Deklarasi Masyarakat Adat Melawan Globalisasi dan Menuntut Penentuan Nasib Sendiri

Deklarasi Masyarakat Adat Melawan Globalisasi dan Menuntut Penentuan Nasib Sendiri

Kami masyarakat adat bumi pertiwi berkumpul di Bali, Indonesia, pada 2 – 6 Desember 2013, mengoorganisir lokakarya dan berbagai acara lain yang dilaksanakan bersamaan dengan Konferensi Tingkat Menteri 9 WTO (KTM 9 WTO), dengan ini sepakat untuk melawan globalisasi neoliberal dan menyatakan hak kami untu menentukan nasib sendiri.

Sebagai masyarakat adat tanah air, kami memiliki hubungan dekat dengan alam dan bumi pertiwi. Hubungan ini memberitahu kami bahwa hidup bumi peryiwi tengah dalam bahaya dan sudah waktunya untuk transformasi besar. Kami mengemban tanggung jawab sebagai para penjaga bumi, yang telah didesain oleh sabda-sabda sejati ke dalam pandangan-pandangan, kebudayaan, bahasa, dan gaya hidup semesta. Kami menghimbau pada menteri-menteri perdagangan dari pemerintahan-pemerintahan sedunia bahwa kita perlu bekerja bersama untuk menciptakan suatu paradigma baru dalam instrumen-instrumen perdagangan global dan sistem-sistem ekonomi yang sepenuhnya mengakui siklus kontribusi kehidupan vital, kelanggengan, dan integritas teritorial alam pertiwi.

Kami menegaskan kembali tanggungjawab-tanggungjawab kami untuk melindungi dan mempertahankan tanah, air, wilayah, sumberdaya alam, kebudayaan, kearifan lokal kami, semua yang vital bagi keberlangsungan kemanusiaan dan generasi di masa depan. Kami akan melestarikan dalam perjuangan kami untuk mengklaim kembali hak-hak hakiki kami sebagai Masyarakat Adat serta untuk kesejahteraan Alam Pertiwi. Bila kita tidak mencapai saat dimana hak Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri dan hukum-hukum universal yang mengakui Alam Pertiwi sebagai makhluk hidup diakui dan dihormati, maka pembangunan sejati berkelanjutan tidak akan tercapai.
Kami memiliki kesamaan sejarah kolonisasi dan globalisasi. Selama berabad-abad, kami mengalami penjajahan terhadap tanah-tanah kami, wilayah-wilayah, udara, es, samudera, air, pegunungan, dan hutan-hutan kami. Kolonialisme menginstitusionalisasikan penindasan dan penghisapan Masyarakat Adat hingga era terkini globalisasi, dan diperparah oleh penerapan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral neoliberal selama lebih dari enam dasawarsa melalui Kesepakatan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang digantikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. Dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-(, kami yakin bahwa WTO hanya akan mendorong kebijakan-kebijakan neoliberal yang lebih besar pada globalisasi, liberalisasi, privatisasi, deregulasi, dan denasionalisasi, yang pada konsekuensinya akan mengintensifkan pelanggaran hak-hak hakiki kami sebagai Masyarakat Adat dan melipatgandakan krisis yang menimpa umat manusia saat ini.

Karena itu, bersama dengan seluruh permasalahan umum, aspirasi, dan perjuangan kami, kami memutuskan untuk memperkuat persatuan kami sebagai Masyarakat Adat dan menghubungkan perjuangan-perjuangan kami dengan berbagai sektor dan organisasi demokratis di seluruh dunia sampai hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan pembebasan kami tercapai.

WTO dan Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat
WTO adalah alat utama globalisasi neoliberal untuk mempercepat globalisasi ekonomi khususnya dalam perdagangan internasional. Tujuan-tujuan WTO adalah membangun sistem hubungan-hubungan perdagangan tunggal di seluruh dunia yang diperintah oleh berbagai perjanjian. Ungkapan WTO yang berbunyi “dunia tanpa batas”, “meningkatkan lapangan main”, dan “demokrasi-demokrasi pasar bebas”, melibatkan penghapusan atau pembatasan semua hal yang dianggap penghalang-penghalang perdagangan yang menghambat laba korporasi besar. Selagi WTO mengikat negara-negara miskin atau Least Developed Countries (LDCs) untuk menerapkan kebijakan-kebijakan perdagangan barang dan jasa neoliberal, di sisi lain, negara-negara kapitalis melindungi ekonomi-ekonomi mereka dari kebijakan-kebijakan “pasar bebas” ini.

Berbagai KTM WTO, seperti Putaran Pembangunan Doha pada tahun 2001, gagal akibat kebuntuan dan ketidaksepakatan mengenai subsidi-subsidi pada produk-produk agrikultur, akses pasar, dan mekanisme-mekanisme pengaman khusus, serta akibat protes-protes rakyat yang masif. Dalam KTM 9 WTO, WTO akan membuat keputusan-keputusan terkait perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan perdagangan multilateral apapun, seperti Kesapakatan mengenai Agrikultur atau Agreement on Agriculture (AoA), Perdagangan terkait Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Perdagangan terkait Langkah-Langkah Investasi atau Trade Related Investment Measures (TRIMS), dan Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS), dan merintis perjanjian-perjanjian multilateral baru. Perjanjian yang diajukan untuk KTM 9 WTO yang disebut sebagai Paket Bali akan mendorong liberalisasi yang lebih besar dalam agrikultur percepatan LDCs dalam WTO, dan mempercepat fasilitasi perdagangan melalui rekstrukturisasi pasal-pasal GATT tentang impor-ekspor dan ongkos-ongkos perdagangan. Paket Bali, bersama dengan isu Pasca-Bali tentang Perjanjian Teknologi Internasional (ITA) dan Perjanjian Perdagangan Jasa, dicap oleh negara-negara maju sebagai solusi pada Putaran Doha yang macet, demi mencapai intensifikasi liberalisasi perdagangan.

Masyarakat Adat, khususnya generasi-generasi yang akan datang, akan sangat terkena dampak dari keputusan-keputusan dan perjanjian-perjanjian demikian. Selama lebih dari enam dekade kini, sejak penjajahan, kebijakan-kebijakan neoliberal telah mengintensifkan penderitaan Masyarakat Adat. Tanah, wilayah, dan sumberdaya alam kami telah dieksploitasi oleh proyek-proyek pembangunan yang tak dapat dipertahankan, seperti perkebunan-perkebunan monokultur yang penuh bahan kimia, industri-industri ekstraktif seperti pertambangan, pengeboran minyak, proyek-proyek hydro, dan proyek-proyek energi “terbaharukan” lainnya yang ternyata malah menghancurkan. Liberalisasi perdagangan dan inbestasi telah berakibat agresi pembangunan dan menjarah wilayah-wilayah kami. Kami telah digusur dari tanah-tanah dan wilayah-wilayah adat kami.

Pengetahuan, nilai-nilai, dan spiritualitas adat kami telah diharamkan. Selain itu hak-hak kami untuk menentukan nasib sendiri, untuk memiliki pemerintahan kami sendiri, dan untuk menentukan pembangunan kami sendiri telah dilanggar. Sembari membela hak-hak hakiki dan kolektif kami, kami terus menderita akibat militerisasi dan terorisme negara, termasuk pembunuhan ekstrayudisial (pembunuhan diluar pengadilan), penghilangan paksa, pembunuhan, penahanan arbitrer (penahanan sewenang-wenang/tanpa surat penahanan), pemenjaraan, dan kriminalisasi perlawanan warga, pelecehan, pemfitnahan, dan penghinaan dengan cap “teroris”. Semua ini telah terjadi demi kepentingan globalisasi dan pasti akan semakin parah seiring dengan penerapan perjanjian-perjanjian dan kebijakan-kebijakan WTO.

Pengalaman-pengalaman kami menunjukkan bahwa penghapusan tarif-tarif dan pembatasan serta larangan kuantitatif atas barang-barang impor telah berujung pada masuknya produk-produk asing di pasar-pasar domestik. AoA telah melepaskan produksi agrikultur komersil, menggantikan varietas-varietas tanaman tradisional dengan pangan-pangan bermuatan kimia dan spesies yang secara genetik telah direkayasa dan dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan agrikultur. AoA memusnahkan kemampan Masyarakat Adat untuk memproduksi makanan yang layak secara budaya dan mencukupi. Sistem perdagangan demikian beberhaya bagi kesehatan, keberlangsungan, dan ketahanan pangan Masyarakat Adat. WTO menuntut pengurangan subsidi atas dukungan harga, sementara negara-negara kapitalis menolak menerapkannya di ekonomi-ekonomi mereka sendiri. Hal ini telah merusak hajat hidup dan berakibat kebangkrutan para petani termasuk Masyarakat Adat karena mereka tidak mampu berkompetisi dengan impor-impor asing yang lebih murah dan disubsidi. Negara memperburuh situasi ini dengan gagal melindungi sumber hajat hidup, pangan, tanah, dan sumber daya Masyarakat Adat. Kami juga memperingatkan bahwasanya WTO memberi ijin pada patenisasi bentuk-bentuk kehidupan, termasuk ekstraksi informasi genetik di bawah TRIPS. Monster-monster kapitalis ini mengancam Masyarakat Adat yang berharga sekaligus rapuh menjadi mangsa penelitian dan eksperimen medis.

Perjanjian-perjanjian perdagangan jasa telah semakin memarjinalisasikan dan memiskinkan kami, dimana akses terhadap layanan sosial dan kesehatan yang sudah sangat terbatas, diperparah oleh penelantaran dan diskriminasi pemerintah. Hak kami terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas serta terjangkau semakin dilanggar oleh GATS yang membolehkan perusahaan-perusahaan asing untuk menguasai dan mengoperasikan institusi-institusi pendidikan dan kesehatan dan memembuntuknya menjadi layanan-layanan yang dikuasai korporasi, berorientasi laba, dan hanya tersedia bagi segelintir pihak yang mampu membayar. Pendidikan didesain untuk memenuhi kebutan dan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara kapitalis maju daripada memenuhi nilai-nilai sosial dan kebutuhan komunitas-komunitas adat serta pembangunan negara-negara miskin. Akibatnya masa depan kaum pemuda dan generasi-generasi yang akan datang menjadi suram dan kelangsungan kearifan lokal kita berada dalam bahaya.
Globalisasi bahkan telah menghancurkan keanekaragaman hayati, budaya, ekosistem, serta nilai dan kearifan lokal yang menyusun keberadaan kita sebagai manusia dan masyarakat adat. Biangkeladi krisis iklim, yang memperburuk marjinalisasi Masyarakat Adat secara historis, politik, dan ekonomi. Mereka menempatkan masyarakat adat dalam situasi sangat rapuh tak peduli kenyataan bahwasanya Masyarakat Adat bukanlah penyebab krisis iklim.

Sistem kapitalis dunia yang dominan dimana WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan serupa berjalan, merupakan biangkeladi krisis multi dimensi yang dihadapi oleh manusia saat ini. Kebijakan-kebijakan neoliberal globalisasi, liberalisasi, deregulasi, privatisasi, dan denasionalisasi merupakan akar masalah yang menyebabkan krisis ekoomi, finasial, politik, dan krisis iklim berkepanjangan yang menempatkan Masyarakat Adat dalam kondisi ketertindasan dan keterhisapan serta membawa planet pada tebing kehancuran. KTM 9 WTO dalam Paket Bali-nya merupakan sikap keras kepala untuk mendorong dan menerapkan lebih banyak kesepakatan baru yang akan mengintensifkan penderitaan kami sepuluh kali lipat karena hal-hal tersebut menuntut perceatan globalisasi neoliberal dengan mengangkangi kepentingan Masyarakat Adat, kemanusiaan, dan bumi pertiwi. Jelas, WTO memajukan kerangka kerja globalisasi neoliberal dan melanggar semua hak rakyat, termasuk Masyarakat Adat dan Bangsa-Bangsam atas hak menentukan nasib sendiri, kehidupan, dan kebebasan. WTO adalah suatu instrumen yang melayani kepentingan primer perusahaan-perusahaan multinasional dan segelintir negara kapitalis maju dengan menghancurkan Masyarakat Adat di seluruh dunia serta merusak kemanusiaan, bumi pertiwi, dan kehidupan.

Jalan ke Depan

Kami akan terus berjuang meraih otonomi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai sampai hak menentukan nasib sendiri dihargai.

Kami bersatu untuk menentang dan menolak komodifikasi, privatisasi, dan penjarahan alam, termasuk ekonomi hijau, yang merupakan solusi-solusi sesat atau solusi-solusi berbasis pasar termasuk biodiversitas dan penggantian konservasi-konservasi yang menempatkan laba di atas kemanusiaan dan planet. Kami bersolidaritas untuk melawan globalisasi neoliberal. Kami bersatu untuk melawan demi hak kami atas kedaulatan dan menegaskan masa depan yang kami ingini. Kami nyatakan campakkan WTO, tentang kesepakatan-kesepakatan baru, dan dorong suatu agenda perdagangan alternatif bagi Masyarakat Adat.

Kami mendorong suatu sistem perdagangan alternatif yang layak bagi kita. Kami tidak hanya menolak perdagangan secara hakiki, namun mendorong sistem-sistem perdagangan yang menghormati dan mengakui ekonomi-ekonomi tradisional dan pemerintahan kami. Kami membanyangkan sistem-sistem yang mempromosikan solidaritas, kerjasama timbal balik, dan rasa hormat, berdasarkan kebutuhan dan pembangunan komunitas-komunitas kita serta pemberdayaan rakyat. Kami menuntut sistem-sistem yang menyokong hak-hak hakiki menentukan nasib sendiri dan kedaulatan permanen atas tanah tradisional, wilayah, sumberdaya, hutan, air, dan semua hal yang menyokong kehidupan bagi generasi-generasi masa depan. Kami menuntut sistem-sistem yang menolak dan menyerukan penghapusan semua perjanjian perdagangan tidak setara, yang menjajah, dan neokolonial seperti WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan serupa lainnya.

Kami akan terus memperkuat diri dan mengembangkan lebih lanjut serta memobilisasi kapasitas generasi-generasi muda dan kaum perempuan dalam memajukan perjuangan-perjuangan kami melawan globalisasi neoliberal dan alat-alatnya seperti WTO agar dibubarkan. Kami akan menghubungkan perjuangan kami tidak hanya dengan Masyarakat Adat di seluruh dunia namun juga dengan gerakan-gerakan rakyat, demokratis, dan sektor-sektor termarjinalkan, serta dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki kesamaan tujuan dan aspirasi dengan Masyarakat Adat. Kami bergabung dengan gerakan di seluruh dunia untuk mencampakkan WTO dan menolak Globalisasi Neoliberal.

Kami bertindak untuk mengonsolidasikan upaya-upaya kami untuk menghadapi WTO dan sindisikat-sindkat/perjanjian-perjanjian multilateral, regional, dan bilateral lainnya, serta kami sepenuhnya menentang perjanjian-perjanjian yang ditandatangani tanpa sepengetahuan, partisipasi, dan persetujuan kami. Dalam menghadapi perjanjian-perjanjian perdagangan ini, kami akan mengusung  Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Dokumen Keluaran Alta dan deklarasi-deklarasi lain menyangkut hak-hak kolektif kami sebagai Masyarakat Adat sebagai poin-poin utama untuk menegaskan hak-hak hakiki kami atas penentuan nasib sendiri dan pembangunan berkelanjutan.

Kami akan berjuang meraih capaian-capaian yang tidak hanya sekedar mekanisme-mekanisme dan kesempatan-kesempatan dalam PBB, dan kedermawanan Negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan. Kami juga memanfaatkan forum-forum internasional, proses-proses, dan mekanisme-mekanisme internasional untuk menciptakan ruang-ruang kami sendiri serta menegaskan hak-hak kami atas tanah, wilayah, dan penentuan nasib sendiri.

Kita harus merebut kendali kolektif atas sumber daya alam-sumber daya alam kita berdasarkan prinsip-prinsip partispasi rakyat, kesetaraan gender keadilan sosial dan lingkungan, berdikari, dan sistem-sistem manajemen berkelanjutan dan pola pikir memenuhi kebutuhan seluruh manusia sembari mempertahankan rasa hormat yang tinggi, tanggung jawab, dan pengakuan terhadap hukum-hukum alam dan semua makhluk di dalamnya. Kita harus merebut kembali kedaulatan atas tanah dan sumberdaya alam kita dari  perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara kapitalis. Kita fokus pada pembangunan komunitas-komunitas berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan pembangunan rakuat bukan berdasarkan pembangunan kapiyalis. Kita harus berjuang untuk mempromosikan dan menegaskan nilai-nilai kebudayaan serta pola hidup sosial yang berkelanjutan, demi kebaikan bersama, demi masyarakat seluruhnya, demi kepentingan kolektif bukannya kepentingan individu, layanan yang diutamakan dan bukannya laba, penghormatan dan perawatan alam dan bumi pertiwi, serta menyertakan solusi-solusi nyata yang bertentangan dengan solusi-solusi palsu atas permasalahan perubahan iklim.

Sembari terus membangun persatuan dengan Masyarakat Adat di seluruh dunia, kami juga menjunjung tinggi semangat solidaritas dengan sektor-sektor, organisasi-organisasi, aktivis-aktivis lain yang memperjuangkan isu-isu yang sama dengan kami. Solidaritas ini memajukan kampanye global kami untuk hak menentukan nasib sendiri dan pembebasan Masyarakat Adat. Campakkan WTO! Tidak pada kesepakatan-kesepakatan baru!

Tuntutan-Tuntutan Mendesak Kami
Seiring dengan penyimpulan lokakarya dan acara-acara yang paralel dengan KTM 9 WTO, kami menyatakan tuntutan-tuntutan berikut pada WTO, negara-negara, dan korporasi-korporasi:
Kami menuntut fokus pada ekonomi-ekonomi baru berdasarkan prinsip-prinsip hidup secara harmonis dengan alam dan diperintah oleh batas-batas absolut keberlangsungan ekologis, kelangsungan kapasitas Bumi Pertiwi dan pengakuan terhadap Deklarasi Universal Hak-Hak Bumi Pertiwi.

Kami menuntut dihentikannya kapitalisme terhadap alam. Semua kerangka kerja ekonomi dan rezim-rezim perdagangan yang memprivatisasi dan memfinansialisasi fungsi-fungsi alam melalui insiatif-inisiatif ekonomi hijau, harus dihentikan. Bumi Pertiwi adalah sumber kehidupan yang perlu dilindungi, bukan sumber eksploitasi dan komodifikasi sebagai kapital alam. Kami menyerukan penghentian semua kebijakan yang mengontrol kapasitas reproduktif Bumi Pertiwi melalui mekanisme-mekanisme berdasarkan pasar yang membolehkan kuantifikasi dan komodifikasi proses-proses alam Bumi Pertiwi dilabeli sebagai jasa-jasa ekosistem.

Kami menuntut penghormatan atas hak-hak kolektif Masyarakat Adat, seperti (namun tak terbatas pada) hak-hak atas tanah tradisional, wilayah, sumberdaya alam, pemberitahuan informasi dan persetujuan dari masyarakat adat menyangkut apapun atau free prior informed consent (FPIC), penentuan nasib sendiri, kebudayaan dan identitas, serta sistem-sostem manajemen tradisional yang termuat dalam UNDRIP dan standar-standar internasional lain dalam negoisasi dan kesekapakatan. Semua perjanjian perdagangan terkait investasi, program dan proyek yang mempengaruhi tanah, wilayah, komunitas, kebudayaan, dan identitas tanpa FPIC harus dicabut dan dibatalkan.

Kami menuntut pencabutan semua perjanjian perdagangan yang berdampak pada kami tanpa adanya partisipasi penuh, efektif, dan berarti,  serta FPIC. Kami juga menuntut partisipasi aktif dan penuh Masyarakat Adat dalam proses-proses pengambilan keputusan dan diskursus tentang perdagangan dan masalah-masalah lain yang berdampak pada kami di semua tingkatan. Hak kami atas FPIC adalah fundamental dan dengan demikian kami terus menegaskan bahwa hal ii harus dihormati. Tidak ada satupun tentang kami yang tidak melibatkan kami!

Kami menuntut pengakuan sepenuhnya atas hak menentukan nasib sendiri dari Masyarakat Adat yang hakki dan tak bisa diasingkan serta kedaulatan permanen ats tanah, wilayah, sumberdaya, udara, es, samudera, air, pegunungan dan hutan-hutan.
Kami menuntut diakhirnya militerisasi komunitas-komunitas kami, kami menuntut agar Negara-negara dan korporasi-korporasi harus diadili atas pelanggaran HAM mereka, dan jaminan bahwa keadilan akan diberikan bagi para korban, keluarganya, dan komunitasnya, yang mengalami kekejaman demikian.

Negara-negara juga harus menyediakan dukungan konkret, seperti teknologi dan pendanaan yang layak, untuk membantu kami mengembangkan model-model dan metode-metode pembangunan yang berkelanjutan untuk diri kami.
Hentikan penjarahan dan patenisasi bibit-bibit tradisional, obatan-obatan, kearifan lokal, dan identitas kami. Hentikan komodifikasi kebudayaan luhur kami untuk proyek-proyek mega-turisme dan bisnis-bisnis besar lain.
Hentikan kriminalisasi perlawanan komunitas dan akhiri budaya impunitas. Tarik mundur seluruh pasukan bersenjata negara dari wilayah-wilayah Adat dan junjung tinggi tanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan sosial dasar bagi komunitas-komunitas Adat.

3 Desember 2013, Bali, Indonesia.

Comments
2 Responses to “Deklarasi Masyarakat Adat Melawan Globalisasi dan Menuntut Penentuan Nasib Sendiri”
  1. Karesoku mengatakan:

    Reblogged this on rudynjet.

Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Deklarasi Masyarakat Adat Melawan Globalisasi dan Menuntut Penentuan Nasib Sendiri. […]



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: