Hingar Bingar Senyap

Hingar Bingar Senyap

Tepat pada Hari HAM Internasional atau 10 Desember 2014, berbagai kota di Indonesia serentak memutar “The Look of Silence” atau “Senyap”. Hari itu pula, pemutaran film dokumenter tentang korban dan pelaku pembantaian 65 ini, dibubarkan di banyak kota oleh berbagai aparat kepolisian, militer, dan organisasi massa paramiliter.

Sebagaimana yang dirilis Indonesia Socialist Youth, Senyap diputar di 457 titik, 160 di antaranya di ruang terbuka dari Aceh sampai Papua. Senyap hadir di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Semarang, Kediri, Malang Batu, Jember, Makassar, Palu, Manado, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Jayapura, dan Wamena.

Terdapat berbagai intimidasi dan represi aparat terhadap panitia bedah film. Para mahasiswa yang menjadi panitia pemutaran Senyap di Universitas Diponegoro, Semarang, dikirimi surat Polrestabes Semarang yang ditujukan ke Pembantu Rektor III (PR III) bagian kemahasiswaan. Meskipun tidak eksplisit melarang pemutaran Senyap, namun surat itu mengisyaratkan agar pemutaran film harus dengan izin dari Polrestabes. Dengan demikian disamakan dengan kegiatan menyatakan pendapat di muka umum semacam demonstrasi. Akhirnya bedah film Senyap tetap berlansung lancar di Ruang Teater FIB UNDIP Tembalang.

Malang juga tidak luput dari intimidasi dan represi demikian. Awalnya, Senyap direncanakan diputar dan didiskusikan di empat lokasi: Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya (UB), Warung Kelir, Warung Unyil, dan Universitas Ma Chung. Para panitia mahasiswa di UB didatangi tentara dan diinterogasi pada Selasa (9/12). Tentara memerintahkan pembatalan bedah film tersebut. Tindakan sepihak tentara ini didukung oleh Rektorat UB. Bisri, Rektor UB, berdalih UB tengah mengadakan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) dan pemutaran Senyap bisa memicu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Bisri tidak menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Sementara itu pemutaran dan bedah film di Warung Kelir juga dipaksa bubar. Sebagaimana keterangan yang dirilis Bachtiar Djanan, upaya pelarangan ini sudah dimulai sejak Selasa (9/12). Hari itu dua intel KODIM mendatangi Warung kelir menanyakan bedah film Senyap dan mendesak untuk dibatalkan dengan dalih berbau gerakan kiri dan diprakarsai keluarga PKI. Pihak Warung Kelir menolaknya dengan alasan tidak paham materi film. Pihak Warung Kelir kemudian meminta agar para intel itu lebih baik datang dan menonton bersama.

Pagi keesokan harinya, jam 7.45 petugas Badan Pembina Desa (BABINSA) menelepon pengelola Warung Kelir untuk membatalkan acara dengan dalih ketidaksetujuan warga. Pengelola Warung Kelir menolak dengan menyatakan Warung Kelir hanya penyedia lokasi acara dan menyarankan agar segala sesuatu yang terkait konten acara diurus dengan para penyelenggara.

Siang harinya jam 12.00, Komandan Komando Resort Militer (KOREM) atau disingkat DANREM dan BABINSA mendatangi Warung Kelir menuntut pembatalan pemutaran dan bedah film Senyap. Dengan disaksikan para wartawan, keduanya bertemu dan berdiskusi tidak hanya dengan pengelola Warung Kelir namun juga dengan Andry selaku panitia sekaligus anggota Lembaga Bhinneka. Karena diskusi tidak mencapai titik temu, DANREM menyatakan terserah penyelenggara kalau ingin tetap menyelenggarakan acara namun ereka mengatakan tidak akan bertanggungjawab kalau ada kericuhan.

Petangnya, jam 18.000, intel KODIM dan Kepolisian hadir dan duduk semeja bersama dengan alasan memantau jalannya acara. Acara kemudian dibuka jam 19.15 dan setelah pengantar oleh MC, film Senyap mulai diputar. Baru 15 menit diputar, orang-orang yang mengaku sebagai Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Lurah Klojen, bersama massa pendukungnya mendatangi Warung Kelir menanyakan izin acara. Sebagaimana yang dinyatakan Andry Juni, pihak panitia mengaku tidak mengantongi ijin karena acara ini tidak jauh berbeda dengan acara-acara lain yang biasa diadakan di Warung Kelir. Mereka menyatakan keberatan atas deretan kendaraan yang diparkir dan banyaknya pengunjung. Panitia bersikeras tetap melanjutkan nobar di bawah ancaman Ketua Lurah yang menyatakan jika terjadi amuk warga maka panitialah yang bertanggung jawab sembari menuntut penghentian acara. Pihak Warung Kelir dan panitia menolak dan mengarahkan agar dirudingkan dahulu antara pihak yang keberatan dengan panitia penyelenggara.

Ketua Lurah kemudian menahan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Ketua Panitia. Tak lama berselang kemudian, Haris Budi Kuncahyo, yang mengaku dari LSM Pribumi, datang dan berteriak-teriak pada jam 19.30 menuntut pembatalan pemutaran film dengan dalih acara ini meresahkan. Demi menjaga keamanan panitia dan pengelola Warung Kelir menghentikan pemutaran film. Sedangkan beberapa keluarga korban Pembantaian 1965 yang hadir di Warung Kelir diamankan para panitia ke penginapan.

Haris Budi Kuncahyo, yang malam itu mengenakan Sorban, bertanya tentang isi film dan maksud diadakannya pemutaran dan bedah film Senyap. Ia juga mengklaim berasal dari kalangan NU yang bapaknya sempat disiksa oleh PKI. Haris Budi Kuncahyo menggugat apakah dalam Senyap juga ditayangkan pembunuhan para kyai dan santri, jika tidak, ia menuntut film itu tidak boleh ditayangkan. Merespon ini, para panitia menjelaskan bahwa tidak ada adegan pembunuhan dan film ini bercerita tentang rekonsiliasi antara keluarga korban dan pelaku. Bukannya menerima penjelasan Haris Budi Kuncahyo semakin meradang. Haris Budi Kuncahyo menuding rekonsiliasi adalah usaha agar PKI bisa tumbuh lagi. Selanjutnya ia juga mengintimidasi panitia dengan menyatakan ia tidak ingin melakuan tindakan anarkis karenanya ia meminta pemutaran film dihentikan. Berikutnya ia merangsek ke dalam sambil berteriak minta acara dihentikan. Tindakan ini dihadang oleh para anggota Gerakan Pemuda (GP) Anshor, sayap pemuda dari NU yang hadir dalam acara.

Segera setelahnya, dari kantor Golkar yang bersebelahan dengan Warung Kelir, para anggota Pemuda Pancasila berdatangan menemui panitia. Mereka menyatakan keberatan atas penayangan film, namun setelah dijelaskan panitia bahwa tidak ada adegan dalam film Senyap seperti dalam film Joshua Oppenheimer yang terdahulu, Pemuda Pancasila bergerak mundur. Namun panitia meminta mereka untuk masuk dan bergabung menyaksikan film dan mereka bersedia. Sedangkan di sisi lain, pihak perangkat lingkungan dan Haris Budi Kuncahyo pun akhirnya setuju acara diskusi boleh diadakan. Selanjutnya para panitia meminta Haris Budi Kuncahyo tidak bersikap emosional. Bahkan panitia malah menawarinya untuk duduk menjadi pembicara dalam diskusi agar diskusi bisa berimbang dan pihak yang tidak setuju pemutaran film bisa ikut berdiskusi secara ilmiah bukan bertindak secara emosional.

Dengan demikian kursi pembicara ditambah Haris Budi Kuncahyo selain pembicara yang sudah ada seperti Haris El-Mahdi (Sosiolog UB) dan Hasan Abadi (Intelektual Muda NU) serta Bunga Irmadian yang bertindak sebagai moderator. Bagaimanapun juga dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam itu, Haris Budi Kuncahyo terus mengeluarkan pernyataan pedas dan emosional, termasuk menuduh Gus Dur sebagai seorang separatis. Ini membuat komunitas Gus Durian yang hadir di Warung Kelir marah. Kericuhan tidak sampai terjadi karena para pengunjung lainnya berhasil melerai kedua pihak. Diskusi terus dilanjutkan meskipun suasana memanas.

Saat kondisi mulai mereda pada jam 22.00 para panitia melalui moderator menawarkan kepada peserta diskusi untuk melanjutkan pemutaran film bahkan mengajak para perangkat lingkungan dan Haris Budi Kuncahyo untuk menyaksikan film Senyap bersama-sama. Hasan Abadi, salah satu pembicara sekaligus warga NU mengajak “voting”, siapa yang ingin menyaksikan film diminta berdiri.

Menanggapi itu seluruh pengunjung yang hadir berdiri kecuali Haris Budi Kuncahyo. Jumlah pengunjung Warung Kelir lebih dari 100 orang. Bahkan para pengunjung sampai meluber ke jalan karena tidak tertampung di dalam dan semuanya berdiri menyatakan persetujuan agar pemutaran film diteruskan. Tidak mengakui hasil voting secara demokratis tersebut, Ketua RT, RW, dan beberapa orang lainnya sontak menaiki panggung dan menyatakan warga setempat menolak pemutaran film serta meminta acara dibubarkan karena tidak berizin dan dianggap meresahkan warga.

Moderator memenuhi desakan itu dan menutup acara. Namun tidak cukup berhenti disana, Camat dan Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) atau disingkat Kapolsek, menginterogasi pihak Warung Kelir dan menuntut saat itu juga Warung Kelir ditutup dan dikosongkan dari pengunjung. Mereka berdalih itu demi keamanan bersama. Tak hanya itu, keduanya mengatakan bahwa berbagai kegiatan yang sering dilakukan di Warung Kelir sebetulnya seringkali meresahkan warga dan seharusnya setiap kegiatan meminta izin kepada RT-RW-Lurah. Pengelola warung kelir dan panitia terpaksa menuruti desakan itu. KTP Ketua Panitia baru dikembalikan setelah seluruh pengunjung meninggalkan tempat

Sementara itu menurut Aji Prasetyo, Ketua Lembaga Bhinneka cabang Malang, sekaligus salah satu panitia pemutaran dan bedah film Senyap di Universitas Ma Chung, menyatakan bahwa para panitia disana juga mengalami intimidasi sejak Rabu pagi (10/12). Kapolsek Dau mendatangi Universitas Ma Chung, sambil mengaku turun langsung atas instruksi Kepala Polisi Resor (Kapolres) Kota Malang, sebagaimana klaimnya pada Aji Prasetyo yang menemuinya di depan gerbang kampus. Panitia pemutaran dan bedah film Senyap di Universitas Ma Chung menyatakan sudah menyampaikan pemberitahuan dan izin kepada pihak kampus dan satuan pengamanan (Satpam) kampus Ma Chung, dan ini diperkuat dengan fakta bahwasanya kampus memiliki otonomi sendiri, sehingga pemutaran film Senyap tetap dijalankan para panitia sesuai jadwal acara.

Dalam gedung RnD, lantai 6, di ruangan pemutaran film yang berkapasitas seratus orang tersebut, jumlah peserta yang berdatangan melebihi perkiraan para panitia sebagaimana yang dinyatakan Alvin, Ketua Panitia. “…yang nonton lebih dari 230 kepala”, ujarnya. Karena keterbatasan tempat para panitia terpaksa menolak sejumlah rombongan yang ingin bergabung. Sebagaimana dinyatakan Aji Prasetyo, “…diperkirakan yang gagal nonton mencapai 300an.”

Saat pemutaran film Senyap berlangsung, dua orang Intel dari Kapolsek masuk dan turut duduk menyaksikan pemutaran film sembari berkali-kali mengambil foto dengan menggunakan blitz sehingga tidak saja melanggar peraturan panitia namun juga mengganggu kenyamanan para peserta. Tak lama kemudian, Ketua Panitia yang ditemani Notulis dipanggil untuk menemui Ajun Komisaris Polisi (AKP) Supari dan rekannya dari Kapolsek Dau di ruangan yang berbeda di lantai enam, Gedung RnD, tersebut. AKP Supari menyatakan bahwa segala kegiatan masyarakat di Malang termasuk pemutaran film harus didahului dengan izin RT, RW, dan Kelurahan, termasuk juga dari Kapolres. “Apalagi film yang bertema G30S/PKI seperti ini yang bisa memicu keresahan warga dan umat Islam”, tekannya. Salah satu panitia kemudian merespon, “Karena itu di acara ini panitia juga mengundang Kyai Haji Agus Sunyoto, seorang tokoh NU, budayawan Lembaga Seni Budaya Muslimin (LESBUMI), sejarawan, sekaligus seorang pelaku sejarah itu sendiri. Jadi kalau film ini ada yang salah, bisa langsung dijelaskan.”

Tanpa menggubris respon itu, pria berkumis ini menambahkan bahwasanya pemutaran film apapun juga harus dengan persyaratan lolos sensor dari pemerintah. Supari kemudian mengatakan, “Jangan sampai seperti di Jalan Panglima Sudirman yang juga tidak ada izinnya, sudah kami peringatkan tapi tetap ngotot akhirnya didatangi ormas yang minta dibubarkan.”, peringatnya. “Ormas mana?”, tanya salah satu panitia? “Ya, gabungan.”, jawabnya menghindari menyebut nama. “Kita tidak mau terjadi bentrokan disini, karena itu lebih baik acaranya dihentikan.”, tekan Supari sekali lagi.

Para panitia kemudian mengajak para pembicara: Daniel Stephanus dan Agus Sunyoto serta moderator: Aji Prasetyo untuk berdiskusi bersama mengenai desakan dari aparat kepolisian ini. Sekali lagi aparat kepolisian mengulang dalihnya bahwa acara ini memicu keresahan di masyarakat, beresiko menimbulkan gesekan, dan tanpa izin kepada para pihak yang berwenang. “Ya, saya pikir sebelumnya sudah izin.”, respon Agus Sunyoto.

Aji Prasetyo menjelaskan bahwa film Senyap ini tidak berisi penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme atau Komunisme dan sepenuhnya tidak melanggar konstitusi negara. Sedangkan Upang yang ikut hadir dalam rundingan itu menyayangkan sikap polisi yang bias dengan mempertanyakan acara-acara yang diduga berbau 65 sering dilarang dan dibubarkan sementara acara-acara HTI baik berupa demonstrasi maupun konferensi yang terang-terangan menyatakan ingin mengganti Pancasila dan membubarkan Indonesia malah dibiarkan dan dilindungi bahkan diamankan.

AKP Supari berdalih, “…ya, karena mereka sebelumnya sudah izin polisi jadi kami amankan.” “Kalau tidak kami amankan kalau nanti ada bentrok juga kami yang harus tanggung jawab”, elaknya. “Dulu kami juga kerepotan waktu kecolongan ada deklarasi ISIS di Dau sana yang kemudian memicu banyak keresahan warga, dan itu langsung kami tindak”, ucapnya. Menanggapi itu Aji Prasetyo menyatakan, “Kebetulan kami juga waktu itu yang ikut mengejar dan membubarkan acara. Jadi kalau ada hal-hal yang berlawanan dengan konstitusi, jangankan polisi, kami sendiri pun langsung bergerak…nah, bapak polisi jangan khawatir dengan acara ini, karena kami berani jamin acara ini tidak bertentangan dengan konstitusi.”, jelas komikus ini.

Aji Prasetyo menyampaikan pada Supari, “…di sini kami turut mengundang KH Agus Sunyoto, sejarawan nasional dan tokoh NU. Jika ada ormas yang melakukan kekerasan di sini dan terjadi apa-apa pada beliau, Pasukan Banser NU pasti turun tangan. ingat, slogan mereka adalah “Benteng Ulama””. “Jika terjadi dua ormas bertarung, dan itu terjadi di wilayah anda, itu pasti buruk bagi anda, kan Pak? Sedangkan hal itu bisa anda cegah sedari awal,” tandas pria berkacamata ini.

Bagaimanapun juga dua aparat kepolisian ini tetap bersikeras agar para panitia menghentikan acara. Para panitia yang berunding dengan kepolisian akhirnya mengulur waktu agar pemutaran film yang durasinya tinggal setengah jam malam itu bisa diselesaikan tanpa terinterupsi. Aji Prasetyo dan para panitia lainnya yang berunding dengan polisi kemudian memperpanjang diskusi dari soal proses pengurusan izin, HAM, liberalisme, dan lain sebagainya.

Setelah berhasil diulur lebih lama oleh para panitia yang berunding, Ketua Panitia mengumumkan bahwasanya sesi diskusi tidak jadi diadakan dan acara diakhiri. Bagaimanapun juga aparat kepolisian masih belum puas dan menyatakan bahwa sebaiknya para panitia, pembicara, dan peserta diskusi segera pulang, karena dikhawatirkan kalau ormas-ormas yang memprotes pemutaran film di Jalan Panglima Sudirman bisa jadi bergerak ke Universitas Ma Chung kalau mereka tetap mengetahui bahwasanya masih ada kerumunan setelah acara.

“Mereka tahu dari mana, pak”, tanya salah satu panitia. “Ya, kan, mereka punya jaringan.”, elaknya. “Jadi biar aman tolong agar semua orang langsung pulang sendiri-sendiri.”, tambahnya. “Ini memang panitia butuh waktu agar tiap peserta bisa pulang secara tertib. Kan, tidak mungkin kami tiba-tiba umumkan ‘ayo segera pulang ada ormas yang mau membubarkan’ begitu”, bela salah seorang panitia.

Para peserta kemudian turun bergelombang dari lantai enam. Sebagian menaiki lift dan sebagian lainnya menuruni tangga. Sebagian membantu panitia merapikan tempat sedangkan sisanya masih mengobrol satu sama lain. Banyak yang menyayangkan pembatalan diskusi Senyap sementara beberapa orang lainnya mempertanyakan apakah mungkin diadakan diskusi film di hari dan tempat terpisah.

Mengetahui pembubaran pemutaran film Senyap di FIB UB, Warung Kelir, dan penghentian acara di Universitas Ma Chung, Warung Kalimetro di Jalan Joyosuko Kelurahan Mertojoyo yang berencana memutar Senyap pada 12 Desember 2014, akhirnya ikut membatalkan acara. “Kejadian di Warung Kelir sekaligus menjadi pelajaran,” kata manajer warung Kalimetro, Yogi Fachri Prayoga, Kamis 11 Desember 2014 sebagaimana dilansir Tempo Online. “Warga sekitar takut rusuh dan menganggu keamanan setempat,” kata Yogi kepada wartawan Tempo.

Dengan demikian di Malang Raya, hanya pemutaran dan bedah film Senyap di Omah Munir, di kota Batu, yang lancar tanpa upaya pembubaran dari pihak aparat maupun ormas manapun. “Lancar jaya. Barusan selesai”, kata salah satu pengelola Omah Munir. “Katanya tadi, sih, ada satu polisi yang ikut jadi penonton tapi tidak ada apa-apa, kok. Alhamdullilah. Tadi diskusi sebentar. Lumayanlah sharing sama penonton”, lanjutnya. Mendengar pembubaran pemutaran Senyap di Malang ia berkomentar, “Aneh, deh. Zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Suka banget sama cara-caranya Suharto.”, pungkasnya.

Menanggapi lancarnya pemutaran film di Omah Munir, Daniel Stephanus, berasumsi “bisa jadi itu karena Omah Munir diresmikan oleh Eddy Rumpoko, Wali Kota Batu, yang sekaligus pimpinan Pemuda Pancasila disana. Jadi tidak yang berani macam-macam.” Sementara itu panitia lainnya menambahkan, “…atau juga karena Omah Munir tidak hanya punya reputasi dan koneksi nasional tapi bahkan internasional.”, cetusnya sesaat sebelum meninggalkan gedung.

Terdapat seribu satu jawaban lainnya yang bisa kita ajukan terhadap pertanyaan mengapa begitu banyak pembubaran dan pemaksaan pembatalan pemutaran serta bedah film Senyap. Mulai dari trauma 65, semunya kebebasan berkumpul dan berpendapat di bawah kapitalisme, hingga tentu saja ketakutan kelas penguasa bahwasanya kebencian terhadap rezim pemerintah bisa semakin menumpuk dan menajam. Kebencian terhadap tirani yang berdiri di atas kekejaman dan pembantaian ratusan ribu hingga jutaan orang tentu saja dianggap membahayakan di tengah kekecewaan dan kebencian terhadap rezim akibat penaikan harga BBM, represi terhadap kaum tani Rembang dan Karawang, premanisme terhadap buruh, pemukulan terhadap mahasiswa, bahkan penembakan yang menewaskan lima warga sipil di Papua. Kekhawatiran atas bahaya ini tentu saja sangat masuk akal dari kacamata kelas penindas yang masih berkuasa hari ini. Mereka tidak saja ketakutan atas perlawanan rakyat tapi juga ketakutan atas hantu Marxisme.

Dengan sedikit menggubah kata-kata Marx, bolehlah kita katakan: Ada hantu berkeliaran di Indonesia—hantu Komunisme. Semua penguasa di Indonesia telah menyatukan diri dalam suatu persekutuan keramat untuk mengusir hantu ini: fundamentalis, paramiliter, militer, dan kepolisian. Dimanakah ada perlawanan rakyat yang tidak dicaci sebagai Komunis oleh kelas dan rezim penguasa? Dimanakah ada pemutaran film dan diskusi tentang pembantaian 65 yang tidak dicap komunis? Dua hal timbul dari kenyataan ini: Pertama, komunisme telah diakui oleh kelas penindas yang berkuasa sebagai suatu kekuatan yang membahayakan tiraninya. Kedua, telah tiba waktunya bagi para pejuang kelas untuk dengan terang-terangan untuk menyiarkan pandangan mereka kepada rakyat pekerja Indonesia, cita-cita mereka, tujuan mereka, aliran mereka, dan melawan dongengan kanak-kanak tentang Hantu Komunisme ini dengan sebuah partai buruh revolusioner untuk memimpin perjuangan kelas menggulingkan tirani kapitalisme.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: