Kelas Buruh, Mahasiswa, dan Perjuangan Kelas – Sarasehan Mayday 2014 di Malang

Kelas Buruh, Mahasiswa, dan Perjuangan Kelas

Satu Mei sebagai Hari Buruh Internasional, merupakan momentum internasional yang diperingati oleh Kelas Buruh Sedunia. Dilihat dari segi historisnya, Hari Buruh Internasional, berakar pada perjuangan gerakan buruh di Chicago, AS, yang menuntut delapan jam kerja sehari dimana 1 Mei 1886 menandai puncak dari perjuangan kelas buruh. Sebanyak 350 ribu buruh lakukan pemogokan di banyak tempat. Semua buruh turun ke jalan. Bahkan istri dan anak-anak dari kaum buruh turut serta. Menghadapi ini para konglomerat dan pejabat pemerintah AS menggelontorkan US$ 2.000 untuk senjata mesin guna menghadapi demonstrasi. Pada 3 Mei 1886, polisi dengan membabi buta menembaki demonstran yang berhamburan. Penembakan disusul dengan penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, dan pengadilan yang bias, serta penjatuhan hukuman mati yang tidak adil. Dalam pemakaman buruh yang gugur sebanyak 250 ribu buruh berkumpul. Kaum buruh kecewa terhadap pengadilan AS yang korup. Demonstrasi menuntut keadilan terus berlanjut. Juni 1893, sisa tahanan insiden dibebaskan karena sebenarnya tidak bersalah sama sekali.

 

Bagi aktivis buruh dan perjuangan kelas, tragedi itu lebih dari drama ‘Tuntutan Delapan jam sehari.’ Melainkan merupakan babak perjuangan menuju dunia yang lebih baik. Dunia dimana tidak ada eksploitasi dan penindasan. Karenanya dalam kongres aktivis buruh sedunia di Paris 1889, menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Hari untuk menghormati para martir yang mati karena memperjuangkan kaum buruh. Sejak saat itulah warna merah dipakai dan dikibarkan untuk menghormati tumpah darah buruh. Untuk menghormati perjuangan menghapuskan penindasan yang saat ini masih terjadi. Apalagi sejak krisis kapitalisme yang pecah pada tahun 2008, kelas buruh dan rakyat di dunia menderita PHK massal dan pemotongan anggaran kesehatan, pendidikan, dan anggaran publik lainnya sementara para konglomerat menikmati dana talangan begitu banyak. Tentu saja buruh di seluruh dunia juga bangkit dan berjuang melawan.

 

Hari Buruh Internasional tentu saja juga diperingati di Indonesia. Meskipun sempat dilarang Orde Baru, pasca 1998, kelas buruh di Indonesia kembali memperingatinya di setiap tahun. Bersama kaum tani, pemuda-mahasiswa, dan kaum miskin kota, kelas buruh di Indonesia memprotes penindasan dan suarakan tuntutan-tuntutannya.

Hingga kini kelas buruh di Indonesia pada khususnya dan rakyat pada umumnya masih menderita penindasan Imperialisme sebagai tahapan tertinggi Kapitalisme, Feodalisme, dan Kapitalisme Birokrat. Perampasan upah, tanah, dan kerja terus terjadi dalam berbagai bentuk. Politik upah murah berupa sistem kerja kontrak dan outsourcing, pembayaran upah di bawah UMR, penangguhan kenaikan upah, lembur tidak dibayar, hingga kasus PHK Sukarela yang sebenarnya dipaksakan majikan pada buruh terjadi tidak hanya di Kota Malang namun juga di berbagai daerah. Ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat juga meluas. Kasus intimidasi, represi, kriminalisasi, dan pemberangusan serikat masih terus terjadi agar konglomerat bisa sewenang-wenang raup keuntungan dan seenaknya sendiri perlakukan buruh. Modus-modus para majikan mengaku merugi kemudian paksakan PHK padahal membuka produksi lagi serta mempekerjakan buruh dengan upah tak layak membuktikan bahwa buruh ditipu muslihat konglomerat. Konglomerat jelas tidak mau mempekerjakan buruh tetap dengan jaminan hak-hak normatif agar konglomerat bisa menekan ongkos serendah-rendahnya dan meraup keuntungan pribadi setinggi-tingginya. Bahkan saat maju dalam perundingan tripartit, buruh juga lebih banyak dirugikan. Uangnya habis untuk gelar perkara, waktunya tersita, sementara pemerintah yang diwakili Disnakertrans sebenarnya tidak netral, malah berpihak pada konglomerat dan menyalahkan buruh. Modus yang lebih keji juga menimpa kaum pekerja rumahan. Mereka dibayar dengan upah rendah, eksploitasi luar biasa, alat produksi harus menyediakan sendiri, sistem borongan hanya dihitung dengan upah satu orang padahal yang mengerjakan itu satu keluarga, tidak ada jaminan sosial, bahkan tidak diakui sebagai pekerja. Penindasan tidak hanya menimpa buruh tapi juga menimpa kaum tani yang menderita akibat monopoli tanah serta pemuda mahasiswa yang menderita komersialisasi pendidikan dan tidak adanya jaminan akan mendapatkan lapangan pekerjaan layak.

 

Menyikapi Hari Buruh Internasional/Mayday 2014 sekaligus Hari Pendidikan Nasional 2014 ini, Forum Rakyat yang mewadahi Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Serikat Buruh Sosialis Indonesia Malangkucecwara (SBSIM), Serikat Buruh Ekamas (SB EKAMAS), Serikat Buruh Rokok Pabrik Rokok Sorgum (SBR PR SORGUM), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kolektif Kerja Suara Kabar Pembebasan (KK-SKP), Forum Kajian Kapital (FORKAPITAL), Komunitas Kembang Kertas (KOBAR) menyerukan “Hapus Penindasan, Wujudkan Kesejahteraan Rakyat”

 

Grand issue atau Tema umum “Hapus Penindasan, Wujudkan Kesejahteraan Rakyat” ini sebagai rangkuman atau intisari dari seluruh tuntutan yang diajukan, dibahas, dan disepakati Forum Rakyat. Redaksional atau kata-kata ini memang menyatakan bahwasanya penindasan itu terjadi di berbagai sektor rakyat. Penindasan di kelas buruh, kaum tani, pemuda-mahasiswa, kaum miskin kota, dan lainnya. Sehingga hanya dengan menghapuskan penindasan demikian maka kesengsaraan rakyat bisa dihilangkan dan diwujudkanlah kesejahteraan rakyat.

Selain itu Forum Rakyat juga menyerukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut[1]:

  1. Hentikan perampasan upah, tanah, dan kerja

Penjelasan:

Praktek perampasan upah, tanah, dan kerja merupakan salah satu penindasan yang menimpa kelas buruh pada khususnya dan rakyat pada umumnya. Kasus-kasus upah dibayar di bawah Upah Minimum Regional (UMR), lembur tidak dibayar, pemangkasan upah, penangguhan kenaikan upah, sistem kerja kontrak serta outsourcing, dan lainnya, merupakan contoh-contoh perampasan upah penindasan dan penghisapan terhadap kelas.

Sedangkan praktek perampasan tanah banyak menimpa kaum tani di Indonesia, khususnya buruh tani dan tani miskin. Hal ini akibat monopoli tanah oleh tuan-tuan tanah di satu sisi serta perusahaan-perusahaan agraria (seperti perusahaan perkebunan, Perhutani, PTPN, dan seterusnya) serta tidak dijalankannya reforma agraria sejati. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) No. 20 tahun 1960 memandatkan reforma agraria, dimana tanah harus dikuasai oleh para petani penggarap.

Kemudian perampasan kerja juga menimpa kelas buruh pada khususnya dan rakyat pada umumnya. Kelas buruh banyak menderita akibat PHK massal, bahkan dalam berbagai kasus banyak buruh yang dipaksa mengundurkan diri dengan ancaman kalau tidak menerima pengunduran diri tidak akan mendapatkan pesangon sama sekali. Perampasan kerja juga tidak hanya menimpa kelas buruh, para pedagang kecil atau pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar tradisional. Mereka digusur dimana-mana, pasar tradisionalnya diganti dengan mall, plaza, bahkan banyak sekali pedagang kelontong atau toko-toko kecil bangkrut akibat ekspansi besar-besaran Mini Market seperti Alfamart, Indomaret, dan semacamnya. Inilah mengapa tuntutan “Hentikan perampasan upah, tanah, dan kerja” penting untuk kita kemukakan, jelaskan, dan desakkan untuk dipenuhi.

  1. Berikan jaminan lapangan pekerjaan layak bagi seluruh rakyat

Penjelasan:

Selama ini ekonomi Indonesia berjalan dengan mekanisme ekonomi pasar dan kebijakan neoliberalisme sehinga tidak ada jaminan lapangan pekerjaan layak bagi rakyat. Tingginya jumlah pengangguran bukanlah kebetulan karena dalam sistem ekonomi sekarang hal itu sengaja didesain untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa diraup oleh kaum konglomerat atau kelas borjuasi. Sehingga bagi para buruh atau pekerja yang aktif berserikat, kritis mencermati keputusan perusahaan, serta lantang dalam menuntut hak-haknya, kaum konglomerat atau borjuasi seringkali mengancamnya dengan sanksi atau PHK. Kaum konglomerat ini dengan enteng akan berkata bahwa diluar sana masih banyak pengangguran yang bersedia menggantikan posisinya kalau buruh-buruh itu dianggap terlalu membangkang terhadap perusahaan.

Tiadanya jaminan lapangan pekerjaan layak bertemu dengan perampasan tanah ini juga yang menyebabkan rakyat miskin banyak yang berbondong-bondong jadi buruh migran di luar negeri. Mayoritas kaum buruh migran berasal dari kaum tani miskin yang menderita perampasan tanah sehingga mereka terampas pula nafkah atau hajat hidupnya. Akibatnya pilihan dari tani miskin yang sudah terampas tanahnya ini tinggal memilih berurbanisasi ke kota atau kerja sebagai buruh migran.

  1. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing

Penjelasan:

Sistem kerja kontrak dan outsourcing juga merupakan salah satu bentuk penindasan yang masih menimpa kelas buruh. Akibat sistem ini buruh bisa diupah di bawah standar, minim tunjangan, bahkan bisa dipecat sewaktu-waktu. Tahun 2013 lalu rezim pemerintah yang berkuasa memang memberikan konsesi dan menyatakan pembatasan sistem kerja kontrak dan outsourcing hanya kepada lima jenis lapangan pekerjaan: Buruh usaha penyedia makanan atau Catering,buruh usaha keamanan atau Security, sopir, buruh kebersihan atau cleaning service, jasa penunjang perminyakan. Namun pada kenyataannya sistem kerja kontrak dan outsourcing berlaku hampir di seluruh sektor industri atau bidang usaha. Pemerintah bukannya tidak tahu karena praktek semacam itu berlangsung di depan hidung mereka sendiri. Tidak ada tindakan tegas dari rezim pemerintah yang berkuasa, baik eksekutif pusat dan daerah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).Bilamana aktivis-aktivis gerakan buruh memprotes dan melaporkan pelanggaran oleh kaum majikan ini, jangankan majikan bersangkutan ditindak tegas, sangat jarang laporan tersebut diproses. Ironisnya saat majikan atau konglomerat yang bersangkutan melaporkan para aktivis gerakan buruh, dengan dalih pencemaran nama baik maupun pasal-pasal karet lainnya, pihak aparat langsung sigap menindak. Perlakuan ini sangat bias dan diskriminatif. Banyak kasus PHK massal juga didasari dalih sang majikan atau konglomerat yang mengaku perusahaannya merugi namun ternyata setelah memecat para buruh atau pekerja tetap, majikan memindah dan atau membuka kembali pabrik dengan buruh-buruh baru dengan mekanisme kerja kontrak dan outsourcing. Jadi sebenarnya sistem ini memang dijalankan politik upah murah demi kepentingan konglomerat atau borjuasi agar bisa memaksimalkan keuntungannya setinggi-tingginya.

  1. Laksanakan reforma agraria sejati

Penjelasan:

Gerakan kaum tani sudah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan reforma agraria sejati. Bahwasanya tanah harus diberikan kepada petani penggarap, kepada kaum tani yang benar-benar menggarap tanahnya. Bukan kepada tuan tanah, baik tuan tanah-tuan tanah tradisional maupun perusahaan-perusahaan perkebunan yang menindas kaum tani, khususnya buruh tani dan tani miskin. Selama ini rezim pemerintah yang berkuasa, khususnya SBY, mulai dari SBY-JK maupun SBY Boediono, memang selalu menggembar-gemborkan bahwasanya reforma agraria sudah dijalankan. Kenyataannya tanah-tanah yang mereka bagikan dengan klaim reforma agraria hanyalah sepetak dan luasnya tidak cukup untuk memenuhi hajat hidup kaum tani. Bahkan banyak juga pembagian tanah yang disalahgunakan dan diselewengkan (baik dengan dalih Hak Guna Usaha (HGU), dan lainnya) untuk kepentingan perkebunan-perkebunan bahkan perusahaan-perusahaan Imperialis yang tidak hanya menindas kaum tani namun juga merusak alam. Karena itulah tuntutan “Laksanakan Reforma Agraria Sejati” masih sangat relevan untuk dikemukakan.

  1. Kurangi dominasi pasar modern dan berikan jaminan perlindungan bagi pedagang kecil (PKL) dan pedagang pasar tradisional

Penjelasan:

Penindasan juga menimpa para pedagang kecil atau pedagang kaki lima (PKL) serta pedagang pasar tradisional. Dimana-mana, khususnya di kota-kota besar, termasuk di Malang, PKL dan pasar tradisional digusur dengan dalih mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Namun ternyata penggusuran ini demi kepentingan kapitalisme pasar modern, karena ternyata lahan gusuran itu kemudian digunakan untuk pasar-pasar modern seperti plaza, mall, swalayan atau minimarket yang menjamur dari pusat kota sampai pinggiran. Memang di beberapa daerah, kaum PKL dan pedagang pasar tradisional berhasil mendapatkan konsesi berupa alokasi tempat berjualan baru. Namun ini bukan semata karena kebaikan rezim penguasa atau kapitalisme birokrasi. Sebaliknya ini karena kaum PKL dan pedagang pasar tradisional mengorganisir diri, berjuang, dan melancarkan aksi massa baik berupa demonstrasi, hearing, aksi duduk, mimbar bebas, dengan mengepung pusat-pusat pemerintahan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

  1. Wujudkan sistem pendidikan nasional ilmiah, demokratis, dan mengabdi ke rakyat

Penjelasan:

Patut kita pahami bersama bahwasanya akibat komersialisasi pendidikan sistem pendidikan nasional kita tidak ilmiah, tidak demokratis, dan tidak mengabdi ke rakyat. Kita sebut tidak ilmiah karena banyak sekali kurikulum maupun kebijakan nasional di bidang pendidikan yang tidak berdasarkan analisis konkret terhadap situasi kenyataan konkret di lapangan bahkan tidak berlandaskan ilmu pengetahuan dan logika. Dimana-mana jenjang pendidikan didorong berstandar internasional, mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Pendidikan Tinggi dengan kelas-kelas berbahasa Inggris, seakan-akan mayoritas rakyat Indonesia terjerat kemiskinan gara-gara mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Dimana-mana, khususnya di berbagai institusi pendidikan didorong serta digembar-gemborkan kurikulum entrepeneurship atau kewirausahaan, seakan-akan kita tidak bisa mengakses kekayaan alam kita bukan gara-gara dominasi Imperialisme melainkan gara-gara kita kekurangan wiraswasta.

Kita menyatakan sistem pendidikan nasional kita saat ini tidak demokratis. Apalagi demokratis yang dimaksudkan disini tidak hanya mencakup aspek keterjangkauan dan kesetaraan namun juga partisipasi. Kenyataannya akses rakyat khususnya kelas buruh, kaum tani, dan kaum miskin kota terhadap pendidikan tinggi semakin lama semakin dipersempit oleh komersialisasi pendidikan. Memang rezim pemerintah yang berkuasa berdalih bahwasanya sebagai gantinya sudah disediakan beasiswa bagi rakyat miskin yang berprestasi. Namun rakyat miskin tentu sangat sedikit yang berprestasi dibandingkan orang-orang kaya atau peserta didik dari keluarga kaya. Sangat wajar kalau peserta didik kaya atau dari keluarga kaya untuk berprestasi karena mereka bisa membayar berbagai kursus dengan biaya mahal, bisa beli banyak buku teks atau buku pegangan, punya ruang dan meja belajar sendiri bahkan dilengkapi dengan komputer, laptop, mode, iPad, iPhone, dan banyak lagi peralatan canggih mahal lainnya. Sementara anak-anak buruh dan anak-anak tani miskin tidak bisa ikut kursus, sulit beli buku pegangan, jangankan punya meja belajar atau laptop, belajar pun kadang di ruang tamu atau meja makan, itu pun waktu belajarnya sering terpotong untuk kerja bantu ekonomi keluarga. Entah itu harus berjualan gorengan, loper koran, atau bahkan ikut kerja di sektor pekerja rumahan, dan lainnya. Jelas wajar sekali kalau mereka sulit berprestasi. Akhirnya banyak beasiswa juga salah sasaran.Bahkan para peserta pendidikan yang sudah berada di bangku sekolah atau kuliah juga tidak dilibatkan dalam pengambilan-pengambilan keputusan padahal keputusan atau kebijakan demikian akan berdampak pada mereka. Jangankan mahasiswa, sebagai kaum mayoritas di kampus, pekerja pendidikan juga tidak dilibatkan secara demokratis dalam pengambilan keputusan-keputusan universitas. Keputusan kampus memperbanyak penerimaan mahasiswa juga tidak diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pekerja pendidikan di kampus tersebut. Melainkan instruksi sepihak dari Rektor kepada para Dekan. Akhirnya saat jumlah penerimaan mahasiswa ditingkatkan tanpa didahului penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, fasilitas, dan tenaga kerja, bukan hanya pemuda mahasiswa yang menderita. Baik berupa kuliah tidak kondusif, kuliah bisa sampai malam, tugas banyak, tidak ada waktu untuk berserikat, dan sebagainya. Begitupula pekerja pendidikan juga menderita akibat komersialisasi pendidikan. Beban kerja pekerja kebersihan semakin berat, tugas pekerja keamanan semakin ketat, bahkan juga menimpa para pengajar atau dosen. Beban mengajar semakin berat, tugas yang dikoreksi semakin banyak, ujian yang harus dikoreksi semakin berlipat, dan sebagainya. Jadi memang meskipun dosen menikmati upah yang lebih tinggi dari buruh pabrik namun karena sistem pendidikan nasional tidak demokratis, mereka juga merasakan getah-getahnya. Bahkan pemilihan dekan di banyak kampus juga masih banyak yang hanya memberikan hak pilih pada senat kampus yang keanggotaannya terbatas pada para profesor saja sementara dosen-dosen biasa dan mahasiswa secara keseluruhan tidak punya hak.

Selain itu perlu dipahami bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini tidak mengabdi ke rakyat. Baik institusi maupun keilmuannya diarahkan untuk mengabdi ke kepentingan penindasan. Banyak sekali kasus dimana kaum akademisi kampus tertentu yang dipakai untuk membela kaum konglomerat yang bersengketa dengan rakyat. Selain itu bidang-bidang ilmu juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan industri mengeruk keuntungan. Fakultas Ekonomi diubah jadi Fakultas Ekonomi Bisnis untuk melayani kebutuhan ekonomi pasar. Banyak Fakultas Pertanian juga mendorong agar Praktek Kerja Lapangan (PKL) dialihkan dari turun ke desa-desa jadi magang ke perusahaan-perusahaan agraria atau agribisnis seperti Monsanto atau Bayer yang justru sebenarnya merupakan perusahaan imperialis penindas rakyat. Inilah kenyataannya. Sistem pendidikan nasional mengabdi pada kepentingan konglomerat dan penindas rakyat. Padahal sejatinya sistem pendidikan nasional harus mengabdi kepada rakyat. Bagaimana ilmu ekonomi memecahkann permasalahan ekonomi rakyat, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengangkat hajat hidup buruh, dan sebagainya. Serta bagaimana ilmu pertanian digunakan untuk memecahkan masalah kaum tani. Bagaimana ilmu kedokteran berjuang untuk meningkatkan kesehatan rakyat, serta banyak lagi contoh lainnya bilamana sistem pendidikan nasional mengabdi kepada rakyat.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional secara gratis atau cuma-cuma tidak berarti menghilangkan kontradiksi atau menghapus penindasan selama sistem pendidikan nasional tersebut tidak mengabdi kepada rakyat. Hal ini bisa kita lihat dengan perbandingan ke negara-negara kapitalis maju seperti Inggris dan Australia di era 70an dan 80an yang menerapkan pendidikan gratis dari SD sampai Pendidikan Tinggi. Pendidikan gratis disana bisa dilaksanakan sebagai reforma atau konsesi yang diberikan rezim terhadap rakyat pekerja dan pemuda karena kapitalisme tidak sedang mengalami krisis tapi dalam periode boom. Bahkan banyak beasiswa uang saku atau biaya hidup dibagi-bagikan kepada pemuda mahasiswa. Namun pendidikan gratis disana tidak diorientasikan untuk mengabdi kepada rakyat. Tidak untuk menyelesaikan permasalah dan meningkatkan hajat hidup kelas buruh. Bahkan dalam beberapa kampus teknik, seperti di RMIT Australia, mahasiswa diajari untuk membuat Drones atau pesawat siluman tanpa awak yang dikendalikan jarak jauh (tanpa pilot) dan digunakan untuk melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pemorakporandaan di negara-negara sasaran invasi militer Imperialis seperti Afghanistan, Irak, dan sebagainya.

Selain itu kata-kata “Sistem Pendidikan Nasional” bisa dijelaskan sebagai tuntutan bahwa pendidikan itu harus tersistematis dan nasional. Tidak cukup praktek atau kebijakan saja. Melainkan suatu sistem lengkap yang membangkut semua elemen mulai dari institusi, kebijakan, kurikulum, praktek, anggaran, dan lain-lain. Nasional dari “Sistem Pendidikan Nasional” juga diartikan bahwa Sistem Pendidikan harus jadi tanggung jawab dan dijalankan oleh pemerintah serta mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, dan tanpa kesenjangan.

Atas dasar penjelasan-penjelasan dan hasil analisis demikianlah kita menyerukan wujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi ke rakyat.

  1. Cabut UU PT (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) dan Tolak UKT (Uang Kuliah Tunggal)

Penjelasan:

Memang berkat perjuangan pemuda mahasiswa yang berlangsung selama bertahun-tahun, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang menjadi salah satu payung hukum komersialisasi pendidikan berhasil dicabut. Namun sebagai gantinya disahkanlah UU PT yang lebih halus dalam redaksional namun tetap berjalan di atas rel komersialisasi pendidikan. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dicetuskan M. Nuh dan dipaksa diterapkan di berbagai kampus negeri juga suatu bentuk komersialisasi pendidikan. Apalagi penerapan UKT tersebut malah membuat biaya kuliah semakin mahal sementara pungutan-pungutan lain, baik pungutan resmi maupun pungutan liar, masih terus dijalankan. Inilah mengapa UU PT sebagai reinkarnasi UU BHP harus dicabut juga dan UKT harus ditolak.

  1. Tolak privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi pendidikan

Penjelasan:

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwasanya kebijakan neoliberalisme yang dijalankan rezim pemerintah yang berkuasa, termasuk rezim SBY-Boediono tidak hanya menindas kelas buruh tapi terjadi di sektor pendidikan dan menindas peserta didik maupun pekerja pendidikan. Privatisasi pendidikan di Indonesia berwujud berupa kebijakan dan praktek berkedok otonomi pendidikan. Padahal sejatinya pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk mendanai dan menyelenggarakan pendidikan Indonesia. Khususnya, di pendidikan tinggi, hal ini terlihat dari semakin berkurangnya persentase pendanaan terhadap kampus-kampus negeri dari tahun ke tahun. Memang nominalnya naik namun persentase dana penyelenggaran pendidikan tinggi dari pemerintah semakin turun sedangkan persentase dana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang didapat kampus dari setoran-setoran mahasiswa semakin naik.

Kemudian liberalisasi pendidikan bisa dijelaskan sebagai kebijakan atau proses yang dijalankan pemerintah untuk semakin memperbesar penetrasi dan dominasi ekonomi liberal terhadap dunia pendidikan. Jadi alih-alih pemerintah menjalakan pendidikan dalam suatu skema ekonomi terencana untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang pendidikan, pendidikan Indonesia malah semakin dijerumuskan ke dalam ekonomi liberal atau bisa kita sebut sebagai ekonomi pasar. Alih-alih saling bekerjasama untuk memajukan pendidikan, kampus-kampus malah saling bersaing dalam ekonomi pasar, saling menjatuhkan satu sama lain, untuk menjadi yang terdepan dalam meraup laba atau keuntungan. Tri Darma Pendidikan yang berbunyi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat terasa hanya di atas kertas saja. Malah yang berlaku adalah Trisula Borjuasi: Eksploitasi, Akumulasi, dan Ekspansi.

Selain itu kita menyatakan bahwa terjadi komersialisasi pendidikan karena pendidikan Indonesia sudah jadi barang dagangan (dikomersilkan). Padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwasanya kesejahteraan, termasuk dalam hal ini pendidikan harus ditanggung negara, dan negara memang berkewajiban mencerdaskan bangsa. Ini semua memang akibat rezim pemerintah kita menandatangani perjanjian GATS (General Agreement on Trade on Services atau Perjanjian Umum Mengenai Perdagangan Jasa) dimana sektor pendidikan juga dimasukkan ke sektor jasa sehingga bukan lagi jadi hak rakyat melainkan komoditas, barang komersil, untuk diperjualbelikan. Inilah akibatnya saat pemerintah dikuasai oleh kapitalisme birokrasi dan borjuasi komprador yang menghamba pada Imperialisme.

  1. Hentikan kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan pokok

Penjelasan:

Tuntutan ini memang penting dan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kelas buruh dan perjuangan massa rakyat. Memang dalam berbagai perjuangan, buruh bisa mendesakkan kenaikan upah, meskipun tidak sesuai besaran yang dituntut. Namun konsesi kecil yang diterima buruh ini segera dirampas lagi dengan dinaikkannya harga barang-barang dan kebutuhan pokok. Mulai dari harga BBM, minyak goreng, gas, kopi, teh, susu, beras, Tarif Dasar Listrik, dan lainnya, langsung naik dan merembet juga ke kenaikan harga-harga lainnya, termasuk sewa kos atau kontrakan, bahkan juga pajak yang harus dibayar buruh dan rakyat. Ini semua akibat mekanisme ekonomi diserahkan kepada ekonomi pasar, yang memberi peluang bagi kaum borjuasi merampas kemenangkan kecil buruh serta para spekulan dan penimbun untuk mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat pekerja. Padahal seharusnya ada kontrol terhadap harga-harga barang dan kebutuhan harga pokok agar tetap terjangkau bagi kelas buruh pada khususnya dan rakyat pada umumnya.

  1. Hapus UU BPJS dan SJSN serta wujudkan sistem jaminan sosial yang sejati bagi rakyat dengan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah

Penjelasan:

Saat rakyat menderita dan kesakitan akibat bencana serta pemiskinan, rezim penguasa di Indonesia juga berusaha membius rakyat dengan ilusi-ilusi layanan kesehatan universal. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS) menjadi dasar regulasi untuk BPJS yang seolah-olah menawarkan sistem pelayanan kesehatan yang gratis namun pada kenyataannya rakyat tetap harus membayar iuran dan saat rakyat ingin mengakses layanan kesehatan mereka dihadapkan dengan birokrasi yang berjenjang dan berbelit. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti bahwa rezim pemerintah tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesehatan rakyat khususnya buruh dan tani. Bahkan penarikan iuran wajib ini semakin memperkuat penindasan industri kesehatan.

  1. Tolak manipulasi politik terhadap rakyat

Harus kita akui bahwa Pemilu 2014 ini telah memecah belah kelas buruh dan gerakan rakyat. FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) melalui program Go Politic menugaskan kader-kadernya maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) dengan menumpang ke partai-partai borjuasi yang ada. Sayangnya ini juga beresiko kader-kader aktivis tersebut akan terkooptasi dan didompleng serta dimanfaatkan partai-partai borjuasi tersebut untuk jadi tameng sejarah parpol atau tokoh borjuasi yang bersangkutan yang sebenarnya berlumuran dengan sejarah menindas rakyat. Alih-alih berhasil memenangkan program atau peraturan yang mendukung buruh, sebaliknya caleg-caleg buruh tersebut bisa ditundukkan tokoh dan parpol borjuasi yang bersangkutan ke bawah dominasinya.

Selain itu kelas buruh dan gerakan rakyat juga terpecah belah dalam hal Pemilu Presiden (Pilpres). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merapat dan mendukung Joko Widodo. Padahal Joko Widodo merupakan borjuasi yang tidak punya rekam jejak berjuang bersama dan berjuang untuk buruh. Bahkan Joko Widodo juga menolak memberikan kenaikan upah sesuai tuntutan buruh. Parahnya manuver ini juga didukung organisasi buruh ‘merah’ seperti Partai Rakyat Pekerja (PRP), dengan embel-embel memberikan dukungan kritis dan mencegah Prabowo jadi presiden.

Sedangkan di sisi lain, FSPMI dan KSPI tengah merapat ke Prabowo. Suatu kesalahan fatal karena Prabowo tidak saja merupakan borjuasi yang menindas dan menghisap buruh (dimana banyak buruhnya juga tidak dibayar berbulan-bulan), melainkan juga antek Imperialis, bekas pendukung rezim kediktatoran militer Orde Baru pimpinan Soeharto, serta tokoh dengan sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merentang dari kasus pembantaian di Timor Leste sampai penculikan aktivis di peristiwa 98. Parahnya lagi FSPMI dan KSPI tidak sendirian dalam mendukung Prabowo karena disertai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan seluruh afiliasi sektoralnya yang semakin lama sudah semakin tergelincir ke sayap kanan.

Tentu kita sadari bahwa pilihan kita adalah berjuang di sektor-sektor rakyat. Pilihan kita bukanlah memilih diantara dua borjuasi, bukan pilihan diantara belasan partai politik borjuasi, karena dalam sistem kapitalisme birokrasi pilihan demikian sama dengan memilih para penindas yang hanya berbeda dalam cara menindasnya. Ini berlaku secara keseluruhan. Tidak hanya pada Pilpres tapi juga Pileg (Pemilu Legislatif), Pilgub (Pemilu Gubernur), Pilwali (Pemilu Walikota), dan Pilbup (Pemilu Bupati). Hasil-hasil dari proses tersebut hanya akan memunculkan rezim kapitalis birokrat yang menguasai pemerintahan dengan berpihak pada konglomerat dan kelas penindas lainnya serta tidak berpihak para rakyat.

Tentu kita harus memahami mengapa pemerintah lebih berpihak pada konglomerat karena tidak terlepas dari sistem penindasan yang berlaku saat ini: kapitalisme birokrasi. Dalam sistem demokrasi borjuis, mereka yang maju dalam pemilihan umum (pemilu) harus siapkan dana kampanye sangat mahal. Bahkan untuk memenangkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angka lima miliar rupiah tergolong angka paling kecil. Tentu hanya ada dua pihak yang bisa maju dalam Pemilu macam ini: Pertama, kaum konglomerat (kapitalis atau borjuasi) yang sudah kaya raya. Kedua, para politisi yang meminjam atau berutang dana kampanye ke kaum konglomerat ini tadi. Mereka yang kalah dalam Pemilu menghadapi resiko kehilangan banyak uang bahkan bisa jadi bangkrut atau lebih parahnya jadi gila. Sedangkan pihak pemenang Pemilu, baik itu anggota legislatif maupun kepala daerah, harus berpikir untuk segera mengembalikan utang kampanye. Akhirnya begitu menjabat, mereka menuntut gaji setinggi-tingginya, tunjangan sebesar-besarnya, dan fasilitas sebanyak-banyaknya, tak peduli kalau prestasinya minim dan sering bolos atau tidur saat rapat. Mencengangkan pula mengetahui bahwa gaji rakyat hanya berkisar satu atau dua juta (atau bahkan mayoritas masih di bawah UMK) sementara gaji ‘wakil’ rakyat bisa sampai 40 juta rupiah per bulan. Masa wakilnya rakyat gajinya lebih besar dari gaji rakyat yang diwakilinya?! Apalagi kalau ini belum cukup, maka para pejabat pemerintah ini akhirnya akan melakukan cara-cara ilegal untuk mengeruk keuntungan, termasuk melalui praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau disingkat KKN. Nah, kalau ini belum cukup maka para pejabat ini akan membuat dan mengesahkan peraturan yang mendukung kepentingan para konglomerat atau kapitalis yang diwakilinya. Semakin tinggi tingkat pemilunya, semakin besar pula konglomerat atau kapitalis yang bermain sebagai dalang dibalik para pejabat pemerintahan itu tadi. Apalagi kalau di tingkat Pemilu nasional, dalangnya sudah bukan lagi konglomerat atau kapitalis tingkat lokal atau nasional melainkan sudah kapitalis tingkat internasional atau kita sebut sebagai kaum imperialis. Inilah sistem kapitalisme birokrasi itu!

Karena itulah sangat penting bagi kita untuk menolak manipulasi politik terhadap rakyat. Semua jenis politik yang menindas, menyesatkan, dan membodoh-bodohi rakyat. Bukan hanya menolak praktek mengajak kelas buruh atau rakyat untuk membuntut ke salah satu borjuasi serta menanggalkan perjuangan kelas namun juga menyerukan pentingnya menjunjung tinggi independensi gerakan buruh dan rakyat itu sendiri.

  1. Berikan upah layak sesuai kebutuhan riil

Penjelasan:

Sebagaimana dipaparkan dalam forum upah yang berlaku saat ini, baik upah yang dibawah UMR maupun yang sesuai UMR sebenarnya tidak sesuai kebutuhan riil, apalagi sesuai nilai yang dihasilkan kerja buruh itu sendiri. Sangat jauh dari itu. Memang rezim pemerintah mengklaim bahwa upah sudah dihitung sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Namun penentuan kebutuhan hidup layak itu sendiri juga tidak masuk akal. Survei KHL itu sendiri dilakukan di pasar induk yang harganya relatif rendah. Padahal buruh tidak mungkin sehari-harinya belanja di pasar induk melainkan belanja di pasar terdekat, warung, toko-toko kelontong, bahkan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret dengan harga yang jauh lebih mahal. Penentuan upah layak juga tidak mempertimbangkan bahwasanya banyak buruh mencari nafkah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan menafkahi keluarganya juga. Belum lagi penghitungan tarif transportasi pergi pulang yang sama sekali tidak berpijak pada kenyataan bahwasanya banyak buruh menghabiskan banyak biaya untuk oper alat transportasi maupun untuk biaya BBM, serta masih banyak lagi contoh lainnya. Inilah sebabnya tuntutan “berikan upah layak sesuai kebutuhan riil” itu masih sangat relevan dan mendesak untuk diperjuangkan.

  1. Berikan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi seluruh rakyat Indonesia

Penjelasan:

Meskipun sudah diatur dalam konstitusi negara, khususnya UUD 45, namun kebebasan berserikat dan beroganisasi di Indonesia, khususnya bagi kelas buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa, dan kaum miskin kota berada di bawah ancaman terus-menerus. Banyak aktivis buruh yang kritis diancam dengan intimidasi dan represi. Bahkan beberapa perusahaan mensyaratkan hanya menerima buruh yang tidak berserikat. Lebih parahnya lagi dalam aksi mogok nasional tahun 2013 lalu juga terdapat serangan-serangan premanisme terhadap buruh, khususnya di Bekasi. Banyak buruh yang aksi damai dipukuli, ditendangi, dibacok, bahkan diseret-seret di jalan oleh para preman yang disewa oleh kaum konglomerat atau borjuasi.

Tindakan pemberangusan serikat, intimidasi, represi, bahkan premanisme yang menunjukkan tidak adanya jaminan kebebasan berserikat dan berpendapat tidak hanya menimpa kelas buruh. Kaum tani, pemuda mahasiswa, dan kaum miskin kota juga mengalaminya. Banyak aktivis tani diserang preman, diculik, dipukuli, ditembaki, bahkan dibunuh hanya karena memperjuangkan hak-haknya. Banyak pemuda mahasiswa yang kritis dan aktif berjuang menuntut haknya serta melawan komersialisasi pendidikan juga diintimidasi, disanksi penurunan nilai, dipaksa mengundurkan diri, dipecat ata diDO (Drop Out), bahkan larangan-larangan terhadap Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus juga sebenarnya inkonstitusional. Hal ini sebenarnya digunakan agar rezim terus leluasa meredam perlawanan dan agar penindasan serta penghisapan terus berjalan tak tertantang. Apalagi pada kenyataannya Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) juga sering dapat intimidasi termasuk pelarangan berkegiatan. Banyak juga pemutaran film Jagal atau The Act of Killing yang dilarang.Ini menunjukkan bahwa semakin mendesak bagi kita untuk menuntut “berikan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

Kamis 1 Mei 2014 FORUM RAKYAT juga bekerjasama dengan Serikat Buruh Sosialis Indonesia Malangkuçecwara (SBSIM) mengadakan Sarasehan Mayday 2014. Berikut merupakan notula dari sarasehan yang dihadiri puluhan peserta diskusi dari buruh dan mahasiswa.[2]

Aji (Moderator): Hari ini kita memperingati Mayday. Kita tahu sangat banyak yang bikin interest terhadap fenomena permasalahan buruh. Baik dari buruh sendiri maupun mahasiswa dan masyarakat. Hari ini di Malang saja banyak kegiatan dari berbagai aliansi atau komunitas buruh, salah satunya yang menyelenggarakan acara ini. Hari ini kita bersarasehan, berdiskusi, sikapi permasalahan bukan untuk hindari aksi massa karena ada larangan, namun karena ini memang kita perlukan. Penyadaran terhadap aktivis-aktivis yang mungkin belum sadar kekuatan berserikat serta jalan untuk menyelesaikan masalah. Terimakasih kepada GSBI, SBSIM, dan komunitas-komunitas mahasiswa.

 

Aji: Pertama-tama yang harus kita cermati adalah menyadari apa yang sedang menjadi masalah utama buruh. Setiap konflik setiap aksi buruh selalu identik dengan tuntutan upah. Selama buruh beraksi sekedar menuntut kenaikan upah, ada yang bilang, itu percuma kalau tidak memperbaiki sistem yang ada. Mari kita sama-sama mendengarkan, sampaian dari Bung Caping mengenai permasalahan buruh dan apa yang harus dibahas dalam pertemuan kali ini.

 

Caping: sebelum saya mulai. Bukan saya yang mulai, koreksi. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, kita teriakkan yel-yel buruh yang selama ini kita jadikan jargon politik kita. Kalau saya katakan “buruh bersatu, tak bisa dikalahkanakan”, kalau “buruh berkuasa, rakyat sejahtera.”

 

(yel-yel)

 

 

Caping: Fenomena perburuhan ini, ada hal pokok dan fundamental sekali yang wajib diketahui para buruh. Pertama, buruh harus sadar akan kelasnya. Hari ini saya katakan buruh di Indonesia ini kalau bicara aksi sangat radikal dan militan. Fakta. Lihat dari tahun 99, sejak peringatan 1 Mei dibekukan Orde Baru setelah reformasi tahun 99, untuk pertama kalinya Mayday diperingati kembali. Aksinya begitu membahana, gebyar, euforia, sampai hari ini pun setelah ditetapkan 1 Mei sebagai libur nasional, euforia itu begitu kental. Walaupun tidak sekental tahun-tahun kemarain. Radikal saya katakan. Bahkan militansi tanpa batas. Tapi tatkala duduk berunding dengan pengusaha atau huragan mereka kalah. 99,9 persen dalam perundingan bipartit atau tripartit bahkan saat Phi di pengadilan buruh kalah. Aneh, kan? Kuat dalam aksi tapi saaat bernegosiasi sangat lemah. Apakah karena organisasinya? Bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau selama ini organisasinya tidak memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada anggotanya. Namun sudah banyak yang berikan pendidikan bahkan pelatihan. Namun dalam banyak hal, saat berhadapan dengan pengusaha, buruh cenderung minder. Tidak ada korelasinya sama sekali dengan aksi militan mereka. Tuntutan upah kenapa harus sampai turun ke jalan? Berarti, kan, karena kalah berundingnya di tingkat elit. Demonstrasi itu kan langkah akhir saat semua langkah negosiasi gagal total. Ini fenomena yang tidak ada di negara-negara lainnya. Bahkan di negara kapitalis maju sekalipun. Bahkan untuk menentukan hak-hak normatif buruh saja, tidak mampu. Tapi kalau aksi sangat militan. Lihat FSPMI tidak pernah ratusan aksinya tapi ratusan ribu. Sangat militan. Tapi kalau berunding dengan pengusaha butuh berhari-hari. Bisa jadi karena serikatnya tidak berfungsi dengan baik. Pun 1 Mei ini dengan hari libur nasional ini apakah ini kemenangan bagi buruh? Apakah ini kemenangan dari perjuangan 14 – 15 tahun perjuangan pasca Orba? Saya katakan tidak. Tidak ada tuntutan signifikan yang dipenuhi, termasuk upah layak.

 

Dari sekian banyak, ribuan buruh di Indonesia, secara formal jumlah buruh di Indonesia 62 hingga 64 juta jiwa. Belum termasuk sektor informal. Anehnya tidak sampai 10 persen hanya 9,8% yang ikut berserikat. Dari 9,8% itu yang betul-betul aktif sadar masuk sendiri tanpa disebabkan adanya persoalan itu hanya 1% itu pun hanya di tataran pengurusnya. Baik pengurus tingkat pabrik hingga tingkat konfederasi. Mayoritas baru masuk serikat saat menghadapi jalan buntu dalam hubungan industrial. Saalah satunya perselisihan dalam tuntutan hak. Dari sekian tuntutan tersebut hanya beberapa hak yang dipenuhi oleh perusahaan. Itu pun sanksinya hanya sanksi ringan. Banyak pelanggaran pengusaha yang tidak disanksi bahkan diperbolehkan dalam undang-undang. Dua hal ini tadi yang saya tekankan dalam perburuhan. Satu, soal organisasi buruh tadi, lemahnya buruh dalam berorganisasi serta lemahnya buruh dalam bernegoisasi atau perundingan.Dua, lemahnya undang-undang yang melindungi buruh. UU No. 13 tahun 2003 adalah undangundang paling jelek dalam melindungi buruh. Hanya satu pasal dalam UU itu yang melebihi kemampuan malaikat, yaitu pasal demonstrasi dimana dikatakan “barang siapa, siapapun, tidak diperkenankan, melarang buruh berunjukrasa.” Pasal lainnya sudah melemahkan buruh. Ketentuan upah layak dan sebagainya. Dua hal inilah yang harus kita selesaikan karena dua hal inilah yang membuat buruh tidak bisa menyadari kelasnya. Buruh selama ini diambangkan memang. Tiap tahun, dalam 12 bulan, 4 bulan terakhir adalah bulan-bulan rentan bagi buruh karena menentukan upah minimum ke depan. Tiap tahun bagaimana buruh bisa berpikir lebih tinggi dari sekedar normatif? Tidak bisa. Karena ini sudah dibuat rezim seperti itu. Setelah penentuan UMK marak PHK, alasan pengusaha tidak mampu. Setelah 1 Januari atau Februari setelah 30 hari penentuan UMK kok malah PHK. Sampai ke pengadilan itu menyita waktu dan energi, serta biaya dari serikat buruh. Katakanlah dari 100 anggota ketika 2 anggota berperkara maka 98 anggotanya terbengkalai. Kenapa, ya? Memang karena didesain seperti ini oleh rezim. Agar buruh tidak bisa punya kesadaran kelas. Karena rezim tahu. Buruh ini adalah topangan ekonomi nomer dua dalam pendapatan negara selain pajak. Ok. Mungkin dari dua persoalan ini, mungkin ada beberapa kawan disini yang bisa berikan solusi ke depan. Persoalan organisasi buruh. Kedua, persoalan upah. Ini persoalan pokok dan berefek sistematis. Mungkin diskusi ini bisa kita lanjutkan ke depan.

 

Aji: Teman dari GSBI silahkan urun pandangan. Ulfa?

 

Ulfa: Terimakasih. Hidup buruh! Hidup kaum tani! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!

Ulfa: Menarik sekali apa yang sempat disampaikan oleh Bung Caping mengenai lemahnya serikat buruh yang dialami oleh banyak kawan. Banyak sekali problem yang dihadapi oleh serikat-serikat buruh di Indonesia, termasuk di Malang ini. Beberapa persoalan sempat diungkapkan oleh Bung Caping. Bagaimana pemerintah ingin buruh tidak sadar akan kelasnya. Ketika buruh tidak sadar akan kelasnya maka mereka tidak mengerti akan hak-haknya. Ibaratnya kita menghadapi penindasan, namun karena begitu sering dan membudaya akhirnya kita tidak terasa. Itulah yang kini dialami oleh kaum buruh. Masih banyak sekali padahal kaum buruh yang mau berorganisasi. Tanpa berorganisasi sulit memenangkan apa yang jadi tuntutannya. Jangankan menang, sadar akan hak-haknya saja masih sulit. Serikat bagi buruh yang sudah berorganisasi tidak semuanya mampu menjadikan serkat buruh sebagai alat berjuang dan memenangkan tuntutan seperti tadi yang disampaikan Bung Caping, banyak aksi militan tapi perjuangan di tingkat pabrik, itu saja tidak sanggup. Itu tentu jadi pekerjaan besar bagi kita. Seharusnya perjuangan utama kaum buruh adalah di tingkatan pabrik karena musuh kaum buruh yang paling nyata ada di tingkatan pabrik itu sendiri. Apalagi saat naik ketingkat tripartit susah sekali untuk berhasil. Ini tugas dan pekerjaan besar bagi kita semua, bagaimana menggelorakan perjuangan massa sebesar-besarnya di tingkat pabrik. Karena perjuangan di tingkat pabrik, misalkan kenaikan uang makan, uang transport, saat berhasil ini akan mendatangkan kepercayaan di antara kaum buruh sendiri. Meskipun kemenangan kecil ini mampu memberikan semangat. Oh, ternyata berjuang melalui serikat itu mampu berhasil. Jadi seringkali banyak kaum buruh melakukan p0erjuangan yang sifatnya jauh sekali dari materi yang ada hari ini. Semisal kekuatan serikat dalam pabrik, junmlahnya bukan mayoritas. Misalkan ada buruh seribu dalam pabrik tapi yang berserikat hanya seratus. Bagaimana bisa berhasil? Apalagi kalau tuntutan besar. Misalkan menuntut upah layak nasional tapi kekuatannya msih kecil akan jauh panggang dari api. Tapi kalau di tingkatan pabrik kita menuntut kenaikan uang makan, uang transpor, uang parkir. Kelihatannya kecil tapi kalau dimenangkan akan memberikan kepercayaan apalagi buruh yang tidak berserikat akan melihat bahwa ini berhasil. Ini juga bisa meningkatkan jumlah buruh yang berserikat sampai jadi mayoritas dalam pabrik tersebut. Barulah saat dia jadi mayoritas mau tuntut hak normatif atau standar kebutuhan hidup layak, bisa saja, majikan tidak akan berani. Karena sebagai mayoritas pasti berhasil bahkan bisa melebihi kesepakatan kerja yang kiita golkan. Jangan kita menuntut tuntutan besar-besar ketika kekuatan kita masih kecil. Ini akan membuat buruh kecewa ketika tidak berhasil. Saya yakin dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh kaum buruh dan kolektiitas sebagai karakter dasarnya, kita pasti akan berhasil. Sebesar apapun, serepresif apapun, saat buruh bersatu, walaupun musuhnya bersenjata, kalau buruh bersatu pasti bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi syaratnya adalah berangkat dari tuntutan kecil ke tuntutan besar.

 

Aji: Ini tadi sudah disampaikan dari Bung Caping dan Ulfa. Tapi kuantitas memang bukan satu-satunya jaminan. Saat daya tawar buruh dalam bernegosiasi belum punya kekuatan. Disini ada mahasiswa yang belum jadi buruh, yaitu kalangan mahasiswa. Namun kalangan mahasiswa adalah kalangan yang sangat punya kepedulian terhadap bruuh. Sadar kelas adalah sesuatu yang sangat langka. Ada kasus Atik saat menuntut di Pengadilan dianggap prematur, dibatalkan, dimana dalam undang-undang perburuhan, buruh tidak bisa menuntut perusahaannya. Namun pegawai bank, guru, juga tidak mau disebut buruh. Kembali tentang mahasiswa, apa yang membuat mahasiswa tertarik dengan perburuhan. Salah satu yang ingin saya ajak menyampaikan apa sikap politiknya adalah GMNI, bagaimana pendapat Danang mewakili GMNI.

 

Danang: Melihat Mayday, seringkali masyarakat awam aksi tutut upah, apa yang jadi penyebabnya? Disini kita juga harus paham sistem. Kenapa mahasiswa juga turun jalan. Sejarah pergerakan buruh sudah diceritakan Caping dan sebagainya dari kalangan mahasiswa terdorong turun bersama. Seperti Bung Caping omongkan, negara dibangun dari pajak dan dari buruh. Artinya buruh membangun bangsa. Namun bagaimana kesejahteraan buruh itu sendiri. Kalau kita berbicara Mayday, permasalahan buruh, tapi besoknya juga Hardiknas. Artinya buruh juga ingin menyekolahkan anaknya. Sadar tidak sadar penindasan itu masih ada. Jadi bukan sekedar kebutuhan buruh atau mahasiswa tapi juga kebutuhan rakyat. Harapannya Mayday juga kita turun bersama.

 

Aji: GMNI menuntut wujudkan cita-cita proklamasi dalam UUD45 asli, menolak privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi pendidikan, cabut UU Dikti no 11 tahun 2012, meminta pemerintah benahi sistem pendidikan nasional secara utuh, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin minta pendapat ke Bung Luki, mengapa mahasiswa, khususnya yang ada disini sering terlibat dalam isu buruh?

 

Luki: Kalau kita melihat kelas buruh dan kaum mahasiswa memang keduanya merupakan dua kelompok sosial yang berbeda. Namun meskipun mahasiswa punya bekal ijazah dan kecakapan akademik yang relatif lebih tinggi daripada kaum buruh kerah biru, kaum tani miskin, PKL dan pedagang pasar tradisional, serta kaum miskin kota, mayoritas dari mahasiswa yang lulus juga akan terlempar ke sektor kelas pekerja, meskipun kelas pekerja kerah putih atau buruh kantoran. Mitos bahwasanya mahasiswa semuanya bisa naik kelas jadi kelas menengah ke atas tidak benar. Karena tidak ada lowongan atau jabatan yang cukup tersedia untuk 4,2 juta sarjana sebanyak itu. Hanya segelintir sarjana yang bisa dapat pekerjaan jadi Direktur Utama, Manajer, CEO (Chief Executive Officer), atau jabatan-jabatan elit lainnya. Sementara mayoritas sisanya akan terlempar jadi pegawai koperasi, operator telepon dan seluler, teller bank, guru, pengajar kursus, wartawan, cameraman, staf sales dan marketing, serta banyak posisi buruh kantoran lainnya. Buruh kantoran demikian meskipun tidak bersimbah keringat seperti buruh kerah biru atau buruh pabrik, kuli bangunan, pengaspal jalan, dan sebagainya, juga menderita persoalan-persoalan serupa: pencurian nilai lebih (surplus value), upah di bawah UMK, lembur tidak dibayar, minim tunjangan, dan permasalahan lainnya yang khas dialami kelas pekerja.

 

Kalaupun para sarjana ingin mendirikan lapangan pekerjaan sendiri mereka tetap menghadapi himpitan penindasan Kapitalisme Birokrasi dan Imperialisme. Kapitalisme Birokrasi menghimpit dengan banyaknya pungutan (baik liar maupun resmi), lama dan berbelitnya perijinan birokrasi kalau tidak memberikan suap atau ‘uang pelicin’, serta kenaikan TDL dan BBM terus-menerus. Sedangkan di sisi lainnya Imperialisme menghimpit dengan modal yang jauh lebih besar dan mampu menyingkirkan para pesaingnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi kaum Imperialis punya antek-antek berupa kaum Kapitalisme Birokrat dan Borjuasi Komprador. Jadi tidak mungkin para sarjana bisa mendirikan lapangan pekerjaan sendiri apalagi yang menggaji buruhnya sesuai UMK. Inilah yang disebut proletarisasi dimana semakin banyak orang yang terlempar jatuh ke golongan kelas buruh. Imperialisme sebagai tahapan tertinggi kapitalisme semakin memperbanyak kelas yang akan jadi penggali kuburnya. Buruh masa kini dan buruh masa depan, bersatulah!

 

Aji: Ini sudah menjelaskan kenapa buruh dan mahasiswa berjuang bersama. Karena permasalahan buruh adalah permasalahan bangsa. Mungkin giliran berikutnya dari FORKAPITAL!

 

Novada: Kawan-kawan sekalian, pertanyaan pertama dari Bung Aji tadi adalah mengapa mahasiswa mau membantu kaum buruh. Pertama, mahasiswa sedang dalam masa idealisme yang tinggi sehingga mereka memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi juga untuk bantu sesamanya, bantu buruh, bantu tani, dan lain-lainnya. Apa yang saja katakan tentu sudah terangkm dalam pernyataan-pernyataan kawan-kawan GMNI dan kawan-kawan FMN. Memang sebagai karyawan, akan diperlakukan sama di hadapan hukum dengan buruh. Mengenai sikap kami, kami siap melakukan aksi bersama dengan kaum buruh.

 

Aji: Sebentar lagi kita akan break sebentar.. Namun sebelum itu kita

 

Alvin: Ya. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Dari KOBAR. Jadi sudah banyak pemapar. Saya sendiri mau memaparkan satu kegelisahan yang sudah diutarakan sebelumnya. Saya ini sangat aktif di media-media sosial. Ada forum di internet yang katanya forum terbsar seIndonesia, Forum KasKus. Cerita saja, jadi entah kenapa pada akhirnya ketika hari-hari Mayday dimulai lalu dikeluarkan tuntutan yang disebarkan di media massa. Mayoritas masyarakat yang memiliki akun FB, mengomentari hal-hal buruh dengan sentimen negat8if. Misalkan ini bukan lulusan S1 minta gaji S1, tiap hari nuntut uda jadi manajer, kah. Sebenarnya mengomentari mereka juga hal yang kurang kerjaan. Artinya masih ada lapisan-lapisan masyarakat yang memiliki akun-akun internet dengan sentimen negatif. Ini bisa ditelisik. Tadi sudah disinggung ada copywriter bekerja tiga hari berturut-turut lalu meninggal dan mengundang simpati. Entah karena cantik atau apa. Tapi kasus yang sama ada buruh yang meninggal tidak ada dukungan yang sama. Jadi ada saja golongan yang punya power daya upaya untuk mencela perjuangan buruh. Tuntutan UMK dibilang karena mau ganti motor Ninja. Tapi memang ini dibungkus dan didesain media massa seperti itu.

 

Aji: Perang media ini. Bagaimana kita angkat isu jadi seksi. Baik kita akan break sebentar. Selanjutnya kita bahas solusi apa yang bisa dilakukan buruh saat buruh, mahasiswa, dan rakyat berkoalisi. Termasuk kaum seniman. Kita akan buka dengan orasi dari seniman.

 

Aji: Dari kawan-kawan yang non-organisasi mungkin mau menyampaikan pandangan. Bung Nano?

 

Nano: Terimakasih. Kawan-kawan sudah sangat semagat. Kalau tadi disinggung tentang banyaknya bendera, kita harus tunjukkan bahwa rakyat itu kekuatan rakyat sebenarnya. Walaupun turun berkompi-kompi tentara kalau turun berbus-bus rakyat maka ini solusi dari perjuangan. Kalau boleh saya nyatakan, apa kendalanya, tahun 2010 adalah pertama kali saya rasakan panasnya Mayday bersama kawan-kawan Surabaya. Anehnya seperti ini. Ada tren ternyata ada kepentingan-kepentingan yang dipaksakan ke kawan-kawan buruh yang sampai sekarang tidak selesai. Baik dari pabrik sampai federasi itu selalu ada kepentingan. Kepentingan eksistensi saja, kepentingan remeh yang hancurkan cita-cita besar. Tadi pagi ada serikat buruh yang bisa sewa Stadion Gelora Bung Karno untuk kumpulkan anggota serikatnya. Bukan berapa biayanya yang mengagetkan tapi siapa yang bicara adalah calon presiden yang punya track record buruh dalam permasalahan HAM. Ini capres, capres, kepentingan politik, tidak harus ada dalam acaranya Buruh, dalam Mayday. Termasuk kemarin ada kawan-kawan yang keluar dari aliansi gara-gara ada Caleg dalam forum, ini bisa dimaklumi. Memang ini rentan, tahun politik. Kenapa buruh kok harus kita galang. Merangkum sedikit, yang namanya perjuangan kelas tidak boleh dipisahkan oleh kelas. Hari ini bukan hanya mahasiswa saja yang punya kepentingan membawa perubahan tapi buruh juga. Kalau kepentingannya sama, ya, sudah kita bergabung. Yang tidak mau berjuang kita tinggalkan. Besok berapapun anggotanya, besok kita berangkat turun ke jalan. Terimakasih.

 

Aji: Sepakat dengan apa kata Nano, perjuangan kelas jangan dipisahkan oleh kelas-kelas. Disini berkumpul berbagai kelas. Ada pertanyaan. Dari permasalahan yang sudah disampaikan, sekarang disini ada berbagai komponen mahasiswa yang siap mendampingi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa disumbangkan mahasiswa? Terutama terkait permasalahan yang sangat lokal. Saya ingin tanya Bung Caping, kira-kira apa yang bisa disumbangkan dari mahasiswa kepada perburuhan?

 

Caping: Sebetulnya bukan merupakan solusi tapi pertimbangan. Pertimbangan bahwa mahasiswa, masih dikategorikan sebagai kelompok borjuasi kecil. Namun mahasiswa bisa memasok kesadaran akan kelas pada buruh. Buruh hari ini tanpa dipasok kesadarannya tidak akan sadar akan kelasnya. Fakta sejarah menyatakan seprti itu. Gerakan buruh di Korea yang memulai adalah mahasiswa. Bukan buruh, bukan pengurus buruh, bukan elit buruh, tapi mahasiswa. Membawa buruh aksi, menuntut hak normatif. Keluar masuk kampus. Bukan keluar masuk zona industri. Tapi saya sendiri punya pengalaman buruk terhadap mahasiswa. Ada sekelompok mahasiswa. Ngomongnya mau live in belajar tentang kasus perburuhan, tentang serikat. Kami sangat welcome sangat senang menyambut. Bertahun-tahun sampai mahasiswa itu lulus terus tidak ada kabarnya lagi, ndilalah ada kasus di PPHI, kebetulan saya kuasa hukum, saya ketemu dengan dia. Saya pikir berpihak dengan buruh ternyata malah jadi lawan saya. Jadi kami jadi sangat berhati-hati. Karena yang bersangkutan tadi paham sekali soal serikat buruh dan kelemahan-kelemahannya. Bahkan kelemahannya dipakai, diungkap di pengadilan, misalnya salah satu pengurus serikat kami adalah dosen yang mana dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu dilarang. Saya masih percaya di mahasiswa yang hadir disini tidak punya tendensi istilahnya tidak ada modus. Insyaallah 99,9% tidak ada modus. Saya juga sepakat dengan Nano bahwa gerakan buruh tidak boleh dipisahkan dengan politik. Kenapa untuk menuntut upah harus turun ke jalan. Karena lemah dalam bernegosiasi. Kedua, kita tidak punya perwakilan politik. Andai kata 50% parlemen dikuasai buruh, saya rasa kita tidak perlu turun ke jalan lagi. Tapi butuh syarat. Buruh butuh partai. Pasti. Iya. Karena tujuan partai adalah kekuasaan karena partai adalah organ tertinggi dalam perjuangan. Indonesia, ya, butuh. Tapi tidak hari ini. Karena butuh syarat dan prasyarat. Tidak hanya untuk membuat partai tapi untuk menanamkan kesadaran kelas. Tiga kali ada partai buruh tapi kalah terus. Jadi ini memang ada yang memaksakan diri dalam membuat partai karena syarat dan prasyarat belum ada. Karena buruh belum dipasok kesadarannya. Namanya partai buruh, tidak perlu kampanye, 60 juta buruh Indonesia, belum termasuk buruh informal, pasti akan menang mutlak, sudah pasti akan menang. Yang lucu lagi kemarin mau verifikasi ada Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI). Ini lucu karena dua kelas yang ibaratnya minyak dan air mana mungkin bisa bersatu. Namanya pengusaha pasti cari untung sebesar-besarnya dengan kerugian sekecil-kecilnya, terutama dengan menekan buruh. Kemudian dalam skala daerah saja kontribusi buruh besar. Salah satu contohnya, Kota Malang, yang didiami 861 ribu jiwa. Tapi penghasilan cukainya 7,1 Triliun. Kebutuhan APBD Kota Malang hanya 1,4 T. Bayangkan. Jumlah buruh di kota Malang sekitar 240 ribu, karena kebanyakan memang tinggal di pedesaan, andai kata 7,1 T itu melalui Perda atau Perwali yang dikeluarkan 30% untuk kesejahteraan pasti bisa, tapi sampai sekarang belum ada. Andai kata 50% saja dari Cukai dikurangi 1,4 T masih sisa 2,5 T yang dibayarkan untuk buruh untuk upah layak, buruh di Malang sudah bergaji 25 juta. Termasuk dalam bentuk jaminan sosial. Tapi hari ini SJSN dan BPJS bukan jaminan sosial. Hanya ilusi saja. Justru itu adalah asuransi karena kita diharuskan membayar. Kalau jaminan sosial harusnya tidak bayar. Apalagi ini dibedakan kelas-kelasnya berdasarkan iurannya. Harusnya siapapun mulai dari tukang beck sampai walikota dapat pelayanan sama. Ada serikat buruh, bahkan rakyat yang salah mengartikan. Jadi bagaimana caranya hari ini kita bsia, karena tidak selesai dalam satu diskusi, termasuk bisa mendatangklan Disnakertrans, Dinas Perindustrian, gimana caranya Cukai yang didapatkan kota Mlaang bisa untuk kesejahteraan rakyat Malang. 50% saja kalau untuk kesejahteraan rakyat tidak akan ada gelandangan yang tiap malam tidur di Tongan, di rel, di pasar besar. Jadi ini apa yang bisa saya berikan sebagai masukan. Sekian terima kasih.

 

Aji: Kita sudah mulai fokus ini. Bagaimana jika sekelompok buruh beraliansi dengan mahasiswa mengajukan kritik atau kontrol terhadap APBD. Bagaimana pendapat Bung Danang?

 

Danang: Sepakat kita harus ngomong anggran dan tuntut transparansi anggaran. Berapa dan alokasinya bagaimana? Termasuk bagaimana caranya kita menganggarkan agar pendidikan gratis.

 

Caping: Bisa syaratnya Brawijaya tidak nggragas. Jumlah mahasiswa UB terbesar di Indonesia. 65.000. Kalau mahasiswa dijejer di Lowokwaru, kurang itu Lowokwaru. Persoalan jalan pun di UB juga biangkeroknya UB.

 

Firman dari Formatera (Forum mahasiswa tata negara): untuk lengkapi apa yang dikatakan Bung Caping, pangkal kerusakan itu adalah keserakahan itu sendiri, keserakahan buruh maupun keserakahan pengusaha itu sendri. Saya sepakat bahwa buruh butuh partai tapi tidak saat ini. Untuk pergerakan saat ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah politik.

 

Aji: Seberapa besar kemungkinan koalisi buruh, tani, mahasiswa, dan lainnya bisa mengintervensi masalah anggaran ini? Siapa politisi-politisi yang bisa dirangkul. Jadi jangan antipati dengan politikus

 

Caping: Bukan antipati tapi kenyataan dimana Orde Reformasi merusak demokrasi. 99% Caleg yang ada melalui kejahatan demokrasi. Bukan apatis tapi sudah tidak percaya….

…dari singkatnya masa, waktu mahasiswa belajar, bisa kita pergunakan untuk membantu gerakan rakyat…untuk pasok kesadaran kelasnya…jika buruh sudah paham kan gampang bentuk partai…kita butuhkan adalah solidaritas gerakan, artinya gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan gerakan rakyat lainnya, tidak terpisah-pisah. Tidak ada blok. Banyak serikat buruh malas diundang mahasiswa, bukan dari buruhnya tapi dari pengurusnya. Alasannya apa? Mahasiswa paling lima tahun selesai terus lupa bahwa mereka dulu beljar tentang pergerakan, tentang analisis sosial, yang belajar dari geakan buruh dan gerakan lainnya.

 

Aji: Langkah awal untuk kesana?

 

Caping: Diskusi, duduk bersama, tidak hanya berhenti pada momentum-momentum tertentu. Tidak hanya pada hari-hari besar nasional. Jangan cuma ketemu pada momentum-momentum itu saja. Buruh itu butuh teman, buruh itu butuh orang yang mendampingi. Rata-rata pendidikan buruh itu SD atau SMP. Karakternya kan beda, bukan maksudnya merendahkan, tapi secara psikologis ya begitu. Banyak juga bekas mahasiswa ketika bekerja tidak mau disebut buruh tapi pekerja. Justru padahal istilah buruh itu yang manusiawi karena membedakan antara manusia dengan hewan. Beda juga artinya dengan karyawan. Semua orang yang menghasilkan karya disebut karyawan. Memang Orde Baru alergi dengan kata buruh, karena buruh identik dengan perjuangan kelas, dan perjuangan kelas ini diidentikkan dengan komunisme. Padahal Mayday tidak lahir dari Kuba, Vietnam, dan sebagainya tapi justru dari negara kapitalis, dari Amerika itu sendiri. Bahkan FPI minta batalkan Mayday sebagai hari libur nasional karena dianggap komunis. Di Kamboja, palu arit lambangnya, jadi lambang negara. Kok dilarang. Bendera di atas masjid itu benderanya palu arit karena itu lambang negara. Masa mau bubarkan lambang negara?

 

Caping: Di Malang juga masih banyak alergi itu. Di Jawa Timur banyak FPI kecuali di Malang. Kalau kita mau berbicara di depan wali kota itu harus serahkan pernyataan sikap yang memuat semua bukti konkret mengenai permasalahan-permasalahan buruh…kita tidak cuma bicara soal upah tapi soal warga Malang. Terdiri dari berbagai unsur, unsur buruh, tani, mahasiswa, akademisi, dan sebagainya. Setidaknya dari hari ini bisa merumuskan resolusi. Ini lho permasalahan kota Malang. Buruh Kota Malang ada 200 sekian ribu. Masih banyak persoalan buruh tapi setidaknya satu persoalan itu harus bisa selesai…hari ini upah buruh tertinggi di Indonesia ada dimana di Jakarta kan 2,3 juta. Bandingkan dengan gaji PNS yang antara 2,4 sampai 2,7 juta. Kenapa rezim cuma pikirkan gaji PNS tapi tidak pedulikan gaji buruh.

 

Nano: Sepakat kalau buruh harus berpolitik tapi yang harus kita garis bawahi bahwa orang jujur masuk ke senayan dalam sistem politik saat ini pasti rusak. Ingat Budiman Sudjatmiko masuk senayan malah jadi seperti itu. Kalau mau sejajar dengan anggota dewan ya bukan dari sistem partai politik. Kalau bicara soal partai buruh banyak syarat yang harus dipenuhi. Bukan hanya syarat formal tapi yang informal. Di Konfederasi saja tidak ketemu bagaimana mau bikin Partai Buruh? …hari ini misalkan Bang Caping dimajukan Caleg oleh SBSIM, ayo urunan belikan banner, sosialisasikan Caping, tapi kalau melanggar amanat, ya, kita cabut mandatnya dia. …Jadi jangan pernah temukan yang kelaparan dengan yang tidak pernah kelaparan.

 

Ndemo: Kalau dari saya sendri melihat permasalahan saat ini ya riskan. Bisa dikatakan kita sudah hilang dari akar rumput kita. Bagaimana gerakan sudah terafiliasi. Akhirnya yang jadi pelopor ya kelas buruh lagi. Kita bisa bicara teori A bla-bla-bla tapi kalau bicara kenyataan tidak ada. Kalau lihat praksis nya gagal. Selama ini begitu. Jadi untuk saat ini saya kira kalau terlalu banyak berdiskusi apalagi kalau terlalu melebar ya tidak akan ketemu simpulnya sampai dimana. Kalau bicara soal Mayday ya proses pembelajaran itu dulu. Bagaimana mengerti pertentangan kelas dengan kapitalis, pengusaha, ataupun pemerintah. Yang penting adalah sekarang dengan besok itu seprti apa? Apakah apa yang kita bicarakan dan kita kerjakan itu sudah selesai.

 

Aji: Karena itu disini kita bicara peliuang. Adakah kawan yang bisa berikan gambaran.

 

Nano: Solusi dari ini dari gambaran disini, pandangan saya adalah kita harus membentuk partai buruh. Jadi aktivis-aktivis mahasiswa nanti ketika lulus dan bekerja bisa jadi kader-kader partai buruh. Partai buruh ini nantinya juga harus punya program-program sosial yang dari kepentingan buruh khususnya dan rakyat pada umumnya.

 

Luki: Tentu kita sadari bahwa perjuangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan politik. Apalagi kalau kita pahami bahwa politik itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan dan negara. Kita membayar saja sudah kegiatan politik karena mengakui kekuasaan negara. Jadi segala sesuatu memang berhubungan dengan politik. Dalam hal ini, memang buruh tidak cukup hanya mengobarkan perjuangan ekonomi saja tapi juga perjuangan politik.

 

Ini tidak berarti perjuangan kita adalah parlementarisme. Jangan sampai kita terilusi parlementarisme. Meskipun buruh menang pemilu dan berkuasa secara politik di pemerintahan, selama sistem ekonomi yang berlaku masih sistem ekonomi penindasan, bukan kolektif, komunal, atau gotong royong, maka selama itu kelas buruh tetap ditindas. Kita lihat berkuasanya Partai Buruh di Brazil dan PSUV di Venezuela memang bisa memberikan tunjangan-tunjangan, kenaikan upah, maupun reforma-reforma lainnya, namun begitu krisis kapitalis-imperialis pecah maka kelas konglomerat, kelas majikan, atau kapitalis ini langsung menyerang balik. Tarif bus naik drastis di Brazil bersama dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan di Venezuela para kapitalis melakukan mogok kapital atau lock out dengan menutup pabrik-pabrik, kilang-kilang minyak, dan alat-alat produksi lainnya. Karena meskipun buruh berkuasa lewat parlemen menang pemilu dan jadi mayoritas di parlemen, alat-alat produksi masih dikuasai oleh kapitalis dan sistem ekonominya masih menindas. Jadi sekali lagi memang perlu mendirikan partai buruh namun bukan dalam ilusi parlementarisme karena perjuangan politik itu tidak hanya merebut kekuasaan tapi juga menghapus sistem penindasan.

 

Perjuangan kelas adalah perjuangan yang panjang. Kita juga tidak boleh ambil jalan pintas, dengan menitip pada parpol-parpol borjuasi atau politikus-politikus borjuasi karena sistem yang ada sekarang adalah sistem kapitalisme birokrasi. Tentu kita harus memahami mengapa pemerintah lebih berpihak pada konglomerat karena tidak terlepas dari sistem penindasan yang berlaku saat ini: kapitalisme birokrasi. Dalam sistem demokrasi borjuis, mereka yang maju dalam pemilihan umum (pemilu) harus siapkan dana kampanye sangat mahal. Bahkan untuk memenangkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angka lima miliar rupiah tergolong angka paling kecil. Tentu hanya ada dua pihak yang bisa maju dalam Pemilu macam ini: Pertama, kaum konglomerat (kapitalis atau borjuasi) yang sudah kaya raya. Kedua, para politisi yang meminjam atau berutang dana kampanye ke kaum konglomerat ini tadi. Mereka yang kalah dalam Pemilu menghadapi resiko kehilangan banyak uang bahkan bisa jadi bangkrut atau lebih parahnya jadi gila. Sedangkan pihak pemenang Pemilu, baik itu anggota legislatif maupun kepala daerah, harus berpikir untuk segera mengembalikan utang kampanye. Akhirnya begitu menjabat, mereka menuntut gaji setinggi-tingginya, tunjangan sebesar-besarnya, dan fasilitas sebanyak-banyaknya, tak peduli kalau prestasinya minim dan sering bolos atau tidur saat rapat. Mencengangkan pula mengetahui bahwa gaji rakyat hanya berkisar satu atau dua juta (atau bahkan mayoritas masih di bawah UMK) sementara gaji ‘wakil’ rakyat bisa sampai 40 juta rupiah per bulan. Masa wakilnya rakyat gajinya lebih besar dari gaji rakyat yang diwakilinya?! Apalagi kalau ini belum cukup, maka para pejabat pemerintah ini akhirnya akan melakukan cara-cara ilegal untuk mengeruk keuntungan, termasuk melalui praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau disingkat KKN. Nah, kalau ini belum cukup maka para pejabat ini akan membuat dan mengesahkan peraturan yang mendukung kepentingan para konglomerat atau kapitalis yang diwakilinya. Semakin tinggi tingkat pemilunya, semakin besar pula konglomerat atau kapitalis yang bermain sebagai dalang dibalik para pejabat pemerintahan itu tadi. Apalagi kalau di tingkat Pemilu nasional, dalangnya sudah bukan lagi konglomerat atau kapitalis tingkat lokal atau nasional melainkan sudah kapitalis tingkat internasional atau kita sebut sebagai kaum imperialis. Inilah sistem kapitalisme birokrasi itu!

 

Jadi sekali lagi perjuangan politik termasuk mendirikan partai buruh memang penting namun tahapan kesana, apalagi tahapan untuk mendirikan partai buruh, tidak sesederhana hari ini kumpul besok kita deklarasi partai buruh. Saya tidak bilang hanya perjuangan ekonomi saja yang penting. Tidak. Itu penyakit ekonomisme. Namun kita harus pahami bahwa tahapan yang penting sekarang adalah bagaimana kita mengorganisir massa, bagaimana kita membangun pemahaman atas kondisi-kondisi kaum tertindas, khususnya kelas buruh, bagaimana memasok kesadaran kelas, bagaimana bersama-sama berserikat, memperjuangkan kepentingan hajat hidup mereka khususnya melawan penindasan dan perampasan hak-hak normatif di pabrik-pabrik atau tempat kerja. Karena ekonomi itu hajat hidup, hajat hidup itu bagaimana kita makan, sehingga ini masalah mendesak. Masalah PHK sewenang-wenang, masalah sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta lain sebagainya. Tentu saja dalam memberikan pendidikan (menyebarkan wacana, mendiskusikan teori, membangun kesadaran) mengenai kondisi kelas buruh dan semua kaum tertindas sangatlah penting untuk menghubungkannya dengan memblejeti apa biang keladi dari ketertindasan tersebut yaitu sistem penindasan. Dengan begini kita menghubungan pemahaman ekonomi dengan pemahaman politik.

 

Saat ini marilah bagaimana caranya kita manfaatkan wadah yang sudah ada ini, wadah FORUM RAKYAT yang menghimpun serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi tani, ormas-ormas mahasiswa, seluruh elemen perjuangan rakyat lainnya, untuk sama-sama berkumpul, bertukar wacana, bertukar pengalaman perjuangan, dan saling berjuang bersama bahu-membahu.

 

SBSIM: Kalau tadi bicara peluang tentu ada tantangan, peluang kalaupun itu sekecil apapun, bisa kita adakan. Sebagai konsekuensi perjuangan berdasarkan ideologi bukan ideologi pragmatisme. Tapi ideologi yang berkebudayaan dan berkepribadian bangsa Indonesia. Itu dibutuhkan SDA. Jadi kita bukan hanya berkumpul dalam momentum semata tapi konsistensi tindakan yang berakar pada ideologi yang telah ada, yaitu kebudayaan dan keperibadian bangsa Indonesia. Mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai ideologi Sosialisme itu sendiri. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada mengetahui tentang Sosialisme. Namun Sosialisme itu kan beragam. Sudahkah teman-teman mahasiswa menggali dan mempelajari tentang Sosialisme Indonesia seperti apa manusianya, masyarakatnya, seperti apa? Itu harapan saya pribadi sebagi buruh. Karena buruh merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Saya harapkan mahasiswa hari ini lebih progresif, militan, dan itu harus benar-benar dipegang teguh konsistensi harus berkesinambungan tanpa henti. Karena pembicaraan tadi terlalu luas tapi juga ada baiknya tapi juga harus kembali pada diri kita masing-masing kalau ada kegiatan jam satu, ya, harusnya dengan semangat kedisiplinan acara dilaksanakan tepat pada waktunya. Karena disiplin akan menumbuhkan ketertiban. Saya pernah dengar ungkapan bahwasanya kejahatan teorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Itu dulu dari saya.

 

Novada: Saya akan menyimpulkan bahwa hasil dari Forum kita saat ini ada permasalahan buruh. Kurangnya kesadaran buruh akan hak-haknya dan apa yang politis dari mereka. Kaum buruh kebanyakan tidak mau berserikat karena tekanan dari pengusaha maupun hal internal. Merasa berserikat percuma. Padahal PHK adalah takdir bagi buruh yang tidak mau perjuangkan haknya. Forum ini bukan forum terakhir karena nanti minggu depan atau bulan depan akan ada forum lagi membahas permasalahan buruh dan rakyat serta apa langkah kita untuk menghadapinya.(*)

Acara ditutup dengan rangkaian deklamasi puisi, pembacaan sajak-sajak Wiji Thukul, dan pementasan musik. (**)

 

[1] Disadur dari Press Release Forum Rakyat, 2 Mei 2014.

[2] Notula ini ditulis oleh Luki Hari, kontributor Bumi Rakyat, salah satu peserta yang diundang, sekaligus bertindak sebagai notulis.

Comments
One Response to “Kelas Buruh, Mahasiswa, dan Perjuangan Kelas – Sarasehan Mayday 2014 di Malang”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: