Penurunan Semu Harga BBM

Penurunan Semu Harga BBM

Tepat pada dini hari 1 Januari 2015, rezim Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) melalui Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan “Bensin RON 88 (premium) di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) ditetapkan sebesar Rp 7.600 per liter…Harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter, dan harga minyak solar menjadi Rp 7.250 per liter,” kata Said dalam jumpa pers 31 Desember 2014. Said menyatakan kebijakan ini diambil karena merespon perkembangan harga minyak dunia yang kini mengalami penurunan. Ini berkontradiksi tidak hanya dengan pernyataan Sudirman Said namun juga Jusuf Kalla yang sebelumnya menyatakan bahwa harga BBM di Indonesia dinaikkan karena meskipun terdapat penurunan harga minyak dunia namun penurunan tersebut hanya sementara dan sebentar.

Bagaimanapun juga harus diakui bahwasanya penurunan harga BBM tidak mungkin dilakukan rezim Jokowi-JK tanpa tekanan massif dari buruh dan mahasiswa serta gerakan rakyat pada umumnya. Semenjak harga BBM resmi dinaikkan oleh Jokowi-JK pada 17 November hampir setiap hari terdapat demonstrasi menolak penaikan harga BBM. Selama satu bulan lebih terdapat banyak demonstrasi, mogok, dan pertempuran jalanan meletus di seluruh pulau dan kota-kota besar maupun kota-kota kecil di Indonesia. Meskipun jumlah ini kemudian agak surut di minggu terakhir Desember 2014 akibat masifnya represi dan intimidasi tidak hanya oleh aparat kepolisian dan militer bahkan juga oleh pejabat-pejabat kampus namun aksi massa berkepanjangan yang bertemu dengan situasi objektif internasional telah membuktikan mampu mendesak Jokowi-JK untuk menurunkan harga BBM. Sama seperti keberhasilan gerakan rakyat di bawah rezim SBY yang berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Namun apakah ini berarti gerakan rakyat di Indonesia telah menang dalam menolak penaikan harga BBM? Sayangnya belum.

Penurunan harga BBM kali ini adalah penurunan semu. Penentuan harga BBM secara praktis sudah makin diserahkan pada mekanisme pasar. Tidak ada lagi subsidi untuk bensin Premium. Bahkan tidak ada lagi kontrol negara secara terpusat terhadap harga bensin pada khususnya maupun premium pada umumnya. Bensin premium berharga Rp 7.600,- per liter pun juga tidak berlaku di luar Jawa, Sumatera, dan Bali. Ini yang kemudian menunjukkan bagaimana harga bensin bisa sampai puluhan ribu per liter di Bontang dan Papua misalnya. Sebab, sebagaimana dilansir Tribun Makassar, pemerintah membolehkan harga premium diubah tergantung kebijakan pemerintah daerah, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Terlebih lagi, Arief Poyouno, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, membeberkan penghitungan yang sebenarnya menunjukkan bahwa kalaupun harga BBM benar-benar disesuaikan dengan mekanisme pasar maka seharusnya harga BBM lebih murah lagi, bukan Rp 7.600,- per liter melainkan Rp 5.714/liter sebagaimana pernyataannya pada merdeka.com:

Dengan menggunakan dasar perhitungan (MOPS) yang diterapkan oleh pemerintah Jokowi-JK dengan harga sebesar rata-rata Gasoline (BBM) USD 60,203 FOB ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10 persen (VAT Local) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 persen maka didapat harga BBM sebesar USD 69,23345 barel.

Jika ditambahkan dengan biaya penyimpanan dan margin keuntungan sebesar 5 persen equivalen USD 3,46 per barrel dari harga BBM yang diimpor maka didapati harga BBM sampai ke konsumen sebesar USD 72,69 (dibulatkan), beber Arif dalam keterangannya kepada redaksi merdeka.com di Jakarta, Minggu (4/1).

Dengan harga USD 72,69 per barel untuk harga BBM sesuai mekanisme pasar maka harga per liter BBM adalah USD 72,69 x Rp 12.500,- = Rp 906.688 (asumsi nilai kurs rupiah terhadap USD). “Maka harga per liternya BBM sebesar Rp 908668/159 liter = Rp 5.714 per liter.”

Menurut Arif, dengan penetapan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 7.600 per liter sesungguhnya masyarakat tidak disubsidi tetapi justru pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan BBM premium dengan selisih keuntungan Rp 1.886 per liter dan ditambah pajak PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 707,-. uploads--1--2014--10--62458-arief-poyuono-fsp-bumn-bersatu-kabinet-jokowi-kerja-tanpa-target-yang-jelas Pernyataan Arief dengan demikian semakin menunjukkan watak kelas kapitalisme birokrasi yang menguasai pemerintahan Indonesia saat ini yang berusaha mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan meraup laba dengan memanfaatkan kesempatan dalam momentum penurunan harga minyak dunia saat ini. Apakah keuntungan yang diraup pemerintah dengan demikian juga dinikmati rakyat pekerja Indonesia? Sayangnya tidak. Khususnya karena berbeda dengan penaikan harga BBM yang mengakibatkan efek domino naiknya harga-harga kebutuhan, penurunan harga BBM tidak mengakibatkan harga-harga kebutuhan juga turun.

Ironisnya Sofyan Djalil, Menteri Koordinator menyatakan bahwa nantinya harga barang-barang kebutuhan akan menyusul turun. “Harga barang-barang di masyarakat pun harusnya mengikuti dan itu terikuti,” kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat sebagaimana dilansir Tribun Timur. Ironi ini juga dicerminkan pernyataan JK yang meminta pelaku usaha, termasuk yang bergerak di bidang transportasi untuk menyesuaikan harga atau tarif dengan harga baru BBM.

Kenyataannya di lapangan atau di pasar, harga-harga kebutuhan memang tidak turun, baik harga beras, harga susu, kopi, dan teh, serta berbagai barang kebutuhan lainnya masih bertahan di angka kenaikan pasca kenaikan harga BBM 17 November 2014 lalu.

Sebagaimana dilansir Antara News Jawa Timur, di Malang sendiri harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional masih pada harga lama mengikuti kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yakni daging Sapi lulur luar (tenderloin) tetap dijual Rp102 ribu per kilogram, daging rawonan seharga Rp 98.000,- per kilogram dan daging kualitas super (sirloin) tetap dijual Rp 115.000,- per kilogram. Dalam hal ini para pedagang pasar tradisional tidak bisa disalahkan karena mereka tidak memiliki kontrol harga atas pasokan daging sapi ke pasar-pasar. Sebaliknya kekuatan untuk menentukan harga tersebut berada di tangan para konglomerat pengusaha sapi, khususnya eksportir sapi potong dan daging sapi dari negara-negara Imperialis, termasuk Australia.

Ongkos transportasi umum di kota Malang juga tidak mengalami penurunan. Masih menurut Antara News Jawa Timur, tarif mikrolet di Kota Malang saat ini sebesar Rp 4.000,- untuk umum dan Rp 2.500,- bagi pelajar. Sebelum ada kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, tarif mikrolet untuk umum sebesar Rp 3.000 dan Rp 2.000,- untuk pelajar. Dalam hal ini para sopir mikrolet di Malang juga tidak bisa disalahkan karena mereka juga terbebani tidak turunnya biaya operasional akibat masih tingginya harga oli, harga suku cadang, ongkos servis kendaraan, dan sebagainya, yang masih bertahan di angka pasca kenaikan harga BBM. Hal yang sama terjadi hampir di seluruh kota dan desa di Indonesia, meskipun beberapa pemerintah daerah (Pemda) bisa didesak untuk mengontrol harga secara relatif, misalkan Pemda Bogor yang menurunkan tarif Angkot. Namun yang pasti hal ini akan memengaruhi tingkat kemiskinan.

Ini diakui langsung oleh Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagaimana dilansir Viva News, ia mengatakan: “Karena komoditi barang konsumsi yang memengaruhi tingginya kemiskinan, tidak diikuti dengan kenaikan upah, garis kemiskinan bisa naik dan kemiskinan bertambah,” kata Suryamin.

Fenomena penurunan harga BBM tidak mengakibatkan turunnya harga barang-barang kebutuhan pokok ini selain diakibatkan penurunan itu merupakan penurunan semu, juga diakibatkan ekonomi Indonesia hampir sepenuhnya bertumpu pada ekonomi pasar bebas. Tidak ada kontrol negara terhadap harga barang-barang merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan Neo-Liberalisme yang semakin membesar di Indonesia pasca 98 dimana masuknya melalui berbagai amandemen undang-undang, perjanjian pro pasar-bebas, perumusan-perumusan berbagai regulasi pro neo-liberalisme, serta berbagai gelombang liberalisasi/privatisasi terhadap aset negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia juga tidak luput dari hal ini. Bahkan 85% dari BUMN sudah dikuasai modal asing yang turut menunjukkan penguasaan Imperialis terhadap Indonesia.

Kontradiksi ini yang makin ditampakkan dengan malah naiknya harga tabung gas Liquid Petroleum Gas (LPG) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta naiknya harga karcis kereta berbagai jurusan.

Karena itu sebenarnya perjuangan buruh, mahasiswa, dan rakyat pada umumnya dalam menolak penaikan harga BBM masih jauh dari selesai. Sekali lagi penurunan harga BBM saat ini adalah penurunan semu. Selain itu kita tidak boleh berhenti pada tuntutan menolak penaikan harga BBM tapi juga bergerak memperjuangkan agar seluruh aset minyak dan gas pada umumnya serta seluruh aset strategis pada khususnya untuk dinasionalisasi di bawah kontrol buruh. Dengan kata lain memperjuangkan revolusi melawan Imperialisme dan menghapuskan kapitalisme.

Sumber:

Setyowati, Estu. Kompas, “1 Januari 2015, Harga Premium Turun Jadi Rp 7.600”, Djumena, Erlangga (Ed). Rabu, 31 Desember 2014 | 10:50 WIB. Kompas.com.

Tribun Timur, “Harga BBM Turun”, Rabu 31 Desember 2014 12:08 WITA, makassar.tribunnews.com.

Sukarelawati, Endang, Antara News Jawa Timur, “Ekonom: Harga Kebutuhan Pokok Sulit Turun”, 03 Januari 2015 17:50, antarajatim.com.

Dewi, Siti Nuraisyah. Akbar, Jihad. Viva News “Harga Barang Tak Terkerek Turunnya BBM, Kemiskinan Bisa Naik”. Jumat 2 Januari 2015. Viva.co.id.

Merdeka.com, “Jokowi Dituding Bohong Besar, Premium Seharusnya Rp 5.714/liter”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: