Junjung Tinggi Perjuangan Demokrasi dan Perjuangan Kelas

Junjung Tinggi Perjuangan Demokrasi dan Perjuangan Kelas

Disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) setelah diwarnai manuver Partai Demokrat dan aksi “walk out” atau meninggalkan sidang, menunjukkan bahwa perjuangan demokrasi, bahkan kalau itupun demokrasi borjuis, tidak bisa diserahkan pada perimbangan parlemen, pada manuver faksional, atau dengan kata lain: tidak bisa dan tidak boleh diserahkan pada kaum borjuasi. Kaum borjuasi hanya ingin saling berebut jatah hasil penghisapan dan penindasan. Bukan membela demokrasi dan kebebasan, apalagi kesetaraan. Karenanya massa rakyat sendiri yang secara independen harus berjuang untuk itu. Baik melalui “judicial review” maupun melalui aksi-aksi massa. Tidak hanya untuk melawan UU Pilkada namun juga melawan semua peraturan anti demokrasi lainnya seperti UU Ormas, UU Keamanan Nasional (Kamnas), UU Penanggulangan Konflik Sosial (PKS), UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), UU Komponen Cadangan (tentang Wajib Militer) dan sebagainya. Kita sudah menyaksikan bahwa di tahun 2013 yang lalu saja sudah sebanyak 20 petani mati ditembaki dan ratusan lainnya masih dijebloskan ke penjara. Kita juga melihat bahwa di mogok nasional lalu terdapat kasus pembacokan terhadap buruh yang dilakukan oleh gerombolan preman peliharaan kapitalis. Ini belum termasuk banyaknya kasus pemberangusan serikat buruh dan kriminalisasi terhadap aktivis serikat yang masih terus terjadi hingga saat ini.

Sebagaimana yang dibeberkan dalam tulisan sebelumnya berjudul “RUU Pilkada – Antara Perseteruan Borjuasi dan Pemberangusan Demokrasi” sekali kali lagi perlu kita tekankan bahwa melawan UU Pilkada namun tidak melawan berbagai tindakan pemberangusan demokrasi lainnya, terutama yang menimpa rakyat pekerja dan para aktivis pergerakan, hanya akan menjatuhkan kita pada pertarungan faksional antar kubu-kubu borjuasi. Kita sedikitpun tidak boleh punya ilusi bahwa kedua kubu, baik di kubu koalisi pendukung Jokowi-JK maupun koalisi merah putih, sama-sama wakil dari kelas penguasa penindas. Dengan demikian selain mengobarkan perjuangan demokrasi kita juga harus membongkar watak borjuis dari demokrasi (borjuis) ini. Kita harus memblejeti bahwa para politisi yang menang melalui pemilihan kepala daerah langsung maupun pemilihan anggota legislatif langsung mayoritas merupkan para kapitalis birokrat sekaligus kepanjangan tangan dari Kapitalisme dan menghamba para Imperialisme.

Yab Sarpote dengan jelas memberikan contoh dan memblejeti secara tegas mengenai kepala-kepala daerah pemenang Pilkada langsung yang juga merupakan penindas. Ada Ganjar Pranowo yang bersikeras meneruskan tambang PT. Semen Indonesia dan mengorbankan kaum tani Rembang merupakan politisi yang menang dari Pilkada langsung. Ada Basuki Tjahaya Purnama yang menyatakan bahwa kaum miskin yang menolak penggusuran boleh ditembak ditempat atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak menurut boleh ditembak pistol listrik. Begitupula Bupati Karawang yang melakukan perampasan tanah terhadap kaum tani Teluk Jambe. Semua ini menunjukkan fakta keras bahwasanya demokrasi borjuis hanya memberi rakyat kebebasan memilih wakil-wakil dari kelas penguasa penindas dan tidak sedikitpun memberi kebebasan rakyat mencabut mandat dari pejabat yang mereka pilih untuk kemudian diganti saat pejabat tersebut mengkhianati amanat, menindas rakyat, dan berpihak pada kelas penguasa penindas.

Karenanya ini memaksa kita menarik pelajaran tegas, bahwasanya perjuangan demokrasi harus dilakukan massa rakyat pekerja itu sendiri dengan seluruh elemen rakyat tertindas secara independen. Kita tidak boleh sedikitpun menaruh kepercayaan apalagi mengekor dan menitipkan perjuangan pada kaum borjuasi yang mengaku “demokratis”, “merakyat”, atau “populis”, atau bahkan apa yang disebut-sebut sebagian kalangan kiri sebagai “elemen-elemen progresif dalam parlemen”. Karena selama berada dalam dominasi partai borjuasi mereka tidak akan menentang batas-batas borjuis dari kekuasaan politik itu sendiri. Marilah kita lihat apakah Adrian Napitululu, Ribka Tjiptaning, Budiman Sudjatmiko, atau Rieke Dyah Pitaloka mengobarkan perjuangan menolak kenaikan harga BBM yang jadi agenda PDIP dan Jokowi-JK? Tidak.

Mereka yang menggunakan slogan, “membangun persatuan rakyat untuk mengucilkan elemen paling reaksioner”, harus kita nyatakan terjebak dalam kesalahan. Ini secara implisit mengakui bahwa persatuan dengan elemen yang kurang reaksioner bisa dibenarkan untuk melawan musuh bersama yang dianggap sebagai elemen paling reaksioner. Ini bukan perjuangan kelas melainkan persekutuan kelas atau kolaborasi kelas. Persatuan perjuangan harus dibangun di atas basis kelas dan kaum tertindas serta terhisap bukan dengan penindas kecil yang kalah bersaing. Front Perjuangan Rakyat (FPR) dan mayoritas gerbong Demokratis Nasional (Demnas) selama bertahun-tahun melayangkan cap bahwa SBY adalah rezim fasis namun sekarang menyatakan hak demokratis rakyat dirampas akibat tindakan para anggota parlemen dari Partai Demokrat yang meninggalkan sidang karena opsi Pilkada langsung dengan dua syarat ditolak. Bagaimana mungkin suatu rezim fasis menyisakan hak demokratis pada masa-masa terakhir kekuasaannya untuk dirampas? Rezim fasis akan memberangus semua hak-hak demokratis khususnya gerakan serikat buruh pada detik pertama mereka berkuasa tanpa perlu menunggu akan turun tahta. Ini diperparah dengan banyak sekali elemen Demnas yang menyatakan bahwa SBY adalah presiden Indonesia paling culas. Nah, kalau SBY dianggap paling culas maka Soeharto dan Megawati itu apa? Sekali lagi kesalahan penggunaan slogan mencerminkan kesalahan politik.

Namun sayang sekali di sisi sayap kiri, seperti Bung Pandu Jakasurya dan Aliansi Migran Progresif, tidak sedikit yang menyatakan (baik secara implisit maupun secara blak-blakan) bahwa UU Pilkada dan kisruh pemilihan kepala daerah langsung atau ditunjuk anggota legislatif hanyalah merupakan pertengkaran borjuasi, maka karenanya rakyat pekerja seharusnya netral atau tidak perlu ikut-ikutan, serta bahwasanya pilihan bagi rakyat pekerja bukanlah Pilkada langsung atau Pilkada tidak langsung, melainkan demokrasi langsung. Bahwasanya pilihan bagi kaum revolusioner bukanlah demokrasi borjuis, melainkan demokrasi proletar. Bahwasanya pilihan bagi kaum sosialis bukanlah parlemen tapi Soviet. Dengan berat hati harus kita nyatakan bahwa ini adalah kekeliruan ultra-kiri yang kekanak-kanakan.

Mari kita lihat di hadapan mata kita, apakah revolusi sosial sudah atau sedang ada di agenda? Apakah kekuasaan ganda sudah muncul menantang kelas penguasa? Jelas belum. Menampik perjuangan demokrasi sembari menyatakan lebih baik memilih Soviet atau dewan-dewan buruh padahal hal seperti itu tidak ada merupakan pernyataan yang salah. Mengapa demikian? Karena tugas kaum revolusioner bukan berpangku tangan melihat pemberangusan demokrasi tapi merebut demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain mengibarkan perjuangan demokrasi dan perjuangan kelas sebagai kesatuan perjuangan yang tidak terpisahkan.

Mari kita ambil contoh aspek-aspek lain yang berada dalam batasan demokrasi borjuis atau hak-hak demokratis dalam kerangka kapitalisme. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi, bila mana ingin beroperasi secara sehat, mensyaratkan demokrasi (liberal) di bidang politik. Kita harus menggarisbawahi bahwa di masa-masa krisis dan masa-masa perang, kapitalisme, demi mempertahankan diri, selalu akan memberangus demokrasi. Namun di masa damai, kapitalisme memerlukan pemilu yang bebas, hak pilih universal, serta kebebasan berpendapat dan berserikat. Sekali lagi, kita tidak boleh menutup mata atas batasan hak-hak demokratis ini dalam kapitalisme bahwasanya kebebasan sesungguhnya diprioritaskan bagi kebebasan kapital atau kebebasan modal, bukan kebebasan manusia.

Kita mulai dari kebebasan berpendapat dan berserikat. Kebebasan berpendapat dan berserikat juga merupakan demokrasi borjuis. Tak pernah sekalipun dan sedikitpun kita boleh menutup mata atas watak kebebasan berpendapat dan berserikat (dalam kapitalisme) ini. Bahwasanya dalam kapitalisme, pun, kebebasan berpendapat ditentukan oleh sebesar apa kapital yang dipunyainya. Karenanya media massa-media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, mayoritas dimiliki oleh kapitalis. Kapitalis, lah, yang memiliki kebebasan tertinggi dalam menyebarluaskan pendapatnya sebebas-bebasnya. Kaum pekerja media massa hanya memiliki kebebasan berpendapat sepanjang tidak menyalahi pendapat sang kapitalis yang menjadi majikannya, atau bahkan tidak jarang kurang dari itu. Namun apakah ketika terjadi serangan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat yang juga merupakan bagian dari demokrasi borjuis kita akan diam saja atau bahkan malah menyatakan “selama ini kebebasan berpendapat dan berserikat (dalam kapitalisme) juga hanya menguntungkan pejabat dan konglomerat, maka biarkanlah kebebasan berpendapat dan berserikat membusuk. Lebih baik revolusi dan sosialisme”, apakah kita akan menyatakan sikap demikian? Ini sama saja dengan tindakan Partai Komunis Jerman yang membiarkan Hitler dan NAZI berkuasa tanpa satupun peluru ditembakkan melawan mereka dan pernyataan Komintern yang menanggapi berkuasanya Hitler dengan perkataan “Setelah Hitler, giliran kita.”

Hal serupa berlaku dalam hal pemilu yang bebas dan hak pilih universal. Kita tahu bahwa pemilu dan parlemen sedemokratis apapun selama masih berada dalam sistem penindasan atau sistem kapitalisme, tidak akan menantang dominasi kelas penguasa yang memonopoli alat-alat produksi, dan lebih memberi ruang bagi para politisi yang mewakili kapitalis untuk berkuasa. Namun ketika pemilu bebas dan hak pilih universal mencoba disunat oleh kelas penguasa, apakah kaum revolusioner membiarkannya saja dengan alasan “biarlah saja, lagipula pemilu bebas dan hak pilih universal, hanyalah tipu-tipu demokrasi borjuis saja. Daripada demokrasi borjuis dan kapitalisme lebih baik revolusi dan sosialisme.”? Kalau ini sikap yang diambil kaum revolusioner, ini sama saja membiarkan para pemberangus demokrasi melenggang bebas tanpa menghadapi tentangan atau perlawanan sama sekali. Hari ini mereka menghapuskan Pilkada langsung, esok mereka bisa menghapuskan Pemilihan Presiden langsung, dan kelak mereka bisa saja menghapuskan Pemilu sama sekali, sementara beberapa kawan kiri kita berpangku tangan sembari menyatakan “Daripada demokrasi borjuis lebih baik revolusi dan sosialisme.”

Marilah kita ingat perkataan kawan Lenin yang ditujukan sebagai kritik terhadap kaum Ekonomisme, “Cita-cita kaum sosialis seharusnya…menjadi corong rakyat, yang mampu bereaksi terhadap setiap tirani dan penekanan, tidak peduli di mana munculnya, tidak peduli golongan apa yang bersangkutan; yang mampu menggeneralisir semua perwujudan ke dalam sebuah gambaran dari kekejaman polisi dan eksploitasi kapitalis; yang mampu mengambil keuntungan dari setiap kejadian betapapun kecilnya, untuk menyatakan di depan umum pendirian sosialis dan tuntutan demokratisnya, demi menjelaskan kepada semua orang tentang pentingnya perjuangan sejarah dunia untuk emansipasi kaum proletar.” Dalam konteks UU Pilkada ini apa artinya? Artinya kaum revolusioner harus menolak UU Pilkada yang menghapuskan hak rakyat untuk memilih secara langsung sembari menghubungkannya bahwa ini satu jenis dengan berbagai peraturan anti-demokrasi lainnya seperti UU Ormas, UU Kamnas, UU PKS, UU PKB, UU Komponen Cadangan (tentang Wajib Militer), termasuk NKK/BKK, dan berbagai tindakan pemberangusan demokrasi lainnya seperti kriminalisasi aktivis serikat, intimidasi dan represi terhadap serikat buruh, penembakan terhadap kaum tani, premanisme terhadap rakyat, sanksi akademis dan sanksi DO terhadap aktivis pemuda mahasiswa, stigmatisasi komunis terhadap kaum miskin kota yang melawan penggusuran, dan lain-lain.

Dalam menolak semua peraturan dan tindakan pemberangus demokrasi, kita juga harus membongkar watak borjuis dari demokrasi yang berada dalam batasan kapitalisme, memblejeti para politisi yang mengaku memperjuangkan demokrasi namun hanya untuk kepentingan pejabat dan konglomerat bukan untuk rakyat, mempropagandakan bahwa selama ini rakyat pekerja khususnya kelas buruh menghadapi kenyataan keras bahwa semua kepala daerah yang dihasilkan Pilkada langsung bukanlah wakil-wakil buruh dan tidak berpihak pada buruh dan rakyat, membongkar semua watak dan membeberkan rekam jejak dari seluruh partai borjuis yang ada (baik partai-partai borjuis pendukung Jokowi-JK maupun partai-partai borjuis Koalisi Merah Putih), serta mengampanyekan pentingnya rakyat pekerja membangun kendaraan politiknya sendiri, pentingnya kelas buruh untuk memulai pembangunan partai buruh revolusioner, untuk mengusung perjuangan demokrasi serta perjuangan kelas sekaligus demi menggulingkan kekuasaan borjuasi (tidak peduli borjuasi demokrat atau borjuasi otoriter).

Marilah kita menutup tulisan ini dengan menyanyikan lagu pembebasan yang mana liriknya sangat relevan untuk membangkitkan ingatan kita mengenai pentingnya menjunjung tinggi perjuangan demokrasi dan perjuangan kelas sebagai kesatuan tak terpisahkan. “Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, bersatu pada rebut demokrasi. Gegap gempita dalam satu suara. Demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbebasnya massa rakyat pekerja. Terbentuknya tatanan masyarakat sosialis sepenuhnya. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan, sebuah lagu tentang pembebasan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: