Komite Pendidikan Gratis: Kembalikan Uang Pungli Sekolah dan Penjarakan Pelakunya

KPG

Pendidikan adalah hak bagi semua warga, terlebih pendidikan dasar untuk wajib belajar sembilan tahun menjadi hak utama bagi warga negara dan Negara wajib mengusahakan pembiayaannya. Namun kenyataannya, dunia pendidikan terus-menerus dibayangi sekelumit masalah; biaya pendidikan, kualitas dan mutu pendidikan yang patut dipertanyakan, berbagai praktek pembodohan terutama pada saat proses belajar mengajar telah mulai memasuki tahun ajaran baru, baik untuk siswa baru ataupun biaya daftar ulang, dan lain sebagainya, sekalipun telah jelas sekali dinyatakan dalam konstitusi kita UUD 1945.

Demikian ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan ditegaskan pula dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada SD dan SMP. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Namun untuk yang kesekian kalinya pemerintah nyata – nyata telah lalai akan tugas dan tanggungjawabnya dalam menjamin pelaksanaan program wajib belajar agar tidak ada lagi biaya pendidikan (dengan dalih atau modus apapun) yang harus dikeluarkan oleh wali murid pada sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTS di kabupaten Gresik, yang tidak dapat dibenarkan oleh peraturan yang ada. BAHKAN PRAKTEK YANG ADA DAN TIDAK BISA DITERIMA OLEH NALAR ADALAH ADANYA PEMBIAYAAN SEKOLAH YANG DIBEBANKAN PADA SISWA DENGAN TANPA RINCIAN PENGGUNAANNYA DAN KWITANSI PEMBAYARAN.

Maka sebagaimana Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 420/958/437.12/2012 tertanggal 5 juli 2012; Surat Dinas Pendidikan Nomor 422.1/5265/437.53.2/2012 tertanggal 16 Juli 2012; dan Surat Dinas Pendidikan Nomor 421/154/437.53/2015 tertanggal 28 Januari 2015, telah ditegaskan mengenai larangan dan KEHARUSAN MENGEMBALIKAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN yang tidak sesuai dengan aturan pendidikan. Bahkan kalau benar terbukti adanya praktek pembiayaan sekolah yang tidak sesuai aturan (PUNGLI) sudah saatnya pemerintah ataupun instansi terkait bertindak tegas dan mem-PIDANA-kannya, mengingat hal demikian sangat tidak pantas terjadi di dunia pendidikan.

Comments
One Response to “Komite Pendidikan Gratis: Kembalikan Uang Pungli Sekolah dan Penjarakan Pelakunya”
  1. Gresik Me mengatakan:

    mohon di publikasikan juga surat edaran kadindik di web ini
    Surat Dinas Pendidikan Nomor 421/154/437.53/2015 tertanggal 28 Januari 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: