APRN – Perjuangkan Alternatif Rakyat sebagai Pengganti WTO

APRN - Perjuangkan Alternatif Rakyat sebagai Pengganti WTO

Rumusan Pernyataan Sikap Forum Publik APRN (Asia Pacific Research Network atau Jaringan Penelitian Asia Pasifik) tentang Agenda Perdagangan Rakyat
4 Desember 2013

Hingga kini WTO masih merupakan salah satu mekanisme terpenting dari kapital monopoli global dalam mendorong perdagangan neoliberal. Setelah hampir dua dekade sejak pendiriannya, apa yang ditinggalkan WTO adalah penjarahan sumber daya dunia oleh negara-negara kaya dan perusahaan-perusahaannya melalui perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan mereka menguasai pasar negara-negara miskin, mengakses bahan-bahan mentah, dan mengeksploitasi buruh di neo-koloni mereka. Negara-negara miskin dibuat menurunkan atau sepenuhnya mencabut proteksi-proteksi seperti tarif, larangan impor, kuota, dan pembatasan-pembatasan lainnya khususnya terkait agrikultur, jasa, dan barang-barang Industri. Sambil menggedor dan membuka ekonomi, ironisnya negara-negara maju melindungi ekonomi mereka sendiri melalui pemaksaan kesepakatan-kesepakatan perdagang hak kekayaan intelektual (TRIPS atau Trade Agreements on Intellectual Property), langkah-langkah phytosanitary, dan penerapan subsidi-subsidi domestik untuk produk-produk mereka sendiri.

Akibat watak WTO yang tidak setara dan tidak demokratis, Putaran Doha yang seharusnya membahas kebutuhan pembangunan negara-negara miskin malah digunakan oleh negara-negara maju untuk ekspansi liberalisasi perdagangan di lapangan investasi, akusisi pemerintah, dan kebijakan-kebijakan kompetisi. Proposal-proposal yang saling bertentangan ditambah dengan aksi-aksi protes rakyat yang massif membuat perundingan Doha mengalami kebuntuan selama 12 tahun terakhir. Bagaimanapun juga agenda korporasi tidak lantas berhenti. Kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas (FTAs) bilateral dan regional menjadi jalan baru untuk mengamankan konsesi-konsesi serta memaksa negara-negara miskin untuk menerapkan kebijakan-kebijakan liberalisasi yang melucuti langkah-langkah proteksi melalui aturan-aturan WTO.

Puluhan tahun penerapan kebijakan-kebijakan WTO dan FYAs dibawah panji perdagangan bebas tidak menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat. Sebaliknya kebijakan-kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan ini semakin menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan dan ketergantungan. Kebijakan-kebijakan neoliberal meningkatkan kompetisi tidak adil dalam perebutan sumberdaya-sumber daya alam antara raksasa-raksasa perusahaan agribisnis di satu sisi dan petani kecil di sisi lain, memperbesar ancaman penggusuran produsen kecil, mengakibatkan fluktuasi harga panen di pasar, serta mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Alih-alih mengatasi kelaparan, Kesapakatan tentang Agrikultur (AoA atau Agreement on Agriculture) malah memfasilitasi penghancuran pertanian negara-negara berkembang yang terbelakang dan tertinggal.

Membanjirnya impor pangan yang lebih murah dan disubsidi, khususnya dari Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Uni Eropa, telah menghancurkan sistem pangan pedesaan yang terbelakang dan memperparah kemiskinan para produsen pertanian kecil.
Industri-industri nasional baru jadi dari negara-negara miskin tidak akan selamat dari persaingan ketat dengan jumlah impor dan investasi-investasi asing yang besar. Penghancuran ekonomi-ekonomi lokal, hilangnya lapangan pekerjaan, upah maha-murah, dan kemiskinan akut telah mendorong jutaan buruh dan keluarganya menjadi buruh migran. WTO melalui agenda neoliberalnya memberikan marjin keuntungan yang semakin besar pada kapital besar dengan cara memprivatisasi penempatan buruh-buruh igran dan mendorong pasar remitensi menguntungkan, memperkaya bank-bank serta agen-agen perekrutan yang tamak sembari di sisi lain terus mengabaikan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti perdagangan manusia atau trafficking, pungutan-pungutan liar, kerja paksa, dan kriminalisasi kaum migran tak berdokumen.

Struktur sosial menindas yang terus menggerogoti hak-hak kaum perempuan dan kesejahteraannya semakin diperkuat oleh perdagangan neoliberal. Penghancuran ekonomi-ekonomi lokal, persaingan ketat dalam perebutan SDA dan pekerjaan telah meningkatkan perampasan tanah yang diderita kaum perempuan dan memaksa banyak diantara mereka untuk menerima pekerjaan-pekerjaan berupah rendah dengn kondisi yang kurang manusiawi semata-mata agar bisa memberi makan keluarganya. Privatisasi layanan-layanan sosial dan menyerahkannya pada Perusahaan-Perusahaan Trans-Nasional telah berdampak negatif berupa semakin hilangnya akses kaum perempuan terhadap pendidikan, air, kesehatam dan layanan-layanan vital lainnya.
Liberalisasi investasi dan masuknya industri-industri ekstraktif asing seperti penebangan, pertambangan, bahkan perusahaan-perusahaan energi telah menginvansi wilayah-wilayah masyarakat adat. Perampasan tanah dan penyerbuan investor-investor asing ke daerah-daerah mereka semakin memperparah marjinalisasi masyarakat adat. Hak menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan berkelanjutan, dan hak-hak kolektif atas tanah-tanah tradisional, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat terus menerus dilanggar.

Liberalisasi sektor keuangan telah mempromosikan pasar finansial global yang mendominasi di atas ekonomi riil dan mengobarkan keserakahan serta tidak mampu mendukung kebutuhan investasi jangka panjang dalam produksi yang mapan secara sosial dan ekologis.

Perjuangkan Alternatif Rakyat sebagai Pengganti WTO
Berlipatnya krisis yang berlarut-larut semakin parah telah mendorong kapital monopoli global ‘menyelamatkan’ WTO dalam Konferensi Tingkat Menteri 9 (KTM 9) pada Desember 2013, di Bali, Indonesia. Bagaimanapun juga solusi-solusi yang ditawarkan oleh kaum neoliberal sama saja. Paket Bali dan Agenda Pasca Bali yang didorong di KTM 9 WTO menyerukan untuk memperbanyak liberalisasi di semua area perdagangan termasuk Teknologi Informasi, barang-barang dan jasa-jasa lingkungan, akusisi pemerintah, dan mobilisasi buruh migra. Perkembangan terkini dalam negosiasi terkait fasilitasi perdagangan dan agrikultur memberikan bukti adanya pengaruh dan pemaksaan agenda negara-negara maju.

Kemiskinan masif dan pembangunan tak berimbang akibat dua dasawarsa liberalisasi pasar merupakan bukti bahwa WTO tidak akan memberikan pembangunan stabil dan sejati. WTO harus dicampakkan dan digantikan oleh sistem perdagangan multilateral yang akan menjamin keadilan pembangunan. Hal deikian harus dibangun di atas prinsip-prinsip deklarasi Bandung silam sebagai visi alternatif yang harus diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan rezim perdagangan baru berdasarkan prinsip-prinsip berikut yang mempromosikan pembangunan rakyat:

Hormati dan junjung tinggi proses-proses demokratis dan jamin partisipasi demokratis kelompok-kelompok termajinalkan, yaitu: buruh, tani, nelayan, kaum perempuan, dan masyarakat adat: kelompok-kelompok yang saat ini menanggung beban liberalisasi namun dibungkam dalam proses WTO yang rahasia dan tidak demokratis. Suara-suara kolektif rakyat harus diperhitungkan dalam perencanaan dan penerapan strategi-strategi pembangunan.

Hormati kedaulatan negara-negara untuk memetakan jalur-jalur pembangunan mereka berdasarkan kondisi-kondisi lokal. Misalnya: ruang kebijakan harus disediakan kepada negara-negara untuk mengadopsi pembangunan ekonomi dan kebijakan-kebijakan domestik lain yang mempromosikan HAM, kesejahteraan, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesetaraan ekonomi rakyat serta perlindungan terhadap lingkungan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya.

Sedikan lapangan pekerjaan dalam negeri dan jamin hak-hak buruh, baik buruh lokal maupun buruh migran, dengan kondisi kerja yang manusiawi, upah yang adil, kebebasan berorganisasi, aksi-aksi kolektif, keadilan gender dan jaminan sosial universal. Jamin akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta layanan-layanan sosial termasuk air bersih, layanan kesehatan umum, obat-obatan dan lainnya.

Promosikan bentuk-bentuk alternatif dari integrasi regional yang bertujuan mewujudkan solidaritas dan saling melengkapi antar negara untuk memenuhi kebutuhan populasi mereka dengan cara yang lebih rasional dan efisien.

Atur sektor finansial untuk menjamin sustainabilitas dan resilensi melawan krisis finansial dan mereorientasikannya ke arah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Rakyat di seluruh dunia dan dalam berbagai tingkatan sedang melawan agenda korporat . Tidak hanya menentang kebijakan-kebijakan neoliberal melalui protes-protes jalanan dan aksi kolektif melawan serbuan korporat melainkan juga mengusung solusi-solusi dan membuktikan bahwa ada alternatif.

Meskipun dikekang oleh sistem kapitalis yang dominan, praktek-praktek perdagangan adil diterapkan dalam inisiatif-inisiatif akar rumput melalui susunan-susunan perdagangan dari rakyat ke rakyat demi memfasilitasi ekspor-ekspor dari negara-negara berkembang ke negara-negara industri dengan harga-harga adil merupakan suatu hal positif karena memberikan pelatihan dan transfer teknologi, mengembangkan komunitas dengan cara-cara yang demokratis, serta mengembangkan hubungan-hubungan solidaritas internasional dalam jangka panjang.

Alternatif Bolivarian untuk Amerika (ALBA) di sisi lain, merupakan suatu contoh, rezim perdagangan multilateral, yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berlawanan dengan prinsip-prinsip WTO. ALBA berkeinginan untuk mengonsolidasikan integrasi ekonomi regional berdasarkan suatu visi kesejahteraan sosial, barter dan bantuan ekonomi timbal balik ditujukan untuk mencapai redistribusi ekonomi, keadilan sosial, dan tujuan-tujuan pembangunan secara pesat.

Kita butuh perubahan sistem. Sistem ekonomi global yang berpusat pada korporat yang diterapkan oleh WTO dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi serupa harus diakhir. CSOs harus terus mendesak pemerintah-pemerintahnya untuk menolak kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang tidak adil. Alternatif-alternatif yang tersedia baik di tingkat komunitas maupun internasional menunjukkan bahwa rezim perdagangan yang lain, yang memperjuangkan pembangunan rakyat untuk dunia yang adil dan stabil, bisa diwujudkan dan layak diperjuangkan.
*Diterjemahkan dari materi APRN yang disampaikan dalam Kemah Rakyat Sedunia (People’s Global Camp) 3 – 6 Desember 2013. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat kembali via Bumi Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: