Bukan Buruh Tiongkok Tapi Neoliberalisme Biang Kerok Hajat Hidup Buruh Terperosok

Bukan Buruh Tiongkok Tapi Neoliberalisme Biang Kerok Hajat Hidup Buruh Terperosok

Bukan Buruh Tiongkok Tapi Neoliberalisme Biang Kerok Hajat Hidup Buruh Terperosok

BUKAN BURUH TIONGKOK, MELAINKAN NEOLIBERALISME BIANG KEROK HAJAT HIDUP BURUH INDONESIA TERPEROSOK

Selasa 1 September lalu massa buruh yang bernaung di bawah aliansi Gerakan Buruh Indonesia (GBI) melakukan aksi serentak di 20 provinsi menyuarakan bahaya PHK besar- besaran. Dalam aksi yang dipusatkan di depan Istana Negara tersebut, aliansi yang menghimpun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia kubu Andi Gani Nenawea (KSPSI AGN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Komite Persiapan Konfederasi Pergerakan Buruh Indonesia itu, tidak hanya menolak PHK dan menuntut hak-hak normatif seperti kenaikan upah, jaminan pensiun, dan pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dinilai merugikan buruh, namun sekaligus juga menolak kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan BBM.

Sayangnya GBI juga mengusung tuntutan “tolak pekerja asing atau tenaga kerja asing harus wajib berbahasa Indonesia”. Tuntutan nasionalistis ini bukan hanya tidak tepat namun juga akan membuahkan malapetaka karena menggiring buruh Indonesia masuk perangkap pecah-belah lalu kuasai oleh kelas borjuis dan kaum neoliberal agar buruh saling memusuhi satu sama lain sehingga tidak bisa bersatu melawan penindasnya.

Tuntutan menolak pekerja asing juga ironis, karena mengecam keberadaan 16.328 tenaga kerja Tiongkok (apalagi sebelumnya diperparah dengan hoax atau berita bohong yang memelintir target 10 juta wisatawan Tiongkok ke Indonesia sebagai invasi tenaga kerja) yang bekerja di Indonesia sementara Indonesia sendiri punya 4,5 juta tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, menurut data Migrant Care.

Jumlah ini jauh lebih besar bila menyangkut orang-orang Indonesia perantauan, yaitu orang-orang asal Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Baik berupa orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap ataupun menetap sementara di negara lain. Menurut data Orang Indonesia Perantauan yang dihimpun Wikipedia terdapat sekitar 2.500.000 orang Indonesia di Malaysia, 1.500.000 orang di Arab Saudi, 395.800 orang di Belanda, kurang lebih 200.000 orang di Singapura, 161.000 di Taiwan, 102.100 orang di Hong Kong, 90.000 orang di Suriname, 86.196 orang di Australia, 75.000 orang di Uni Emirt Arab, 70.000 orang di Amerika Serikat, 43.871 orang di Filipina, 36.000 orang di Qatar, 30.567 di Jepang, 30.000 di Korea Selatan, 14.300 di Kanada, dan 7.000 orang di Kaledonia Baru. Total terdapat lebih dari 5.341.834 orang Indonesia di perantauan. Meneriakkan slogan tolak Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, jelas akan membahayakan orang-orang Indonesia di perantauan. Orang-orang Indonesia di perantauan juga bisa dituduh merampas lapangan pekerjaan, merampas ruang hidup, dan merampas hak-hak pribumi, lewat argumen yang sama dengan yang dipakai GBI.

Rasisme terhadap tenaga kerja asing maupun terhadap ras dan etnis lain akan memicu tindakan balasan. Cukuplah mengingat sejarah bahwasanya kerusuhan anti-Tionghoa dan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa pada tahun 1998, pemerintah Hong Kong sudah mengeluarkan ancaman akan mengusir seluruh buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong, bila pemerintah Indonesia tidak menangani kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Tionghoa dengan serius.

Memang patut kita mengerti bahwa histeria anti tenaga kerja asing atau lebih tepatnya histeria anti buruh Tiongkok ini muncul akibat pertumbuhan buruh migran Tiongkok sebagai konsekuensi tak terpisahkan dari investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di satu sisi serta kesenjangan upah dan kerja serta tingginya penggangguran yang diderita rakyat pekerja Indonesia di sisi lain. Dalam hal ini harus kita pahami bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk Labor Market Flexibility atau Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja yang dimandatkan oleh Neoliberalisme dan dilindungi pelaksanaannya oleh institusi-institusi Neoliberal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Bebas (WTO) maupun berbagai pakta dan perjanjian pasar bebas seperti MEA dan TPPA.

Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja Mandat Neoliberalisme

Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja disasarkan untuk menghancurkan gerakan dan serikat buruh untuk memaksimalkan keuntungan penghisapan kapitalisme. Kaum buruh yang sudah berserikat tentu memiliki daya tawar yang lebih tinggi di hadapan majikan, konglomerat, pengusaha, atau kapitalis pada umumnya. Mereka bisa menuntut pembayaran upah sesuai UMK, kondisi kerja layak, dan hak-hak normatif lainnya. Kaum kapitalis yang merasa penghisapan dan penumpukan labanya “direcoki” oleh kaum buruh yang berserikat ini kemudian sangat diuntungkan dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Fleksibilitas pasar tenaga kerja beroperasi melapangkan jalan bagi pasar dengan melemahkan tuntutan-tuntutan dan kekuatan buruh dimana lapangan pekerjaan berdasarkan tindakan menekanan upah buruh, menerapkan harga tandingan yang negatif atas tenaga kerja; dengan mendistorsi suplai tenaga kerja; dan dengan merusak fungsi penyeimbang mekanisme pasar (misalnya dengan mempengaruhi bahan mendominasi perilaku-perilaku penawaran).

Terdapat lima jenis fleksibilitas pasar tenaga kerja. Pertama, fleksibilitas numerik eksternal. Fleksibilitas numerik eksternal mengacu pada penetapan masuknya tenaga kerja atau jumlah buruh dari pasar eksternal. Ini dicapai dengan menerapkan sistem kerja kontrak dimana pekerjaan hanya bersifat temporer/sementara dengan kontrak hanya berdasarkan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain merusak hukum jaminan dan perlindungan lapangan pekerjaan agar para majikan bisa mempekerjakan dan memecat buruh sesuai kepentingan perusahaan.

Kedua, fleksibilitas numerik internal. Fleksibilitas numerik internal yang kadang juga disebut sebagai fleksibilitas waktu kerja atau fleksibilitas temporer. Fleksibilitas ini diterapkan dengan penetapan jam kerja atau jadwal buruh di perusahaan. Bentuk-bentuknya berupa penerapan kerja paruh waktu, penerapan sif (termasuk sif malam dan akhir pekan), dan waktu kerja fleksibel–dimana salah satu wujudnya buruh baru bekerja setelah ditelepon perusahaan (sistem “on call”) sehingga tidak ada kepastian kerja.

Ketiga, fleksibilitas fungsional, yaitu buruh diharuskan bisa ditransfer atau ditempatkan di tugas-tugas termasuk lokasi-lokasi yang berbeda-beda. Ini terkait erat dengan operasi manajemen dan pelatihan buruh yang seringkali dicapai dengan aktivitas-aktivitas outsourcing. Istilah lainnya adalah rotasi kerja.

Keempat, fleksibilitas finansial atau fleksibilitas upah. Kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menghantam kebijakan upah minimum yang dulunya merupakan capaian yang dimenangkan buruh melalui perjuangan habis-habisan. Melalui fleksibilitas upah, kewajiban menerapkan upah minimum tidak lagi bisa diterapkan. Sebaliknya fleksibilitas upah ini membuat tingkat upah tak bisa diputuskan kolektif. Bahkan serikat tidak bisa mewakili buruh merundingkan dan menetapkan upah layak. Urusan upah jadi persoalan pribadi pekerja secara perorangan dengan perusahaan. Akibatnya perbedaan dan kesenjangan upah antar pekerja merajalela.

Kelima, fleksibilitas lokasi. Buruh yang ingin mendapatkan pekerjaan diwajibkan bersedia menerima dan menjalankan pekerjaan di luar tempat-tempat kerja yang normal. Misalkan berupa sistem subkontrak kerja dimana pekerjaan diberikan perusahaan pada suatu agen sentral kepada para subkontraktor yang mempekerjakan para buruh untuk menggarap dan merampungkan pekerjaannya. Suatu lapangan pekerjaan kemudian bisa diberikan ke daerah yang sangat jauh dari perusahaan tersebut yang upah para buruhnya relatif rendah. Misalnya pekerjaan telemarketing saluran TV kabel FOX di Amerika Serikat (AS) dikerjakan oleh para operator di India atau pekerjaan operator layanan pelanggan (customer service) perusahaan bank-bank di Australia seperti ANZ dan Commbank dikerjakan oleh para operator di Pakistan. Contoh lainnya adalah praktik kerja rumahan dimana perusahaan memberikan garapan pada orang luar yang harus memenuhi suatu target dalam kurun waktu tertentu, orang luar ini kemudian disuplai barang-barang kerja (misalkan raket yang harus disulam, kantong teh yang harus diikat, sepatu-sepatu yang harus dijahit, dan sebagainya) yang dikerjakannya di rumah. Perusahaan diuntungkan karena tidak harus menyediakan tempat kerja yang layak, tidak harus membeli mesin-mesin produksi dan mengongkosi perawatannya. Buruh sulit melayangkan keluhannya dan bisa saja diputus kontrak kerjanya kapanpun.

Di atas landasan fleksibilitas tenaga kerja inilah berlangsungnya fenomena buruh Tiongkok yang bekerja di Indonesia. Ada alasan khusus mengapa kapitalis-kapitalis dari berbagai belahan dunia, termasuk kapitalis dari negara-negara Imperialis atau negara-negara kapitalis maju, senang mempekerjakan buruh-buruh Tiongkok. Tiongkok sebagai bekas negara buruh terdeformasi dan menjadi negara kapitalis dunia ketiga masih dikuasai kaum birokrat yang mencengkeram kelas buruh. Kelas buruh Tiongkok tidak punya kebebasan berpendapat dan berserikat sama sekali. Buruh-buruh yang tengah mengadakan rapat bisa digeruduk-ditangkap aparat dan buruh-buruh yang berdemonstrasi tidak hanya dilarang namun juga direpresi dan ditangkapi walaupun belakangan kaum buruh Tiongkok bangkit dan terus melakukan perlawanan balik. (Baca: Mengapa Para Buruh Pabrik Tiongkok Mulai Pelan Tapi Pasti Memenangkan Pertempuran Mereka Menuntut Hak-Hak Perburuhan yang Lebih Kuat). Kaum kapitalis sangat diuntungkan dari kondisi demikian, apalagi mereka sangat menikmati “disiplin kerja” dan “tenaga produktif” proletar Tiongkok. Komentar-komentar para kapitalis bahwa buruh-buruh Tiongkok bekerja sampai menit dan detik terakhir, menggunakan istirahat secara efektif (hanya istirahat pada jam makan siang, tidak meminta istirahat untuk minum teh (tea break), tidak curi-curi waktu untuk merokok), bersedia bekerja siang-malam, bekerja akhir pekan, dan sebagainya, bukanlah penghargaan atas etos kerja Tiongkok melainkan suka cita kapitalis atas maksimalisasi tenaga produksi atas penumpukan profit mereka.

Karenanya kita bukan hanya menemukan fenomena tidak hanya banyak perusahaan kapitalis, seperti Apple, Sony, Adidas, dan lainnya, tidak hanya memindahkan pabrik-pabrik mereka ke Tiongkok namun juga perusahaan-perusahaan kapitalis, juga memboyong buruh-buruh Tiongkok untuk pekerjaan di negara-negara lain. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Angola, Zimbabwe, dan Sri Lanka juga mengadakan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok dimana perusahaan-perusahaan Tiongkok juga membawa mayoritas para tenaga kerjanya. Bukan hanya di negara dunia ketiga, namun juga di negara kapitalis maju seperti Australia. Kebanyakan serikat buruh kuning atau organisasi buruh reformis bereaksi dengan sentimen SARA bahkan histeria anti tenaga kerja asing. Construction Forestry Mining Energy Union (CFMEU) atau Serikat Buruh Konstruksi, perhutanan, Pertambangan, dan Energi d Australia misalnya sampai membuat iklan untuk ditayangkan di televisi dengan slogan “Tony Abbott made a choice. He just didn’t choose you” atau “Tony Abbott sudah mengambili pilihan. Namun ia tidak memilih kalian.” Iklan ini mengecam tindakan rezim Tony Abbott menjalankan kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok yang membolehkan penggunaan buruh-buruh luar negeri. CFMEU bahkan mengirim pesan-pesan rekaman ke nomor-nomor telepon rumah di Australia pada Selasa malam untuk mendorong rakyat memprotes kebijakan tersebut. Ini tentu mengingatkan kita pada pelajaran sejarah bahwasanya kebijakan rasis “White Australia” yang membatasi imigrasi hanya diperbolehkan pada imigran kulit putih Amerika, Eropa, dan Australia, dengan histeria bahwa imigran dari Asia Afrika akan merebut lapangan pekerjaan buruh setempat juga merupakan kebijakan yang didukung oleh Partai Buruh Australia. Bahkan dalam beberapa hal Partai Buruh Australia menghendaki perlakuan lebih keras. Dalam hal ini, meskipun sama-sama berangkat dari persoalan konkrit dan kondisi material yang sama, namun kaum reformis dan birokrat serikat buruh mengambil posisi yang bukan hanya berbeda melainkan bertentangan dengan pendirian kaum pejuang kelas revolusioner. Bila kaum pejuang kelas revolusioner menghendaki mobilitas bebas manusia dan solidaritas serta persatuan kelas buruh lintas negara yang merupakan kepentingan hakiki proletariat maka kaum reformis dan birokrat serikat buruh justru melayani kepentingan kelas borjuis dengan mengadudomba kaum buruh serta menggiringnya berbaris di bawah kepentingan majikan. Ini jugalah yang dilakukan elit birokrat serikat buruh di Indonesia yang meneriakkan seruan-seruan rasis anti tenaga kerja asing yang sasaran satu-satunya sebenarnya hanyalah buruh Tiongkok.

Namun terdapat bias penyikapan dalam histeria ini. Tingginya upah tenaga kerja dari luar negeri sudah berlaku semenjak lama dan bukan hanya berlaku pada tenaga kerja Tiongkok melainkan juga pada tenaga kerja dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan misalnya, ada pengagungan berlebihan terhadap penutur asli (native speaker), dimana gaji guru penutur asli bisa sebesar Rp 46 juta per bulan sementara guru PNS biasa maksimal hanya sebesar Rp 3 juta per bulan. Tidak peduli apakah guru PNS itu lulusan kampus luar negeri berbasis pendidikan pengajaran bahasa Inggris untuk penutur non-bahasa Inggris, seorang penutur asli tanpa kecakapan spesifik di pendidikan bahasa Inggris, tetap bisa mengajar dengan gaji lebih tinggi. Namun mengapa GBI dan orang-orang yang menyebarkan histeria anti buruh Tiongkok tidak mengecam praktik demikian?

Apalagi kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya terdapat penurunan tenaga kerja luar negeri di Indonesia. Sebagaimana keterangan Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja kepada situs Berita Satu, tenaga kerja asing pada “…tahun 2014 berjumlah 68.857 orang, dan tahun ini (per Agustus 2015) 54.953 orang.” ungkapnya. “Kalau diperbandingkan pekerja asing di Indonesia sebanyak 70 ribu pekerja dengan jumlah penduduk kita sebanyak 240 juta. Itu artinya perbandingan dengan tenaga kerja asing 0,1 persen saja tidak ada.” Ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Malaysia dan Singapura punya tingkat tenaga kerja asing yang jauh lebih tinggi. “Malaysia dengan penduduk sebanyak 27 juta, sementara orang Indonesia yang di Malaysia saja sebanyak 1,2 juta. Atau bandingkan dengan Singapura dengan jumlah penduduk sebanyak 5 juta dengan tenaga kerja asing sebanyak 1 juta, hampir 20 persen. “Coba bandingkan pula dengan Qatar, atau Uni Emirat Arab yang penduduknya sekitar 45 juta, tetapi tenaga kerja asingnya separuh dari total penduduk mereka.”

Data Pekerja Asing - Tempo

 

Data Sektor Usaha Penampung Pekerja Asing - Tempo

(Sumber: Tempo edisi 31 Agustus – 6 September 2015)

Menghadapi data seperti ini banyak buruh dari serikat kuning atau pimpinan serikat reformis berkelit dengan argumen bahwasanya banyaknya TKI di negara lain dikarenakan adanya kekurangan tenaga kerja disana sementara Indonesia sendiri masih menderita pengangguran. Argumen ini keliru karena mengandaikan bahwa negara-negara importir tenaga kerja seolah-olah bebas pengangguran dan murni melakukannya karena kurang tenaga kerja. Tabel berikut membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar.

PERSENTASE PENGANGGURAN NEGARA PER POPULASINYA

Negara

2010

2011

2012

2013

AS

9,7%

9,0%

8,2%

7,4%

Indonesia

7,1%

6,6%

6,1%

6,3%

Saudi

5,4%

5,8%

5,6%

5,7%

Jepang

5,0%

4,5%

4,3%

4,0%

RRT

4,2%

4,3%

4,5%

4,6%

UEA

4,2%

4,1%

4,0%

3,8%

Hongkong

4,3%

3,4%

3,3%

3,3%

Malaysia

3,4%

3,1%

3,0%

3,2%

Singapura

3,1%

2,9%

2,8%

2,8%

(Data ILO bertajuk “Unemployment, total (% of total labor force)”)

Tuntutan menolak tenaga kerja asing karena tingginya pengangguran di Indonesia sebenarnya tidak tepat. Selain akan melukai kawan-kawan buruh migran Indonesia di luar negeri juga karena tuntutan demikian hanya akan menguntungkan kapitalis. Buruh jadi saling bersaing, saling bertengkar, saling menolak satu sama lain, saling mengusir satu sama lain, bahkan saling menyerang satu sama lain untuk berebut mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya adalah perbudakan upahan oleh kapitalis.

Dalam kapitalisme, pada hakikatnya, kebebasan bergerak hanya dimiliki oleh modal atau kapital. Kapital bisa memasuki desa, memasuki kota, menembus perbatasan, terbang ke luar negeri, menyeberangi lautan, menanamkan diri di negara lain, dan bersarang dimana-mana. Begitu pula dengan komoditas. Suatu produk bisa diproduksi, didistribusikan, ditimbun, disirkulasikan, diimpor, dan diekspor kemanapun seiring dengan menguatnya neoliberalisme dan dihancurkannya segala proteksi yang menghalangi perdagangan bebas. Hal sama hanya berlaku pada manusia selama ia berfungsi sebagai kapital atau komoditas. Manusia bisa dikirim jadi buruh migran di Hong Kong, manusia bisa dikirim jadi budak buruh panci, bahkan manusia bisa dikirim jadi budak seks (women trafficking). Sedangkan bagi manusia yang ingin berimigrasi, mengungsi, melarikan diri dari perang atau konflik sektarian, seperti para pengungsi Rohingya, Suriah, dan sebagainya, sering mendapati diri ditolak berbagai pemerintah sampai akhirnya solidaritas rakyat bisa memaksa mereka diterima.

Kapitalisme dan Kepentingan Mempertahankan Pengangguran demi Keuntungan Kaum Kapitalis

Mengapa demikian? Karl Marx memandang bahwa dalam masyarakat kapitalisme terdapat suatu kolam angkatan kerja yang menganggur atau setengah menganggur merupakan ciri hakiki masyarakat kapitalis dan diproduksi serta direproduksi secara langsung oleh akumulasi kapital itu sendiri. Marx menyebut ini sebagai tentara cadangan tenaga kerja. Akumulasi kapital juga berarti pertumbuhan kapital. Namun pertumbuhan kapital ini juga berarti mewajibkan para kapitalis terdorong untuk saling berkompetisi satu sama lain dengan memperkenalkan metode-metode produksi yang baru, dengan skala yang lebih luas, dan semakin termekanisasi. Pertumbuhan kapital meningkatkan permintaan tenaga kerja, namun mekanisasi menggantikan buruh dengan mesin dan dengan demikian mengurangi tuntutan tenaga kerja. Permintaan atas tenaga kerja dengan demikian bergantung pada kekuatan relatif dua efek ini, dan kekuatan-kekuatan relatif inilah yang menentukan pasukan tenaga kerja cadangan. Saat efek pemekerjaan lebih kuat daripada efek penggantian dalam waktu yang cukup lama untuk mengeringkan kolam pasukan tenaga kerja cadangan, maka kurangnya tenaga kerja dan akselerasi upah secara otomatis akan menguatkan penggantian secara relatif terhadap pemekerjaan; kenaikan upah akan memelankan pertumbuhan kapital dan karenanya juga berdampak memelankan tingkat pemekerjaan, dan bersamaan dengan berkurangnya tenaga kerja maka ini mempercepat mekanisasi dan akibatnya mempercepat penggantian atau pemecatan. Dengan cara inilah akumulasi kapital secara otomatis mengisi kembali kolam pasukan tenaga kerja cadangan, dengan kata lain mengembalikan pengangguran. Ini juga bisa terjadi dalam bentuk impor tenaga kerja dari daerah yang tinggi penganggurannya, termasuk dari negara dunia ketiga.

Kita perlu memahami pula bahwa sentimen rasisme dan pandangan nasionalistis yang diserukan kaum reformis dan sosial demokrat khususnya dari kalangan elit birokrat partai-partai dan serikat-serikat buruh, yang pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap internasionalisme proletar dan perjuangan kelas buruh, bukanlah semata-mata akibat kegagalan mereka dalam memahami persoalan buruh. Sebaliknya pandangan rasis dan nasionalistis tersebut dilahirkan secara langsung dari basis material dan posisi kelas mereka.

Reformisme dan Sosial Demokrat ini merupakan kecenderungan reaksioner yang tentu saja punya akar atau basis materialnya pada birokratisasi serikat buruh dan seluruh organ-organnya, termasuk partai buruh. Birokrat serikat buruh muncul awalnya dari kebutuhan akan pengurus-pengurus serikat buruh yang bekerja penuh waktu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai buruh dan menjabat posisi-posisi pengurus dalam serikat buruh dan hidup dengan digaji dari iuran-iuran buruh untuk menangani kasus-kasus perburuhan. Jadilah mereka mediator atau negosiator. Proses birokratisasi ini kemudian berjalan makin parah karena saat berunding dengan majikan, mereka sering diajak berunding di tempat yang nyaman, diajak jamuan makan, bahkan tidak jarang diberi uang saku pula. Lama kelamaan, mereka punya anggapan seakan-akan ternyata majikan itu bukanlah penindas, bos itu bukan orang jahat, karena semua perlakuan baik yang disaksikannya. Akhirnya dalam perundingan-perundingan kaum birokrat serikat buruh ini kemudian lebih mencari jalan tengah daripada sepenuhnya memperjuangkan tuntutan para buruh yang diwakilinya agar dipenuhi 100%. Birokrat-birokrat ini kemudian juga semakin kolot dan reaksioner, mereka jadi tidak suka kalau buruh-buruh serikatnya berdemonstrasi atau mogok kerja. Mereka lebih menghendaki urusan rundingan diserahkan pada mereka sementara para buruh mereka dorong kembali bekerja. Mereka tidak menghendaki revolusi karena takut jabatan yang selama ini dinikmatinya, sebagai perantara buruh dan majikan, akan hilang saat revolusi buruh menang dan buruh berkuasa. Cita-cita mereka bukan menjadi pemimpin revolusi melainkan menjadi pejabat perburuhan, menteri tenaga kerja, pejabat, dan kalau mungkin presiden dari pemerintah negara kapitalis dengan menggunakan buruh sebagai senjata tawar-menawarnya. Dalam persoalan genting dimana mereka seharusnya mengambil posisi perjuangan kelas mereka malah reaksioner, termasuk di kasus rasisme di Indonesia. KPKPBI sebagai sayap kiri dalam GBI tidak hanya perlu berjuang melawan tendensi reformisme namun juga melawan rasisme demikian sembari menekankan sesungguhnya kelas buruh di dunia senasib sama-sama ditindas kapitalisme serta seperjuangan untuk menumbangkan masyarakat kelas. Dengan kata lain berjuang memenangkan sebanyak mungkin lapisan termaju dari kelas buruh.

Sesungguhnya lebih tepat menuntut lapangan pekerjaan tetap layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga bisa jadi bagian dari program transisional yang menjembatani dari program minimum yang mayoritas merupakan pemenuhan hak normatif menuju program maksimum yang merupakan penggulingan kapitalisme dan pendirian kekuasaan rakyat pekerja untuk membangun sosialisme. Karena mendesak ke batas-batas terjauhnya dan buruh menyadari kapitalisme tidak akan memberikan pekerjaan tetap yang layak bagi seluruh rakyat maka satu-satunya solusi adalah merebut seluruh alat produksi ke tangan buruh dan menjalankan ekonomi terencana yang demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: