AGRA Kecam Perampasan Tanah Kelompok Tani Maju Jaya oleh PTPN II

AGRA Kecam Perampasan Tanah Kelompok Tani Maju [KTM] oleh PTPN II

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam keras perampasan tanah Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ) Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh perkebunan PTPN II.

Selasa tanggal 16 Juli 2013, sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), di Pasar I, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dua orang asisten perkebunan PTPN II masuk ke wilayah lahan kelompok tani bersama satu orang operator dan satu unit traktor ukuran besar berwarna kuning. Mereka masuk ke lahan kelompok tani “dikawal” oleh sekitar 20 orang petugas kepolisian. Sebagian petugas kepolisian tidak menggunakan seragam dinas. Diduga kuat jajaran kepolisian tersebut dari kesatuan Polsek Kutalimbaru, karena terlihat diantara mereka juga Kapolsek Kutalimbaru yaitu Suryadi. Aparat kepolisian yang datang menggunakan mobil berwarna hitam dan terlihat juga satu unit mobil patroli kepolisian.

Pentraktoran tanaman kelompok tani dilakukan sampai kira-kira pukul 15.00 WIB. Ini mengakibatkan kerusakan pada tanaman kelompok tani sekitar 6 hektar yang berisikan tanaman jagung, pisang dan labu.

Pengawalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam peristiwa pengerusakan tersebut membuat semua petani merasa cemas dan merasa terintimidasi sehingga takut untuk melarang proses pentraktoran tersebut.

Rabu, 17 Juli 2013, sekitar pukul 09.00 WIB, tiga unit traktor kembali lagi masuk ke lahan, dan mentraktor lahan yang sudah ditanami oleh kelompok tani. Kali ini masih tetap dalam pengawalan aparat Polisi, bahkan jumlah aparat kepolisian bertambah hingga sekitar 30 personel. Lahan tanaman yang ditraktor kali ini mencapai tujuh hektar. Akibat pengerusakan tanaman kelompok tani tersebut kerugian ditaksir mencapai hingga 50 juta rupiah. Kerugian tersebut meliputi bibit, pupuk dan upah tenaga kerja yang telah dikeluarkan untuk merawat tanaman tersebut.

Luas lahan yang disengketakan oleh warga seluas kurang lebih 400 hektar terletak di pasar 1 hingga pasar 9 Sei Mencirim dan mencakup dua kelurahan (Sei Mencirim dan Namo Rube Julu), Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Lokasi masyarakat berada di sekitar perkebunan dan berada di beberapa dusun, diantaranya dusun Salang Paku, Namo Rube Julu, Namo Rube Jahe, Serba Jadi, Tanjung Pama, Salang Tunas. Wilayah yang berada di kelurahan Namo Rube Julu terdiri dari Dusun Lima Pasar Tengah, Tempel, Kampung Pondok, dan Kampung Banten yang berada di kelurahan Mencirim. Posisi pemukiman warga mengelilingi lahan sengketa.

Sejarah tanah yang di kelola Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ) di Desa Sei Mencirim

Sebelum kemerdekaan dan proklamasi Republik Indonesia (RI) tanah seluas 400 hektar di Desa Mencirim dan Desa Namo Rube Julu adalah merupakan tanah perkebunan Belanda bernama Vaennigde Deli Matchappij (VDM) atau di kenal dengan perkebunan tembakau Deli

Tahun 1952, setelah Indonesia merdeka, warga masyarakat yang merupakan anggota Laskar pejuang dan para pengungsi yang tergabung dari tujuh Desa (Desa Sei Mencirim, Serbajadi, Namo rube Julu, Namo Rube Jahe, Salang Paku, Salang Tunas, Tanjung Pamah) mulai melakukan pengelolaan tanah bekas perkebunan belanda tersebut, tepatnya di areal pasar 1,3,4,5,7 dan 9, dengan luas sekitar 500 ha ditanami jagung, pisang padi, dan tanaman pangan lainnya. Selain mengelola tanah untuk lahan pertanian warga masyarakat juga menjadikan sebagian lahan untuk tempat tinggal sementara berupa gubug atau rumah sederhana untuk tinggal selama mengerjakan tanah.

Di sekitar tahun 1956 telah diadakan pendaftaran tanah oleh Kantor Reorganisasi Pemekaran Tanah Sumatera Timur dan berkesimpulan tanah tersebut termasuk tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang darurat No. 8 tahun 1954.

Pada tahun 1959 oleh pemerintah pada saat itu Bupati Abdullah Eleng telah membentuk Badan Penyelesaian Persengketaan Tanah Sumatera Timur (BPPST) memberi putusan bahwa untuk menertibkan tanah garapan rakyat Desa Sei Mencirim dan Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru menetapkan kepada masing-masing penggarap (per-Kepala Keluarga (KK)) diberikan satu hektar (10.000 m2) dan 1000 m2 untuk pemukiman dan para penggarap menerima hasil keputusan tersebut.

Pada tahun 1961 direalisasikanlah pemberian tanah tersebut kepada masyarakat Desa Namo Rube Julu sebanyak 160 KK, Desa Sei Mencirim sebanyak 225 KK, namun tanah yang diberikan hanya 5000 m² per-KK sedangkan sisanya seluas 6000 m² dijanjikan akan diberikan pada tahun 1962. Di samping itu masih ada penggarap sekitar terdiri 60 KK yang sama sekali belum menerima penampungan.

Setelah ditunggu beberapa lama namun tidak ada juga realisasi yang diberikan maka pada tahun 1963 lahan tersebut digarap kembali oleh masyarakat.

Pada tahun 1964 ada keinginan untuk menyelesaikan masalah garapan tersebut sesuai surat Panitia Landreform Daerah Tingkat II Deli Serdang No. 705/LR/II/8/1964 tanggal 4 April 1964 sehingga di-screning penggarap-penggarap yang berhak oleh Asisten Wedana Kecamatan Kutalimbaru, Puterpra 15470201 Kecamatan Kutalimbaru, Kepala Polisi Kecamatan Kutalimbaru ditambah dengan para kepala perkampungan setempat namun juga belum mendapat realisasi tanah tersebut

Tahun 1966 garapan tersebut diambil alih dan ditraktor secara paksa oleh pihak perkebunan kecuali lahan seluas 5000 m² yang sudah diberikan sebelumnya dengan alasan para penggarap dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Pihak perusahaan dan pemerintah ketika itu beralasan bahwa tanah yang ada sudah diselesaikan kepada penduduk. Sehingga penduduk ketika itu berjumlah 400 KK berdiam diri melihat kondisi tersebut dengan merelakan secara terpaksa tanahnya diambil oleh pihak perusahaan. Bahkan diantara warga juga menjadi korban pembantaian dan penangkapan oleh aparat keamanan yang bekerjasama dengan komando aksi.

Sebagaimana yang tertera dalam peta KALK Nomor 306 P luas tanah yang pernah digarap masyarakat Desa Sei Mencirim seluas 130 hektar dan ± 50 hektar di dalamnya sudah diberikan kepada masyarakat oleh PTP-IX (sekarang PTPN II) dan sudah dijadikan perkampungan (pasar V) sedangkan sekitar 80 hektar lagi tetap dipakai oleh PTP-IX (pasar VIII Utara, pasar VII Selatan dan Pasar V selatan) dan masih ditanamai tebu, padahal melihat dasar yang ada yaitu peta KALK No 306 P sudah sama-sama keluar dari HGU PTP-IX pada tahun 1981 berdasarkan SK 44/DJA/1981.

Perjuangan kaum tani tidak hanya berhenti disitu. Berdasarkan keterangan warga setempat, mereka terus memperjuangkan tanah mereka meskipun terjadi penembakan kepada para petani di Desa Sei Mencirim sekitar akhir tahun 1997 pada 3 orang tani dan pada tahun 1998-1999 kembali terjadi bentrok dan pemukulan yang dibekingi oleh Brimob sehingga menyebabkan seorang tani tertembak lagi, dan dari sini rakyat mundur namun mereka terus memperjuangkan tanah mereka.

Tahun 2003 kembali terjadi bentrok yang dipicu oleh adanya pihak Pamswakarsa yang diduga di sewa PTPN II dimana mobil Kepala Desa Sei Mencirim dihancurkan di dalam perkampungan.

Tahun berikutnya tepatnya pada tanggal 19 April 2012 pihak PTPN II dengan mengerahkan pasukan sekitar 40 orang masuk ke dalam desa dan menebangi pohon pisang warga setempat. Puncak dari bentrok ini yaitu tanggal 22 Mei 2012 pihak PTPN II mengumpulkan 1300 personel dan membawa sebanyak 28 truk yang mengangkut lebih kurang 35 orang tiap truknya, terdiri dari Pam Swakarsa, Karyawan Kebun dan lima unit truk dari organisasi kepemudaan (OKP) merangsek masuk ke lahan sengketa. Dengan membawa klewang, parang, panah beracun, soda api, serta tongkat pemukul dan mereka tidak mengindahkan keberadaan puluhan warga di lahan. Mereka berencana untuk melakukan pendudukan di atas lahan yang sudah di tanami dan dijaga oleh puluhan petani.

Karena adanya bentrokan ini sehingga pihak kepolisian sekitar 200 personil datang ke tempat dan lokasi. Kedatangan ribuan massa bersenjata tajam ke lahan membuat ratusan orang dari petani yang tinggal disekitar lahan sengketa melakukan penghadangan. Sebelumnya antara rombongan truk keamanan kebun dan petani di hadang oleh ratusan polisi, namun tiba-tiba rombongan massa dari pihak perkebunan merangsek maju, sementara pihak kepolisian malah mundur ke belakang barisan massa dari pihak perkebunan yang dengan sengaja dibiarkan oleh Polisi yang sudah ada di lokasi kejadian.

Ratusan petani yang melihat situasi tersebut turut merangsek maju melakukan penghadangan agar rombongan truk yang membawa massa dari perkebunan tidak melakukan pengrusakan terhadap tanaman petani. Pada akhir bentrokan terdapat 17 orang dari pihak perkebunan dan 4 orang dari warga mengalami luka-luka.

Setelah kejadian ini berlangsung penangkapan terhadap petani yang dilakukan pihak kepolisian, dimana enam orang dari petani ditangkap. Satu orang telah dibebaskan dan lima orang lagi dalam proses hukum. Inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di Desa Sei Mencirim, yaitu adanya perampasan tanah yang diambil oleh pihak PTPN II, adanya kriminalisasi terhadap petani, ditambah lagi adanya korban penangkapan lima orang petani di desa tersebut yang dalam proses hukum agar segera dibebaskan.

Tahun 2013, tepatnya tanggal 16 dan 17 Juli 2013 pihak PTPN II kembali melakukan penggusuran atas lahan yang sudah dikelola oleh petani di Desa mencirim dengan bantuan pengamanan dari kepolisian.

Atas dasar kronologis diatas Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ) dalam merebut kembali dan mempertahankan tanahnya. AGRA juga menuntut:

  1. Pemerintah RI untuk menghentikan perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN II di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan mengembalikan tanah kepada kaum tani.
  2. BPN RI agar melakukan peninjauan atas HGU yang diberikan kepada PTPN II, mengingat tanah yang dikelola oleh kaum tani adalah tanah hak milik melalui panitia land reform tahun 1962 yang diperkuat dengan KRPT dan segera legalisasi penguasaan tanah oleh rakyat.
  3. KAPOLRI agar menindak tegas aparat kepolisian yang menjadi keamanan bayaran PTPN II.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

disadur dari halaman facebook Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Bumi Rakyat tidak memiliki hubungan apapun dengan AGRA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: