Tiada Hari Tanpa Perlawanan terhadap Penaikan Harga BBM

demo-buruh-bbm-4

Dipelopori oleh Makassar, demonstrasi, mogok, dan pertempuran jalanan menjalar dan berkobar di seluruh pulau dan kota-kota besar di Indonesia. Aksi-aksi protes menolak penaikan harga BBM telah dimulai pada September, dimana SBY melakukan pembatasan kuota BBM dan Jokowi-JK memaksa SBY segera menaikkan harga BBM, dan meningkat pada Oktober dimana Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kini merembet ke seluruh pulau, provinsi, dan khususnya kota-kota besar di Indonesia. Bahkan banyak elemen mahasiswa, seperti Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) di Yogyakarta dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jambi dan Malang serta beberapa kota lainnya langsung berdemonstrasi menolak penaikan harga BBM pada Senin malam (17/11) selang hanya beberapa jam dari pengumuman Jokowi.

bbm-naik-mahasiswa-Kalteng-demo 17 November 2014

Gilang Pramanda, Ketua HMI sekretariat Unbari Jambi sekaligus koordinator lapangan (Korlap) demonstrasi tengah malam di Jambi itu di bawah gerimis hujan bersama puluhan mahasiswa lainnya mengecam keputusan presiden dan wakil presiden Jokowi-JK yang tidak adil. Menurutnya penaikan harga BBM bersubsidi tersebut nantinya menyengsarakan rakyat. Gilang berorasi, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah rakyat kecil. “69 persen rakyat miskin menggunakan BBM ini dan selebihnya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, jadi keputusan sangat tidak adil,” tegasnya.i Malam hari yang sama di Bogor puluhan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldum (UIKA) juga berdemonstrasi di depan kampus memprotes penaikan harga BBM. “Kenaikan harga BBM merupakan bentuk pengkhianatan Pemerintahan Jokowi-JK kepada rakyat Indonesia,”ujar Andri, Korlap aksi.ii Ia mengecam Jokowi-JK yang kampanye presiden Juli lalu mengatakan pro-rakyat ternyata hanya bentuk pembohongan, terbukti dengan dinaikkannya harga BBM bersubsidi.

Tidak hanya di depan kampus, mahasiswa juga melakukan demonstrasi malam hari di depan pintu tol. Aksi ini dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Djuanda (FMD). Selain memblokade akses jalan menuju tol Jagorawi seraya membakar ban bekas, para demonstran juga melakukan sholat jenazah di tengah jalan sebagai simbol matinya keberpihakan rezim Jokowi pada rakyat miskin. Asep Tobibudin Ayubi, Korlap FMD, menyataan, “…bukan hanya BBM bersubsidi yang menjadi sumber permasalahan membengkaknya anggaran belanja negara, tapi banyak faktor lain yang menyebabkan APBN membengkak, di antaranya permainan mafia migas,” ungkapnya.iii FMD juga juga menuntut pemberantasan mafia migas, nasionalisasi aset-aset asing, serta reformasi agraria.

Pagi harinya 18 November 2014 jumlah demonstran anti penaikan harga BBM berlipat ganda. Ratusan mahasiswa dari Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Gertak BBM) mendemo Kantor Gubernur dan DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) setempat menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Massa meneriaki Gubernur NTT Frans Lebu Raya takut Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Gubernur takut Jokow, Gubernur Takut Jokowi, Gubernur takut Jokowi,” teriak para demonstran. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menurunkan kembali harga BBM yang dinaikan. Mahasiswa mengkritik dalih Jokowi menaikkan harga BBM tidak punya dasar kuat karena harga BBM dunia mengalami penurunan hingga US$ 80 per barel. “Tidak ada alasan untuk menipu rakyat demi kepentingan asing Jokowi-JK,” kata koordinator unjuk rasa, Abi Yerusa.

Elemen buruh juga turut bergerak pada Selasa (18/11), tidak hanya menolak penaikan harga BBM tapi juga menuntut kenaikan upah. Di tengah derasnya hujan ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam berunjuk rasa di depan kantor wali kota Batam. Mereka menuntut revisi ulang upah kelompok sesuai rekomendasi serikat pekerja, menolak kenaikan harga, menurunkan harga gas, dan menolak kenaikan harga BBM.iv Sejak pagi ribuan buruh dari berbagai perusahaan di beberapa kawasan industri di Batam, tiba di halaman kantor Wali Kota Batam. Bertahan di tengah guyuran hujan deras para aktivis buruh bergantian berorasi. Namun baru pada sore hari, Ahmad Dahlan, Wali Kota Batam turun menjumpai para demonstran. Dahlan menyampaikan, UMK tidak bisa diubah lagi. “Karena sudah dibahas melalui instansi terkait dan pengusaha, maka UMK tidak bisa dirubah lagi,” kata Dahlan dihadapan ribuan buruh. Menurut Dahlan, UMK Batam sudah diserahkan kepada Gubernur Kepri Muhammad Sani, dan angka UMK itu tidak bisa diubah. Jika diubah, itu kewenangan Dewan Pengupahan dan Gubernur. “Kita tunggu saja hasil dari Dewan Pengupahan nanti,” terangnya.v Geram dengan tiadanya keberpihakan pemerintah terhadap buruh, massa demonstran menghujani Wali Kota dengan teriakan kekecewaan. Belum sampai wali kota masuk ke kantornya, beberapa batu dan kayu melayang kedalam kantor wali kota. Bahkan, puluhan polisi yang yang berjaga di depan pintu masuk kantor wali kota berusaha menyelamatkan diri dari lemparan batu demonstran. Melihat aksi itu, polisi huru hara yang sudah bersiaga di dalam kantor mengejar para demonstran. Belasan tembakan gas air mata ditembakan oleh polisi kearah demonstran, sehingga para demonstran berlarian ke berbagai arah menyelamatkan diri. Sedangkan beberapa polisi lainnya merusak motor para demonstran yang tertinggal.

Hari yang sama, elemen buruh lainnya yaitu Komite Aksi Buruh Tangerang (Kabut) Bergerak juga turun ke jalan. Mereka menolak kenaikan harga BBM dengan melakukan aksi di depan Gedung Pemerintah Kota Tangerang.vi Dalam aksi tersebut buruh laki-laki beramai-ramai mendorong sepeda motor dengan telanjang dada sebagai simbolisasi penaikan harga BBM semakin memeras hidup buruh.

Di tempat terpisah, 200 buruh melakukan aksi long march dari pintu 10 kawasan Jababeka 2, Cikarang Selatan, Selasa (18/11/2014). Sebagaimana dikutip dari Solidaritas.net, massa buruh berasal dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI). Mahasiswa dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan (Pembebasan) juga turut bergabung sebagai bentuk solidaritas terhadap buruh. Bidang Advokasi GSPB, Ata Bu menyampaikan dalam orasinya bahwa kenaikan harga BBM adalah bukti pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak berpihak terhadap rakyat miskin. “Pemerintahan yang sekarang tidak ingin rakyat Indonesia sejahtera karena mereka menaikan harga BBM. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini tidak memberikan kejelasan mengenai kenaikan upah minimum Bekasi untuk tahun 2015. Pemkab justru lebih mementingkan kegiatan yang tidak memiliki banyak arti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu Porda Jabar,” terangnya dalam orasi. Ata juga mengatakan bahwa buruh harus memperjuangkan demokrasi yang seluas-luasnya untuk buruh dan rakyat. Sejumlah gejala menunjukan demokrasi dipukul mundur, yang dampaknya mempersempit ruang gerak buruh untuk menuntut. Pemerintah dan pengusaha menggunakan aparat dan preman untuk memukul mundur aksi-aksi buruh. “Perundingan upah yang dipindahkan ke Kantor Camat Cikarang Timur yang mana di sana adalah basis ormas yang selama ini melakukan aksi-aksi premanisme terhadap buruh, adalah bentuk intimidasi terhadap buruh,” tandasnya.vii

Demo buruh menolak penaikan harga BBM dan menuntut kenaikan upah juga melanda Bandung. Sekitar lima ratus demonstran buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung. Massa yang memulai aksi sejak pukul 11.00 WIB terus bertahan menerjang derasnya hujan selama berjam-jam. Berkali-kali massa demonstran KASBI meneriakkan yel-yel: “UMK 2015 Kota Rp 3,3 juta harga mati”.

Selain di Bandung, pada hari yang sama (18/11) ratusan massa KASBI juga berunjukrasa di Cimahi. Sebagaimana yang dilansir Tribun News, mereka yang datang ke kawasan Pemkot Cimahi sekitar pukul 10.00 WIB itu, sebelumnya menggelar konvoi dari kawasan Cimahi Selatan depan pabrik Kahatex, Jalan Cijerah sejak pukul 07.00 WIB. Mereka konvoi menggunakan sekitar enam truk dan ratusan sepeda motor. Di depan Kantor Wali Kota mereka membuka aksi denga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan langsung menyanyikan lagu-lagu perjuangan buruh serta dilanjutkan dengan melakukan orasi-orasi.viii

Aksi buruh menolak harga BBM naik dan menuntut kenaikan upah juga turut menyapu provinsi Jawa Tengah, khususnya Semarang, dimana berbagai buruh memobilisasi diri dari berbagai wilayah di Jawa Tengah ke ibu kota provinsi tersebut. Sebagaimana diberitakan Merdeka.com, aksi ratusan buruh diwarnai aksi teatrikal menampilkan sosok pocong dan petani untuk menggambarkan demokrasi di Indonesia telah mati dan tidak berpihak kepada buruh. Mereka juga mengusung beragam spanduk besar yang bertuliskan menolak Pergub KHL. Mereka menuntut UMK berdasarkan hasil survei KHL. Nanang Setiono, koordinator aksi buruh di Jalan Pahlawan Semarang mengatakan, naiknya harga BBM sangat memberatkan para pekerja di bidang industri. “Hal itu membuktikan bila Jokowi tidak pro rakyat,” kata koordinator buruh berteriak di hadapan rekan-rekannya. Dia mengungkapkan, imbas kenaikan harga bahan bakar premium dan solar membuat perekonomian buruh kian tertekan. Terlebih lagi, dalam kurun waktu hampir bersamaan buruh juga tidak mendapatkan penetapan upah yang layak dari Gubernur Ganjar Pranowo. “Dari tahun kemarin hingga saat ini, UMK di Jateng hanya berada pada posisi tiga terendah di Indonesia. Karena di dalam penetapan nilai KHL masih mengacu KHL September. Makanya, kami mendesak pemerintah untuk mengubah UMK jateng sesuai KHL Desember dengan mengacu prediksi inflasi yang sedang berjalan,” ujarnya. Alasan tuntutan tersebut, kata dia, apabila hitung-hitungan nilai UMK Jateng berdasarkan KHL November maka penghasilan yang didapatkan para buruh dipastikan semakin defisit.ix

Selain elemen buruh, mahasiswa juga turun ke jalan pagi hari setelah pengumuman penaikan harga BBM. Salah satunya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara yang berdemonstrasi pada Selasa 18 November di Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto, Medan. Dalam aksinya, mereka menuding kenaikan harga BBM itu terkait campur tangan Imperialis yang mendesakkan pasar bebas di Indonesia. “Jokowi baru pulang dari pertemuan dengan beberapa kepala negara untuk menerima rekomendasi mengenai perdagangan bebas di Indonesia…Inikah revolusi mental? Presiden prorakyat adalah kebohongan,” kata Ridwan Aswadi, koordinator aksi. Para demonstran juga menuntut perbaiki pengelolaan BBM ketimbang daripada menaikkan harga BBM. Aksi ini mendapat dukungan sopir angkot yang berpapasan dengan demonstran dan meneriakkan, “Hidup mahasiswa!”.x Aksi mahasiswa di Medan ini tersebar di berbagai titik di antaranya di depan kampus Institut Teknologi Medan (ITM), Jalan Gedung Arca; depan Makam Pahlawan, Jalan Sisingamaraja; Bundaran Majestik dan depan Universitas Pancabudi, Jalan Gatot Subroto.xi

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak penaikan harga BBM pada Selasa (18/11) juga digelar di Bangka Belitung. Puluhan mahasiswa anggota Forum Komunikasi antar Mahasiswa (Forkoma) berunjukrasa di DPRD mengecam pemerintah yang lebih mementingkan kaum kapitalis dengan menjalankan agenda ketimbang menjalankan demokrasi. “Rakyat makin sengsara, dulu ketika Jokowi masih jadi Walikota pernah mengatakan kalau Presiden SBY menaikan harga BBM saya akan mengajak warga Solo demo. Tapi apa sekarang malah Jokowi sendiri yang menaikan harga BBM.” ungkap demonstran.xii “Kami dari Forkoma Babel dengan tegas menolak keputusan dzalim dari Joko Widodo yang menaikan harga BBM tanpa melihat kondisi perekonomian rakyat Indonesia yang masih terpuruk”, kata Hilman, salah satu perangkat aksi Forkoma.

Jakarta, sebagai ibu kota, tak luput diterjang gelombang demonstrasi. Lebih dari 500 mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Ratusan massa PMII berorasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).xiii Sebagaimana yang dikutip Fast News, PMII menyerukan Tiga tuntutan Rakyat (Tritura). “Kami memaksa Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM, ini menambah miskin rakyat saja. Lalu kami juga minta supaya menteri-menteri mafia migas itu dicopot. Dan yang terakhir itu kami ingin harga sembako diturunkan. Sebelum BBM naik saja harganya sudah tinggi, sekarang harga BBM naik harga semakin tinggi,” teriaknya.xiv Menurut para mahasiswa, kenaikan BBM sangat tidak masuk akal. Pasalnya Indonesia adalah Negera penghasil minyak dan gas. “Negara kita adalah penghasilannya minyak dan gas. Untuk minyak bumi setidaknya Indonesia dapat mengeksplorasi 60 sampai 70 persen dari total konsumsi BBM dalam Negeri,” pungkasnya. Jumlah demonstran anti kenaikan harga BBM ini kemudian bertambah besar dengan datangnya puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang bergerak ke depan Istana Negara.xv

Ratusan demonstran mahasiswa dari PMII, KAMMI, dan Persatuan Mahasiswa Merah Putih (PMMP) sempat merangsek mencoba memasuki Istana negara untuk menemui Jokowi-JK. “Suara rakyat harus didengar oleh Jokowi dan si Jusuf Kalla,” tuntut salah satu orator. Namun ribuan polisi menghadang massa demonstran, melarang massa masuk istana. Massa kemudian terus berorasi mengusung Tiga tuntutan Rakyat (Tritura). “Kami memaksa Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM, ini menambah miskin rakyat saja. Lalu kami juga minta supaya menteri-menteri mafia migas itu dicopot. Dan yang terakhir itu kami ingin harga sembako diturunkan. Sebelum BBM naik saja harganya sudah tinggi, sekarang harga BBM naik harga semakin tinggi,” teriaknya.xvi Menurut para mahasiswa, kenaikan BBM sangat tidak masuk akal karena Indonesia adalah penghasil minyak dan gas. Mahasiswa membantah mitos kelangkaan cadangan minyak dan gas. “Untuk minyak bumi setidaknya Indonesia dapat mengeksplorasi 60-70 persen dari total konsumsi BBM dalam Negeri,” terangnya.

Terdapat juga elemen aliansi multisektoral yang berdemonstrasi menolak penaikan harga BBM. Salah satunya Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang puluhan anggotanya berdemonstrasi di depan Istana Negara (18/11). “Pilihan kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM ini paling utama akan menyebabkan kaum tani semakin terjerat atas kelicikan lintah darat dengan bunga utang yang berlipat akibat mahalnya biaya produksi pertanian,” ungkap Rudi HB Daman, koordinator FPR. Selanjutnya, Rudi menyatakan Jokowi-JK tidak memiliki perbedaan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya. Atas hal itu, Rudi menuntut agar Jokowi-JK membatalkan kebijakan tersebut. “Batalkan penaikan harga BBM. Cabut UU Migas dan UU Penanaman Modal yang mengabdi pada imperialis,” terang Rudi.xvii

Kampung halaman Jokowi juga tidak luput diterjang demonstrasi dimana ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solo Raya (AMS), berunjukrasa di depan Balai Kota Solo, Selasa (18/11) pagi. Sebagaimana diberitakan Merdeka.com, para demonstran mengecam bekas wali kota Solo tersebut mengingkari janji-janji kampanyenya. “Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) itu jelas melukai hati rakyat Indonesia. Jokowi telah mengingkari janjinya saat kampanye yang katanya pro rakyat,” teriak Eko Pujianto, koordinator aksi, saat berorasi. Menurut Eko, keputusan Jokowi tersebut menjadi yang pertama kali dalam sejarah di Indonesia, dimana kenaikan harga BBM dilakukan saat harga minyak dunia justru mengalami penurunan signifikan. Selisih harga minyak dari yang tercantum di APBN 2014 dengan harga minyak sekarang yang ada di kisaran US$ 74,29 per barel sebesar 30 persen. Sementara disisi lain pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5 persen. “Kenaikan harga BBM ini diputuskan ditengah carut marutnya pengelolaan migas di Indonesia. Penguasaan asing atas kekayaan migas menjadi bukti valid. Perusahaan asing dalam bentuk Multi National Corporation (MNC) telah menguasai sebagian besar blok migas di Indonesia,” tandasnya. Eko menambahkan, selain memberantas mafia migas solusi lain yang bisa dilakukan untuk menghindarkan kenaikan BBM adalah dengan mengambil alih pengelolaan blok-blok migas yang dikelola perusahaan asing. Menurut informasi yang mereka peroleh pada 2014 hingga 2021 ada beberapa blok besar yang akan habis masa kontraknya. “Salah satunya adalah blok Mahakam. Kalau itu bisa diambil alih dan dikelola sendiri hasilnya akan jauh lebih besar,” tegasnya.

Sebagian aksi mahasiswa bahkan berlangsung hingga malam hari. Salah satunya aksi puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Pekanbaru yang berunjukrasa pada Selasa 18 November 2014 jam 21.00 di Jalan HR Subrantas, Panam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Kota.xviii Selama aksi mahasiswa sempat menyandera mobil tangki milik PT Pertamina dan memaki Jokowi serta aparat polisi, bahkan Kapolsek Tampan Kompol Suparman di lokasi diludahi pada bagian wajahnya. Truk tangki Pertamina ini kemudian dilepas pada akhir demo.xix

Aksi-aksi kemudian bermunculan lebih banyak dan menyebar luas pada Rabu (19/11). Salah satunya di Aceh dimana puluhan mahasiswa Unsyiah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unysiah Peduli Rakyat berdemonstrasi di pelataran gedung DPR A. Aliansi yang menghimpun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah, Forum BEM, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membanjiri gedung DPRA. Bahkan massa berhasil masuk ke dalam gedung dewan dan berorasi secara bergiliran.

Selain di Banda Aceh, demo anti harga BBM naik di provinsi Aceh juga digelar mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, pada Rabu (19/11). Sebagaimana dilansir Tribun News, para demonstran membawa spanduk bertuliskan ‘selamat BBM naik, salam gigit jari’. Aksi itu berlangsung di depan SPBU Kuta Padang, Meulaboh. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung sekitar setengah jam. Rahmat Ozer, Korlap aksi, mengkritik seharusnya pemerintah mengkaji secara mendalam kebijakan menaikkan BBM bersubsidi tersebut. Kalau pun ada BBM subsidi dinikmati oleh orang kaya atau diselundupkan oleh orang tertentu, itulah yang harus diusut, katanya. “Bukan menaikkan harga yang ujung-ujungnya masyarakat kecil juga yang merasakan dampaknya,” kecam Rahmat.

Sementara itu di kota Malang, Jawa Timur, lebih dari 200 mahasiswa di Malang yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa” turun ke jalan pada Rabu (19/11) menentang penaikan harga BBM. Aliansi Mahasiswa yang menghimpun Front Mahasiswa Nasional (FMN), Front Mahasiswa Universitas Brawijaya (FMUB), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (SMART), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Tertindas (SMART), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) juga menuntut nasionalisasi seluruh aset strategis ke tangan rakyat.

Aksi Aliansi Mahasiswa dimulai dari kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan UB kemudian berlanjut bergerak ke depan Mall Olympic Garden (MOG) dengan bantuan sopir-sopir truk serta menuju gedung Dewan Perwakilan Daerah Kota (DPRD) Kota Malang. Massa aksi yang menolak kenaikan harga BBM semakin bertambah besar dengan bergabungnya barisan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMM serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

Terdapat delapan tuntutan Aliansi Mahasiswa yang terdiri dari: Tolak penaikan harga BBM, Nasionalisasi seluruh aset strategis untuk perkuatan ekonomi nasional di tangan rakyat, Cabut seluruh peraturan Neo-Liberal, Berantas mafia migas dan mafia pajak, Naikkan pajak mobil pribadi, Berikan transportasi umum yang layak dan modern, Perbanyak kilang minyak negara untuk kesejahteraan rakyat, dan Bebaskan seluruh aktivis mahasiswa Sulawesi dan hentikan intimasi-represi terhadap rakyat. Tuntutan ini kemudian berhasil diperjuangkan para negosiator aksi dan diteruskan ke Pemerintah Pusat. Nano, Korlap Aksi, menyatakan “Diterimanya tuntutan kita bukan berarti perjuangan sudah menang. Sampai harga BBM diturunkan dan semua tuntutan kita dijalankan kita akan terus berjuang dan bahkan kembali lagi dengan massa yang lebih besar”, peringatnya. Aksi ini kemudian ditutup oleh Eko, Wakorlap Aksi, dengan memimpin massa aksi untuk mengucap Sumpah Mahasiswa dan menyanyikan lagu Internasionale.

Aksi demonstrasi mahasiswa bahkan juga terjadi di Papua. Sebagaimana dilansir dari Bintang Papua, puluhan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berdemonstrasi di Kantor Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Rabu (19/11)untuk menolak penaikan harga BBM. “Dampak kenaikan BBM ini akan semakin melambung, kebutuhan hidup masyarakat makin susah. Jangan menambah penderitaan dan beban rakyat di Papua. Stop memberikan kebijakan dengan andil yang ingin mensejahterakan rakyat. Sementara korupsi di birokrat pemerintah makin merajalela. Ini yang menjadi prirotas pemberantasan korupsi bukan menaikan harga BBM,” tukas Basri, Korlap aksi.xx Menurutnya, kondisi ini memberatkan perekonomian rakyat kecil. Karena rencana pemerintah menaikkan harga BBM tidak disertai solusi cepat atas kondisi rakyat tetapi sangat beorientasi bisnis yang merupakan watak neolib.

Jumlah ini bahkan lebih besar lagi dari sektor buruh yang berdemonstrasi. Sebagaimana diberitakan Sekber Buruh, ribuan buruh se-Kabupaten Tangerang berhasil memblokade ruas Jalan Raya Serang atau tepatnya akses masuk pintu tol Bitung yang menjadi akses utama tol menuju Jakarta dan Serang pada Rabu 19 November 2014.xxi Aksi yang dilakukan ribuan buruh ini untuk memprotes dan meminta pembatalan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Tidak hanya itu, ribuan buruh ini juga meminta pemerintah untuk menetapkan upah layak bagi buruh. Aksi ribuan buruh ini tentu saja berimbas pada arus kendaraan yang akan masuk Tol Bitung menuju Jakarta, Serang, menjadi lumpuh total. Akses yang tersendat membuat antrean mengular. “Kami minta Jokowi membatalkan kenaikan BBM, karena ini sangat berpengaruh pada harga kebutuhan pokok,” kata Sunarno, koordinator aksi buruh, Rabu (19/11/2014). Sunarno juga mengatakan, penentuan UMK harus bisa memenuhi hidup layak kaum buruh yang menjadi sektor penting dalam perekonomian industri “Pemerintah hingga saat ini belum memberikan upah layak bagi buruh. Maka kami desak pemerintah untuk memberikan upah layak tahun 2015,” tegasnya. Aksi yang digelar sebagai respon atas kebijakan rezim Jokowi itu berlangsung sejak siang dan berhasil membuat akses transportasi terputus untuk mengganggu alur produksi. Bahkan ribuan buruh ini mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi apabila pemerintah tidak segera memenuhi tuntutannya.

Demonstrasi tidak kunjung padam bahkan meskipun memasuki hari ketiga pasca penguman penaikan harga BBM oleh Jokowi. Salah satu demonstrasi anti harga BBM naik ini digelar di Batam. Sebagaimana diberitakan Batam Ekbiz, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam kembali demo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).xxii Selain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aksi juga diikuti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Batam dengan mendatangi Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Batam, Kamis (20/11/2014). Selain meminta pembatalan kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menuntut penurunan harga bahan pokok, kontrol distribusi dan elpiji 3 kg, serta pemberantasan mafia migas. Dalam tuntutan yang dikemas melalui lima tuntutan rakyat (pancatura) tersebut, mahasiswa juga menuntut Presiden Jokowi turun. “Menaikkan harga BBM bukanlah solusi satu-satunya, sebab pemasukan negara dari sektor pajak belum optimal, aset-aset strategis negara belum dinasionalisasikan, dan korupsi masih merajalela,” kata Aktivis HMI Cabang Batam Adri Wislawawan.

Jakarta juga kembali dilanda demonstrasi menolak penaikan harga BBM pada kamis (20/11) itu. Sebagaimana diberitakan Detik News, sekitar 150 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa turun ke jalan berorasi di depan Istana Merdeka pada 16.45 WIBxxiii. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan BBM. Para perwakilan mahasiswa yang terdiri dari BEM Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti dan STP PLN secara bergantian menyampaikan orasinya. Mengenakan almamater masing-masing universitas, mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan kenaikan BBM. Tak hanya spanduk, mahasiswa juga mengibarkan bendera BEM milik mereka.

Tidak hanya di Jakarta demonstrasi hari kamis itu juga terjadi di Bandung. Sekitar 100 orang demonstran dari PMII melakukan aksi tidur di jalan di depan Terminal PT Pertamina (Persero) Region III Gedebage Bandung, Jalan Soekarno Hatta sembari mengusung poster penolakan kenaikan BBM. Sebagaimana diberitakan Merdeka.com, setelah sekitar 15 menit melakukan aksi tidur di jalan, mereka kemudian bergeser tepat di gerbang terminal BBM Gedebage.xxiv Mereka kemudian melakukan aksi teatrikal. Pocong dan keranda mayat disimbolkan sebagai matinya pemerintah yang tidak memperhatikan jeritan rakyat kecil. Ibnu Mahbub, Korlap aksi, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM adalah bentuk kekerasan negara terhadap rakyat. Ia mengungkapkan, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Sekarang pemerintah keliru dalam mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM,” katanya disela aksi. Sebab jika pengelolaan minyak bumi bisa dilakukan sendiri harga BBM tidak akan melambung. Dalam tuntutannya mereka meminta untuk memberantas mafia migas, segera nasionalisasi aset migas. “Stop liberalisasi migas dan terakhir tolak kenaikan harga BBM yang jelas berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan menciptakan kemiskinan baru,” terangnya. Massa demonstran yang berkumpul sejak jam 10.00 WIB kemudian membubarkan diri sekitar jam 11.40 WIB.

Aksi hari kamis tersebut tidak hanya dilakukan mahasiswa tapi juga buruh. Sebagaimana yang terjadi di Kota Bogor, Buruh dari berbagai serikat pekerja juga berdemonstrasi di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana diberitakan Pelita Online, para demonstran buruh tidak hanya menolak penaikan harga BBM namun juga menuntut kenaikan upah hingga 30%.xxv Mereka mengecam UMK yang direkomendasikan Walikota Bogor pada tahun 2015 hanya 13% dari UMK 2014. “Kenaikan 13% itu masih jauh dari cukup akibat kenaikan harga BBM. Kami ingin agar anggota DPRD mendesak Pemerintah Kota Bogor mengubah kembali rekomendasi UMK versi pemerintah kota,” teriak peserta demo.

Sedangkan di Cikarang, sebagaimana diberitakan Solidaritas.net, puluhan massa Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (Federasi GSPB) menyisir kawasan MM2100, Cikarang, untuk mengajak buruh-buruh lain berdemo, Kamis (20/11/2014).xxvi Mereka melakukan konvoi berkeliling kawasan tersebut, meminta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk bersama menuntut upah. aksi ini menarik ribuan buruh yang berarak ke pintu tol Kawasan MM2100. Sementara, barisan polisi menghadang buruh di pintu tol, bersiaga dengan mobil water canon. Namun, telah terjadi kemacetan yang cukup panjang, karena massa yang dipusatkan di depan pintu tol menutup akses keluar-masuk kendaraan. Hal ini tentunya cukup merugikan pengusaha, lantaran kendaraan yang keluar masuk tol GT Cibitung 2 ini mencapai 100 unit per hari. Buruh saling bergantian berorasi menyampaikan tuntutan dan pendapat mereka. Orasi tak jauh dari seputar tuntutan kenaikan upah 30 persen maupun 50 persen dan menolak kenaikan harga BBM. “Kenaikan upah 2015 yang dibarengi dengan kenaikan harga BBM tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. Apalagi, hasil survei Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih menggunakan harga BBM lama. Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM,” kata Ketua Umum Federasi GSPB, Cecep Saripudin, dalam orasinya. Massa buruh dari berbagai serikat terlibat bersama dalam aksi, dari GSPB, FKI SPSI, FSPMI dan serikat lainnya. Ada yang tak biasa di aksi hari itu. Serikat besar yang kerap mendominasi kepeloporan karena jumlah anggota yang banyak, kini tak terlihat memimpin massa. Seperti diketahui, bahwa Federasi GSPB menolak bersatu dengan serikat buruh pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan pertimbangan persatuan semacam itu dapat membahayakan demokrasi dan membingungkan massa. Namun, mereka tidak menolak jika aksi menyerang bersama dari barisan terpisah. “Kita harus memisahkan diri dengan barisan massa pendukung Prabowo dalam menyerang Jokowi yang kini menaikan harga BBM, agar jelas posisi-posisi masing-masing. Kami tidak ingin aksi-aksi kami justru memperkuat posisi politik Prabowo yang juga beroposisi terhadap Jokowi, karena jika Prabowo berkuasa, hal itu dapat membahayakan demokrasi dan memperburuk keadaan. Salah satu caranya adalah memisahkan diri dari serikat maupun organisasi pendukungnya agar jelas di mata rakyat. Jokowi bukan pemimpin yang akan menyejahterahkan buruh, sehingga harus diganti, tapi bukan oleh Prabowo, harus yang lebih baik, yakni dari tokoh yang dibesarkan oleh dan bersama gerakan rakyat,” terang Bidang Politik dan Organisasi Federasi GSPB, Ata Bu, saat dikonfirmasi oleh Solidaritas.net. Selain di kawasan MM2100, pemusatan massa juga terjadi di perempatan kawasan EJIP dan Warung Bongkok, Cibitung.

Sedangkan Solo, mahasiswa menggelar aksi bersama dengan masyarakat menolak penaikan harga BBM. Sebagaimana dilansir Merdeka.com, ratusan mahasiswa dan masyarakat melakukan long march dari depan Taman Sriwedari, Jalan Slamet Riyadi hingga Bundaran Gladak.xxvii Dalam perjalanan mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi kecaman terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Sesampai di Bundaran Gladag, para pengunjuk rasa satu persatu melakukan orasi. Usai melakukan orasi mereka membakar ban dan foto Presiden Joko Widodo. Aksi pembakaran foto tersebut tak mendapatkan reaksi dari aparat keamanan yang mengawal unjuk rasa mahasiswa dari berbagai elemen tersebut. Tak hanya membakar foto, mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat itu pun sempat memblokade Jalan Slamet Riyadi. “Jokowi baru menjabat selama 30 saja hari sudah menyengsarakan rakyat. Pulanglah Jokowi, mundur Jokowi, Jokowi turun. Kami minta kebijakan kenaikan BBM segera dibatalkan. Kenaikan harga BBM ini jelas telah menyengsarakan rakyat,” teriak Arip Budhi Hermawan, salah satu peserta aksi.

Bukannya Dipenuhi, Demonstrasi Berhari-Hari Malah Dijawab dengan Represi

Aksi-aksi menolak penaikan harga BBM yang digelar di berbagai kota ini tidak hanya terjadi pada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, namun terus terjadi di hari-hari berikutnya bahkan lebih dari satu pekan sejak pengumuman penaikan harga BBM oleh Jokowi. Dihadapkan dengan aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa yang tidak ada putus-putusnya, bukannya menerima aspirasi namun rezim penguasa melalui aparatnya malah merepresi massa demonstran. Sebagaimana dilansir Solidaritas.net, aksi puluhan ribu buruh Kabupaten Bekasi direpresi polisi. Sedikitnya 15 buruh digelandang ke pos dan kantor polisi, puluhan buruh dipukuli serta motornya dirusak. Kepolisian melakukan represi terhadap buruh di berbagai titik aksi yang berbeda. Salah satu buruh yang terluka bernama Ade, buruh PT Indofood. Ia mengikuti rombongan buruh yang bermaksud pulang ke rumah, namun polisi mencegat mereka di lokasi yang tak jauh dari PT Tokai, Jababeka. Brimob membubarkan rombongan buruh tersebut. Mereka ditendang, dipukuli dan motornya dirusak. Abdul terkena tendangan salah satu polisi hingga terpental dan jatuh, kepalanya membentur trotoar. Saat ini, kondisinya kritis karena tulang tengkoraknya retak dan mengalami pendarahan hebat. Polisi juga membubarkan paksa massa buruh yang berkumpul di perempatan PT Daido Metal, kawasan MM2100. Buruh dihalau agar masuk pabrik dan kembali bekerja. Puluhan motor buruh tergeletak di jalanan dan menjadi sasaran amuk polisi. “Polisi menendang-nendangi motor kami,” kata salah satu buruh bernama Malik. Beredar pula pesan berantai di Blackberry Messanger (BBM), ada tujuh buruh yang ditangkap. Mereka adalah A Mattalunru Marala, Nugraha Ramdan, Nono Kartono, Didit Purwanto, Yodi Hastanto, Taufik Susanto, dan Susilo Eko Purwanto yang dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Tapi sebenarnya di lapangan lebih dari itu. Salah seorang buruh yang ditangkap, Amin, buruh yang bekerja di salah satu pabrik di kawasan Jababeka. Kini ia sudah dilepaskan, namun dirinya masih ingat saat diinjak-injak oleh aparat polisi. “Kita jangan patah semangat dalam menuntut hak kita, meskipun mengalami hal yang demikian,” katanya, saat dijenguk di rumahnya oleh rekan-rekannya. Massa KASBI sempat bertahan dan melakukan aksi teatrikal di perempatan EJIP. Namun, semua massa berhasil dihalau mundur oleh aparat kepolisian saat jam 6 sore. Dengan menggunakan motor, polisi berkeliling kawasan dan rombongan massa yang ditemui di tengah jalan dibubarkan paksa. Cara ini berhasil membuat massa terpencar dan kebingungan, sehingga kekuatan buruh melemah. Buruh juga belum berhasil menghentikan produksi secara signifikasi (besar-besaran), bahkan buruh masih banyak yang meminta di-sweeping.

Selain di Bekasi lima belas ribu buruh di Jombang, Jawa Timur yang melakukan aksi perjuangan upah tahun 2015 dan menolak penaikan harga BBM juga menjadi korban kebrutalan aparat kepolisian. Sebagaimana dilansir Info GSBI, buruh di Jombang menggelar aksi didepan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk menuntut UMK sebesar Rp. 2.180.000. Ribuan buruh yang menggelar aksi damai ini mendapatkan pukulan, tendangan dan pentungan dari aparat kepolisian yang berjaga.xxviii Dua orang pimpinan aksi ditangkap dan puluhan buruh mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian. Setelah melalui negosiasi yang alot dengan pihak kepolisian, dua orang pimpinan aksi yang ditangkap kembali dibebaskan. Samsul Huda, Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBPJ-GSBI) menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. “Kami mengecam keras apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap buruh hari ini. Kami menggelar aksi damai untuk memperbaiki taraf hidup keluarga kami, tidak seharusnya mereka dengan seenaknya memukul dan menendang buruh yang sedang melakukan aksi”.

Selain menyerang buruh, aparat kepolisian juga merepresi mahasiswa. Bahkan kasus terbaru terjadi saat polisi membubarkan demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) sore di depan Kantor RRI. Sebagaimana diberitakan jpnn, demo penolakan kenaikan BBM dan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru di depan Kantor RRI di Pekanbaru itu dibubarkan paksa.xxix Pekanbaru Pos (Grup JPNN.com) melaporkan, akibat dari tindakan brutal ini, sekitar 25 mahasiswa mengalami luka berat, ringan dan satu orang kritis karena tindakan represif aparat kepolisian tersebut. Mahasiswa itu kini dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, Pekanbaru. Salah seorang mahasiswa, Suheri mengatakan bahwa awalnya demonstrasi berjalan lancar. Namun, ia mengaku, begitu aksi selesai dan massa akan pulang ada oknum pejabat Polri setempat di lokasi yang diduga memprovokasi mereka. Akibatnya massa pun terpancing hingga terjadilah bentrok. Mahasiswa pun mendapat serangan dari aparat keamanan setempat. Bahkan, pengejaran dan pemukulan dilakukan meski mahasiswa sudah lari ke dalam mushola. Menurut Suheri, oknum Polri masih mengenakan sepatu juga masuk mengejar mahasiswa ke dalam mushola tersebut. “Kami punya izin untuk demonstrasi ini. Tapi, ketika mau pulang kami diprovokasi dan kawan-kawan saya kemudian dikejar sampai masuk mushola,” kata Suheri seperti diberitakan Pekanbaru Pos, Selasa (25/11). Aparat dengan masih mengenakan sepatu lars menginjak-injak musholla untuk mengejar, memukuli, mementungi, dan menendang mahasiswa.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Maraknya represi di satu sisi dan tidak adanya itikad rezim Jokowi-JK untuk membatalkan penaikan harga BBM tidak membuat semangat perlawanan rakyat menyurut. Sebaliknya malah menumbuhkan persatuan perlawanan antara berbagai elemen yang sepakat menolak penaikan harga BBM, salah satunya dengan terbentuknya Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI). PPRI terdiri dari Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Front Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Buruh Transportasi Indonesia (SBTPI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Gabungan Serikat Perjuangan Buruh (GSPB), Front Jakarta (Frontjak), Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), RTP, GKRI, SPRI, serta Aliansi Mahasiswa Indonesia yang terdiri dari: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (Semar UI),Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP FMK), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), FORMAD, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), KANITA IISIP), Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (SGMK), KPOP, KPRI, Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBumi), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), dan Politik Rakyat.

Sebagaimana dilansir dari dokumen PPRI, mereka menyatakan “Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM sudah sangat jauh di atas biaya produksi-seharusnya dengan keuntungan 10%, harga BBM hanya Rp 1700. Penggunaan BBM selama ini justru digunakan untuk aktivitas produktif; ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya sekitar 10,4 juta, dan sebagian besar digunakan untuk hilir mudikmencari nafkah, bukan untuk hura-hura.

Kenaikan harga BBM justru mempermudah SPBU yang dikuasai oleh Swasta (terutama Internasional) merajalela—karena harga BBM menjadi sama dengan harga internasional. Sudah ada ijin untuk 80 ribu SPBU Asing yang siap beroperasi di Indonesia pasca kenaikan harga BBM ini. Persoalan lainnya adalah selama ini pengelolaan tambang minyak sebagian besar dikelola oleh swasta (terutama internasional) sehingga hanya 25 % saja hasil minyak bumi yang menjadi “hak” negara, sehingga kebutuhan dalam negeri selalu kurang dan harus membeli ke swasta dengan harga sangat mahal. Pemerintah mengatakan dana BBM akan dialihkan ke infrastuktur-jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara dll—kenyataannya selama ini semua pembangunan infrastruktur tidak membuat rakyat semakin sejahtera, melainkan hanya untuk memfasilitasi para pemodal dalam melakukan usahanya. Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, atau pengamat ekonomi, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan berbagai macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya—sekarang kita sudah merasakan hidup makin sulit karena kenaikan harga BBM kemarin. KIS-KIP atau kartu lainnya, selain hanya untuk sebagian kecil rakyat, juga tidak cukup untuk mengatasi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Sementara rakyat dipaksa untuk semakin “berhemat”, di sisi lain, tidak ada pengurangan yang signifikan untuk fasilitas gaji para Pejabat-Pejabat Negara (mereka tetap hidup sangat kaya; mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, ke rumah sakit pun bisa ke luar negeri, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, bahkan jalan-jalan pun ke luar negeri). Juga tidak ada usaha pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia—yang selama ini hanya dinikmati sebagian kecil orang, menjadi lebih merata. 10 orang terkaya di Indonesia, total kekayaannya mencapai 620 Trilyun atau sama dengan total upah untuk 1 juta buruh DKI selama dua puluh tahun (dengan UMP 2015 sebesar 2,7 juta).

Lebih lanjut PPRI menyatakan “Persatuan rakyat adalah kunci. Selama ini gerakan penolakan kenaikan harga BBM masih didominasi oleh mahasiswa. Sedangkan gerakan buruh yang bergolak di beberapa daerah dalam menuntut upah belum banyak mengangkat penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Begitu juga rakyat di kampung-kampung, belum bergerak sama sekali. Padahal kenaikan harga BBM dan Upah Murah, justru akan semakin memiskinkan rakyat di setiap sektor baik buruh,tani, nelayan, kaum miskin kota, maupun pelajar-mahasiswa. Sedangkan gerakan mahasiswa mendapat kesulitan dalam memperluas perlawanan karena sering diadu-domba dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan ‘rakyat’. Sehingga yang dibutuhkan untuk memenangkan perjuangan adalah bersatunya Buruh, Pemuda-Mahasiswa, Miskin kota, dan Tani. Pergerakan inipun tidak bisa lagi bergerak secara lokal, tanpa pergerakan dan perlawanan secara nasional yang lebih massif dan lebih kuat. Perlawanan yang massif secara nasional—apalagi jika sudah menyatu kekuatan mahasiswa, buruh dan rakyat miskin—akan sanggup menghadapi upaya untuk membenturkan aksi mahasiswa dengan rakyat, sekaligus sanggup menghadapi tindakan respresif aparat yang semakin hari semakin keras.”

Selain mengusung penolakan terhadap kenaikan harga BBM PPRI juga mengusung tuntutan solusi jangka pendek dan jangka panjang. “Solusi Jangka Pendek: 1. Pangkas biaya-biaya perjalanan pejabat negara; pangkas gaji dan tunjangan pejabat negara! 2. Terapkan pajak progresif yang ketat bagi para pengusaha dan orang kaya! 3. Berantas korupsi dan sita harta-harta koruptor bagi pemasukan negara! 4. Tunda pembayaran hutang luar negeri!” Sedangkan solusi jangka Menengah dan Panjang: “1. Hentikan liberalisasi ekonomi! 2. Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital lainnya dibawah kontrol rakyat bagi kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat! 3. Hapus hutang luar negeri!” PPRI kemudian mengadakan aksi nasional besar-besaran pada Rabu, 26 November 2014, yang meliputi 15 Propinsi dan 60 kota.

Selain dari PPRI, elemen-elemen buruh yang sebelumnya tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), yaitu KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), kembali bersatu.xxx Mereka mendeklarasikan Mogok Nasional (Monas) III yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2014 untuk menuntut pemenuhan Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura).

i Tribun Jambi, “Jelang Tengah Malam Mahasiswa Unbari Demo Tolak Kenaikan BBM”, Selasa 18 November 2014 8.16 WIB, jambi.tribunnews.com

ii RMOLJABAR, “Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa Bogor Tuding Jokowi Pembohong”, Selasa 18 November 2014 07.30 WIB

iii Kabar Bogor, ” Demo Penolakan Naik BBM, Mahasiswa Djuanda Bentrok Dengan Polisi”, 18 November 2014

iv Sumber: Isu Kepri, “BBM Naik, Ribuan Buruh Demo Pemko Batam”, Ajang Nurdin, 18 November 2014, isukepri.com

v Sindo News, “Demo Buruh di Batam Ricuh, Wali Kota Dilempari Batu”, Tommy Purniawan, Rabu 19 November 2014 07.24 WIB, daerah.sindonews.com

vi Sumber: Solidaritas.net, “Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Laki-Laki Dorong Motor Telanjang Dada”, 20 November 2014

vii Solidaritas.net, “Buruh dan Mahasiswa Aksi Bareng Tuntut Kenaikan Upah”, Mochammad Arifin, 21 November 2014

viii Tribun News, “Ratusan Buruh Demo di Depan Kantor Wali Kota Cimahi”, Selasa 14 Oktober 2014 11.07 WIB, jabar.tribunnews.com

ix Merdeka.com, ”Tolak BBM naik, ratusan buruh blokir Jalan Pahlawan Semarang“, Fariz Fardianto, Selasa 18 November 2014 13.08

x Sumber: Merdeka.com, “Mahasiswa di Medan demo BBM: Inikah revolusi mental?”, Yan Muhardiansyah, Selasa 18 November 2014 12.52

xi Sumber: Merdeka.com, “Ramai demo BBM, polisi alihkan jalur truk tangki Pertamina”, Yan Muhardiansyah, Selasa 18 November 2014 17.16

xii Koran Babel, “Mahasiswa dan HTI Tolak Kenaikan BBM”, Anjar, Rabu 19 November 2014, koranbabel.com

xiii Sumber: Merdeka.com, “Demo BBM naik depan Istana memanas, massa tiduran tutup jalan”, Ahmad Baiquni, Selasa 18 November 2014 14.59.

xiv Sumber: Fast News, “Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa Kepung Istana”, 18 November 2014, fastnewsindonesia.com

xv Ibid 5

xvi Fast News, “Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa Kepung Istana”, 18 November 2014, fastnewsindonesia.com

xvii Sumber: Merdeka.com, “Pendemo depan Istana nilai kenaikan BBM kebijakan sesat Jokowi”, Ahmad Baiquni, Selasa 18 November 2014 13.46

xviii Sumber: Merdeka.com, “Demo BBM, mahasiswa di Pekanbaru ancam bakar dan ludahi polisi”, Abdullah Sani, Rabu 19 November 2014 12.24

xix Ibid 6

xx Bintang Papua, “KAMMI Papua Tolak Keras Kenaikan BBM”. Kamis 20 November 2014

xxi Sekber Buruh, “Buruh Tangerang berhasil Lumpuhkan Tol Bitung”, Rabu 19 November 2014, infosekberburuh.blogspot.com

xxii Batam EkBiz, “Mahasiswa Batam kembali demo BBM”, 20 november 2014, batamekbiz.com

xxiii Detik News, “Tolak Kenaikan Harga BBM, Aliansi BEM Demo di Depan Istana”, Yudhistira Amran Saleh, Kamis 20 November 2014 17.08 WIB, news.detik.com

xxiv Merdeka.com, “Demo BBM, mahasiswa di Bandung lakukan aksi tidur di jalan”, Kamis 20 November 2014

xxv Pelita Online, “Demo Kenaikan BBM, Serikat Buruh Bogor dan Bekasi Gelar Unjuk Rasa”, 20 November 2014 10.37.10 WIB

xxvi Solidaritas.net, “Massa GSPB “Sisir” Kawasan MM2100 Cikarang”, Joyo Affandi, 22 November 2014

xxvii Merdeka.com, “Tolak kenaikan BBM, mahasiswa & warga Solo bakar foto Jokowi”, Arie Sunaryo, Kamis 20 November 2014 15:39

xxviii Info GSBI, “Aksi Ribuan Buruh Jombang Jawa Timur di Represif Aparat Kepolisian”

xxix jpnn.mobile, “Tolak Kehadiran Jokowi, Mahasiswa Dipukuli Polisi Sampai Musala”, Selasa 25 November 2014

xxx Berita Buruh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: