Lawan Korupsi dan Kapitalisme

Capitalism Corruption

Setelah calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) pada 13 Januari 2015, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pidana penerimaan hadiah dan janji saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Mabes Polri 2003-2006, sepuluh hari kemudian, tepatnya pada 23 Januari 2015, Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, ditangkap aparat kepolisian Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Penangkapan dan pemberian status tersangka pada BambangWidjojanto (BW) baru dilakukan lima tahun semenjak peristiwa berlalu. Meskipun kini BW sudah dibebaskan dan mundur dari KPK, banyak kalangan menilai penangkapan ini merupakan serangan balik Kapolri terhadap KPK.

Rakyat semakin ragu dan tidak percaya atas komitmen rezim pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam pemberantasan korupsi. Khususnya karena pasca penetapan status BG sebagai tersangka, Jokowi-JK tetap bersikeras melantik BG sebagai Kapolri. Apalagi sejak jauh-jauh hari Pusat Pelaproan danAnalisis keuangan (PPATK) sampaikan catatan tentang BG terkait rekeningnya yang bernilai puluhan miliar/ tak wajar pada pemerintah.

Reaksi balik terhadap KPK tidak hanya diberikan oleh Kapolri namun juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap BG adalah bentuk kekecewaan Samad akibat gagal menjadi calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, bahkan membeberkan bahwasanya Samad juga melanggar kode etik KPK dengan terlibat dalam lima kali pertemuan untuk melobi agar Samad dimasukkan daftar calon Cawapres. Hasto juga menekankan bahwa telepon seluler (ponsel) miliknya juga disadap oleh KPK.

Resistensi terhadap pemberian status tersangka BG oleh KPK tidak hanya dilakukan oleh rezim pemerintah Jokowi-JK dan PDIP namun juga partai-partai koalisi, para tokoh di lingkar dalam pendukung Jokowi-JK, bahkan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi III DPR tetap meloloskan BG dalam tes kelayakan calon Kapolri. Ini pun dibantu oleh pemberitaan besar-besaran oleh Metro TV yang dikuasai Surya Paloh, pendiri Partai Nasional Demokrat (Nasdem), salah satu mitra koalisi rezim Jokowi-JK, yang membingkai BG layak dibela dengan asas praduga tak bersalah.

Rezim Jokowi-JK bersama para pendukungnya dan juga DPR yang bersikeras tetap mengangkat BG sebagai Kapolri, (saat artikel ini ditulis—terdapat rumor yang kemungkinan pembatalan pelantikan BG), memantik reaksi berupa demonstrasi oleh puluhan aktivis dari kalangan mahasiswa, LSM, dan serikat buruh di gedung KPK bertajuk #SaveKPK. Terhadap ini Jokowi bungkam lagi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy, bahkan mencap para demonstran pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas. Pernyataan lebih keras dan intimidatif dilontarkan oleh Hendropriyono, “Dalam kasus KPK-Polri, jangan sekali-kali menyalahkan Jokowi, karena dia adalah pilihan rakyat jelata selama ini yang terbaik sebagai Presiden RI. Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!

Perseteruan KPK vs Polri Ini juga libatkan militer. Sebagaimana dirilis merdeka.com, kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjend Fuad Basya mengatakan TNI termasuk Korps Pasukan Khusus (Kopassus) dan intelijen militer telah diterjunkan untuk mengawal konflik antara KPK dan Polri. Samad, sebagaimana keterangan detik.com, menelepon Jenderal Moeldoko meminta petugas pengamanan tambahan menyusul kabar petugas Bareskrim Polri akan ke KPK menggeledah ruangan kerja BW.

kpk-polri

Bagaimanapun juga, KPK bukan institusi yang bersih dari catatan negatif. PRP mengutip rilis catatan Indonesian Corrpution Watch (ICW), dan menyatakan, masih ada 11 tersangka yang tidak ditahan oleh KPK, seperti Sutan Bhatoegana, Suryadharma Ali, Jero Wacik dan beberapa nama lainnya. Namun bukan hanya itu saja, masih ada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century yang belum tuntas. Apalagi kabel diplomatik AS yang dibocorkan Wikileaks mengungkapkan bahwasanya bekas Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memata-matai rival politiknya, memperkaya diri dan keluarganya, serta melindungi korupsi agar tidak tersentuh pengadilan. Dalam kabel yang sama juga dibocorkan bahwasanya JK juga melakukan praktik suap untuk menjadi ketua partai Golkar. Belum kalau kita mengingat kasus ditangkapnya Gayus perlu kita pahami bahwa Gayus hanyalah pegawai rendahan yang jadi perantara pengemplangan pajak sementara para kapitalis pengemplang pajak seperti Aburizal Bakrie malah melenggang bebas sampai sekarang bahkan tanggung jawab ganti ruginya dalam kasus lumpur Lapindo malah diambil alih pemerintah. Kita harus mengingat pula bahwa saat saham Bumi Resources meluncur tajam ke bawah, JK membantu Bakrie dengan menutup bursa efek Jakarta. Tak lupa juga perlu kita tambahkan betapa Sri Eka Mulyani bebas melarikan diri dan ditampung berlindung di Bank Dunia saat tersangkut dana talangan Bank Century. Semua ini menimbulkan keraguan mengenai kapasitas bahkan niatan KPK yang tampak bias dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan negara.

KPK itu sendiri sebenarnya dibentuk sebagai akibat dari gerakan massa anti kediktatoran militer Soeharto-Orde Baru yang mengusung tiga tuntutan utama: 1) Turunkan dan adili Soeharto 2) Bubarkan partai Golkar 3) Hapus praktik Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) dan sita harta koruptor. Tidak ada tuntutan ini yang berhasil dipenuhi dengan tuntas, namun rezim penguasa pasca Soeharto yang digoncang krisis dan gerakan massa terpaksa membuat konsesi kepada rakyat terkait masalah korupsi. B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. TGPTPK ini kemudian bubar sementara KPKPN melebur ke dalam KPK yang didirikan pada tahun 2002 dengan dasar hukum UU No. 30 tahun 2002. Latar belakang inilah yang harus kita tekankan untuk memahami keberadaan KPK, bahwasanya institusi pemberantasan korupsi terpaksa didirikan oleh rezim penguasa untuk menyelamatkan sistem penindasan kapitalisme dari amukan gerakan massa rakyat. Seperti seorang Dracula yang terpaksa memotong kuku/cakarnya serta menyembunyikan taringnya agar tidak dibakar penduduk desa.

Hubungan korupsi dengan kapitalisme bagaikan hubungan borok akibat kanker. Upaya menghapuskan korupsi tanpa menghapuskan kapitalisme sama saja dengan mengobati kanker dengan plester. Hanya mengobati gejala tanpa mengobati penyebab utamanya.

Mengapa kapitalisme sebagai penyebab utama korupsi? Sebagai tatanan masyarakat kelas termutakhir, kapitalisme berdiri di atas monopoli alat-alat produksi (tambang, pabrik, rumah sakit, dan sebagainya, yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia) di tangan kepemilikan pribadi/privat atau kepemilikan para konglomerat dan pejabat atau lebih tepatnya kelas kapitalis. Kelas kapitalis dari masa ke masa, memperkaya diri, dengan penindasan serta penghisapan terhadap kelas buruh.

Bagaimana bisa tenaga kerja dieksploitasi? Tenaga kerja dieskplotasi atau diperas karena upah yang diterima pekerja tersebut bukan ditentukan dari seberapa banyak produk yang dihasilkan pekerja. Bagaimana bisa begitu? Ambillah contoh, seorang buruh yang bekerja di pabrik pakaian. Ia wajib bekerja selama delapan jam per harinya. Upah umum kira-kira sebesar Rp 1.040.000 per bulan. Sementara ia wajib bekerja selama delapan jam sehari untuk 26 hari kerja. Berarti dalam sehari ia bekerja dengan imbalan Rp 5.000 per jam. Dalam delapan jam kerja, buruh mampu menghasilkan 10 potong celana dari satu gulung kain. Harga kain sebagai bahan setengah jadi sebelum diolah menjadi bahan jadi, yaitu celana, seharga Rp 120.000,- per gulung. Biaya produksi tambahan seperti harga benang, listrik, perawatan mesin, dan lain-lain, ditetapkan sebesar Rp 30.000,-. Dengan demikian total biaya produksi per hari untuk 10 celana jadi siap pakai, sebesar Rp 190.000,- ( Rp 40.000,- untuk upah buruh + Rp 120.000,- untuk bahan mentah + Rp 30.000,-

untuk biaya produksi tambahan). Namun kapitalis dapat menjual ke pasar minimal seharga 50.000,- untuk satu celana. Sehingga dari 10 celana bisa didapatkan uang sebesar Rp 500.000,-. Dengan demikian nilai baru yang dihasilkan sebesar Rp 310.000,- (Rp 500.000,- dari total harga 10 celana di pasar – Rp 190.000,- dari total biaya produksi untuk 10 celana). Pertanyaannya adalah siapa yang menghasilkan nilai lebih tersebut? Siapa yang mengerjakan pekerjaan selama delapan jam sehari untuk mengolah bahan setengah jadi menjadi celana siap pakai? Jawabannya adalah buruh. Namun kemanakah uang Rp 310.000,- tersebut masuk? Apakah masuk ke kantong buruh? Bukan. Karena buruh hanya dibayar Rp 40.000,- sehari. Bahkan dalam banyak kasus di kota Malang di pabrik-pabrik yang menerapkan sistem kerja kontrak dan atau outsourcing hanya membayar buruh sebesar Rp 10.000,- sehari. Inilah bentuk perampasan nilai lebih yang sebenarnya dihasilkan oleh buruh namun tidak dibayarkan kepada buruh. Jadi salah satu dasar kontradiksi kapitalisme adalah buruh menghasilkan nilai lebih dalam jumlah besar namun dirampas oleh kapitalis tersebut.

Perampasan nilai lebih buruh oleh kapitalis inilah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan konglomerat selama ini. Belum kalau kita menambahkan banyaknya praktik pengemplangan upah atau bekerja berbulan-bulan tapi gaji tak kunjung dibayarkan majikan serta pembayaran upah dibawah UMK/UMR berlangsung di bawah sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan aparat kepolisian namun hanya sedikit para majikan yang ditindak tegas apalagi dipidanakan dan dihukum. Sebaliknya justru banyak praktik kriminalisasi terhadap para aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak buruh melawan penindasan demikian.

Sistem kapitalisme, lah, yang juga secara politik mendirikan sistem demokrasi borjuis yang kemudian memunculkan salah satu golongan sosial yang sarat dengan korupsi, yaitu kapitalis birokrat.

Apa itu kapitalis birokrat? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) mendefinisikan Kapitalis birokrat sebagai orang yang mempunyai kedudukan di dalam lembaga pemerintah atau di dalam organisasi politik yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan untuk memperkaya golongan atau diri sendiri. Pengertian ini benar tapi penjelasannya tidak mencukupi dari segi ekonomi politik.

Kapitalis birokrat adalah kelas yang selalu ada dalam dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi borjuis. Dalam demokrasi borjuis, mereka yang ingin maju dalam pemilu harus memiliki dana kampanye tidak hanya dalam jutaan rupiah tapi milyaran rupiah lebih. Tentu saja mereka yang punya dana sedemikian besar kalau bukan konglomerat kaya-raya, maka adalah para politisi yang berhutang pada konglomerat atau kaum kapitalis. Lantas begitu mereka berkuasa tentu saja mereka akan berusaha mengembalikan hutang mereka pada kapitalis. Karena itu mereka menuntut gaji setinggi-tingginya, tunjangan sebesar-besarnya, dan fasilitas sebanyak-banyaknya. Kalau ini belum cukup mereka akan melakukan cara-cara ilegal, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kalau belum cukup atau seringakali sebagai prasyarat inheren, maka mereka harus membuat peraturan-peraturan yang mengakomodir kepentingan kapitalis. Semakin tinggi tingkat pemerintahannya, semakin besar tingkat kapitalisnya, bahkan di tingkat nasional, penyandang dananya adalah kapitalis internasional atau bisa kita sebut kaum Imperialis.

Karena itu sekali lagi melawan korupsi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kelas melawan kapitalisme, memenangkan revolusi sosial/revolusi buruh, mendirikan kediktatoran proletar, serta membangun sosialisme.

Sejarah perjuangan kelas buruh telah menampilkan bahwa dalam berbagai revolusi buruh, mulai dari Commune di Paris tahun 1871, Soviet di Rusia tahun 1905 dan 1917 serta Hungaria tahun 1956, Kolektif Industrial dan Komune Agraria di Spanyol tahun 1936, Solidarnosc di Polandia tahun 1980, Cordone di Chile tahun 1972, serta Syura di Iran tahun 1979, kelas buruh secara alamiah dan berkat insting revolusionernya, telah melahirkan demokrasi buruh sebagai anti-tesis terhadap demokrasi borjuis. Dalam demokrasi buruh, kelas buruh memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam dewan-dewan buruh demi memperjuangkan kepentingan kelas buruh. Mereka bisa dipilih dan diganti (di-“recall“) kapanpun dengan konsensus para buruh dan diupah tidak lebih dari gaji seorang buruh terampil. Dengan demikian tidak ada satupun orang yang punya peluang melakukan korupsi selama sistem demokrasi buruh berjalan sehat. Sistem ini tidak hanya berhasil menghapus korupsi namun juga mewujudkan demokrasi sejati. Bilamana dalam demokrasi borjuis peran rakyat sebatas massa pendukung kampanye dan para pencoblos, maka dalam demokrasi buruh rakyat punya peran partisipatif yang riil.

Sebagaimana dikatakan Sandra Bloodworth, aktivis Socialist Alternative, dengan cara ini, massa mampu mengontrol perwakilan-perwakilan mereka dan perwakilan-perwakilan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Massa menjalankan kontrol langsung terhadap pemerintahan mereka.

Hanya dengan perjuangan kelas menumbangkan kapitalisme dan mendirikan sosialisme, lah, pemberantasan korupsi bisa dituntaskan. Tanpa itu, dalam sistem kapitalisme, korupsi akan terus berjalan, baik secara ilegal maupun legal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: