Gugurnya Validitas Larangan Marxisme Leninisme di Indonesia?

Gugurnya Validitas Larangan Marxisme-Leninisme di Indonesia

Sejak jatuhnya Soeharto dan rezim Orde Baru pada tahun 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan melalui amandemen konstitusi Indonesia. Salah satu implikasi dari amandemen konstitusi Indonesia adalah bergesernya kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” MPR berfungsi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Die gessamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis)[1]. Pengaturan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebagai lembaga tertinggi negara MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.[2] Garis-garis besar dari pada haluan negara mencakup dua pengertian, yaitu garis besar haluan negara dalam arti luas dan dalam arti sempit.[3] Apa yang dipahami dalam arti sempit adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan setiap lima tahun sekali sebagai acuan untuk presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan lima tahunan. Adapun yang dipahami dalam arti luas adalah segala arahan bagi haluan negara yang diperlukan selain naskah GBHN itu. Oleh karena itu, haluan negara selain GBHN itu perlu ditetapkan juga dalam bentuk Ketetapan-Ketetapan MPR dengan kedudukan dibawah Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini kemudian melahirkan banyak Ketetapan MPR (TAP MPR) yang terus dibentuk hingga amandemen Undang-Undang Dasar.

Amandemen III Undang-Undang Dasar kemudian menghapuskan kewenangan MPR menetapkan garis besar haluan negara. Namun hal ini tidak menyebabkan TAP MPR yang telah dibentuk sebelum amandemen kehilangan landasan legal-politiknya. MPR memanfaatkan amanat Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk membentuk TAP MPR No. I/MPR/2003 sebagai upaya memberikan legitimasi bagi TAP MPR-TAP MPR yang dianggap masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Sejumlah TAP MPR dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan masing-masing.[4] Keberlakuan TAP MPR tersebut kemudian diperkuat melalui pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memasukkan kembali TAP MPR ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan.[5]

Salah satu TAP MPR yang masih berlaku adalah TAP MPR No. XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme/Leninisme. TAP MPR ini dibentuk pasca peristiwa G30S yang turut memberi andil dalam pencabutan mandat Presiden Soekarno oleh MPR. Paham Komunisme dan cabang-cabang pemikirannya dinilai bertentangan dengan Pancasila dan dapat mengganggu stabilitas negara.[6] Apalagi pelarangan ini diperparah dengan adanya diskriminasi bagi keturunan anggota Partai Komunis Indonesia.

Pelarangan dalam penyebaran suatu paham dan ideologi sesungguhnya bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi logis berupa keharusan untuk memenuhi ciri-ciri dan kriteria negara hukum itu sendiri.[7] Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum Indonesia adalah perlindungan hak asasi manusia.[8] Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Pasal 28 UUD NRI 1945 berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Sementara pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Dengan demikian dipertanyakanlah validitas TAP MPR No. XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme/Leninisme (selanjutnya disebut TAP MPR No. XXV/MPRS/I966 saja) dalam sistem ketata negaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (*)

 

*Ditulis oleh Arashi, anggota Forum Kajian Das Kapital (FORKAPITAL). Pertama kali diterbitkan sebagai Prawacana diskusi TAP MPR mengenai Pelarangan Marxisme Leninisme yang diselenggarakan oleh FORKAPITAL. Dipublikasikan kembali via Bumi Rakyat sebagai wacana.

 

[1] AM Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 265.

[2] Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

[3] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 266.

[4] Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum

[5] Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan TAP MPR dihilangkan dari hirarki peraturan perundang-undangan. hirarki peraturan perundang-undangan yang dikenal sebelumnya terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; dan 5) Peraturan Daerah. Kembalinya TAP MPR ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan menimbulkan perdebatan teoritis tersendiri yang akan penulis bahas dalam bab-bab selanjutnya.

[6] Filsafat Marxisme yang didasari atas materialisme historis dan materialisme dialektika dianggap bertentangan dengan sila pertama Pancasila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

[7] Pengakuan ini termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

[8] Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm.13.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: