AGRA: Cabut UU Ormas dan Jamin Kebebasan Berorganisasi

AGRA - Cabut UU Ormas dan Jamin Kebebasan Berorganisasi

Apa itu UU Ormas?

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat UU Ormas adalah undang-undang yang akan mengatur secara menyeluruh organisasi massa. UU ini berisi 87 pasal memuat berbagai aturan mulai dari definisi, syarat berdiri, kegiatan, keuangan sampai aturan tentang pelanggaran dan sanksi. Rapat paripurna pengesahan UU dilaksanakan oleh DPR pada tanggal 2 Juli 2013. Bagaimana pandangan dan sikap AGRA terhadap UU ini? Berikut paparan penjelasan AGRA:

 Apa isi UU Ormas yang merugikan kaum tani?

Rumusan UU Ormas membuat pemerintah sangat berkuasa terhadap Ormas. Definisi Ormas sebagaimana dituliskan pada Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1, serba mencakup semua kelompok di masyarakat.

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila”.

Jadi mencakup semua organisasi di masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatannya. Selain itu rumusan tersebut mengatur larangan afilasi terhadap partai politik, padahal setiap masyarakat termasuk organisasi yang dibangunnya memiliki hak untuk ambil bagian dalam kegiatan politik.

 

Pasal 7

Ormas memiliki bidang kegiatan:

a. agama;

b. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. hukum;

d. sosial;

e. ekonomi;

f. kesehatan;

g. pendidikan;

h. sumber daya manusia;

i. penguatan demokrasi Pancasila;

j. pemberdayaan perempuan;

k. lingkungan hidup dan sumber daya alam;

l. kepemudaan;

m. olahraga;

n. profesi;

o. hobi;

p. seni dan budaya; dan/atau

q. bidang kegiatan lainnya.

Pandangan AGRA terhadap pasal diatas:

Dalam ruang lingkup pasal 7, UU ormas berusaha mengatur seluruh jenis organisasi dan berusaha membatasi kegiatan organiasasinya. Artinya ormas yang yang memiliki kegiatan politik, hanya melalui Partai. Artinya UU ini mengatur bahwa yang boleh berpolitik atau kegiatan politik hanya partai politik.

 

Ayat (3) Wilayah kerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

a. nasional;

b. provinsi; dan/atau

c. kabupaten/kota.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Wilayah kerja ini berusaha membatasi ruang kerja ormas, hanya berbatas pada wilayah teritori tertentu. Hal ini berarti ormas di wilayah tertentu hanya boleh bekerja di wilayah tersebut saja.

 

Pasal 11

2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Pasal ini jelas bahwa pemerintah berusaha melakukan kontrol secara ketat terhadap ormas, karena apabila ormas yang dalam pertimbangan instansi pemerintah tidak diperbolehkan, berarti ormas tersebut tidak boleh didirikan. Artinya instasi tersebut memiliki wewenang yang sangat besar, dan rentan melakukan pemberian ijin atau pelarangan secara sepihak dan sewenang-wenang.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Tentang Peraturan Pemerintah mengenai hal ini bisa memiliki tafsir yang berbeda beda, sesuai kepentingannya. Artinya undang-undang ini bisa ditafsirkan berbeda beda, padahal tafsir UU harus terang dan tidak boleh multi tafsir.

 

Pasal 12

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Dalam pasal ini, pemerintah ingin mengatakan bahwa ormas yang dibentuk harus mendapatkan ijin dari menteri terkait agar bisa dikatakan ormas yang sah. Artinya apabila ormas dalam prosesnya tidak mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dapat dikatakan ormas tidak sah meski ormas tersebut mendaftarkan diri di kementerian tersebut.

 

(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Artinya intansi terkait dapat memberikan rekomendasi secara subjektif terhadap ormas-ormas yang membidangi sektornya, contoh Bupati dapat meminta kepada kemkumham bahwa ormas A dapat disahkan atau tidak boleh disahkan.

Pasal 2 dan 3 ini secara jelas pemerintah dapat mengatakan sah atau tidaknya suatu ormas yang berakibat ormas yang dinyatakan tidak dapat disahkan harus dibubarkan, padahal hak berkumpul dan berorganisasi merupakan hak setiap warga Negara.

 

Pasal 16

(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;

b. program kerja;

c. susunan pengurus;

d. surat keterangan domisili;

e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;

f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan

g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

 

(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;

b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau

c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Dalam pasal ini, bahwa setiap ormas meski tidak memiliki badan hukum juga harus mendaftarkan dan membuat akta pendirian di hadapan notaris. Contoh organisasi olahraga pemuda seperti sepak bola atau organisasi remaja-remaja masjid juga diharuskan memiliki akta pendirian dan mendaftarkan organisasinya dan berbagai syarat lainnya yang memberatkan. Artinya meski ada pasal yang mengatur ormas boleh tidak berbadan hukum tapi pasal 16 mewajibkan ormas untuk mendapatkan ijin dengan syarat-syarat yang memberatkan dan apabila tidak mendaftar maka dianggap ormas liar dan harus dihapus atau dibubarkan dan ini akan menghancurkan semangat kolektif dan persatuan rakyat.

 

Pasal 17

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

(3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

(2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.

(3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama dan alamat organisasi;

b. nama pendiri;

c. tujuan dan kegiatan; dan

d. susunan pengurus.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Dalam pasal 17 dan 18 ini, pemerintah melalui kementerian dan kepala daerah dapat dengan subjektif menolak pendaftaran ormas tidak berbadan hukum. Artinya ormas tidak berbadan hukum bukan hanya harus mendaftarkan tapi lebih pada harus mendapat ijin dari kementerian sektornya dan kepala daerah.

 

Pasal 23

Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Syarat ini sangat memberatkan bagi organisasi yang baru punya kepengurusan dan keanggotaan di dua propinsi padahal dalam kebutuhan lingkup kerjanya perlu adanya organisasi tingkat nasional, padahal seharusnya Negara mendukung dan membantu lahir dan berkembangnya organisasi massa untuk mewujudkan persatuan dan kemakmuran rakyat, bukan malah mempersempit dan mempersulit kegiatan rakyat dalam hal membangun organisasi massa.

 

Pasal 30

Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

 

Pasal 36

Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ke kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Pasal 30 dan 36 ini pada intinya akan mempersulit organisasi massa dalam menjalankan organisasinya, lebih dari itu melalui pasal ini pemerintah berusaha untuk mengontrol ormas secara ketat.

 

Pasal 42

(2) Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Pasal ini berarti pemerintah mencurigai seluruh kegiatan ormas, karena sistem informasi saja harus dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Hal ini jelas, Pemerintah ingin mengontrol penuh kegiatan ormas.

 

Pasal 60

(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Yang berhak untuk memberikan keputusan atas pelanggaran ormas sesungguhnya adalah pengadilan, bukan intansi pemerintahan. Karena pemerintah bisa saja memberikan penilaian secara sepihak dan tidak objektif dalam memutuskan pelanggaran dan sangsi yang dilakukan oleh ormas.

 

Pasal 67

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Dalam pasal ini berarti pemerintah berhak menjatuhkan sanksi, padahal hak untuk membubarkan organisasi adalah anggotanya sendiri. Selain itu menjelaskan masalah diatas, bahwa ormas yang tidak berbadan hukum, tetap saja harus mendaftar pada instansi pemerintah.

 

 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83 Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

 

a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. ormas yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

 Pandangan AGRA atas pasal diatas:

Dalam ketentuan diatas, pemerintah berusaha untuk memverifikasi seluruh ormas, sekalipun ormas tersebut sudah terdaftar. Kepentingan tersebut adalah usaha untuk mengontrol seluruh ormas di seluruh Indonesia.

 

Apa sebenarnya Tujuan UU Ormas Ini dibuat pemerintah?

  • UU ini mengatur-atur tujuan berdirinya dan berbagai kegiatan yang dilakukan Ormas harus sesuai tujuan dan keinginan pemerintah.
  • UU ini akan digunakan pemerintah untuk mengontrol berbagai jenis organisasi massa. Artinya, Pemerintah sesungguhnya mencurigai apa yang sedang dilakukan dan diperjuangkan oleh rakyat.
  • UU ini berusaha memberatkan berdirinya organisasi massa, dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan. Agar rakyat tidak terorganisasi dan menjalankan tujuannya secara bersama sama.
  • UU ini lebih jauh berusaha untuk mematahkan, bahkan menghancurkan perjuangan rakyat. Kerena jelas tujuan ormas bagi rakyat adalah sebagai badan perjuangannya rakyat.
  • UU ini lebih dalam akan menghacurkan kebudayaan kolektif rakyat dan menjadikan rakyat menjadi individual. karena berkumpul dan saling membantu sudah menjadi tradisi rakyat, tapi melalui UU ini segala hal yang sudah menjadi kebudayaan rakyat tersebut harus diatur dan disetujui pemerintah.

Apa Tuntutan AGRA?

  • Secara jelas AGRA menuntut agar Undang-undang ini segera dicabut, karena undang-undang ini tidak berguna bagi rakyat (karena organisasi rakyat hanya rakyat sendiri yang boleh mengaturnya).
  • AGRA menuntut kebebasan berserikat dan berorganisasi harus dilaksanakan dan dilindungi secara serius dan konsekwen.
  • AGRA menuntut dihentikannya kekerasan, kriminalisasi dan berbagai tindakan pemerintah yang anti serikat.
  • AGRA juga menolak semua PP/Perpres/Permen dan peraturan lain yang akan dikeluarkan yang mengacu pada UU ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: