Rakyat Bulukumba Tolak Pembangunan Waterfront City

Rakyat Bulukumba Tolak Pembangunan Waterfront City

FPR BULUKUMBA TOLAK PEMBANGUNAN BULUKUMBA WATERFRONT CITY

Rezim penguasa Kabupaten Bulukumba membuat proyek Waterfront City yang rugikan petani rumput laut, nelayan tradisional, dan rakyat pada umumnya. Proyek Waterfront City section I adalah proyek perkotaan modern yang berada pada kawasan pantai yang di jalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Proyek ini berawal dari visi misi Bupati Bulukumba terpilih (Zainuddin Hasan) pada Pilkada 2010.Tahun 2011 perencanaan proyek ini sudah masuk pada APBD tahun 2011 dengan total anggaran lima ratus juta rupiah. Sedangkan dalam APBD tahun 2012 melalui nama kegiatan penyusunan DED (design engineering developmentatau pengembangan rekayasa desain) total anggarannya sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah. Akhirnya dilanjutkan dengan tender perencanaan Proyek Waterfront Citypada tahun 2013.

Proyek ini juga telah tertuang melalui kebijakan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bulukumba,dimana proyek ini akan melakukan penimbunan pantai (reklamasi), seluas 62,28 hektar, darat dan daerah pemukiman seluas 48,9 hektar, panjang jalan yang akan di timbun 32,763 km dan jumlah keseluruhan untuk projek waterfront city 111,18 hektar. Proyek ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bulukumba yang meliputi 5 (empat) Kelurahan yakni Kelurahan Bintarore (lingkungan situbaru), Kelurahan Kasimpureng (lingkungan kasimpurang), Kelurahan Bentenge (lingkungan kampong ga’de, lingkungan kampong nipa), Kelurahan Terang-terang (lingkuingan pesisir,lingkungan borong kalukue) dan Kelurahan Ela-ela (lingkungan ela-ela). Kelima kelurahan tersebut masuk dalam perencanaan Pembangunan Proyek Waterfront City.

 Peta dan Desain Perencanaan Bulukumba Waterfront City

Peta dan Desain Perencanaan Bulukumba Waterfront City 02

 

Table Kegiatan Waterfront City

NO KEGIATAN LUAS/HA
1 Perkantoran pemerintah 4,92 Ha
2 Rumah jabatan bupati 1,30 Ha
3 Bisnis dan perumahan 16,71 Ha
4 Hotel 3,67 Ha
5 Ruang terbuka hijau (RTH). 8,27 Ha
6 Industri ikan rakyat 1,43 Ha
7 Industri minapolitan 6,85 Ha
8 Prumahan 28, 50 Ha
Luas Total Reklamasi 62,28 Ha
Luas Keseluruhan Reklamasi 111,18 Ha
Panjang Jalan 32,763 Ha

 

Gambar dan Tabel di atas menunjukkan kegiatan yang akan di lakukan tidak berpihak pada rakyat. Bahkan proyek ini akan menghilangkan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pesisir sebagai petani rumput laut, nelayan tradisional, papuka’, palanra, patude-tude, dan lain-lain dari pekerjaan pokok mereka. Bahkan mereka akan di gusur dari tempat tinggal mereka sendiri dengan mengatas namakan pembangunan milik umum, padahal sejak dari jaman nenek moyang mereka sudah menempati tersebut dengan aktivitas sebagai nelayan tradisional.

Sejak tahun 2013 rakyat, khususnya yang berada di Kelurahan Terang-Terang (Lingkungan Borong Kalukua), telah merasakan dampak penimbunan pantai (reklamasi pantai) sepanjang 150 meter oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.Ironisnya kegiatan ini sangat jelas melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana penjara minimal tiga tahun. Selain itu hal ini juga melanggar PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selain itu, dalam melakukan penimbunan pantai (reklamasi pantai) tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga telah melalukan pembodohan dengan mengatakan bahwa penimbunan ini memiliki fungsi sebagai pemecah ombak sehingga masyarakat membiarkan kegiatan tersebut.

Pembangunan proyek tersebut meresahkan rakyat pesisir yang sebagian besar merupakan anggota dari Serikat Nelayan Bulukumba (SNB). SNB bersama rakyat kemudian melakukan konsolidasi dan pertemuan-pertemuan serta diskusi di beberapa rumah penduduk. Hasil dari konsolidasi dan pertemuan serta diskusi tersebut akhirnya melahirkan kesadaran bagi masyarakat pesisir (petani rumput laut, nelayan tradisional, pemuda mahasiswa, perempuan dan organisasi massa (ormas) tani). Mereka juga bersepakat untuk melakukan aksi massa menuntut dibatalkannya pembangunan Proyek Bulukumba Waterfront City. Aksi ini dilakukan bersama dengan Front Perjuangan Rakyat Bulukumba (FPR Bulukumba) pada hari kamis tanggal 20 Februari 2014 dengan jumlah massa sekitar 300 orang.

Dalam aksinya, massa mendatangi instansi-instansi terkait. Titik pertama yang di datangi adalah Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, dan kedua adalah Kantor Bupati Bulukumba. Saat berada di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan massa melakukan orasi dan memaksa Kadis Perikanan dan Kelautan untuk keluar menemui massa untuk berdialog secara langsung.

“Massa secara tegas menyatakan menolak pembangunan Waterfront City dan memaksa kepala dinas untuk menyatakan sikap penolakan”, ucap perwakilan massa. Kadis Perikanan merespon ini dengan menyatakan. “ akan melakukan kajian di tingkatan instansi pemerintahan terkait pembanguan proyek Waterfront City, dan ketika proyek terbukti tidak pro terhadap rakyat di sekitar pesisir maka dia akan menolak proyek tersebut”.

Begitupun di Kantor Bupati Bulukumba massa juga melakukan orasi politiknya, dengan terang massa menolak pembangunan Waterfront City yang akan merugikan masyarakat setempat. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa menuntut agar ada perwakilan dari pemerintah untuk menemui massa tapi ternyata baik Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba tidak berada di kantornya. Akhirnya Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang yang merupakan leading sectoratau pimpinan wilayah Pembangunan Bulukumba Waterfront City sekaligus mewakili Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersedia untuk menemui massa, pada saat itu Kadis Tata Ruang hanya bersedia untuk menemui perwakilan massa, dan dengan tegas menolak permintaan tersebut dan memaksa Kadis Tata Ruang keluar untuk menemui massa yang sudah lama menyampaikan orasi politiknya.

Dengan tuntutan massa yang makin tegas mereka terpaksa keluar menemui aksi massa, setelah Kadis Tata Ruang keluar untuk menemui peserta aksi dan pada saat itu massa kembali menuntut kepada Kadis Tata Ruang agar pembangunan Bulukumba Waterfront City di batalkan. Dengan tuntutan massa yang makin tegas sehingga Kadis Tata Ruang menyatakan” akan melakukan kajian dan refisi terkait dengan pembangunan tersebut” dengan pernyataan ini massa tidak menerimanya sehingga perwakilan aksi massa menegaskan “kalau proyek ini tetap di lanjutkan maka kami sebagai massa yang bergabung dalam Front Perjuangan rakyat Bulukumba (FPR Bulukumba) siap berhadapan secara fisik, sebab proyek ini merugikan kami “ setelah Kadis Tata Ruang menyampaikan sikapnya yang tidak tegas dan bertele-tele akhirnya meninggalkan aksi massa. Sehingga aksi massa mengalami kekecewaan. Dengan kekecewaan ini massa akan melakukan boikot semua aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan Bulukumba Waterfront City. setelah aksi massa menyampaikan sikap politiknya akhirnya massa membubarkan diri secara tertib.

Memperingati May Day dan Hardiknas 2014 lalu, SNB yang tergabung dalam FPR Bulukumbakembali melakukan aksi massa dan menuntut pembatalan Pembangunan Bulukumba Waterfront City, pada tanggal 21 Februari 2014 Front Perjuangan rakyat Bulukumba (FPR Bulukumba) juga mendirikan posko penolakan Pembangunan Bulukumba Waterfront City yang berada di Kelurahan Bentenge tersebut dan sekaligus menutup akses untuk masuk kelokasi penimbunan pantai di Kelurahan Terang-Terang.

KemudianApril 2014 rakyat pesisir melakukan aksi mengusir tim pengukur areal Pembangunan Bulukumba Waterfront City. Berikutnya pada 18 Mei 2014 masyarakat pesisir kembali melakukan penutupan akses untuk kendaraan yang mengangkut material penimbunan di Kelurahan Bentenge. Perjuangan rakyat Bulukumba terus berlanjut hingga kini sampai pembangunan Waterfront City benar-benar dibatalkan dan setelah semua tuntutan massa rakyat dipenuhi.

*kontribusi tulisan oleh Rudi Njet dan dikirim oleh FPR Bulukumba. Disunting ulang menurut format In-Depth News dan dipublikasikan via Bumi Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: