“Untuk Dunia yang Lebih Baik, Lebih Baik Tidak Ada Kesepakatan (WTO)”

Untuk Dunia yang Lebih Baik, Lebih Baik Tidak Ada Kesepakatan

Untuk Dunia yang Lebih Baik, Lebih Baik Tidak Ada Kesepakatan

“Untuk Dunia yang Lebih Baik, Lebih Baik Tidak Ada Kesepakatan (WTO)”

Resolusi Peluncuran Buku WTO dan Perdagangan Abad 21

Better No Deal for a Better World!

Diskusi yang digelar Resistence and Alternatives to Globalization (RAG) yang berlangsung di tenda 8 pada arena People Global Camp (PG) di GOR Lila Buana, Denpasar, mencapai sejumlah kesepakatan dalam merespon Ministerial Conference-9 WTO di Nusadua Bali 3-6 Desember 2013.

Di penghujung tahun ini, Indonesia menutup agenda penting sepanjang tahun 2013 dengan menjadi tuan rumah Ministerial Conference World Trade Organization (MC-9 WTO) (03-06 Desember 2013). Setelah sebelumnya serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang diawali oleh Panel Tingkat Tinggi PBB Orang-Orang Terkemuka atau The UN High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) Post 2015 Agenda Pembangunan pada bulan Maret, kemudian dengan Konferensi Tingkat Tinggi APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit ( 01-08 Oktober 2013), dan dilanjutkan Forum Budaya Dunia atau World Culture Forum (WCF) 2013 pada 24-27 November 2013.

Namun apa arti MC9 WTO bagi Indonesia? Dimana posisi Indonesia atas berbagai isu-isu baru di WTO yang belakangan mengarah pada wacana integrasi perekonomian dunia melalui agenda perdagangan abad 21 yang merupakan tema utama dari ekonomi rantai pasokan (supply chain)—sebuah mode utama produksi barang dan jasa di seluruh dunia.

Edy Burmansyah, yang menjadi pembicara pada diskusi tersebut mengatakan, para analis menyatakan perdagangan abad 21 jauh berbeda dengan perdagangan abad 20 atau perdagangan barang-barang (trade of goods) yang selama ini kita kenal. Para analis menyebutnya sebagai perdagangan tugas-tugas (trade of tasks). Ini karena negara-negara tidak lagi berdagang barang jadi (finished goods), tapi berbagi tugas dalam membuat barang-barang, yang melibatkan jasa, investasi dan perdagangan sekaligus. Karena itulah rezim perdagangan internasional sedang mengalami perubahan besar-besaran, dan hal tersebut yang tercermin di dalam dinamika di WTO akhir-akhir ini.

Makalah atau Paper yang dihasilkan oleh Divisi Riset Ekonomi dan Statistik atau ERSD (Economic Research and Statistic Division) dari WTO di tahun 2011, menggambarkan apa yang disebutnya sebagai “Regionalisme abad 21” atau “21st Century Regionalism” yang merupakan model baru bagi sistem perdagangan yang jauh lebih kompleks dari sistem perdagangan abad 20 yang selama ini dikenal, dari sebelumnya berfokus kepada akses pasar, kini bergeser kepada kepentingan rezim pasar yang lebih besar dan kompleks atau apa yang dikemudian hari sebut dengan keterkaitan perdagangan-investasi-jasa (trade-investment-service nexus), atau sebangun dengan apa yang disebut sebagai jaringan produksi global (global production network) yang merupakan bangunan yang merangkai internasionalisasi rantai pasokan dari berbagai tempat di dunia.

Di WTO, isu global production network sudah dimulai atas inisiatif Dirjen WTO terdahulu Pascal Lamy yang membentuk Panel Konsultatif para pihak yang berkepentingan (Consultative Panel of Stakeholders) mengenai isu-isu perdagangan global abad pada 21 tanggal 13 April 2012. Agaknya isu-isu yang di dorong panel Lamy ini pulalah yang bahasan utama pada MC9 WTO di Bali akhir tahun ini namun isu-isu yang didorong panel Lamy ini mendapat tantangan banyak pihak utamanya dari Negara-negara berkembangan dan anggota BRICS.

Namun upaya Lamy untuk menggolkan isu-isu yang didorongnya, dalam perkembangannya, WTO kembali menyelenggarakan panel resmi dengan tema “Masa Depan Perdagangan: Tantangan-Tantangan Konvergensi” atau “The Future of Trade: The Challenges of Convergence” di Jenewa, Swiss pada tanggal 24 April 2013. Panel ini merupakan penutup dari proses pertemuan-pertemuan sebelumnya di lima negara di sepanjang tahun 2012 dan awal 2013. Dengan pandangan dan laporan yang disampaikan di dalam panel ini, maka Dirjen WTO Pascal Lamy hendak mencoba mendominasi dan merumuskan arah bagi Konferensi WTO di Bali pada Desember 2013 nanti. Isinya mengarahkan anggota-anggota WTO akan perlunya konvergensi, sebuah istilah yang menjebak, untuk dimuluskannya agenda-agenda korporasi. Istilahnya adalah konvergensi, yaitu penyesuaian atas arah dari perdagangan global abad 21 dan penyesuaian kepada rezim perdagangan baru yang sesuai dengan kepentingan korporasi. Khususnya adalah penyesuaian terhadap Rantai Nilai Global (Global Value Chain) yang kini menjadi isu paling hangat di tingkat global.

Dalam hal fasilitasi perdagangan (yang telah secara agresif didorong oleh Lamy, AS, Uni-Eropa dan beberapa negara maju lainnya sebagai sesuatu yang mungkin diwujudkan di dalam KTM Bali), maka panel Lamy ini menyatakan bahwa  tindakan internasional yang efektif atas fasilitasi perdagangan akan menghasilkan keluaran yang “win-win” (sama-sama menang) bagi komunitas internasional. Karenanya panel Lamy menyatakan dengan jelas bahwa “kami dengan kuat mendorong para anggota untuk menyelesaikan negosiasi fasilitasi perdagangan pada KTM ke-9 di Bali pada Desember 2013”. Usulan-usulan berbahaya dari panel Lamy ini jelas mengarahkan KTM Bali untuk mengadopsi perjanjian fasilitasi perdagangan yang sesuai dengan narasi rezim GVC baru yang sepenuhnya pro-korporasi dan kepentingan negara kapitalisme maju.

Kini tidak mengherankan bahwa agenda rantai pasokan dan jaringan produksi rantai pasokan global sedang menjadi agenda utama yang mengikat forum-forum WTO. Dan dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menjadi ‘relawan’ yang handal mempromosikan agenda tersebut yakni dengan menjadi tuan rumah bagi Ministerial Conference WTO ke-9. Akan tetapi apa keuntungannya bagi Indonesia sendiri dan dimana sesungguhnya posisi Indonesia?

Dimana Posisi Indonesia?

Para peserta pertemuan menilai bila dilihat integrasi Indonesia ke dalam jaringan produksi regional Asia Timur, maka sebenarnya keikutsertaan Indonesia masih sangat lemah. Ini karena Indonesia tidak berusaha memajukan industrinya, melainkan hanya menjadi penjual bahan-bahan mentah dan masih mengantungkan sumber pendapatannya dari migas. Karena itu pula rezim ekonomi-politiknya bukanlah rezim pro-industri, melainkan rezim rente yang primitif sifatnya, yaitu menjadi broker dan rente sumber-sumber alam dari rakyatnya sendiri. Surplus dari sumber-sumber alam sebagian besar tetap lari ke luar, dan sebagian kecil masuk ke kantong-kantong para penguasa rente. Sebenarnya dengan keadaan ini, Indonesia tidak akan menjadi pendukung ekonomi rantai pasokan global, karena Indonesia tidak punya kepentingan kesana. Berbeda dengan Thailand, Malaysia dan Filipina yang sudah terintegrasi ke dalam jaringan produksi regional. Karenanya menjadi aneh bila Indonesia memaksakan diri menjadi tuan rumah Ministerial Conference WTO Ke-9 yang sedang mempromosikan ekonomi rantai pasokan.

Di lain pihak tidak kelihatan adanya rumusan-rumusan dari Indonesia sendiri yang membela kepentingan nasionalnya yang khusus, yaitu sebagai negara penghasil bahan mentah, sebagai negara agraris dan sumberdaya alam, yang berkehendak memajukan sektor-sektor tersebut agar bisa menjadi negara pengolah bahan mentah. Agar bisa kesana, Indonesia memerlukan kebijakan industrial yang kuat disertai oleh program reforma agraria yang juga kuat, yang memerlukan campur-tangan Negara yang juga kuat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam hal ini yang justru dibutuhkan adalah adanya policy space (ruang kebijakan) yang lebar dan luas di dalam negeri, yang untuk ini tidak harus bersesuaian dengan rezim liberalisasi perdagangan bebas WTO yang justru mempersempit dan menutup ‘policy space’ tersebut.

Demikian pula bila kita melihat program pemerintah dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan jangka waktu tahun 2011-2025, yang sebenarnya hanya ditujukan bagi menjawab masalah-masalah logistik dan distribusi dari ekonomi rantai pasokan global. MP3EI lebih berfokus pada program pencarian nilai tambah di dalam keseluruhan industri rantai nilai, yang terkait dengan jaringan komoditas global dan regional. Hal ini juga merupakan satu bagian saja, disamping bagian lainnya dari MP3EI berupa pengembangan wilayah (Koridor) dan pembangunan infrastruktur serta kapasitas logistik. Secara umum, MP3EI adalah sebuah disain rantai nilai/pasokan, yang merupakan keharusan dalam skema globalisasi sekarang. Permasalahannya adalah apakah posisi Indonesia hanya menjadi sub-bagian saja dari rantai nilai global atau menjadi bagian otonom yang mampu menjalankan kepentingan-kepentingan pembangunan industri nasionalnya? Nampaknya, MP3EI ada di posisi pertama, yaitu menjadi sub-bagian saja, dan tidak mengedepankan kepentingan perekonomian nasionalnya, apalagi pembangunan industrialnya. MP3EI hanya menjadi bagian pemasok bahan-bahan mentah dan komoditas pertanian (di bagian hulu) untuk industri-industri di luar, serta menjadi pasar bagi barang-barang jadi dari industri luar (hilir). Nilai tambah yang dimaksudkannya masihlah di tingkat komoditas mentah atau setengah jadi, bukan sebagai industri pengolah. Inilah yang dimaksudkan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan sebagai pengembangan sektor jasa tersebut.

Apa Kepentingan Nasional Indonesia?

Jadi apa yang salah dengan ‘menjadi tuan rumah’ WTO? Apa yang salah adalah tidak adanya kepentingan nasional yang jelas di dalam forum tersebut. Justru yang terjadi adalah menundukkan kembali kepentingan nasional kepada kepentingan global; kepada kepentingan korporasi-korporasi global yang dirayu untuk berinvestasi dan ber’dagang’ di Indonesia dalam kerangka jaringan rantai pasokan global, dengan mengorbankan biaya-biaya pembangunan yang luar biasa besarnya melalui MP3EI yang justru untuk melayani kepentingan global tersebut. Sementara kepentingan nasonal dan rakyat Indonesia sendiri (sebagai pelaku usaha sektor riel di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, kehutanan, kerajinan kecil dan industri kecil/menengah) justru diabaikan dan tidak pernah dilindungi oleh pemerintahnya sendiri. Rezim liberalisasi ekonomi Indonesia ini sudah lama mengkhianati amanat konstitusi dengan menggadaikan kedaulatan ekonomi Indonesia kepada ekonomi asing; menggantungkan dirinya kepada utang dan investasi asing; serta menjalankan rezim liberalisasi import besar-besaran yang mematikan petani dan produsen Indonesia sendiri.

Karena itu, para peserta pertemuan bersepakat bahwa kini, saatnya kembali mengatakan, bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah kemandirian di bidang ekonomi, dengan mengandalkan pada kekuatannya sendiri yang mempunyai kekayaan alam berlimpah, tenaga kerja produktif yang potensial, serta pasar domestik yang besar. Perkuat terlebih dahulu ekonomi dalam negeri, pasar dalam negeri dan sumberdaya manusia Indonesia. Dengan itu ekonomi Indonesia akan bisa melampaui ekonomi-ekonomi Negara-negara lain, dan mampu mengatasi dominasi asing di berbagai bidang. Karenanya peserta pertemuan menyerukan stop liberalisasi perdagangan WTO, dan jalankan program kemandirian nasional sekarang juga!

Denpasar Bali, 5 Desember 2013*

*diambil dari materi yang disampaikan dalam Peluncuran Buku “WTO dan Perdagangan Abad 21” yang ditulis oleh Bonnie Setiawan dari Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) dan Institute for Global Justice sebagai bagian acara dari People’s Global Camp diselenggarakan pada 3 – 6 Desember 2013 di Denpasar, Bali. Disunting dan dipublikasikan kembali via Bumi Rakyat tanpa perubahan isi sama sekali.

Comments
One Response to ““Untuk Dunia yang Lebih Baik, Lebih Baik Tidak Ada Kesepakatan (WTO)””
  1. luki mengatakan:

    Menariknya RAG ini disebutkan didanai Ford Foundation. Mendapatkan dana sebesar $179.066 pada tahun 2012. http://www.fordfoundation.org/grants/grantdetails?grantid=117968

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: