Kibarkan Terus Perjuangan Demokrasi dan Perjuangan Kelas

Kibarkan Terus Perjuangan Demokrasi dan Perjuangan Kelas

Kibarkan Terus Perjuangan Demokrasi dan Perjuangan Kelas

Setelah dihujani aksi-aksi demonstrasi di berbagai kota (bahkan juga oleh para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri), kritik di media massa, serta protes di media sosial, SBY akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Perppu No. 2 tentang Pemerintah Daerah. Begitu terpojoknya posisi Partai Demokrat setelah digempur kasus-kasus korupsi seperti Anas Urbaningrum dan kader-kader PD lainnya, maka disahkannya UU Pilkada gara-gara manuver Partai Demokrat dan aksi “walk out” atau meninggalkan sidang yang mengakibatkan kemarahan publik jauh lebih diarahkan ke SBY&PD daripada Koalisi Merah Putih (KMP) membuat SBY&PD akhirnya tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan citranya yang sudah semakin merosot dengan mengeluarkan dua Perppu tersebut.

Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dikeluarkan SBY untuk mempertahankan Pilkada langsung dengan menambahkan sepuluh poin perbaikan. Mengutip okezone,com (02/10), sepuluh poin itu terdiri dari:

  1. Ada uji publik calon kepala daerah. Dengan uji publik, dapat dicegah Calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, atau hanya karena yang bersangkutan merupakan keluarga dekat dari incumbent. Uji publik semacam ini diperlukan, meskipun tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai calon Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota.
  2. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan selama ini biayanya terlalu besar.
  3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar biaya bisa lebih dihemat lagi, dan untukmencegah benturan antar massa.
  4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yg sering disalahgunakan. Tujuannya adalah juga untuk mencegah korupsi.
  5. Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan membayar parpol yang mengusung. Banyak kepala daerah yang akhirnya melakukan korupsi, karena harus menutupi biaya pengeluaran seperti ini.
  6. Melarang fitnah dan kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik dan juga sangat merugikan calon yang difitnah. Demi keadilan para pelaku fitnah perlu diberikan sanksi hukum.
  7. Melarang pelibatan aparat birokrasi. Ditengarai banyak calon yang menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka.
  8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena pada saat pilkada, calon yang terpilih atau menang merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu.
  9. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada secara akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut. Perlu ditetapkansistem pengawasan yang efektif agar tidak terjadi korupsi atau penyuapan.
  10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Tidak sedikit terjadinya kasus perusakan dan aksi-aksi destruktif karena tidak puas atas hasil pilkada.

Sayangsekali mendengar dikeluarkannya Perppu ini, banyak orang merasa puas bahkan memuja-muji SBY. Tanda Pagar (Tagar) #TerimakasihSBY menjadi topik tren di Twitter dewasa ini. Padahal bila kita mengaji lagi permasalahannya lebih mendalam, kita akan menyadari bahwa kegembiraan ini terlalu awal. Mengapa? Pertama, Perppu ini tidak akan sertamerta atau otomatis berlaku begitu saja. Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45) Pasal 22 menyatakan “(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.” Bandingkan pula pasal ini dengan ayat (5) pasal 20 Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, UUD 45, yang berbunyi: “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” Artinya kalau mayoritas anggota DPR, khususnya bilamana KMP menguasai mayoritas tersebut, menolak kedua Perppu tersebut dan tetap mempertahankan UU Pilkada, maka penghapusan pemilihan langsung terhadap kepala daerah tetap akan terjadi.

Bagaimanapun juga kawan Galuh Eka Setia Putri berpandangan lain. Ia menyatakan “Memang benar bahwa dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) tidak bisa serta merta diberlakukan tanpa persetujuan DPR, dan apabila DPR menolak Perpu tersebut maka Perpu tersebut harus dicabut. Nah, untuk pengaturan selanjutnya mengenai pencabutan Perpu ini, kita perlu melihat ke dalam ketentuan hukum Pasal 52 ayat (6) UU No.12/2011, dimana pencabutan Perpu tersebut harus dilakukan dengan pengajuan RUU Pembatalan Perpu. Dengan demikian, penolakan Perpu oleh DPR akan membawa konsekuensi yuridis kekosongan hukum”.

Seseorang yang menyatakan bahwa lolos atau tidaknya Perppu ini akan tergantung pada perimbangan parlemen, kemungkinan PD akan mengayunkan dukungannya terhadap koalisi partai-partai pendukung Jokowi-JK, serta potensi diakomodasi dan dikooptasinya PD dalam kabinet Jokowi-JK atau pemerintahan yang akan datang, jelas mengesampingkan fakta bahwa UU Pilkada ini juga datang dari inisiatif rezim pemerintah SBY.

Mari kita lihat kembali UUD 45. Tiga ayat pertama dari lima ayat dii Pasal 20 UUD 45 menyatakan: “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Ini semakin menegaskan bahwa benar kisruh UU Pilkada memang hanyalah perseteruan dua kubu borjuasi, rentetan perseteruan Pemilihan Presiden (Presiden) 2014 lalu. RUU Pilkada diajukan pertama kali justru dari inisiatif rezim pemerintah SBY yang didukung hampir seluruh partai politik (borjuasi) serta disepakati bersama oleh mayoritas anggota DPR. Saat itu tidak ada pertentangan berarti di antara mereka. Boleh jadi kedua kubu borjuasi yang saat itu belum menajam perseteruannya akibat Pilpres 2014 sama-sama menyadari Pilkada langsung benar-benar menyita uang dan sumber daya mereka untuk berlomba merayu rakyat agar memilih mereka dalam Pemilu.

Selama sepuluh tahun parpol-parpol borjuasi ini dipaksa untuk berpura-pura merakyat untuk mendapatkan dukungan dan suara rakyat meskipun di kemudian hari saat sudah menduduki jabatan serta tampuk kekuasaan, rakyat pun akan dikhianati juga pada akhirnya. Bagaimanapun juga ini telah menguras tenaga parpol-parpol borjuasi di satu sisi sedangkan di sisi lain semakin menyuburkan angka golput dan kebencian rakyat. Maraknya perusakan atau vandalisasi yang menelanjangi para politisi borjuasi seperti yang dilakukan Nobody Corp Internationale Ltd., Anti Tank, dan sebagainya, termasuk spontanitas perorangan atau kelompok, sebenarnya mencerminkan kemuakan dan kebencian di tengah masyarakat yang semakin meletup-letup dan ingin mencari saluran serta sasarannya. Penggantian Pilkada langsung menjadi tidak langsung merupakan rem yang diinjak agar mobil demokrasi borjuis tidak menabrak dan hancur pada putaran berikutnya apalagi jalan yang dilalui sekarang adalah jalan perlambatan ekonomi dan krisis kapitalisme global.

Kesepakatan antar kubu-kubu borjuasi ini buyar seiring pecahnya perseteruan Pilpres 2014. Karenanya kisruh antara kubu borjuasi pro Pilkada langsung dan kubu borjuasi anti-Pilkada langsung ini lebih merupakan perebutan kekuasaan diantara koalisi Jokowi-JK dengan KMP. Bukan karena kubu koalisi Jokowi-JK merupakan pembela demokrasi sejati. Apalagi di kubu koalisi Jokowi-JK pada khususnya serta para pendukung Jokowi dan Pilkada langsung juga banyak pemberangus demokrasi. Ada Surya Paloh, petinggi Partai Nasdem sekaligus kapitalis media massa Harian Indonesia dan Metro TV, yang memecat Luviana serta belasan kawan jurnalisnya hanya karena para jurnalis tersebut ingin mendirikan serikat pekerja dan menuntut demokratisasi penyiaran. Ada Sutiyoso dari Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia (PKPI) yang tidak hanya bersalah dalam kasus Balibo—pembunuhan para jurnalis Australia di Timor Leste, namun juga sejak lama mengampanyekan Pemilu langsung dihapuskan. Ada Basuki Tjahaya Purnama yang tidak hanya menghapuskan pemilihan ketua RT dan RW serta menggantikannya dengan penunjukan namun juga menyerukan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melawan penggusuran agar ditembak serta gampang melayangkan cap komunis pada kaum miskin yang menolak digusur. Ada pula Ganjar Pranowo yang bersikeras berpihak pada pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia yang merampas tanah serta menggusur kaum tani. Bahkan Sofjan Wanadi bersama barisan borjuasi yang berhimpun di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah punya rekam jejak panjang pemberangusan serikat buruh bahkan dalam mogok nasional lalu mereka memobilisasi preman untuk membacoki buruh. Tidak cukup disitu, kini mereka telah mengorganisir pasukannya sendiri yang dinamakannya Garda Bima Sakti, yang terdiri dari satpam-satpam profesional yang mendapatkan pelatihan langsung dari militer secara khusus, untuk memukul balik aksi-aksi demonstrasi buruh dan aksi-aksi grebek Pabrik. Demikianlah watak borjuis “demokratis” kita. Teriakan dan rengekannya atas demokrasi hanya berlaku untuk memperluas kekuasaan dan hak-hak istimewanya yang berdiri di atas basis penindasan kapitalisme.

Secara konkret, hak-hak demokrasinya rakyat tidak hanya sudah dirampas sejak lama namun juga dirobek-robek oleh berbagai intimidasi dan represi. Marilah kita ingat Luthfi, aktivis Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) pernah ditembaki rumahnya namun sampai sekarang pelakunya tidak pernah ditangkap dan diadili apalagi dihukum. Ingat pula Pokemon, aktivis Front Pekerja Lokalisasi (FPL) yang dipukuli aparat kepolisian sampai berdarah-darah dan dijebloskan ke penjara hingga kini hanya karena menolak penggusuran serta membela hak-hak pekerja seks di Surabaya. Ingat pula Eva Bande, aktivis yang dipenjara hanya karena berjuang bersama kaum tani untuk membela hak-haknya. Camkan pula bahwa hingga 2013 lalu sudah sebanyak 20 petani yang tewas ditembaki aparat dalam konflik agraria sementara ratusan lainnya terluka dan atau dipenjarakan secara sewenang-wenang. Inilah wajah demokrasi borjuis yang asli. Rakyat hanya dipilih kebebasan dalam bilik-bilik suara pemilu untuk memilih calon-calon penindasnya. Rakyat tidak punya kuasa atau kebebasan untuk menjatuhkan, menarik, atau mengganti pejabat-pejabat yang dipilihnya manakala para pejabat tersebut terbukti berkhianat dan malah menindas mereka.

Karenanya, perjuangan demokrasi melawan pemberangusan demokrasi, tidak hanya melawan UU Pilkada namun juga melawan UU Ormas, UU Kamnas, UU PKS, UU PKB, UU Komponen Cadangan (tentang Wajib Militer), termasuk NKK/BKK, dan berbagai tindakan pemberangusan demokrasi lainnya seperti kriminalisasi aktivis, intimidasi dan represi terhadap serikat buruh, penembakan terhadap petani, premanisme terhadap rakyat, sanksi terhadap aktivis mahasiswa, cap komunis ke kaum miskin kota anti-penggusuran, dan lain-lainnya, harus dihubungkan sangat erat dengan perjuangan kelas untuk menghapuskan sistem penindasan. Menggulingkan kekuasaan borjuasi serta seluruh kaum penindas, merebut seluruh alat produksi, serta menghapuskan demokrasi borjuis dan menggantinya dengan demokrasi buruh, dimana rakyat pekerja sendiri bisa memilih wakil-wakilnya secara langsung melalui dewan-dewan pekerja, dimana wakil-wakil tersebut digaji tidak lebih dari gaji buruh terampil, serta bisa ditarik (recall) dan diganti sewaktu-waktu. Demokrasi ini tidak hanya di bidang politik tapi juga di bidang ekonomi dimana rakyat pekerja sendiri yang menjalankan ekonomi terencana secara demokratis dan terdesentralisir. Demikianlah demokrasi sejati hanya bisa didirikan dengan menggulingkan kelas penindas serta menghapus tatanan masyarakat kelas, karena itu sekali lagi harus kita serukan: “Kibarkan Terus Perjuangan Demokrasi dan Perjuangan Kelas.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: