Aliansi Mahasiswa Malang Ultimatum Jokowi-JK Agar Turunkan Harga BBM

Aliansi Mahasiswa Malang Ultimatum Jokowi-JK untuk Turunkan Harga BBM

Ultimatum Aliansi Mahasiswa Malang terhadap Rezim Jokowi-JK untuk Turunkan Harga BBM

Rabu (3/12/2014), Aliansi Mahasiswa Malang gelar konferensi pers di lantai 3,5 menolak penaikan harga BBM. Aliansi yang terdiri dari Front Mahasiswa Nasional Malang (FMN Malang), Front Mahasiswa Universitas Brawijaya (FMUB), Ikatan Mahasiswa Pelajar Bawean Malang (IMPSBM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Komunitas Mahasiswa Peduli Pendidikan untuk Anak Bangsa (KOMP-PAS), Komunitas Mahasiswa Bebas (KMB), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Tertindas (SMART), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini menyatakan tindakan Jokowi-JK dalam menaikkan harga BBM adalah tindakan yang tidak berpihak pada rakyat pekerja, khususnya buruh dan masyarakat miskin. Eko Novanto, Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Malang, menyatakan, “Alasan-alasan rezim Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM tidak rasional… Dalihnya subsidi tidak tepat sasaran padahal lebih dari 50% BBM bersubsidi dikonsumsi oleh pengendara sepeda motor.” Lebih lanjut anggota SMART ini menyatakan bahwa defisit RAPBN 2015 hanyalah sebesar 12,75% sementara kebocoran APBN mencapai 32%. “Ini lebih tinggi daripada nilai defisit”, simpulnya. Aliansi Mahasiswa Malang juga menyoroti penguasaan Imperialisme atas minyak dan gas (migas) Indonesia. “Kilang minyak di Indonesia dikuasai asing. Minyak Indonesia diambil perusahaan asing, diolah di luar negeri, lalu dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal.”, ungkap Eko. Lebih dari 85% migas Indonesia dikuasai perusahaan Imperialis. Dalih ini juga ditambahi dalih cadangan minyak Indonesia menipis padahal masih banyak potensi minyak dan blok minyak yang bisa digali. Namun kenyataannya pemerintah, seperti pemerintah SBY, saat menemukan blok minyak baru, malah langsung diberikan ke perusahaan-perusahaan Imperialis, seperti blok cepu yang diberikan ke perusahaan Exxon Mobil. “Bahkan Pertamina sudah bukan lagi sepenuhnya perusahaan negara karena saham negara di Pertamina tidak lebih dari 6%. Sebagian besar produk hukum dan perundang-undangan adalah pesanan Imperialis asing untuk memuluskan pengerukan SDA di Indonesia.”, tekan mahasiswa Teknik ini. Karena itu Aliansi Mahasiswa Malang selain menolak penaikan harga BBM juga mengusung tuntutan-tuntutan lainnya. Salah satunya: nasionalisasi seluruh aset strategis untuk perkuatan ekonomi nasional di tangan rakyat. Sebagaimana dimuat dalam rilis pers mereka, Aliansi Mahasiswa Malang menyatakan: “…seluruh sumur minyak, kilang, dan depo yang mana merupakan salah salah satu aset strategis menyangkut hajat hidup rakyat banyak, kini telah dikuasai perusahaan-perusahaan Imperialis. Ini harus kita rebut kembali, dinasionalisasi, dikembalikan 100% mulai dari saham, infrastruktur, dan keuntungannya bersama seluruh sektor kekayaan alam dan aset strategis lainnya ke negara Indonesia di tangan rakyat untuk kepentingan rakyat banyak. Sekali lagi kami mengutip pernyataan Abraham Samad yang menyatakan bahwa APBN yang sebesar Rp 1,5 ribu triliun tidak ada apa-apanya dibandingkan total pendapatan dari blok Migas sebesar Rp 7,2 ribu triliun per tahun. Dengan ini defisit APBN 2015 tidak hanya bisa ditutup namun APBN itu sendiri bisa berlipat hampir tujuh kali lebih banyak. Bahkan sebagai tambahan, dalam pidatonya di konferensi buruh tahun 2013 lalu, Abraham Samad menyatakan bahwa seandainya kekayaan alam Indonesia tidak dikuasai penguasa dan pengusaha hitam maka UMK rakyat Indonesia bisa mencapai Rp 30 juta per bulan.” Alfa, ketua IMM Korkom UMM, membantah ancaman SBY yang dalam momen Pilpres 2014 lalu mengatakan nasionalisasi akan membahayakan perekonomian Indonesia karena membuat investor kabur. “Memang intimidasi asing itu pasti muncul.”, sebutnya. Pria ini kemudian memblejeti bahwasanya meskipun rakyat Indonesia belum melakukan nasionalisasi, investor atau kapitalis internasional sudah lama mendikte ekonomi Indonesia. “Waktu rezim Megawati berkuasa, 30 perusahaan melakukan intervensi dan mengancam menyeret Indonesia ke arbitrase internasional…Pasal 33 UUD 45 pun sudah dimodifikasi mereka agar menguntungkan kaum neoliberal. Apalagi produk-produk hukum turunannya seperti UU Migas. Artinya banyak perusahaan intervensi, termasuk perusahaan-perusahaan AS. Produk-produk hukum itu kan hanya konspirasi kepentingan sepihak dari kaum kapitalis birokrat yang menafsirkan segala UU itu di negara setengah jajahan ini.”, jelasnya. “Rakyat tidak akan mati karena terpaksa makan ketela pohon…Jangan takut embargo oleh AS. Rakyat Kuba, kebutuhan pokoknya dijamin pemerintah. Mengapa kita takut mencabut seluruh peraturan neoliberal dan nasionalisasi aset?”, tekannya. Menambahi Alfa, Nano dari FM UB mengatakan, “Nasionalisasi aset strategis tidak akan dijalankan oleh pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat…Jokowi-JK tidak berkutik di bawah ketiak kapitalisme internasional. Di forum APEC, Jokowi malah mengumbar kekayaan alam Indonesia. Kepemerintahan Jokowi melanjutkan tradisi kapitalis komprador ketika pemimpin kita tidak bisa ambil sikap tegas jawabannya adalah kekuatan rakyat sendiri yang harus memimpin. People Power! Indonesia punya sejarah panjang perjuangan rakyat, perjuangan buruh, dan perjuangan mahasiswa. 32 tahun ditindas Orde Baru, akhirnya rakyat mampu menggulingkan diktator Soeharto, apalagi Jokowi-JK. Karena itu solusi konkret nasionalisasi adalah gerakan rakyat. Tidak boleh menunggu DPR yang tumpul dan saling berperang sendiri memperebutkan kepentingan pribadi dan golongannya…Untuk perjuangkan hak rakyat, rakyat sendiri yang harus memperjuangkannya.”, seru mahasiswa Universitas Brawijaya ini. Dalam konferensi pers itu, Aliansi Mahasiswa Malang juga menyatakan bahwa dua pekan lebih sejak harga BBM dinaikkan Jokowi-JK, telah timbul dampak-dampak menyengsarakan rakyat. “…Jokowi-JK mem-branding dirinya sebagai sosok yang merakyat, populis, dan sebagainya. Namun kini tidak sampai dua bulan rezim Jokowi-JK berkuasa sudah menaikkan harga BBM dan mengakibatkan dampak luar biasa. Bahkan tarif kereta api kelas ekonomi per 1 Januari 2015 dinaikan hingga 100%.”, kecam Rizal dari KAMMI Malang. “Pemerintah ingin meredam kemarahan rakyat, seperti SBY dengan dana kompensasi, kalau dulu ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), sekarang ada kartu-kartu agar rakyat tidak mempermasalahkan kenaikan harga BBM.”, lanjutnya. “Banyak rakyat miskin berdesak-desakan dan berpanas-panasan untuk mengambil dana kompensasi BBM. Tidak hanya puluhan atau ratusan, yang mengambil itu sampai ribuan orang. Ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sebanyak empat orang sudah meninggal dunia karena ini. Ini langkah keliru, karena pemerintah idak mengerti kondisi rakyat. Rakyat sudah jatuh korban dan pemerintah harus bertanggungjawab. Ada banyak solusi alternatif selain menaikkan harga BBM.”, tekannya. “Sejak Jokowi-JK menaikkan harga BBM maka gelombang massa menolak penaikan harga BBM terus berdatangan. Ini membantah pernyataan JK yang menyatakan bahwa demo BBM hanya seminggu. Namun dalam dua pekan terakhir yang penuh demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, bukannya aspirasi diterima melainkan massa semakin direpresi. Bahkan satu orang meninggal dunia. Di Riau juga sama, ada oknum kepolisian memprovokasi mahasiswa sehingga terjadi bentrok, mahasiswa dipukuli sampai melarikan diri masuk musholla pun terus dikejar dan dipukuli. Katanya polisi sahabat masyarakat, katanya polisi melindungi dan mengayomi, tapi kenyataannya malah merepresi. Padahal dalam waktu apapun, seharusnya aparat tidak menyikapi dengan represi. Karena itu kami, Aliansi Mahasiswa Malang, mengutuk berbagai kekerasan oleh aparat terhadap rakyat.”, simpul Rizal. Aliansi Mahasiswa Malang juga membantah dalih para petinggi kepolisian yang menyatakan bahwa represi aparat disebabkan karena demo mahasiswa rusuh, memblokir jalan, dan mengganggu ketertiban umum. “Banyak bukti aksi damai tapi mahasiswa dipukuli dan diintimidasi pasca demonstrasi.”, ungkapnya. Sebagaimana dilansir Solidaritas.net, aksi puluhan ribu buruh Kabupaten Bekasi direpresi polisi. Sedikitnya 15 buruh digelandang ke pos dan kantor polisi, puluhan buruh dipukuli serta motornya dirusak. Kepolisian melakukan represi terhadap buruh di berbagai titik aksi yang berbeda. Salah satu buruh yang terluka bernama Ade, buruh PT Indofood. Ia mengikuti rombongan buruh yang bermaksud pulang ke rumah, namun polisi mencegat mereka di lokasi yang tak jauh dari PT Tokai, Jababeka. Brimob membubarkan rombongan buruh tersebut. Mereka ditendang, dipukuli dan motornya dirusak. Abdul terkena tendangan salah satu polisi hingga terpental dan jatuh, kepalanya membentur trotoar. Tulang tengkoraknya retak dan mengalami pendarahan hebat. Polisi juga membubarkan paksa massa buruh yang berkumpul di perempatan PT Daido Metal, kawasan MM2100. Buruh dihalau agar masuk pabrik dan kembali bekerja. Puluhan motor buruh tergeletak di jalanan dan menjadi sasaran amuk polisi. Selain di Bekasi lima belas ribu buruh di Jombang, Jawa Timur yang melakukan aksi perjuangan upah tahun 2015 dan menolak penaikan harga BBM juga menjadi korban kebrutalan aparat kepolisian. Sebagaimana dilansir Info GSBI, buruh di Jombang menggelar aksi didepan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk menuntut UMK sebesar Rp. 2.180.000. Ribuan buruh yang menggelar aksi damai ini mendapatkan pukulan, tendangan dan pentungan dari aparat kepolisian yang berjaga. Alfa menambahkan, “Bicara soal aksi sebenarnya secara hukum kebebasan berpendapat di muka umum sudah dilindungi hukum dan undang-undang khususnya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Namun represi polisi tetap terjadi di Makassar, Pekanbaru, Solo, dan Yogyakarta. Tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Banyak gerakan demonstrasi sudah damai tetapi tetap direpresi” Aliansi Mahasiswa Malang Mengecam Represi Aparat terhadap Buruh, Wartawan, Mahasiswa, dan Rakyat Terkait ini, Andar dari SMART memblejeti bahwa ini bukan semata ulah satu atau dua oknum polisi saja melainkan sudah menjadi ciri khusus kepolisian. “POLRI menyatakan apapun kebijakan Jokowi akan didukung POLRI. Bahkan menyatakan siap pasang badan kalau kebijakan Jokowi diprotes rakyat. Ini kan sudah menyiratkan kesiapan POLRI untuk merepresi. Kita lihat demonstran sampai dikejar dalam kampus, dalam musholla. Apa yang dilakukan POLRI sudah menyalahi aturan. Apalagi yang terjadi di Makassar, dalam otopsi Ari kemarin, wartawan dan mahasiswa dilarang masuk dan dilarang ambil foto, apalagi otopsinya juga tidak minta izin keluarga Ari.”, kecam Andar. Eko menambahkan bahwasanya represi dan intimidasi tidak hanya dilakukan oleh kepolisian. “(Represi) tidak hanya oleh aparat saja. Di Makassar, empat mahasiswa di DO dan empat lainnya di skors. Ironisnya enam rektor di Makassar menemui JK dan menyatakan mendukung kenaikan harga BBM tanpa melalui musyawarah di rektorat, dekanat, apalagi dengan mahasiswa. Lucunya 22 polisi yang dimejahijaukan sepakat tidak tahu siapa yang memukuli wartawan. Tidak hanya tindakan polisi yang rusuh tapi mereka juga menutupi kebrutalan mereka agar tidak terlihat di media massa.”, kecamnya. Andar juga mengkritik pemberitaan media massa borjuasi. “Media massa borjuasi juga seringkali menyesatkan. Diberitakan bahwa mahasiswa bentrok dengan masyarakat padahal kenyataannya ada massa bayaran yang dibayar polisi untuk bentrok dengan mahasiswa. Satu minggu ini media lebih berfokus pada bentrok bukan pada isu BBM atau tuntutannya mahasiswa. Di Solo, Makassar, Surabaya dan lainnya mahasiswa direpresi. Kenyataannya mahasiswa tidak akan brutal tanpa ada provokasi. Tidak ada aksi tanpa reaksi. Dalam salah satu kasus DPR tidak mau menemui mahasiswa lantas aparat memaksa membubarkan massa akhirnya bentrok. Rakyat makin tertindas, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin…Itulah tindakan yang mengaku sebagai rezim pro rakyat tapi ternyata menindas rakyat.”, kritiknya. Aliansi Mahasiswa Malang juga mengkritik sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM FE UI) yang mendukung kenaikan harga BBM. “Itu mereka pakai perspektif teori ekonomi Adam Smith yang melihat ekonomi secara makro. Pertama, mereka tidak melihat secara mendasar, tidak melihat secara mengakar bagaimana dampak sosiologis mayoritas terhadap rakyat miskin yang seperti halnya dikatakan Bung Eko bahwa lebih dari 50% subsidi BBM dinikmati oleh rakyat miskin kota, petani, dan buruh. Ketika mengecek kembali dan menganalisis kembali, ucapan JK tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kedua, mungkin dia tidak pernah membuka APBN dan APNnya ketika bicara sektor migas di BPH Migas dan SDA Migas itu sekitar 313 Triliun Anggaran Pendapatan Negara pemasukannya. Pemasukan terhadap anggaran pendapatan negara sedangkan berbicara tentang subsidi BBM itu hanya 291,1 triliun. Itu untuk disubsidi. Pun ketika berbicara pendapatan di sektor migas tersebut untuk menutupi defisit sekitar 250 itu masih surplus kita. Artinya mengapa masih mencabut subsidi BBM? Ketiga, patokan harga minyak dunia ini kan patokan harga BBM di Indonesia mengikuti patokan harga BBM di luar negeri…Kemarin pagi di Kompas, harga minyak dunia turun, 70,7 US Dollar per barrelnya. Namun hari ini turun lagi jadi 65,77 US Dollar per barrel. Artinya kalau kita mengikuti harga minyak dunia maka seharusnya turun. Contohnya di Malaysia. Harga minyak yaitu Pertamax plus malah Rp 7.900,- sementara kita Rp 8.500,- per liter. Bagi saya, BEM FE UI yang mengeluarkan statement mendukung kenaikan harga BBM, perlu belajar secara radikal dan secara mendalam untuk menginvestigasi. Jangan hanya mengikuti media yang hanya menyampaikan defisit, defisit, dan defisit, tanpa menganalisis peran mafia migas, mafia pajak, yang menikmati dengan posisi strategisnya, posisi bargain power di pemerintahan kapitalis birokrat yang mendukung mafia migas.”, kritik Alfa. Bona dari LMND Malang juga mengkritik BEM FE UI. “Kalau BEM FE UI sepakat kenaikan harga BBM, mungkin ada hubungannya dengan kampusnya yang level internasional. (Mereka) sudah seperti orang asing yang bekerja untuk kepentingan asing dan memberi ruang bagi kaum neoliberal.” Kritik lebih keras kemudian dilontarkan oleh Nano. “Buat saya simpel. Bagi saya siapa saja yang menghambat perjuangan rakyat atau tidak berpihak pada rakyat maka mereka adalah kaum kontra-revolusioner! Karenanya sikap mendukung kenaikan harga BBM adalah kontra-revolusioner!” Di akhir konferensi persnya, Aliansi Mahasiswa menunjukkan petisi berisi lebih dari lima ratus tanda tangan rakyat yang menolak penaikan harga BBM. Eko, mewakili aliansi menyatakan, “…dengan ini menerbitkan ultimatum atau peringatan kepada rezim pemerintah Jokowi-JK, bahwasanya kalau selama satu minggu setelah konferensi pers ini rezim Jokowi-JK tidak membatalkan kenaikan harga BBM, maka kami akan datang berlipat ganda, turun ke jalan, menduduki gedung DPRD Kota Malang untuk menolak kenaikan harga BBM!”, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: