, sudah tepatkah Bhima Yudhistira mengutip tesis Gramsci?

Antonio Gramsci adalah seorang Komunis, seorang sosialis ilmiah, dan dengan demikian menggunakan teori materialisme dialektika serta materialisme historis dalam analisis kelasnya. Kita bisa saja mengasumsikan seseorang yang meminjam tesis Gramsci, seperti Bhima Yudhistira, juga memahami materialisme dialektika dan materialisme historis sebelum menerapkan tesis Gramsci suatu kasus dan atau konteks lokal, namun benarkah demikian Bhima memahami materialisme dialektika dan materialisme historis? Sayangnya tidak.

Secara naif dan gegabah, Bhima Yudhistira menarik kesimpulan intervensi militer terjadi karena penusukan anggota Kopassus, penusukan anggota Kopassus terjadi karena ideologi tidak hadir di Hugo’s Cafe, dan apakah ideologi negara ini? Jawaban Bhima Yudhistira adalah Pancasila. Dari mana Bhima Yudhistira mendapatkan jawaban ini? Dari undang-undang dan teks hukum legal formal negara. Penarikan kesimpulan macam ini dikatakan Bhima dengan meminjam tesis Gramsci. Padahal ideologi sebenarnya yang berlaku, tidak lain dan tidak bukan, merupakan cerminan dari corak produksi yang berlaku di negara tersebut. Dalam A Contribution to Critique towards Economy-Politic atau Suatu Sumbangan terhadap Kritik Ekonomi Politik, Marx menulis:

In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness..[15].

atau dalam bahasa Indonesia:

Di dalam hubungan sosial eksistensi manusia, mereka secara tidak terelakkan masuk dalam hubungan konkret, yang independen dari keinginan mereka, yaitu hubungan produksi sesuai tahapan perkembangan tenaga material produksi. Keseluruhan hubungan-hubungan produksi tersebut menyusun struktur ekonomi masyarakat, menjadi pondasi sesungguhnya, dimana di atasnya tumbuh suprastruktur legal dan politis, yang mana juga menyusun bentuk-bentuk kesadaran konkret. Corak produksi kehidupan material mengondisikan proses umum dari kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Karena itu bukanlah kesadaran manusia yang menentukan keadaannya melainkan keadaan sosial manusia lah yang menentukan kesadarannnya

Hal ini selanjutnya akan membawa kita pada teori basis dan bangunan atas (suprastruktur). Namun terlebih dahulu mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana corak produksi bisa menjadi basis. Faktor corak produksi adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan keadaan sosial. Karena corak produksi merefleksikan kenyataan materiil dalam dunia (dengan lebih kuat daripada pengaruh keadaan geografis dan faktor penduduk) sehingga memunculkan kesadaran dalam memahami kehidupan. Keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung dengan sistem produksi. Kita mengenal pembagian kebutuhan primer, sekunder, serta tersier, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka harus ada produksi.

Bagaimana produksi itu berjalan? Setiap produksi niscaya memerlukan alat produksi. Alat produksi itu terdiri dari alat kerja dan sasaran kerja. Alat kerja bisa berupa mesin pabrik, kompor, cangkul, traktor, dan lain-lain yang intinya diperlukan untuk mengerjakan proses demi menghasilkan atau membantu menghasilkan sesuatu. Sedangkan tanah, bahan baku, bahan mentah, atau bahan jadi, digolongkan sebagai sasaran kerja. Tentu saja keberadaan alat produksi, baik alat kerja dan sasaran kerja ini tidak akan artinya tanpa tenaga kerja yang menggerakkannya. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga manusia itu sendiri untuk menggunakan alat kerja, mengolah sasaran kerja demi memproduksi kebutuhannya. Tentu kebutuhan tersebut tidak bisa hanya diproduksi oleh satu orang. Sehingga diperlukan hubungan kerjasama antara satu dengan lainnya. Hubungan ini kemudian disebut dengan hubungan produksi. Hubungan antara alat produksi dan tenaga kerja kemudian disebut dengan tenaga produktif. Pertautan antara tenaga produktif dan hubungan produksi inilah yang lantas dinamakan sebagai corak produksi. Corak produksi menentukan sistem ekonomi masyarakat sekaligus jadi basis kehidupan masyarakat.

Sistem ekonomi menjadi basis kehidupan suatu tatanan masyarakat pada akhirnya menentukan bangunan atasnya. Bilamana basisnya merupakan sistem sosial ekonomi yang bersifat kolektif, maka akan mendorong penciptaan bangunan atas yang bersifat kolektif atau melindungi sifat kolektif dari substruktur itu. Sebaliknya bila basisnya berwatak eksploitasi maka akan memicu penciptaan suprastruktur yang juga bersifat eksploitatif, menghisap, atau menindas.

Bilamana basisnya berupa sistem sosial ekonomi, maka bangunan atas terdiri dari dua elemen pokok yang diciptakan untuk melindungi kepentingan pihak yang menguasai substruktur. Dua elemen pokok itu terdiri dari Ideologi dan Pelaksana Ideologi.

Apa yang dimaksudkan sebagai Ideologi disini lebih dari sekedar gagasan. Melainkan seperangkat tata sikap, nilai, dan persepsi dimana melaluinya dibangun sebuah konstruksi mengenai bagaimana cara masyarakat mengerti dan berhubungan dalam dunia ini. Ideologi ini bisa berupa ideologi politik, hukum, kebudayaan, norma, adat-istiadat, bahkan termasuk kepercayaan dan agama. Tentu saja ideologi bukanlah sesuatu yang netral. Mayoritas Ideologi itu ditentukan oleh kelas penguasa. Dari sinilah kita bicara mengenai sumbangsih teori Gramsci.

Kalangan neo-marxis, post-marxis, pasca-marxis, maupun sekolah dan madzhab frankfurt (Frankfurt School) umumnya menelikung teori Gramsci sebagai teori pembantah basis menentukan suprastruktur dan menentang teori determinisme ekonomi. Bila determinisme ekonomi yang dimaksud adalah determinisme ekonomi vulgar ala kaum birokrat stalinis, itu betul. Karena sejak Marx dan Engels masih hidup, basis dan bangunan atas, memang saling mempengaruhi, dengan penekanan berlebih bahwa pada akhirnya yang menentukan secara dominan adalah basis. Namun bila yang dimaksud basis tidak menentukan bangunan atas sama sekali, maka itulah pelintiran kaum neo-marxis, post-marxis, pasca-marxis, madhzab Frankfurt, atau lebih cocok kita sebut sebagai Kaum Pseudo-Marxis alias Marxis gadungan!

Teori-teori Gramsci, karena itu, tidak membantah sama sekali teori-teori Marx dan Engels mengenai basis dan bangunan atas. Sebaliknya teori Gramsci memberikan sumbangsih dalam pembahasan detil mengenai bangunan atas, terutama bagaimana kelas penguasa menjalankan dominasinya. Menurut Gramsci, Kelas penguasa menjalankan dominasi dalam dua bentuk. Pertama, dominasi ekonomi nyata atau paksaan dan kekerasan. Kedua, dominasi dengan cara mengontrol ideologi yang berdasarkan sistem ekonomi (sebagai basis) sesuai kepentingannya, agar diterima oleh kelas lainnya. Bentuk kedua ini dinamakan dengan Hegemoni. Hegemoni bisa dicirikan dalam beberapa hal. Pertama, hegemoni ditampakkan seakan-akan sebagai sebuah ‘kesepakatan’ dari mayoritas masyarakat atas ‘gambaran hidup’ yang disuguhkan oleh pihak penguasa. Kedua, nilai-nilai, baik moral maupun politik, yang termasuk dalam sebuah ‘kesepakatan’ tersebut, secara meluas akan menjadi milik penguasa. Ketiga, Ideologi dibuat sebagai ‘hal yang masuk akal’ atau common sense bagi mayoritas rakyat. Sehingga ada anggapan bahwa sudah merupakan hal yang alami untuk berpikir sesuai ide tersebut. Keempat, persetujuan berlangsung pada masa damai namun kekerasan fisik bisa digunakan untuk menyokong dan melindunginya demi menindas sekelompok minoritas yang dianggap membangkang, selama persetujuan mayoritas masih ada[16].

Hegemoni dikukuhkan berkat adanya pelaksana ideologi. Pelaksana Ideologi adalah aparatus yang berfungsi untuk menjalankan ideologi itu. Pelaksana ideologi bisa berupa negara, partai politik, organisasi politik, lembaga hukum, militer, kepolisian, organisasi massa, lembaga pendidikan, media massa, dan lain sebagainya. Bagan di bawah ini bisa membantu untuk memahami substruktur dan suprastruktur.

Basis dan Bangunan Atas

Mari kita ambil “pendidikan” sebagai suatu contoh kasus untuk memahami hubungan basis dan bangunan atas. Mayoritas masyarakat masih memandang bahwa pendidikan adalah sarana untuk mencari ilmu demi kebutuhan untuk memperbaiki taraf hidup. Namun selama sistem sosial ekonomi yang berlaku masih berwatak penindasan, misalkan penindasan pada era kapitalisme, maka pendidikan (sebagai ideologi) dijalankan, baik oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, lembaga kursus, maupun diatur oleh departemen pendidikan (sebagai pelaksana ideologi) bukan untuk mencari ilmu dan memperbaiki taraf hidup. Melainkan untuk memproduksi dan mereproduksi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak industri serta demi kepentingan pasar.

Segelintir pihak, misalkan lembaga sosial atau lembaga keagamaan bisa saja berkeinginan menyelenggarakan ideologi dengan berbasis sistem sosial ekonomi kolektif atau gotong royong yang anti-penindasan. Namun hal itu tidak akan bisa terlaksana dengan mudah karena mereka pasti akan berhadapan dengan kelas penguasa dan dominasinya. Demikianlah penentu sistem sosial ekonomi adalah kelas yang berkuasa di suatu era dan wilayah tersebut.

Dari pembahasan hinggi disini kita sudah mencapai dua poin, pertama, ideologi negara (yang sebenarnya, jadi bukan sekedar ideologi yang tertera hitam di atas putih) merupakan cerminan dari basis atau sistem sosial ekonomi yang berlaku. Kedua, penentu sistem sosial ekonomi dengan demikian adalah kelas yang berkuasa di era dan wilayah kekuasaan tersebut. Dengan demikian bila kita hendak mencari tahu apa ideologi sebenarnya yang berlaku di Indonesia, maka kita harus mencari tahu apa sistem sosial ekonomi yang berlaku saat ini di Indonesia.

Maka sistem sosial ekonomi apakah yang saat ini berlaku di Indonesia? Tidak lain dan tidak bukan adalah sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah corak produksi dimana kapitalis (para pemodal atau pemilik kapital) yang menguasai alat produksi dan tidak terlibat dalam proses produksi meraup mayoritas hasil produksi dengan cara mengeksploitasi kaum buruh (atau disebut juga dengan kelas proletar) yang tidak memiliki kapital sama sekali, tidak menguasai alat produksi sedikit pun, namun terlibat secara penuh dalam kerja produksi. Malahan menghasilkan nilai lebih yang dinikmati oleh para kapitalis.

Kelas Kapitalis menjalankan kegiatan ekonomi bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya melainkan untuk menumpuk keuntungan. Sehingga proses pertukarannya tidak sama dengan perdagangan tradisional. Perdagangan tradisional memiliki pola yang bisa digambarkan sebagai Barang – Uang – Barang. Dimana barang  dipertukarkan dengan uang untuk memperoleh barang lagi (yang menjadi kebutuhan dari penukar). Misalnya seorang petani memiliki beras kemudian menjual beras tersebut untuk memperoleh uang. Uang yang diperoleh petani tersebut kemudian digunakan untuk membeli pakaian. Disini jelas petani bukan seorang kapitalis karena selain ia tidak melakukan pertukaran dengan pertambahan nilai, ia juga melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhannya. Bukan untuk menumpuk keuntungan. Hal ini berbeda dengan kapitalis yang mana skema pertukarannya berupa Kapital – Barang – Kapital atau Kapital – Kapital – Kapital. Misalkan seorang kapitalis dagang memiliki uang sebesar Rp 1.000.000.000,- yang kemudian ia belikan telepon seluler (ponsel) sebanyak 1.000 unit yang masing-masing unitnya ia jual lagi sebesar Rp 1.250.000,- sehingga untuk 10 unit ia bisa menjual sebesar Rp 1.250.000.000,-  dan dengan demikian ia memperoleh nilai tambah sebesar Rp 250.000.000,-. Begitulah contoh skema pertukaran kapitalis yang bergerak dalam macam kapital dagang.

Kehidupan seseorang dalam sistem sosial ekonomi dan dalam era kapitalisme, ditentukan oleh kepemilikannya atas kapital. Seseorang yang tidak memiliki kapital maka secara langsung maupun tidak langsung tidak memiliki nilai dan kedudukan di masyarakat. Sebaliknya, semakin besar kapital yang dimilikinya maka semakin besar peran dan kedudukannya di masyarakat. Ini membuat kapitalis memiliki peran dan kedudukan paling tinggi di masyarakat sebaliknya kelas buruh memiliki peran dan kedudukan yang paling rendah. Demikianlah kapitalisme tidak hanya berpengaruh pada sistem sosial ekonomi sebagai basis tatanan masyarakat yang berlaku melainkan juga mempengaruhi bangunan atas atau suprastrukutur tatanan masyarakat, termasuk ideologi politik resmi dari negara yang bersangkutan. Dus, meskipun secara de jure ideologi resmi negara Indonesia adalah Pancasila, namun ideologi yang berlaku secara de facto, secara riil, secara konkret di Indonesia, bukanlah Pancasila melainkan kapitalisme. Maka dari itu poin yang dikemukakan Bhima Yudhistira bahwa “tidak dominannya lagi ideologi Pancasila memberi jalan intervensi militer” adalah poin yang tidak tepat sama sekali.

Kulminasi Kopassus versus Preman?

                Lantas mengapa ada penyerbuan penjara Cebongan oleh oknum-oknum dari Kopassus? Terhadap ini Bhima Yudhistira menyatakan bahwa penyerbuan penjara Cebongan dan eksekusi merupakan kulminasi konflik Kopassus versus Preman. Sekali lagi sebuah pernyataan yang terlalu menyederhanakan dan gegabah karena konflik tersebut bukan konflik antara Kopassus sebagai institusi militer berhadap-hadapan melawan preman sebagai golongan lumpen proletar.

Hal ini bisa dipahami bila kita mengetahui runtutan peristiwa yang terjadi bahwa penyerbuan penjara Cebongan dimulai dari pertikaian di Hugo’s Cafe Yogyakarta pada 19 Maret 2013. Santoso, Sersan Kepala anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dari Grup II Kandang Menjangan, Kartasura, Jawa Tengah, terlibat adu mulut dengan Hendrik Angel Sahetappy (Deki) saat berada di Hugo’s Cafe. Perkaranya bermula dari senggolan yang terjadi dua kali tiap Deki melewati Santoso. Senggolan ini berkembang menjadi adu mulut. Berikut laporan utama Tempo terkait peristiwa tersebut:

Dua sumber yang malam itu ada di  Hugo’s mengatakan, setelah masuk ke ruang melantai, Deki berjalan mengambil posisi di sudut dining cafe, Deki menyenggol Santoso yang sedang berdiri. Baru beberapa langkah, ketika tiba di depan patung Roro Jonggrang, Deki balik lagi mendekati Santoso. Kedua orang itu kembali bersenggolan. Senggolan kedua ini memancing adu mulut…Wandy Marseli (pengacara Deki dan tiga rekannya setelah pembunuhan terhadap Santoso ditangani polisi), mengatakan berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi…’Pada saat akan meninggalkan kafe, Deki dihadang teman Santoso,’ Saksi mata menyatakan seorang kawan Santoso mengumpat pakai bahasa Jawa kepada Deki. Orang itu juga mengatakan mereka anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan. Meski bukan orang Jawa, Deki, yang sudah puluhan tahun tinggal di Yogyakarta, paham caci maki itu. Deki naik pitam.

 

Dalam tegangan tinggi, Yohanis Juan Manbait, kawan Deki yang tercatat masih anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta berusaha melerai. Tapi upaya Juan disambut seorang anggota kelompok Santoso dengan dorongan kuat-kuat, hingga Juan terhengkang. Jatuhnya Juan direspons kawan Deki lainnya, Gamaliel Yermiyanto Rohi Riwu atau Adi, dengan mengayunkan botol minuman ke kepala Santoso

 

Saking kerasnya pukulan itu, Santoso pingsan. Ambruknya Santoso membuat dua kawannya ciut dan kabur. Mungkin mereka tahu perkelahian bakal tak seimbang. Satu sumber menyatakan, malam itu, Deki datang bersama setidaknya sepuluh teman. Ada cerita, seorang kawan Santoso bersembunyi di balik tirai. Deki kemudian mengejarnya hingga ke luar ruang melantai.

 

Gagal mengejar, Deki kembali ke tempat Santoso ambruk. Rupanya, Santoso mulai siuman. Deki, yang sudah gelap mata, menghajar sekali lagi Santoso menggunakan botol minuman. Adrianus Candra Galaja atau Dedi, teman Deki, menikam Santoso dengan pisau sepanjang 25 sentimeter persis di dadanya…Santoso tak tertolong ketika dilarikan ke rumah sakit[17].

Selanjutnya pada Jumat, 22 Maret 2013, Deki, Dedi, Adi, dan Juan yang ditangkap polisi karena insiden di Hugo’s Cafe tersebut dipindah ke penjara Cebongan yang terletak 15 kilometer ke arah utara dari Kota Yogyakarta. Saat pemindahan tahanan, menurut Sukamto, Kepala Penjara Cebongan, tak ada penjelasan apapun dari kepolisian[18]. Dini hari, keesokannya, pada 23 Maret 2013, pukul 00.30, sebagaimana yang diungkapkan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo, gerombolan bersenjata dengan penutup muka melompat pagar gedung setinggi sekitar satu meter, kemudian melalui penjaga memaksanya untuk masuk ke dalam[19]. Setelah berhasil masuk, kemudian kembali memaksa penjaga pembawa kunci ruang tahanan untuk mencari sasarannya. Setelah menemukan sasaran, satu orang dari gerombolan bersenjata mengeksekusi mereka dengan senapan mesin AK-47. Semuanya dilakukan dalam kurun waktu 15 menit. Lebih penting lagi, semuanya dilakukan karena konflik pribadi atau konflik antar sekumpulan individu bukan konflik antara Kopassus sebagai aparatus militer dengan preman sebagai suatu Kaum Lumpen Proletar. Apalagi dengan kenyataan bahwa Juan, salah satu korban, ternyata bukanlah preman, seperti Deki dan lainnya, melainkan seorang bekas anggota kepolisian. Meskipun oleh Brigjen Unggul K. Yudhoyono, Wakil Danpuspom TNI AD sekaligus ketua Tim Investigasi Internal TNI AD, yang secara resmi mengumumkan bahwa para pelaku memang merupakan anggota Kopassus, khususnya anggota Grup II Kopassus Kartosuro, meskipun pada kelanjutannya tindakan itu diberi embel-embel jiwa ksatria dan jiwa korsa.

Represi Ekstra Yudisial dan Inter-teritorial dalam Demokrasi Borjuis dan Masyarakat Kelas

Tindakan kekerasan fisik bersenjata oleh kalangan militer yang melangkahi proses hukum dan dilakukan di luar wewenang teritorialnya atau bisa kita sebut sebagai  represi ekstra yudisial dan inter-teritorial bukanlah peristiwa aneh atau sepenuhnya peristiwa haram dalam demokrasi borjuis pada khususnya dan dalam masyarakat kelas pada umumnya. Harus dipahami, demokrasi borjuasi, yang dulunya bersifat revolusioner karena berhadap-hadapan dan menentang politik feodalisme, yaitu absolutisme monarki, sesungguhnya telah menjelma menjadi politik yang digunakan untuk mendukung dan mempertahankan kepentingan kelas penguasa, yaitu Kelas Kapitalis.

Dalam masa damai, khususnya ketika kapitalisme tengah mengalami boom, dengan sangat jarang kita akan menemui adanya represi macam ini. Karena kelas penguasa, dalam masa boom, mampu memberikan konsesi-konsesi dan kompromi-kompromi yang sangat besar kepada kelas pekerja. Baik dalam bentuk kenaikan upah, kredit perumahan yang murah, biaya pendidikan terjangkau, dan lain sebagainya. Namun dalam masa bust, atau dalam masa krisis, rakyat pekerja, lah, yang menjadi sasaran serang pertama kali demi menyelamatkan bank-bank yang hampir tutup dan industri-industri kapitalis yang hampir pailit. Bila krisis ekonomi ini bertemu dengan kesadaran kelas yang tinggi dan gelombang pasang perlawanan balik dari rakyat, maka represi diberikan jalan. Baik jalan resmi maupun jalan ilegal. Karena itu kemunculan represi ekstra yudisial dan interteritorial bisa terjadi ketika ada bentrokan kepentingan kelas dan kepentingan ekonomi[20]. Dalam hal ini demokrasi borjuis tak ragu melepaskan kedoknya lagi dan menunjukkan wajah bengisnya yang asli. Sehingga bisa kita temui adanya kasus represi dan intimidasi (bahkan penembakan) yang dilakukan oleh marinir terhadap kaum tani terkait sengketa tanah, yang mana melanggar wewenang secara yudisial dan teritorial, dimana ranah itu seharusnya adalah ranah Departemen Pertanahan. Hal semacam ini juga bisa terjadi antar institusi, misalkan kasus rivalitas antara aparatus polisi dengan militer yang berebut jasa pengamanan di Freeport Papua.

Politisasi Posisi Militer demi Pemilu Presiden 2014?

Apakah dengan demikian militer sebagai suatu institusi tidak memiliki peran sama sekali dalam kasus ini? Justru sebaliknya, militer memiliki kepentingan yang besar sekali. Namun bukan dalam rangka kepentingan politisasi untuk pemilu 2014. Asumsi glorifikasi militer sebagai ksatria digunakan untuk menaikkan pamor kandidat pemilihan umum presiden (pilpres) sebenarnya tidak tepat. Karena pamor militer di mata para pemilih masih tinggi. Bahkan dalam kandidat Pilres sebelumnya, semua pilihan pasangan kandidat memberikan tempat pada mantan anggota militer. Kandidat pertama, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono adalah pasangan mantan militer dengan gubernur Bank Indonesia. Kandidat kedua, Joesof Kalla dan Wiranto adalah pasangan pengusaha sekaligus birokrat Golkar dengan mantan Jenderal Angkatan Darat, Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan kandidat ketiga, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto adalah pasangan politisi PDI-P dengan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang sekarang sekaligus seorang kapitalis borjuis dengan koneksi internasional.

Kepentingan glorifikasi militer dengan demikian bukan untuk kepentingan kampanye Pilpres 2014. Bukan pula sekedar unjuk kekuatan atau show off of power, karena memang kekuatan militer masih sangat utuh, organisasi komando teritorial masih tetap berdiri. Mulai dari Komando Daerah Militer (Kodam)—beroperasi mencakup beberapa provinsi sekaligus, Komando Resor Militer (Korem)—beroperasi di tingkat provinsi, Komando Distrik Militer (Kodim) –beroperai di daerah tingkat II atau kota dan kabupaten, Komando Rayon Militer (Koramil) –yang beroperasi tingkat kecamatan, , Kodim, Koramil, Babinsa, yang masih terus bertahan, bahkan menjangkau kampus dalam keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa), sedangkan meskipun secara resmi Orde Baru terkesan runtuh, sebenarnya banyak sekali orang-orang Orde Baru yang masih bertahan dalam kekuasaan dan memegang jabatan. Justru sebaliknya, reformasi yang telah mati.

Dengan demikian sebenarnya pengagungan atau glorifikasi militer tidak ditujukan demi kepentingan tersebut melainkan untuk mendapatkan dukungan simpati publik agar cara-cara represi dan intimidasi militer semakin direstui dan diberi ruang. Sehingga represi militer dalam praktek nyata, seperti yang terjadi di Papua, bisa berjalan terus. Sedangkan secara yudisial, glorifikasi militer tersebut diharapkan bisa bisa didukung dengan digolkannya regulasi-regulasi seperti RUU Ormas, RUU Kamnas, dan sebagainya. Kaum Kapitalis dan Borjuasi Komprador, terutama yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah pernah lari meminta bantuan ke organisasi komando teritorial setempat untuk merepresi pemogokan buruh, namun secara legal formal hal ini tidak bisa dilakukan. Sehingga Kaum Kapitalis harus mengandalkan mobilsasi kaum preman untuk menghantam Kelas Buruh yang melawan. Bila RUU Kamnas digolkan maka untuk selanjutnya militer secara resmi akhirnya bisa dimobilisasi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan kapital di atas pengorbanan Kelas Pekerja.

Mendekati akhir tulisannya, Bhima Yudhistira menyatakan, “Komnas HAM dan aktivis pro-HAM akan bertindak lebih jauh untuk menanggulangi bahaya fasisme ini dengan memotong anggaran militer, menyelidiki bisnis-bisnis militer dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membatasi gerakan militer di Indonesia.” Bisakah hal ini terjadi? Sangat kecil kemungkinannya. Karena Komnas HAM tidak memiliki kewenangan sampai disana. Kewenangan Komnas HAM hanya sebatas menyelidiki, mendampingi, mediasi, dan memberikan rekomendasi[21]. Rekomendasi yang diberikan ke tangan presiden dan apakah presiden mau menindaklanjutinya atau tidak, Komnas HAM tidak bisa memaksanya. Maka jangankan pemotongan anggaran militer, penanganan dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya oleh rezim fasis Orde Baru pun sulit untuk menemui titik terangnya.

Kita perlu memahami bahwa fasisme bukanlah sekedar represi dan intimidasi. Fasisme tidak bisa dianalisis dengan menggunakan teori-teori kaum liberal maupun kaum humanis. Fasisme adalah suatu entitas kompleks yang hanya bisa dianalisis secara akurat melalui kacamata ekonomi politik. Dalam tulisan lain, penulis telah menganalisis perbedaan rezim fasis dengan rezim represif dengan membahas apa saja faktor obyektif dan faktor subyektif yang menyebabkan fasisme bangkit dan berkuasa[22]. Namun tetap dalam hal ini kita perlu kembali membaca, analisis paling tajam dari kaum Marxis mengenai fasisme, karya Leon Trotsky berjudul Apa Itu Fasisme dan Bagaimana Melawannya, yang tidak hanya menyertakan analisis kelas dan membedah segi-segi ekonomi politik, melainkan juga menunjukkan jalan untuk melawannya dengan tetap berlandaskan pada perjuangan kelas. Karena sesungguhnya fasisme hanya bisa berkuasa bila ada kegagalan revolusi sosial kelas pekerja.


[4] Karl Marx dan Friedrich Engels, Communist Manifesto, sebagaimana dimuat dalam bab Revolutionary Program and Strategy, Marx and Engels Reader.

[5] http://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1852/brumaire/Bab5.htm, Brumaire XVIII Louis Bonaparte, 1852, Bab V: Majelis Konstituante Lawan Bonaparte.

[6] Ong Hok Ham, Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong – Refleksi Historis Nusantara, Bab II: Perubahan Politik dan Kekerasan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

[7] Ibid.

[8] Ibid

[9] Cornila Desyana, Beda Preman Zaman Kolonial dan Sekarang, Metro, tempo.com

[10] Julianto Ibrahim, Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan – Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta, Penerbit: Bina Citra Pustaka, Solo, Januari 2004.

[11] Program Reorganisasi dan Rasionalisasi, disingkat Re-Ra, merupakan keputusan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri baru, menggantikan Amir Sjariffudin yang meletakkan mandatnya. Hatta melalui program Re-Ra berkehendak untuk mengorganisir angkatan tentara yang profesional, dengan alasan kesulitan keuangan negara, melakukan pengecilan jumlah tentara, peleburan divisi-divisi, serta penyesuaian kepangkatan dalam ketentaraan. Program Re-Ra ini selain melikuidasi keberadaan laskar-laskar perjuangan, juga berlaku diskriminatif terhadap para pejuang karena lebih memberi tempat pada lulusan akademi militer Belanda (atau yang berlatar belakang KNIL) dan didikan rezim kolonial fasis Jepang daripada pejuang-pejuang Laskar yang tidak meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan militer sedikitpun tapi telah memberi kontribusi besar dalam perjuangan membela republik.

[12] Ibid 10.

[13] M. Fauzi, Jagoan Jakarta dalam Sejarah, Institut Sejarah Sosial Indonesia, sejarahsosial.org, Etnohistori Edisi Jago, Preman, dan Negara, Juni-Juli 2011, ETNOHISTORI, diakses pada Minggu, 21 April 2013.

[14] Ibid.

[15] Karl Marx, A Contribution to The Critique of Political Economy,

[16] Antonio Gramsci sebagaimana dikutip dalam Marxisme untuk Pemula, ResistBook, Yogyakarta

[17] Sunudyantoro, Shinta Maharani, Muh. Syaifullah (Yogyakarta), Yohanes Seo (Kupang), Tumbang di Depan Patung Punggawa, majalah Tempo, edisi 1-7 April 2013.

[18] Jajang Jamaludin, Sunudyantoro, Pito Agustin Rudiana, Shinta Maharani, M. Syaifullah (Yogyakarta), Malam Jahanam di Cebongan, Laporan Utama, majalah Tempo, edisi 1-7 April 2013

[19] Ridho, Ini Kronologi Penyerbuan Lapas Sleman, Sabtu 23 Maret 2013 – 13.02 WIB, http://daerah.sindonews.com/read/2013/03/23/22/730373/ini-kronologi-penyerbuan-lapas-sleman.

[20] Pertentangan kepentingan kelas selalu merupakan pertentangan kepentingan ekonomi, namun pertentangan kepentingan ekonomi tidak selalu merupakan pertentangan kepentingan kelas. Karena pertentangan kepentingan ekonomi bisa muncul dalam kelas yang sama. Misalkan persaingan antar kapitalis merupakan pertentangan kepentingan ekonomi. Namun patut diperhatikan, pertentangan ekonomi dalam kelas yang sama bukan merupakan antagonisme kelas sehingga tidak bersifat antagonistis atau tidak berujung pada peniadaan suatu kelas. Kasus pertentangan kepentingan ekonomi non pertentangan kelas yang melibatkan militer contohnya adalah pembunuhan Cecep Busthomi, panglima Front Hizbullah, Pandeglang, Banten, oleh para pelaku yang diduga sebagai anggota Kopassus. Tempo edisi 1-7 April 2013 memberitakan bahwa akar pertikaiannya berasal dari perkelahian antara Front Hizbullah yang hendak membubarkan acara dangdut Jaipong. Saat itu salah satu tenaga pengamanan acara adalah Enjat Supriana, anggota Kopassus Grup I Serang. Saat perkelahian terjadi Enjat tewas di tangan Dodi, anggota Front Hizbullah. Akibatnya beberapa orang yang diduga sebagai anggota Kopassus, rekan dari Enjat, mengamuk dan mengobrak-abrik sejumlah bangunan di Serang. Selanjutnya, Cecep, yang dianggap bertanggungjawab atas pengerahan massa Front Hizbullah, dipanggil ke markas Kopassus untuk berdamai. Namun pasca pertemuan, di tengah perjalanan, mobil Cecep diberondong. Panglima Front Hizbullah itu kemudian tewas dengan enam peluru bersarang di dadanya. Hingga kini proses hukum mengenai kasus tersebut tidak menemukan titik terangnya.

[22] Kedua bagian tulisan dari Membedakan antara Rezim Fasis dengan Rezim Represif menyimpulkan bahwa terdapat faktor obyektif dan subyektif penyebab bangkit dan berkuasanya fasisme. Faktor obyektif meliputi 1) terjadinya krisis kapitalisme, 2) kepentingan kapitalisme untuk mempertahankan sistemnya membuatnya berseberangan tidak hanya dengan kelas proletar namun juga terhadap demokrasi, 3) serta kegagalan perjuangan kelas proletar untuk merebut kekuasaan dan menumbangkan kapitalisme. Sedangkan faktor subyektif terdiri atas 1) basis massa fasisme yang bertopang pada kelas borjuis kecil dan lumpen proletar serta pandangan kelas fasisme yang menentang perjuangan kelas dan menggantinya dengan kolaborasi kelas, 2) sistem ekonomi fasisme yang tidak anti kapitalisme melainkan menopang kapitalisme negara, 3) praktek politik fasisme (anti demokrasi, anti oposisi), 4) serta pandangan sosial-kebudayaannya yang membangun kultus (pemujaan) individu, membangun kultus (pemujaan) maskulinitas, berorientasi SARA (baik secara chauvinis maupun secara diskriminatif), serta menggunakan mitos-mitos kejayaan di masa lalu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: