KAA 2015: Ajang Rezim Borjuis Berebut Kapital Imperialis

KAA - Ajang Berebut Kapital Imperialis

Asia Afrika Belum Merdeka

Enam puluh tahun lalu diselenggarakan Konferensi Bandung, menghimpun negara-negara dari Asia-Afrika yang mayoritas baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya, lepas dari kolonialisme. Bertempat di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955, para delegasi yang mewakili 25 negara Asia-Afrika, hampir seperempat bagian dari muka bumi dengan populasi 1,5 miliar penduduk, menghadiri Konferensi Bandung yang diorganisir oleh Burma, Pakistan, Ceylon (Sri Lanka), dan India, di bawah arahan Ruslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Konferensi Bandung bertujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kultural Asia-Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme. Konferensi ini adalah langkah penting menuju Gerakan Non Blok bahkan Conefo (Conference of The New Emerging Forces) di kemudian hari.

Respon Kaum Imperialis

Watak dan tendensi anti-Imperialisme dari KAA memantik kekhawatiran dan ketakutan dari negara-negara Imperialis, khususnya Imperialis AS yang muncul sebagai kekuatan Imperialisme terbesar pasca PD II. KAA menjadi ancaman bagi kebijakan Perang Dingin yang dikobarkan AS, karena KAA menggalang negara-negara dunia ketiga dari Asia Afrika untuk menentang kolonialisme sementara banyak sekutu penting AS di Eropa dalam Perang Dingin justru merupakan negara-negara kolonialis. AS itu sendiri merupakan negara kolonialis sejak lahir yang didirikan dengan menindas dan menjajah kaum pribumi Amerika (Indian). Pemerintah Imperialis AS juga takut bahwasanya KAA akan menjadi medan perluasan pengaruh dan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok (RTT). Krena itu bulan Januari 1955 Pemerintah Imperialis AS membentuk “Working Group on the Afro-Asian Conference” atau “Kelompok Kerja Asia Afrika yang menyertakan Operations Coordinating Board (OCB) atau Badan Koordinasi Operasi, the Office of Intelligence Research (OIR) Kantor Penelitian Intelijen, the Department of State atau Departemen Luar Negeri, the Department of Defense atau Departemen Pertahanan, the Central Intelligence Agency (CIA) atau Dinas Intelijen Pusat, serta the United States Information Agency (USIA) atau Dinas Informasi AS. OIR dan USIA menjalankan langkah “Manajemen Citra” AS dengan menggunakan baik propaganda terang-terangan maupun tersembunyi demi menampilkan AS seolah-olah sebagai negara yang ramah dan bersahabat serta memperingatkan akan ‘bahaya Komunisme’.

Suatu memorandum tertanggal 28 Maret menjelaskan upaya-upaya oleh OIR dan kelompok kerja untuk menyebarkan intelijen mengenai ‘Niatan-niatan Komunis dan Saran-saran untuk Membalas Desain-desain Komnis’. Ini dikirimkan ke pos-pos AS di luar negeri beserta instruksi untuk merundingkannya dengan para pemerintah yang diundang dalam KAA serta para partisipan. Upaya-upaya berikutnya (Bangkok Message) akan dilakukan melalui para delegasi Thailand, Pakistan, dan Philipina. Pos-pos di Jepang dan Turki (yang merupakan anggota NATO) juga akan melakukan tindakan serupa. Selainkan kepada para pemerintah negara partisipan KAA yang dekat dengan AS atau bahkan menjadi sekutu AS, pemerintah Imperialis AS memberikan “briefing” terhadap para anggota pers Amerika untuk membangun sentimen publik sesuai kepentingan pemerintah Imperalis AS.

Secara resmi, pemerintah AS tidak diundang dalam KAA namun pemerintah Imperialis secara masif mengeluarkan serangkaian pernyataan menjelang KAA untuk menggalang negara-negara dunia ketiga dalam pengaruhnya. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut AS menyatakan akan menyediakan bantuan ekonomi dan berusaha memutar balikkan isu kolonialisme bukan mengenai Imperialisme Amerika dan Eropa melainkan mengenai bahaya dari RRT dan Blok Timur.

Upaya sabotase dari pemerintah Imperialis AS bahkan sampai juga pada tindak terorisme. John Discoe Smith, bekas anggota CIA yang membelot ke Uni Soviet mengaku mengirim bahwasanya pada tahun 1955, Jack Curran, seorang agen CIA di Kedubes India, memintanya membawa sebuah tas berisi bom kepada Wang Feng di hotel Maidens. Bom itu digunakan oleh agen Kuo Min Tang (KMT) Taiwan. KMT kemudian merekrut Chow Tse-ming alias Chou Chu, pekerja kebersihan di Hong Kong Aircraft Engineering Co yang memiliki akses terhadap pesawat Air India yang mengangkut delegasi RRT untuk menghadiri KAA. Setelah lima jam mengudara, pesawat Kashmir Princess kemudian meledak dan menewaskan 16 orang penumpang di dalamnya, termasuk tujuh orang kader Partai Komunis Tiongkok (PKT). Zhou En Lai sendiri lolos dari aksi terorisme dan pembunuhan tersebut dan berhasil menghadiri KAA karena tidak berada pada rombongan yang sama.

Hasil KAA

KAA menghasilkan Dasasila Bandung yang memuat sepuluh poin mengenai deklarasi untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan kerjasama antar bangsa-bangsa, antara lain: Pertama, menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Kelima, menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif. Keenam, tidak melakukan pengaturan pertahanan kolektif demi melayani kepentingan negara-negara adidaya manapun serta tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Ketujuh, menahan diri dari tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan suatu wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Kedelapan, penggunaan cara-cara damai untuk semua perselisihan internasional baik melalui negosiasi, konsiliasi, arbitrasi, atau keputusan pengadilan serta cara-cara damai lainnya yang bisa dipilih oleh kesemua pihak, sesuai dengan piagam PBB. Kesembilan, memperjuangkan kepentingan bersama dan kerjasama. Kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Komunike final dari KAA menggarisbawahi kebutuhan negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan ekonominya dari negara-negara industri maju dengan cara menyediakan pendampingan teknis terhadap satu sama lain melalui pertukaran pakar dan pendampingan teknis untuk proyek-proyek pembangunan sekaligus melalui pertukaran teknologi dan pendirian pelatihan regional serta institut-institut penelitian.

Konferensi ini disusul dengan Konferensi Solidaritas Asia Afrika di Kairo, Mesir, pada September 1957 serta Konferensi Belgrade tahun 1961 yang kemudian berujung dengan pendirian Gerakan Non Blok.

Gerakan Non Blok dan New Emerging Forces

Gerakan Non Blok didirikan dalam Konferensi Belgrade tahun 1961 oleh prakarsa Sukarno sebagai Presiden Indonesia, Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India, Gamal Abdul Nasser sebagai Presiden Mesir, Kwame Nkrumah sebagai Presiden Ghana, Joseph Broz Tito sebagai Presiden Yugoslavia, dan U Nu sebagai Perdana Menteri Burma. Mereka mengajukan proposal jalan tengah bagi Negara-negara berkembang yang sedang terjepit Perang Dingin antara Blok Barat di bawah pimpinan AS dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet.

Dalam pidato yang disampaikan di Deklarasi Havana tahun 1979, Fidel Castro mewakili Kuba menyatakan bahwa tujuan GNB adalah menjamin “kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah dan keamanan dari negara-negara Non Blok” dalam “perjuangan melawan imperialisme, neo-kolonialisme, rasisme, dan semua bentuk agresi asing, pendudukan, dominasi, intervensi, atau hegemoni sekaligus melawan negara-negara adidaya dan politik blok“.

Disebabkan oleh kontradiksi-kontradiksi internalnya KAA dan GNB ini kemudian ternyata tidak cukup kuat sebagai platform atau landasan dalam menentang Imperialisme. Sebab banyak negara-negara Asia dan Afrika berdiri justru akibat memiliki hubungan dengan kepentingan Imperialisme. Misalnya Arab Saudi berdiri dengan dukungan Imperialis Inggris untuk menggulingkan Kesultanan Utsmani/Ottoman, Republik Korea atau Korea Selatan berdiri dengan sokongan Imperialis AS terhadap kediktatoran Syngman Rhee, Jepang yang kalah pada PD II sebagai bekas negara fasis-imperialis dibantu pemulihannya oleh Imperialis AS, termasuk dengan keberadaan rezim-rezim boneka yang dipasang di kursi kekuasaan demi kepentingan Imperialis seperti Muhammad Reza Pahlavi yang berkuasa di Iran akibat kudeta tahun 1953 yang diorganisir oleh MI6 (Dinas Rahasia Britania) dan CIA untuk menggulingkan Perdana Menteri Muhammad Mossadegh yang terpilih secara demokratis (akibat rencana nasionalisasi minyak di Iran).

Karena itulah Soekarno, sebagai Presiden Indonesia saat itu, kemudian melontarkan gagasan Conference of The New Emerging Forces yang berlandaskan pemikiran ekonomi-geopolitik dengan analisis bahwasanya dunia bukan terbagi ke dalam Blok Barat atau Blok Timur melainkan terbagi menjadi kubu Old Established Forces (Oldefo) di satu sisi dan New Emerging Forces (Nefo) di sisi lain. Oldefo atau Kekuatan Lama yang Mapan merupakan kelompok yang terdiri dari pemerintah negara-negara Imperialis dengan basis industri kapitalis yang maju dengan sekutu-sekutu kolonialnya serta rezim-rezim negara boneka di berbagai negara dunia ketiga. Sedangkan Nefo atau kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit merupakan pemerintah, bangsa, dan rakyat progresif di negara-negara sedang berkembang sekaligus bersama rakyat-rakyat progresif di negara-negara Imperialis dan atau negara-negara industri kapitalis maju. Nefo itu tidak eksklusif berdasarkan negara-negara atau wilayah teritorial seperti KAA melainkan seluruh elemen, angkatan, gerakan, dan kekuatan anti-Imperialis di seluruh dunia. Baik dalam bentuk negara, bangsa, pemerintah, maupun partai, organisasi massa, dan pergerakan.

Conefo ini belum sempat terlaksanakan karena pecahnya pembantaian 65 dan kontra-revolusi oleh Angkatan Darat yang mengantarkan berdirinya rezim kediktatoran militer Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Baik KAA maupun GNB terbukti tidak mampu mengkritik apalagi melawan kontra-revolusi di Indonesia yang berjalan dengan dukungan negara-negara Imperialis meskipun itu melanggar Dasasila Bandung dan Piagam PBB. Kegagalan serupa juga ditunjukkan (para anggota) KAA dan GNB yang tidak mengkritik apalagi melawan kudeta Augusto Pinochet terhadap pemerintahan Allende yang terpilih sebagai Presiden Chile secara sah dan demokratis serta pembantaian dan penghancuran gerakan rakyat pada 11 September 1973 dengan dukungan Imperialis AS, sebagaimana tidak ada kritik dan kecaman terhadap invasi rezim Soeharto ke Timor Leste.

Peran-peran progresif GNB di masa lalu seperti kritik dan penentangannya terhadap rezim Apartheid di Afrika Selatan dan pendudukan Israel terhadap Palestina bahkan dukungannya terhadap gerilyawan di Rhodesia (sekarang Zimbabwe) kemudian meredup seiring dengan berbagai kontra revolusi di negara-negara Asia Afrika dan anggota GNB seperti kudeta dan pembunuhan terhadap Patrice Lumumba, presiden Kongo yang sepenuhnya dibeking Imperialis AS, kapitulasi beberapa negara Asia Afrika terhadap Imperialisme (seperti rezim Anwar Sadat yang berkapitulasi terhadap Israel dan AS), berkuasanya rezim-rezim yang menjadi sekutu dan antek Imperialis (seperti Lee Kuan Yew di Singapura, Soeharto di Indonesia), atau bahkan ditempuhnya jalan kapitalis oleh beberapa negara di Asia dan Afrika seperti Afrika Selatan dan India misalnya.

Semua ini disebabkan aliansi baik dalam wadah KAA maupun GNB mayoritas masih bersandarkan pada aliansi negara-negara bangsa (nation state) yang bersifat borjuis-demokratik. Aliansi demikian sangatlah rapuh terhadap tekanan kontradiksi-kontradiksi internal maupun tekanan-tekanan dari kapital internasional. India dan Pakistan misalnya terlibat perseteruan politik bahkan pertikaian militer sebagai dua negara borjuis yang berebut tidak hanya pengaruh ekonomi politik di Asia Selatan namun juga berebut klaim atas Kashmir. Hal yang sama juga berlaku dengan perseteruan dan pertikaian antara Irak dan Iran di Timur Tengah serta Vietnam dan Kamboja di Indochina.

Rezim-rezim yang mengaku menerapkan “sosialisme” seperti Mesir di rezim Nasser, Libya di bawah rezim Khaddafi dengan Sosialisme Islam-nya, bahkan Indonesia di bawah rezim Soekarno dengan Sosialisme ala Indonesianya, bukanlah sosialisme berdasarkan perjuangan kelas untuk mendirikan negara buruh/kekuasaan kelas pekerja dan menghapuskan kapitalisme. Sosialisme ala Indonesia, Sosialisme Islam, dan Sosialisme di Mesir hanyalah “sosialisme” yang berusaha menghapus dominasi Imperialisme atau kekuasaan kapitalis asing namun di sisi lain menolerir bahkan mendukung kapitalis nasional (baik dalam bentuk state-capitalism atau kapitalisme negara maupun swasta pribumi). Begitu pula “sosialisme” di Yugoslavia dan Tiongkok sebenarnya merupakan negara buruh terdeformasi dimana yang berkuasa bukanlah kelas buruh atau rakyat pekerja melainkan rezim birokrat (baik birokrat partai maupun birokrat negara) yang berkuasa dengan mengatasnamakan kelas proletariat dan ajaran Marxisme-Leninisme namun menduduki posisi istimewa serta menikmati privilese-privilese dengan menindas bahkan menghisap rakyat pekerja. Diambilnya kebijakan neoliberalisme oleh Khaddafi (sebelum terguling dalam perang sipil tahun 2011), dicampakkannya ekonomi terencana di Suriah, ditempuhnya jalan kapitalis oleh RRT dan Vietnam, menyusul bubarnya Uni Soviet dan restorasi kapitalisme merupakan buah dari kontradiksi-kontradiksi internal yang diperparah dengan dominasi kapital global.

Neo-Liberalisme Menjerat Asia-Afrika

James O’Connoly, seorang sosialis sekaligus pejuang pembebasan nasional Irlandia melawan imperialisme Britania menyatakan, “Meskipun esok hari kalian merobek bendera Inggris dan mengibarkan bendera kemerdekaan di atas Kastil Dublin, tapi kalau kita tidak mendirikan Republik Sosialis maka semua upaya kita akan sia-sia. Inggris masih akan menguasai kita. Inggris akan menguasai kita lewat semua kapital dan kapitalisnya, lewat tuan tanah-tuan tanahnya, lewat bankir-bankirnya, dan lewat sema institusi komersil maupun individu yang telah ditanamkannya di negeri ini dan akan menyiramnya dengan tangis para ibu dan martir kita”.

Ini pula yang dinyatakan Ted Grant dalam “The Colonial Revolution”, “Kaum imperialis terpaksa meninggalkan metode lama berupa dominasi militer secara langsung di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dominasi ekonomi terhadap negara-negara independen menjadi cara baru.

Pernyataan ini terbukti ketepatannya tidak hanya di Inggris tapi juga di Asia-Afrika (bahkan juga di beberapa negara Amerika Latin). Meskipun secara de jure, negara-negara Asia-Afrika memperoleh kemerdekaannya namun secara ekonomi politik, mayoritas negara-negara Asia-Afrika masih berada di bawah penjajahan kapital baik melalui dominasi modal asing, jeratan hutang oleh negara-negara Imperialis maupun lewat lembaga-lembaga finansial internasional seperti Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF), hingga perjanjian-perjanjian pro pasar bebas yang dipaksakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), melalui skema Neoliberalisme yang berjalan masif terutama sejak Ronald Reagan berkuasa di AS dan Margaret Thatcher berkuasa di Britania.

Sebagaimana yang dikatakan Adam Booth, perkembangan dari kolonialisme negara-negara Eropa di Abad 19 dan 20 serta meluasnya pengaruh imperialisme selama 100 tahun terakhir membuat dunia dibagi-bagi diantara kaum Imperialis.

Satu sisi kita menyaksikan negara-negara Asia-Afrika kembali menjadi mangsa Imperialisme (neo-kolonialisme) di sisi lain kita menyaksikan negara-negara yang menjadi sekutu Imperialis, dipromosikan untuk menjadi negara-negara kapitalis baru. Model ini disebut juga sebagai kapitalisme yang disponsori negara, suatu sistem ekonomi dimana pemerintah menanamkan kapital di sektor-sektor ekonomi tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan industri-industri sektor swasta tertentu. Hal ini diterapkan di Asia di negara-negara seperti Singapura, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, negara-negara Asia yang menjadi sekutu dekat Imperialisme barat pimpinan AS. Sistem ekonomi ini berbeda dengan ekonomi terencana dimana negara mengerahkan semua sumberdayanya untuk membangun industri yang diperlukan yang pada akhirnya dimiliki dan dioperasikan negara. Model kapitalisme yang disponsori negara ini menyertakan kontrol negara terhadap finansial, dukungan langsung terhadap perusahaan-perusahaan negara di sektor-sektor strategis ekonomi atau pembangunan perusahaan-perusahaan unggulan nasional yang dimiliki swasta dan ketergantungan tinggi terhadap pasar ekspor untuk pertumbuhan. Meskipun demikian RRT di bawah pimpinan Deng Xiao Ping juga telah menempuh model ini. Namun karena RRT tidak masuk kelompok yang sama dengan kelompok kaum Imperialis maka ekonominya yang tumbuh semenjak mencampakkan ekonomi terencana dan memeluk kapitalisme maka RRT juga harus berkompetisi untuk mendapatkan sumberdaya dan menguasai pasar.

Karenanya negara-negara dengan ekonomi yang tumbuh seperti RRT terdorong untuk menjalin kesepakatan dengan tokoh-tokoh diktator seperti Bashir di Sudan demi mendapatkan akses terhadap sumber daya-sumber daya sekaligus pasar baru. Semua klaim kerakyatan dan progresif dari RRT ditanggalkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi RRT untuk mempertahankan kekuasaan dan previlese kaum birokrat yang berkuasa disana.

Dalam beberapa hal negara-negara ekonomi baru seperti RRT dan Arab Saudi telah menjadi semacam negara Imperialis baru. Arab Saudi dan RRT melakukan penanaman kapital secara besar-besaran di Afrika untuk mendirikan perusahaan-perusahaan perkebunan raksasa yang hasilnya kemudian ekspor balik ke negara-negara asal tersebut. Ini tindakan yang sama dengan penanaman kapital dan perusahaan perkebunan yang mendominasi Amerika latin dengan kerjasama antara perusahaan-perusahaan kapitalis dengan diktator-diktator lokal. Sebagaimana yang ditulis The Economist: “Negara-negara yang mengekspor kapital dan mengimpor pangan menerapkan outsourcing produksi pertanian dan peternakan di negara-negara yang tidak punya (dan membutuhkan) kapital namun punya lahan luas. Alih-alih membeli pangan di pasar dunia, pemerintah-pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang berpengaruh secara politik membeli atau menyewa pertanian dan peternakan di luar negeri serta mengapalkan hasilnya untuk kebutuhan dalam negeri. Tak dipertanyakan lagi, proyek-proyek tersebut berskala luas, berisiko, dan kontroversial. Di Madagaskar malah mereka juga sampai menggulingkan pemerintah. Kalau dulu perusahaan pertanian dan peternakan hanya sekitar 100.000 hektar maka sekarang luasnya berlipat-lipat. Negara-negara yang melakukannya antara lain Korea Selatan, dimana di Sudan saja ia menguasai 690.000 hektar dan Uni Emirat Arab menguasai 400.000 hektar. Sedangkan di Kongo, RRT menguasai 2,8 juta hektar untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit.”

Secara garis besar kebijakan-kebijakan neo-liberal yang telah diterapkan secara meluas di Afrika selama dua dasawarsa terakhir antara lain:

Penghapusan kontrol pemerintah terhadap uang dan harga-harga. Artinya subsidi-subsidi terhadap barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan dan bahan bakar telah dicabut. Makanan pokok di beberapa negara bahkan menjadi mahal dan tak terjangkau bagi rakyat miskin. Kerusuhan terkait pangan untuk menentang langkah-langkah kebijakan penyesuaian struktural terjadi di seluruh benua Afrika, khususnya Zimbabwe. Tahun 2000 di Nigeria, penaikan harga bensin yang didorong IMF telah memicu pemogokan massa dan perlawanan rakyat selama seminggu penuh. Liberalisasi pengaturan-pengaturan mata uang juga memungkinkan kapital untuk melakukan investasi dan disinvestasi di berbagai negara dengan jauh lebih mudah. Ini menciptakan kemungkinan “capital flight” dan serangan-serangan spekulatif terhadap mata uang. Uganda dan Ghana yang selama ini menjadi model penerapan reforma-reforma IMF sama-sama menderita devaluasi akut mata uangnya dan mengakibatkan inflasi harga-harga serta permasalahan ekonomi lainnya.

Pemotongan besar-besaran dalam pembelanjaan publik. Ini menimbulkan berbagai efek drasis. Mulai dari PHK massal terhadap para pekerja sektor publik di banyak negara. Ratusan ribu pekerja telah menderita di negara-negara seperti Senegal, Zambia, dan Tanzia akibat kebijakan penyesuaian struktural. Pemotongan lainnya dalam pembelanjaan publik mengakibatkan program-program sosial berkurang di satu sisi dan meningkatkan biaya-biaya yang harus dibayarkan rakyat di sisi lain. Tuntutan-tuntutan Penyesuaian Struktural saat ini di Mozambik telah mengakibatkan biaya kesehatan meningkat lima kali.

Privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara seperti di sektor listrik, air, dan transportasi. Privatisasi-privatisasi ini hanyalah menggantikan monopoli negara dengan monopoli swasta yang mengakibatkan naiknya harga-harga dan merampas layanan-layanan terhadap kaum miskin. Pemadaman listrik dan pemutusan air terjadi rutin di kota Soweto sebagai akibat kebijakan neoliberal ANC.

Kebijakan untuk mempromosikan tenaga kerja ‘fleksibel’. Hal ini pada dasarnya berarti penerapan tenagakerja dalam skala luas dan penyunatan terhadap hak-hak pekerja, upah, dan kondisi kerja. Para buruh di Universitas Wits di Johannesberg, Afrika Selatan, mendapati upah mereka dipotong hampir 70% dan kehilangan semua tunjangannya akibat rencana restrukturisasi.

Kebijakan-kebijakan untuk mempromosikan daya saing. Salah satunya adalah pengurangan terhadap tarif-tarif yang dianggap sebagai penghalang bisnis dan pengurangan pajak terhadap bisnis-bisnis serta kaum kaya untuk menarik investasi. Sebagai hasilnya, industri lokal hancur akibat impor-impor murah, sebagaimana yang terjadi pada industri tekstil Afrika Selatan selama beberapa tahun belakangan. Ini mengakibatkan PHK massif. Pajak-pajak perdagangan (VAT) kemudian diperkenalkan sebagai alternatif terhadap perusahaan dan pajak pendapatan. Ini mengakibatkan naiknya harga barang-barang bagi para pekerja dan peningkatan pendapatan besar bagi para majikan. Di negara-negara seperti Uganda dan Afrika Selatan penerapan VAT menghadapi perlawanan sengit dari rakyat.

Ekspansi Neoliberalisme demikian diiringi dengan ekspansi pangkalan dan kerjasama militer Imperialis AS dengan negara-negara sekutu dan rezim-rezim borjuis yang melayani kepentingan kapitalnya. Bagi wilayah Asia, Imperialis AS mendirikan United States Pacific Command (USPACOM) atau Komando Pasifik AS. Ini melibatkan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Filipina yang menandatangani kerjasama militer dengan AS. Peran militer sebagai penjaga kapital ditampakkan dengan fakta bahwasanya USPACOM mengawasi 35% dari total perdagangan AS yang senilai dengan $548 di tahun 1998. USPACOM juga berperan mengawasi lima kekuatan militer di Asia Pasifik yang sekaligus lima kekuatan militer terbesar di dunia, yaitu: RRT, India, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan. USPACOM memiliki kekuatan sebesar 300.000 personel militer gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir dengan angka sebesar 20% dari total kekuatan militer AS.

Sedangkan di Afrika, AS mendirikan United States Africa Command (USAFRICOM) atau Komando Afrika AS sejak tahun 2007 dan menjalankan ratusan aktivitas militer dengan kerjasama militer dengan 53 negara-negara Afrika serta area operasi seluruh wilayah Afrika kecuali Mesir. Kerjasama ini berbentuk kerjasama program antar dua institusi militer dari dua negara, kegiatan-kegiatan yang disponsori militer, serta operasi-operasi militer untuk mengamankan Afrika demi kepentingan AS. USAFRICOM sendiri memiliki kekuatan sebanyak 2.000 personel (militer, sipil, kontraktor, maupun pegawai-pegawai lokal dari Afrika) dari seluruh angkatan militer AS.

Keberadaan pangkalan dan operasi militer Imperialis AS di Asia-Afrika sebenarnya menghadapi banyak tentangan. Wafula Okumu, seorang peneliti senior di Institut Studi Keamanan di Afrika Selatan menyatakan di depan Kongres Afrika bahwasanya semakin banyak perlawanan dan permusuhan dari rakyat Afrika terhadap USAFRICOM.

Namun perlu digarisbawahi, meskipun Imperialis AS adalah Imperialis terkuat dan paling dominan di dunia, namun ia bukanlah satu-satunya Imperialis yang menindas dan mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat di Asia Afrika, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer.

Imperialisme di Asia dilihat dari segi pembagian kerjasama militernya menunjukkan bahwa bukan hanya Imperialis AS yang bermain disana dengan kolaborasi sekutu-sekutunya berupa rezim-rezim borjuis di Asia. Rezim penguasa di Thailand dan Filipina misalnya, menjalin kerjasama militer kolektif tidak hanya dengan Imperialis AS namun juga Imperialis Prancis dan Imperialis Australia melalui skema South East Asia Collective Defense Treaty (SECDT) atau Perjanjian Pertahanan Kolektif Asia Tenggara.

 

Krisis Kapitalisme 2008 dan Peningkatan Penindasan terhadap Rakyat Asia-Afrika

Pecahnya krisis kapitalisme pada tahun 2008 menandai putaran baru dalam sejarah penindasan kapitalisme terhadap rakyat pekerja Asia-Afrika. Hingga 2012, tercatat bahwasanya lebih dari 50% rakyat Afrika hidup dengan pendapatan di bawah $2,5 per hari. Rata-rata orang miskin di Afrika Sub-Sahara hanya hidup dengan 70 sen dolar per hari serta semakin dimiskinkan daripada tahun 1973.

Nigeria yang berpenduduk 170 juta jiwa, negara berpenduduk terpadat di Afrika, mengalami kesenjangan sosial kian parah. Meskipun dalam lima tahun terakhir ekonominya tumbuh melebihi 6% per tahunnya namun di sisi lain angka kemiskinan juga semakin menjulang bahkan pengangguran pemuda mencapai 47%.

Kontradiksi juga terjadi di Afrika Selatan, meskipun memiliki kekayaan mineral besar bahkan menjadi penghasil berlian terbesar di dunia namun angka penganggurannya mencapai 31%. Bahkan pengangguran pemuda di atas 70%. Sedangkan 25% dari rakyat Afrika Selatan hidup dengan pendapatan di bawah $1,25 per hari.

Pertumbuhan ekonomi kapitalis India yang diklaim Perdana Menteri Monamhan Singh sebesar 8% hingga 9% kini ambruk sampai tinggal setengahnya. Inflasi di India melambung mencapai 10% dan terus naik. Mata uang Rupee merosot 13% dalam jangka tiga bulan di tahun 2013. Pemotongan anggaran publik, PHK massal, sampai permasalahan sosial seperti perkosaan dan kerusuhan SARA menjadi penyakit serius yang menjangkiti India.

Gelombang neoliberalisme juga melanda Pakistan. Rezim pemerintah kanan Liga Muslim menerapkan privatisasi perusahaan-perusahaan negara seperti Pakistan International Airlines, layanan pos, perkeretaan, WAPDA (Water and Power Development Authority atau Otoritas Pengembangan Air dan Tenaga), dan lain-lain. Ini mengakibatkan anjloknya ekonomi, naiknya harga-harga, bunuh diri keluarga-keluarga melarat, perdagangan anak-anak dan organ tubuh manusia, penyiksaan dan pembunuhan terhadap perempuan, bahkan akhirnya kembali menyuburkan serangan-serangan teroris dan berbagai aksi bom bunuh diri di Pakistan. Jutaan rakyat di negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka juga menanggung penderitaan yang tidak jauh berbeda akibat kebiadaban kapitalisme.

Afghanistan di sisi lain menghadapi penderitaan dan kebiadaban yang jauh lebih mengerikan akibat perang-perang Imperialis dan fundamentalisme agama di sisi lain. Tahun 2010/2011 Afghanistan memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita hanya sebesar $528. Afghanistan kini termasuk sebagai salah satu dari 10 negara paling miskin sedunia. Saat krisis kapitalisme pecah pad tahun 2008, 36% rakyat Afghanistan berada di bawah garis kemiskinan sementara 50% rakyat Afghanistan berada pada posisi rawan kemiskinan. Afghanistan punya tingkat kematian bayi terbesar di dunia. Sebanyak 134 dari seribu bayi, tidak bertahan hidup dalam proses kelahiran. Rata-rata usia harapan hidup di Afghanistan hanya sampai 48 tahun. Sebanyak 75% populasi Afghanistan juga menderita buta huruf. Hajat hidup rakyat Afghanistan diporak-porandakan perang Imperialis AS, kekayaan alamnya dijarah perusahaan-perusahaan Imperialis Barat, Obama yang memenangkan kursi kepresidenan dengan berjanji menarik pasukan militer di Afghanistan dan Irak, kini terbukti melanggar sendiri janjinya dan membuat Afghanistan yang didudukinya semakin terbakar oleh kebencian sektarian dan kerusuhan SARA.

Pemiskinan dan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh neoliberalisme demi kepentingan kapital internasional atau imperialisme cepat atau lambat akan menuai perlawanan balik dari massa rakyat pekerja. Ini ditunjukkan dengan pecahnya revolusi-revolusi Arab di Timur Tengah yang juga dikenal dengan Musim Semi Arab atau Arab Spring. Rezim-rezim penguasa diturunkan di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Sementara itu kebangkitan sipil meletus di Bahrain di Suriah. Kemudian demonstrasi-demonstrasi massal besar-besaran terjadi di Aljazair, Irak, Yordania, Kuwait, Moroko, dan Sudan. Sedangkan demonstrasi-demonstrasi dalam skala kecil melanda di Lebanon, Mauritania, Oman, Arab Saudi, dan Sahara Barat. Bentrokan juga sempat muncul di sepanjang perbatasan Israel pada Mei 2011. Selain itu di kawasan yang berbatasan dengan jazirah Arab tidak luput terkena dampaknya: Iran dilanda protes oleh minoritas Arab di Khuzestan dan Mali mengalami pemberontakan.

Timur Tengah secara keseluruhan merupakan kawasan yang mendidih dengan pergolakan sosial dan instabilitas. Pergolakan sosial di Suriah sebagai rembetan Musim Semi Arab melahirkan pembangkangan kerakyatan melawan rezim Baathis namun di tengah represi brutal secara militer dan ketiadaan kepemimpinan revolusioner telah mendegenerasikannya menjadi perang saudara yang sektarian atau berbasiskan SARA. Proses ini dipercepat dan dipermasif akibat intervensi Saudi dan Qatar yang tidak saja berkepentingan menggulingkan rezim Assad yang menjadi sekutu Iran ini namun juga untuk menghancurkan elemen-elemen revolusioner, tidak peduli kalau itu harus menggunakan cara dengan membelokkannya ke sektarianisme atau SARA bahkan dengan mendanai dan mempersenjatai Jabhat Al-Nusra maupun ISIS. Semuanya dengan sepengetahuan dan dukungan Imperialis AS. Perang sipil ini sudah berjalan lebih dari dua tahun dan belum selesai dan Saudi serta negara-negara Teluk harus menerima kenyataan bahwa kaum fundamentalis yang mereka biakkan akhirnya lepas kontrol dan menggigit balik tangan yang memberi mereka makan. Imperialis AS yang kekuatannya melemah akibat krisis kapitalisme akhirnya terpaksa harus menerima peran Iran yang semakin menguat secara ekonomi politik dan bersandar kepadanya untuk memerangi ISIS.

Kini Saudi kelabakan dengan pecahnya pemberontakan Houthi di halaman belakangnya sendiri. Pemberontakan Houthi di Yemen yang didukung Iran dan menggulingkan rezim diktator yang dulu disokong Saudi ini memaksa Saudi menjalin koalisi dengan sembilan negara Teluk (melalui Liga Arab) dan ditambah Pakistan untuk menggempur Yemen habis-habisan. Kemunafikan Imperialisme Barat yang mengecam habis-habisan pencaplokan Crimea oleh Rusia semakin kentara dengan dukungannya terhadap agresi negara-negara teluk di bawah pimpinan Arab Saudi ke Yemen.

Pemiskinan dan kesenjangan sosial juga terjadi secara akut di RRT. RRT telah berubah dari negara buruh yang terdeformasi atau cacat menjadi negara kapitalis tanpa melalui keambrukan PKT dan kediktatoran kaum birokrat seperti di Uni Soviet. RRT kini dijalankan oleh segelintir elit oligarki maha kaya yang menjarah negara secara besar-besaran dan menghisap tenaga kerja buruh-buruh RRT secara brutal dan biadab. Proses pembukaan RRT untuk kapital asing dan pasar dunia yang dipelopori oleh Deng Xiao Ping ini berjalan semakin biadab. Para kapitalis dunia dengan antusias melarikan kapitalnya dan menanamkannya dengan membuka pabrik-pabrik di RRT akibat buruhnya berupah sangat rendah, tanpa kekuatan dan kebebasan berserikat, serta setiap aksi demonstrasi dan mogok kerja dengan cepat direpresi secara kejam oleh aparat militer dan kepolisian RRT.

Kelas penguasa yang berasal dari birokrat partai dan pejabat negara juga mulai semakin agresif memainkan peran ekonomi politiknya di Asia Afrika. RRT melakukan ekspor kapital secara masif ke Afrika Timur dan berkontradiksi dengan Imperialis Prancis di satu sisi serta di sisi lain juga mengembangkan sayap pengaruh ekonominya ke Asia Tenggara tidak hanya melalui penanaman kapital namun juga perjanjian-perjanjian dan pakta perdagangan regional seperti ASEAN-China Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan ASEAN dan RRT serta oleh karena itu berkontradiksi dengan Imperialis AS, Imperialis Australia, bahkan juga Imperialis Jepang. Pemerintah Jepang di bawah rezim Shinzo Abe yang baru-baru ini mencampakkan konstitusi pasifis (perdamaian dan anti-perangnya) serta berusaha membangun kembali kekuatan militer Jepang menunjukkan kontradiksi di Asia yang semakin menajam.

Meskipun demikian basis kelas kapitalis di RRT sangatlah kecil, tidak sebanding dengan basis kelas kapitalis AS dan Eropa. Dari suatu populasi yang besarnya sekitar 1.354 juta, hanya terdapat 1,2 juta jutawan (jutawan dalam angka juta menurut ukuran dolar AS). Kapitalis yang termasuk kelompok demikian besarnya hanya 0,1% dari total penduduk RRT. Jumlah 1,2 orang jutawan itu merupakan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jutawan di Inggris maupun Italia. Ini diperparah dengan perlambatan ekonomi. Terlepas dari pertumbuhan ekonominya, RRT bukanlah perkecualian yang bebas dari krisis overkapasitas dan overproduksi. Sekarang banyak industri RRT yang mulanya diuntungkan dari stimulus-stimulus pemerintah—mulai industri baja sampai pembangunan kapal hingga pelelehan metal—semuanya lumpuh akibat krisis overproduksi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengakibatkan kehilangan keuntungan yang sangat besar. Kontradiksi-kontradiksi tidak hanya semakin menajam namun juga menusuk-nusuk. Selama tiga bulan pertama di awal tahun 2015 terjadi protes-protes buruh dan juga aksi-aksi mogok yang ditutup-tutupi media RRT di satu sisi dan tidak diberitakan media-media raksasa Barat. Meskipun demikian tidak semua kontradiksi itu bisa ditutupi. Pecahnya aksi massa di Hongkong yang menuntut hak-hak demokratis di bawah pimpinan Federasi Mahasiswa Hong Kong yang disusul dengan dukungan Serikat Buruh di Hong Kong menjadi salah satu peristiwa besar di dasawarsa kedua abad 21 ini.

Tambahkan hal ini dengan gerakan mahasiswa yang meletus di Burma, protes melawan pemberangusan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Singapura diikuti pemogokan sopir bus di Singapura, pembangkangan kaos merah dan kudeta militer di Thailand, gerakan rakyat untuk menurunkan Presiden Filipina, dan tiga upaya mogok nasional di Indonesia, menunjukkan bahwa tidak ada benua dan kawasan yang steril dari pergolakan sosial akibat krisis kapitalisme.

Neoliberalisme di Indonesia dan Hegemoni Imperialisme

Perlambatan ekonomi yang terjadi di RRT dan India telah menghentikan era harga komoditas tinggi. Ini memberikan dampak menghentikan performa ekspor komoditas Indonesia sehingga mengakibatkan defisit besar pada neraca perdagangan tahun 2013 dimana nilai ekspor lebih kecil daripada impor. Besar defisit neraca perdagangan tahun 2013 mencapai US$ 4,06 miliar, defisit ini meningkat 140% dibanding defisit 2012 sebesar US$1,7 miliar. Padahal tahun 2011 dan 2012 justru menunjukkan adanya surplus US$ 26 miliar. Ini menunjukkan krisis kapitalisme yang menimbulkan turunnya permintaan ekspor telah mengakibatkan ambruknya neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 30 miliar.

Saat tahun-tahun pertama krisis kapitalisme yang pecah kembali sejak tahun 2008, pemerintah Imperialis AS masih bisa berupaya menyelamatkan sistem kapitalisme dengan menerapkan kebijakan “uang murah”. Artinya kapital-kapital yang tidak lagi bisa ditanamkan di dalam negeri AS akibat krisis overproduksi dan karenanya tidak bisa mendatangkan profit, kemudian dipindahkan baik oleh perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank AS, maupun institusi-institusi finansial yang dikuasai AS, untuk kemudian ditanamkan ke negara-negara yang dampak krisis kapitalismenya tidak separah AS. Termasuk Indonesia.

Terdapat beberapa contoh perjanjian yang ditandatangani Indonesia untuk melayani kepentingan kapital AS. Pertama, US-Indonesia Comprehensive Partnership atau Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia. Ini merupakan perjanjian bilateral untuk semakin menarik lebih banyak kapital AS untuk menikmati kekayaan alam dan politik upah murah serta perlindungan militer-kepolisian dalam eksploitasinya.

Kedua, ada Public-Private Partnership atau Kemitraan Negeri dan Swasta (PPP). Perjanjian yang sudah dimulai sejak 1999 merupakan program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia dengan mengundang aktor-aktor swasta atau kapitalis asing dimana objek pembangunannya akan lebih memprioritaskan pembangunan struktur dan infrastruktur untuk kepentingan kapital seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk kelancaran distribusi bahan mentah dan komoditas. Pembangkit tenaga listrik dan smelter untuk keperluan tambang-tambang perusahaan Imperialis. Jadi inti PPP adalah mengundang perusahaan-perusahaan Imperialis untuk membangun kebutuhan infrastruktur agar melancarkan eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi kapital di Indonesia, dengan didanai oleh pemerintah Indonesia. Ini dilakukan dengan cara mengorbankan kebutuhan rakyat melalui pencabutan subsidi, penaikan harga barang-barang kebutuhan pasar, atau secara umum: liberalisasi dan privatisasi.

Namun aliran kapital berupa “uang murah” dari AS ini mulai macet karena pemerintah Imperialis AS tidak bisa terus-menerus menyediakan “uang murah” sebab hutang pemerintah Imperialis AS telah mencapai $17,2 triliun dimana tempo hari sudah menyebabkan gagal bayar dan penutupan pemerintah selama beberapa hari. Angka ini juga berarti tiap warga AS, mulai bayi sampai lanjut usia, dibebani hutang 54 ribu dolar Amerika (atau 600 juta rupiah).

Penghentian kebijakan “uang murah” dan pengurangan quantitative easings oleh AS akan memukul ekonomi Indonesia. Sebab ekonomi Indonesia sangat didominasi oleh kapital-kapital asing, khususnya oleh Imperialis AS. Krisis yang menghantam ekonomi AS cepat atau lambat juga akan menghantam ekonomi Indonesia yang begitu terikat erat kepadanya. Demi menyelamatkan sistem kapitalisme, dalam momentum krisis, rezim dan kelas penguasa selalu akan mengorbankan rakyat pekerja. Rezim Jokowi-JK yang sudah berumur setengah tahun tidak ragu-ragu untuk berpihak pada kapitalisme dan ini sudah ditunjukkannya dengan semakin mencabut subsidi, semakin memangkas pembelanjaan publik, semakin menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, dan semakin memperhebat penindasan serta penghisapan demi kepentingan kapital.

Ini mendorong baik rezim SBY di periode sebelumnya maupun rezim Jokowi-JK saat ini untuk tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada kapital AS namun mulai mencari suntikan kapital dari negara-negara Imperialis maupun negara-negara kapitalis maju lainnya. Maka dicanangkanlah berbagai program untuk menggaet kapital dari negara manapun yang tertarik dengan kekayaan alam, politik upah murah, dan dukungan hukum serta militer-kepolisian di Indonesia, termasuk melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan juga KAA tahun 2015 ini.

KAA 2015 Kini sebagai Ajang Konsolidasi Rezim Borjuis dan Akomodasi Kepentingan Imperialis

Semenjak berbagai gelombang kontra-revolusi, kapitulasi, dan neo-liberalisasi di berbagai negara Asia Afrika, KAA dan GNB sudah lama kehilangan watak progresifnya. Nelson Mandela, seorang Sosial Demokrat bersedia bersanding dengan Soeharto seorang diktator militer yang korup dalam forum Gerakan Non Blok. Bahkan kebijakan-kebijakan pasar bebas dan neoliberal mulai diterapkan melalui New Asian African Strategic Partnership (NAASP) atau Kerjasama Strategis Asia-Afrika yang dicanangkan di masa rezim SBY-JK dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 20 hingga 24 April 2005 di Bandung dan Jakarta.

Salah satu isi NAASP adalah kerjasama ketahanan pangan. Namun ketahanan pangan dalam kerangka NAASP bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan karena dengan dalih menanggulangi kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan pangan, NAASP mengarahkan untuk menarik investasi kapital dari negara-negara Imperialis seperti AS dan Australia untuk membangun perusahaan-perusahaan perkebunan di negara-negara Asia Afrika dan ini didukung dengan instrumen hukum dan aparat kepolisian-militer untuk menjamin perampasan tanah kaum tani dan masyarakat adat.

Selain itu kerjasama Keamanan Energi juga merupakan kerjasama untuk mengamankan dominasi kapital asing dan Imperialisme terhadap kekayaan alam di negara-negara Asia Afrika. Begitupula kerjasama kebijakan dan peraturan lingkungan lebih merupakan ban serep terhadap praktik kapitalisme negara-negara Imperialis yang merusak lingkungan.

NAASP juga menjadi jalan masuk bagi kerjasama Kontra-Terorisme yang meskipun di satu sisi diarahkan untuk memberantas terorisme fundamentalis agama namun juga digunakan untuk mengintimidasi serta merepresi gerakan rakyat dan perjuangan kelas serta mengamankan kepentingan-kepentingan kapital khususnya kepentingan Imperialis.

Dalam kerangka kerja NAASP inilah posisi Aljazair dipilih sebagai perwakilan Afrika dan Indonesia mewakili Asia menduduki titik tekan dan diprioritaskan dalam kerjasama kontra-terorisme. Dengan kata lain represi dan intimidasi akan semakin sistematis dan meluas dijalankan demi kepentingan Imperialisme. Ekses-eksesnya sudah kita saksikan dengan penembakan Paniai, represi terhadap pemogokan buruh Freeport, prioritas pengamanan untuk sektor-sektor industri asing di Indonesia, serta berbagai Undang-undang dan produk hukum represif dan intimidatif lainnya. Tentu saja tidak ada kerjasama untuk menentang apalagi melawan terorisme imperialis AS, Israel, dan Ukraina.

Meskipun ada kerangka kerja Solidaritas untuk Palestina dalam KAA melalui NAASP namun ini hanya berupa pelatihan-pelatihan kerja dan kecakapan. Tidak ada komitmen jelas terhadap para pengungsi Palestina yang mejadi diaspora di berbagai negeri untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tanah air, tidak ada dukungan terhadap mana saja daerah yang seharusnya menjadi daerah kedaulatan Palestina, apalagi terhadap one-state-solution dimana pembubaran negara Israel sebagai syarat berdirinya Palestina merdeka.

NAASP juga menjadi jalan masuk bagi negara-negara ekonomi baru di Asia-Afrika atau negara-negara kapitalis maju Asia-Afrika seperti Jepang, India, dan RRT demi memperkuat peran ekonominya melalui mandat untuk mewujudkan Tokyo International Conference on African Development (TICAD) atau Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika, China-Afrika Cooperation Forum (CACF) atau Forum Kerjasama RRT-Afrika, dan India-Africa Cooperation atau Kerjasama India-Afrika, serta New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) atau Kemitraan Baru bagi Pembangunan Afrika. Semua ini merepresentasikan tendensi serupa di antara negara-negara ekonomi yang bangkit atau negara-negara kapitalis baru, seperti Jepang, RRT, India, dan lainnya, dimana mereka mencapai kesepakatan (sementara) untuk tidak saling merusak pasar domestik masing-masing dan mengarahkan orientasi penanaman kapital serta penetrasi pasarnya ke Asia-Afrika.

Selain itu, KAA tahun 2015 yang diadakan di Indonesia kali ini juga diiringi penyelenggaraan World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Hotel Shangrila di Jakarta Setidaknya dalam pertemuan ini akan dihadiri 20 Negara-negara imperialisme termasuk AS, Britania, Australia, dan lainnya. Forum ini turut menghadirkan 650 CEO dari perusahaan besar dunia.

Dalam Forum Ekonomi Dunia inilah jargon-jargon Indonesia harus semakin membuka pasarnya, reformasi birokrasi dan regulasi yang ramah investasi, serta jaminan kemudahan dan lancarnya pembebasan lahan terus dirapal bagaikan mantera penyihir. Kata-kata indah bagi pengusaha ini jelas petaka bagi rakyat pekerja. Karena “Indonesia harus semakin membuka pasarnya” berarti Indonesia harus semakin memasifkan liberalisasi dan privatisasi. “Reformasi birokrasi dan regulasi yang ramah investasi” berarti selain birokrasi pejabat yang korup dan berbelit dengan mental priyayi harus dirapikan juga berarti kemudahan kapital merasuki dan mendominasi segala sektor, dengan pengurangan pajak dan tanggung jawab, termasuk dengan politik upah murah. Sedangkan jaminan kemudahan dan lancarnya “pembebasan lahan” tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan hukum dan aparat kekerasan legal negara (militer dan kepolisian) untuk menggusur kaum tani dan masyarakat adat demi kepentingan kapital.

Ini menunjukkan bahwasanya represi dan intimidasi terhadap rakyat pekerja akan semakin dimasifkan dan bahkan dilindungi tidak hanya oleh aparat militer-kepolisian namun juga dengan regulasi hukum. Misalnya Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang bisa mengkriminalisasikan Ormas yang dianggap memusuhi pemerintah, UU Keamanan Nasional (UU Kamnas) yang bisa menarget demonstrasi atau pemogokan sebagai gangguan terhadap keamanan nasional, Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial (UU PKS), Undang-Undang Penanggulangan keadaan Bahaya (UU PKB), dan Undang-Undang Komponen Cadangan (Wajib Militer), merupakan contoh-contoh regulasi untuk kepentingan kelas penguasa penindas.

Kontradiksi dan antagonisme sudah semakin masif dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Kita menyaksikan berbagai perlawanan balik dari rakyat pekerja, seperti perlawanan kaum tani Karawang, kaum tani Rembang, kaum tani Bumi Aji, dan sebagainya, baik terhadap negara borjuis maupun kapitalis industrial dan kapitalis agraria, yang meskipun memang mayoritas masih belum menang, namun menunjukkan bahwasanya rakyat pekerja tidak lagi tunduk dan diam menerima penindasan. Hal yang sama juga terjadi di sektor buruh dan kaum miskin kota.

Seluruh sektor pergerakan rakyat melawan penindasan ini tentu saja harus saling membangun hubungan, menjalin solidaritas, serta menuju persatuan lintas sektoral. Penyelenggaraan Konferensi Rakyat Asia Afrika oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) suatu aliansi programatik dengan garis politik Demokratis Nasional merupakan langkah penting dan bernilai dalam membangun persatuan rakyat melawan penindasan. Namun sebagaimana People’s Global Camp atau Kemah Rakyat Sedunia oleh FPR dan aliansi luasnya Indonesian People’s Alliance (IPA) untuk melawan konferensi WTO pada Desember 2013 lalu di Denpasar Bali, organisasi pergerakan yang digalang dalam Konferensi Rakyat Asia Afrika ini juga masih sebatas organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung dengan FPR dan atau yang memiliki kedekatan hubungan dengannya. Organisasi-organisasi progresif semacam Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Partai Rakyat Pekerja (PRP), Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Politik Rakyat, dan Militan Indonesia perlu dilibatkan pula. Termasuk juga organisasi-organisasi massa buruh seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) maupun organ pemuda mahasiswa progresif seperti Pusat Pergerakan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Sentra Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK), dan Serikat Mahasiswa Progresif UI (SEMAR UI).

Pembangunan persatuan pergerakan rakyat ini juga merupakan hal yang tidak kalah penting dengan pembangunan partai buruh revolusioner. Meskipun demikian harus digarisbawahi bahwa pembangun persatuan demikian perlu dilandasi dengan perspektif perjuangan kelas, bukan kolaborasi kelas, serta dengan strategi-taktik yang revolusioner untuk mengarahkan gerakan bukan pada refomisme yang sekedar menambal-sulam kapitalisme baik dengan embel-embel negara kesejahteraan maupun Keynesianisme, mengharap reforma-reforma dalam sistem kapitalisme, melainkan mengorientasikan gerakan rakyat dan perjuangan kelas untuk penumbangan kekuasaan Imperialisme dan rezim borjuasi serta menegakkan kekuasaan proletariat melalui pendirian negara buruh serta pembangunan sosialisme dengan semangat internasionalisme. Perspektif perjuangan pembebasan nasional anti-Imperialisme tidak lagi bisa berdasarkan persepektif aliansi negara borjuis-demokratik melainkan harus berlandaskan internasionalisme di bawah panji perjuangan kelas. Selama masih ada kapitalisme maka selama itulah tidak ada kemerdekaan sejati. Sebagaimana dikatakan Rosa Luxemburg, pilihannya hanya dua: Sosialisme atau Barbarisme.

SUMBER:

Africa, neo-liberalism and anarchism. Workers Solidarity vol. 62.

Bandung Conference of 1955 and the resurgence of Asia and Africa, Daily News, Sri Lanka.

Perkins. 2006. Small Victory Missed Chance.

Hartono, Rudi. 2014. Serangan Bom Jelang Konferensi Asia-Afrika 1955. Berdikari Online.

Jayaprakash, ND. 2005. India and The Bandung Conference of 1955 – II. People’s Democracy – Organ Mingguan Partai Komunis India (Marxis). XXIX (23).

Choucri, Nazli. 1969. “The Nonalignment of Afro-Asian States: Policy, Perception, and Behaviour” Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 2 (1): 1-17.

Castro, Fidel. 1979. Pidato Fidel Castro dalam PBB sebagai Ketua Gerakan Non Blok. Disampaikan di PBB pada 12 Oktober 1979.

Jakasurya, Pandu. 2015. Diskusi seputar “Catatan tentang Revolusi Permanen”. 23 Maret 2015.

Connolly, James. 1897. Shan Van Vocht.

International Marxist Tendency. 2014. Rumusan Perspektif Revolusi 2014 bagian 3. Draf dokumen bahan Kongres Sedunia IMT. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan ulang via Bumi Rakyat.

International Marxist Tendency. 2014. Rumusan Perspektif Revolusi 2014 bagian 4. Draf dokumen bahan Kongres Sedunia IMT. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan ulang via Bumi Rakyat.

Front Mahasiswa Nasional. Brosur Propaganda KAA 2015. 2015. Persatuan Pemuda Mahasiswa dan Rakyat Asia-Afrika melawan Neo-kolonialisme Imperialisme AS, Berjuang untuk Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Asia-Afrika.

Militan Indonesia. 2014. Dokumen Perspektif Nasional Militan 2014. http://www.militanindonesia.org/dokumen-perspektif.html

Wikipedia. 2015. United States Pacific Command.

Wikipedia. 2015. United States Africa Command.

Wikipedia. 2015. Unified Combatant Command.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: