RUU Pilkada antara Perseteruan Borjuasi dan Pemberangusan Demokrasi

RUU PILKADA antara Perseteruan Borjuasi dan Pemberangusan Demokrasi

Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) mewarnai media massa di Indonesia. Kisruh ini berkutat pada apakah pemilihan kepala daerah diserahkan pada DPRD ataukah tetap lewat pemilu langsung. Berbagai politisi borjuis berseteru. Mulai dari Amien Rais yang menyatakan bahwa Pilkada langsung memboroskan anggaran, sarat politik uang, atau seperti Ganjar Pranowo yang menyatakan RUU Pilkada menciderai kedaulatan rakyat hingga Basuki Tjahaya Purnama yang keluar dari Gerindra karena menolak RUU Pilkada.

Argumen para pendukung RUU Pilkada dan Pilkada oleh DPRD sarat kontradiksi. Mereka menyatakan Pilkada memboroskan biaya namun tak sedikitpun menyinggung gaji para menteri sebesar belasan juta rupiah per bulan atau anggota DPR yang pendapatan per orang sebesar puluhan juta rupiah. Bandingkan penggunaan keuangan negara untuk menalangi bisnis para konglomerat. Seperti dana talangan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 147,7 triliun, digelontorkan pemerintah ke 48 bank di krisis moneter 1998. Audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut kemudian menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun. Penyimpangan macam inilah yang sebenarnya harus dihapuskan dan bukannya pemilihan langsung Kepala Daerah oleh rakyat.

Namun sebenarnya kisruh RUU Pilkada ini berawal sebagai lanjutan kisruh antar dua kubu borjuasi dalam Pemilihan Presiden lalu yang berlanjut antar kubu pendukung Jokowi-JK dengan kubu Koalisi Merah Putih. Para politisi dari berbagai partai pendukung Jokowi memang ramai-ramai menentang RUU Pilkada namun bukan untuk memperjuangkan hak-hak demokrasinya rakyat melainkan agar kekuasaannya tidak dikalahkan oleh lawan-lawan politiknya. Kenyataan ini tampak apabila kita melihat bahwa di kubu para pendukung Jokowi-JK ada Sutiyoso dengan PKPInya yang selama ini terus mengatakan demokrasi Indonesia sudah keblablasan dan mengampanyekan pemilihan langsung diganti diserahkan pada DPR atau DPRD. Ada pula Surya Paloh dari Partai Nasdem bersama para petinggi Metro TV bersalah atas pemberangusan serikat dan kebebasan berpendapat dengan pemecatan sewenang-wenang atas Luviana, wartawan Metro TV dan belasan kawannya, hanya karena mereka ingin mendirikan serikat pekerja di Metro TV dan menuntut demokratisasi penyiaran. PDIP Bahkan Basuki Tjahaya Purnama yang keluar dari Partai Gerindra karena tak setuju RUU Pilkada yang membuat pemilihan kepala daerah diganti ditunjuk DPRD sebenarnya juga mengganti pemilihan RT/RW di DKI Jakarta menjadi penunjukan langsung oleh pemerintah.

Baik Pemilu langsung atau perwakilan, sistem demokrasi borjuis yang berlaku di Indonesia, lebih membuka ruang pada para politisi kapitalis birokrat untuk berkuasa. Dalam demokrasi borjuis, mereka yang ingin maju dalam pemilu harus memiliki dana kampanye tidak hanya dalam jutaan rupiah tapi milyaran rupiah lebih. Tentu saja mereka yang punya dana sedemikian besar kalau bukan konglomerat kaya-raya, maka adalah para politisi yang berhutang pada konglomerat atau kaum kapitalis. Lantas begitu mereka berkuasa tentu saja mereka akan berusaha mengembalikan hutang mereka pada kapitalis. Karena itu mereka menuntut gaji setinggi-tingginya, tunjangan sebesar-besarnya, dan fasilitas sebanyak-banyaknya. Kalau ini belum cukup mereka akan melakukan cara-cara ilegal, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kalau belum cukup atau seringakali sebagai prasyarat inheren, maka mereka harus membuat peraturan-peraturan yang mengakomodir kepentingan kapitalis. Semakin tinggi tingkat pemerintahannya, semakin besar tingkat kapitalisnya, bahkan di tingkat nasional, penyandang dananya adalah kapitalis internasional atau bisa kita sebut kaum Imperialis.

Max Lane dengan tepat mengatakan, “Pemilihan-pemilihan langsung dalam sebuah situasi pasca 33 tahun rejim otoriter yang membentuk elit yang sangat elitis adalah sebuah proses yang berguna buat membiasakan suasana pejabat harus membuktikan bahwa ada dukungan dari masyarakat.” Bertahun-tahun Pilkada langsung membuat para kapitalis birokrat ini jatuh-bangun berusaha mendapatkan dukungan rakyat. Kian tingginya angka Golput, vandalisasi dan perusakan terhadap iklan-iklan Caleg dan partai borjuasi, sampai fenomena caleg gila kalah Pemilu telah membuat mereka gelap mata. Kampanye anti-Golput tak cukup bagi mereka sehingga mereka berusaha mengembalikan Pilkada agar dipilih oleh DPRD.

RUU Pilkada dengan demikian hanyalah salah satu bagian dari begitu banyaknya peraturan yang semakin memotong hak rakyat dan memberangus demokrasi. Ini satu gelombang dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang bisa mengkriminalisasikan Ormas yang dianggap memusuhi pemerintah, UU Keamanan Nasional (UU Kamnas) yang bisa menarget demonstrasi atau pemogokan sebagai gangguan terhadap keamanan nasional, Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial (UU PKS), Undang-Undang Penanggulangan keadaan Bahaya (UU PKB), Undang-Undang Komponen Cadangan (Wajib Militer), dan sebagainya. Bahkan sebelum RUU Pilkada disahkan, pun, rakyat pekerja sudah mengalami berbagai pemberangusan hak-hak demokrasi dan penindasan. Mulai dari kriminalisasi aktivis buruh, pemecatan sewenang-wenang terhadap para pekerja yang ingin membentuk serikat, penembakan terhadap kaum tani, intimidasi serta ancaman DO terhadap aktivis pemuda mahasiswa, dan lain sebagainya. Dengan demikian bisa kita simpulkan, bahwa memang RUU Pilkada harus dilawan, namun tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan peraturan-peraturan anti-demokrasi lainnya. Melawan RUU Pilkada tanpa melawan UU Ormas, UU Kamnas, UU PKS, UU PKB, Undang-Undang Komponen Cadangan (Wajib Militer), dan sebagainya, hanya akan menjatuhkan kita ke perseteruan antar dua kubu borjuasi.

Kaum borjuis Indonesia hari ini tidak bisa diharapkan sebagai pihak yang memperjuangkan demokrasi dimana tokoh borjuis dan partai-partainya yang menggembar-gemborkan demokrasi dan kedaulatan rakyat pada kenyataannya ‘perjuangan’ demokratisnya hanyalah retorika dan pencitraan belaka yang akan segera dikhianatinya begitu kekuasaan dan sistem kapitalisme menuntutnya. Gerakan kelas buruh, rakyat pekerja, dan kaum tertindas harus meninggalkan ilusi kaum borjuis ‘populis’ dan partai-partai borjuisnya yang mendukung sistem kapitalisme. Kaum borjuis Indonesia tidak bisa dipercaya soal demokrasi, bahkan meskipun itu demokrasi borjuis. Rakyat pekerja dan seluruh kaum tertindas perlu membangun kekuatannya sendiri secara independen. Kita harus mengemban beban perjuangan demokratis ke pundak kita sendiri dengan perjuangan-perjuangan kelas, dengan solidaritas-solidaritas antar rakyat tertindas, dan tidak kalah pentingnya: dengan cara membangun partai buruh revolusioner untuk tidak hanya memperjuangkan demokrasi dan menyorot batasan-batasan kapitalistisnya namun juga memenangkan revolusi dan membangun demokrasi sejati: demokrasi buruh. Dimana kekuasaan minoritas elit kaum pejabat, konglomerat, dan kaya raya, diganti dengan kekuasaan mayoritas rakyat pekerja. Inilah sosialisme.

Comments
One Response to “RUU Pilkada antara Perseteruan Borjuasi dan Pemberangusan Demokrasi”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] yang dibeberkan dalam tulisan sebelumnya berjudul “RUU Pilkada – Antara Perseteruan Borjuasi dan Pemberangusan Demokrasi” sekali kali lagi perlu kita tekankan bahwa melawan UU Pilkada namun tidak melawan berbagai […]



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: