Serikat Buruh Tunisia Ultimatum Pemerintah untuk Mundur dalam Sepekan
Serikat Buruh Tunisia Ultimatum Pemerintah untuk Mundur dalam Sepekan
Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT) mengeluarkan ultimatum kepada pemerintahan yang dipimpin oleh rezim islamis untuk memilih membentuk pemerintahan teknokrat atau digulingkan massa. Serikat buruh yang keanggotaannya mencapai sekitar 600.000 orang ini telah berupaya berunding antara partai Ennahda yang berkuasa di satu sisi dengan kalangan oposisi sekuler di sisi lain yang juga menuntut penggulingan pemerintah beserta pembubaran Majelis Konstituen transisional yang kini hanya sepekan lagi sebelum menuntaskan dan mengesahkan rumusan konstitusi yang baru.
Ketegangan di Tunisia semakin meningkat sejak pembunuhan terhadap aktivis politik kiri pekan lalu. Pembunuhan terhadap aktivis politik ini merupakan kedua kalinya dalam satu semester. Ketegangan-ketegangan politik ini diiringi dengan bentrokan-bentrokan antara massa dengan militer di sepanjang perbatasan Aljazair dan berpotensi mengusik transisi politik demokratis yang dimulai sejak rakyat Tunisia berhasil menggulingkan presiden otokratis pada 2011.
UGTT yang dianggap lebih dekat dengan kalangan oposisi telah menawarkan kompromi yang akan menempatkan pemerintahan teknokrat namun tetap mempertahankan Mejelis. Bagaimanapun juga Badan Transisional akan memberikan skala waktu yang dipercepat untuk menuntaskan konstitusi dan hukum pemilihan umum (pemilu) yang baru.
“Kami akan terus melanjutkan pembicaraan dan bilamana tuntutan kami untuk mengubah pemerintahan dan menerapkan jangka waktu untuk Majelis Konstituen tidak dipenuhi maka hanya ada pilihan lain yang akan kami ambil secara paksa,” kata wakil pemimpin UGTT, Bou Ali Mbarki pada saluran tv lokal Nesma TV, tanpa memberi penjelasan lebih rinci apa pilihan lain tersebut.
UGTT adalah salah satu kekuatan ekonomi politik terbesar di Tunisia. Satu pemogokan sehari saja bisa mengakibatkan kerugian negara sebesar jutaan dolar dan menjatuhkan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar. Meskipun kedua belah pihak berupaya mencapai kesepakatan namun kedua belah pihak tetap bersikeras mempertahankan pendiriannya masing-masing. Bahkan keduanya merencanakan demonstrasi susulan.Ennahda, partai Islamis moderat, telah menolak menyingkirkan perdana menteri, apapun kesepakatannya. Sementara itu tokoh-tokoh oposisi tekap bersikeras mendesakkan tuntutan mereka untuk membubarkan Majelis.
Perlawanan Tunisia yang meraih kemenangannya pada tahun 2011 lalu memantik gelombang perlawanan di seluruh kawasan. Tunisia yang dipandang sebagai model transisi antara negara-negara Arab semenjak meletusnya gelombang revolusi di Timur Tengah atau yang dikenal sebagai “Arab Spring” kini semakin mengalami peningkatan konflik politik dan perluasan pergolakan.
Sementara itu pasukan-pasukan militer Tunisia mengalami bentrokan dengan para militan di dekat perbatasan Aljazair pada Kamis, 1 Agustus 2013. Ini sudah merupakan konflik bentrokan kedua dalam sepekan. Dua hari sebelumnya, kaum militan menyerbu dan membunuh delapan tentara dekat perbatasan Aljazair. Sementara itu bom rakitan meledak di Tunis. Ini pertama kalinya Ibukota mengalami serangan demikian meskipun tak ada satupun yang terluka.
Ketegangan politik juga memicu bentrokan dengan kekerasan semenjak mobilisasi protes massal oleh kelompok oposisi di berbagai kota. Sedangkan di selatan ibukota, kedua belah pihak demonstran saling melempar batu ke arah satu sama lain bahkan demonstrasi pecah menjadi tawuran jalanan.
*diterjemahkan dari Reuters, “Tunisian union gives government one week to step down”, 1 Agustus 2013. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan Bumi Rakyat.
Bumi Rakyat 