KASBI: RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENGUPAHAN: MELINDUNGI PENGUSAHA – MENYENGSARAKAN KAUM BURUH

wpid-kasbi-tolak-rpp-pengupahan.jpg.jpeg

PERNYATAAN SIKAP KONFEDERASI KASBI
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENGUPAHAN: MELINDUNGI PENGUSAHA – MENYENGSARAKAN KAUM BURUH

TOLAK RPP PENGUPAHAN!

BERLAKUKAN UPAH LAYAK NASIONAL SEKARANG JUGA!

Pada masa kampanye Presiden tahun lalu, Jokowi pernah menandatangani Piagam Perjuangan Marsinah yaitu janji terhadap kaum buruh agar mendapatkan KERJA LAYAK, UPAH LAYAK dan HIDUP LAYAK. Kepada kaum buruh dijanjikan UPAH LAYAK yaitu penghargaan atas kerja yang dilakukan dan harus didukung oleh kebijakan politik yang bukan politik upah murah. Upah yang berkeadilan, termasuk memperpendek jarak perbedaan upah antara atasan dan bawahan. Penentuan upah pun harus berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Untuk memujudkan hal itu maka dijanjikan akan dibuat UU tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU tentang Sistem Pengawasan dan Komite Pengawas Kerja, UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Revisi atas UU Ketenagakerjaan. Semua itu diperlukan karena UU Ketenagakerjaan yang ada tidaklah melingungi UPAH Kaum Buruh dan masih menganut POLITIK UPAH MURAH.

Namun ternyata, Pemerintah RI saat ini berencana akan segera mengundangkan Peraturan Pemerintahan tentang Pengupahan yang rancangannya termuat dalam RPP Pengupahan dalam tahun ini juga. Padahal RPP Pengupahan tersebut merupakan turunan dari UU Ketenagakerjaan yang masih berpegang pada POLITIK UPAH MURAH, dan merupakan RPP yang disusun pada masa sebelum Pemerintahan Jokowi-JK.

Bila kita telisik RPP Pengupahan yang ada maka akan tampak sekali bahwa RPP tersebut hanyalah salinan dari isi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan perlindungan upah bagi kaum buruh. Dari judulnya saja sudah terang bahwa ini hanyalah RPP Pengupahan bukan RPP Perlindungan Upah sebagaimana peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Alih-alih melindungi kepentingan kaum buruh, RPP Pengupahan tersebut justru hanya untuk melindungi kepentingan modal (investasi) belaka. Padahal selama ini jelas, selain kaum buruh membutuhkan upah layak juga membutuhkan perlindungan upah. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap pelaksanaan upah.

RPP Pengupahan juga mengurangi peran Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum, khususnya Upah Minimun Sektoral. Dan juga melepaskan tanggung-jawab Pemerintah (Negara) dalam menentukan upah karena diserahkan pada pelaku pasar. Padahal saat ini posisi kaum buruh masihlah sangat lemah dibandingkan dengan posisi pengusaha.

Lebih parahnya RPP Pengupahan bahkan juga menghilangkan sanksi PIDANA PELANGGARAN UPAH. Pelanggaran Upah dan pembayaran THR yang selama ini merupakan TINDAK PIDANA, melalui RPP Pengupahan ini hanya dijadikan PELANGGARAN ADMINISTRATIF BELAKA.

Oleh karena itu Konfederasi KASBI menilai bahwa RPP PENGUPAHAN tersebut hanyalah dibuat untuk kepentingan modal, bukan untuk menyelesaikan persoalan pengupahan yang selama ini dihadapi oleh kaum buruh, yaitu PERUSAHAAN seringkali tidak membayar upah, seringkali melakukan penangguhan upah, tidak membayar upah, upah yang tidak dibayar ketika PHK semena-mena sebelum putusan PHI, skorsing tidak dibayar, penurunan upah karena tunjangan dimasukkan dalam komponen upah dalam perhitungan upah minimum, dan masih banyak lagi PELANGGARAN yang dilakukan oleh PENGUSAHA.

Berdasarkan hal di atas maka Konfederasi KASBI MENOLAK DENGAN TEGAS RPP PENGUPAHAN dan menilai bahwa RPP Pengupahan tersebut merupakan perwujudan dari politik upah murah yang selama ini masih terus dipraktekkan.
Konfederasi KASBI dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. TOLAK RPP Pengupahan karena hanya untuk melindungi Pengusaha dan melanggengkan Politik Upah Murah.

2. Bentuk PERPU Pengupahan Pro Buruh;

3. Penuhi Piagam Perjuangan Marsinah untuk memujudkan KERJA LAYAK, UPAH LAYAK dan HIDUP LAYAK bagi kaum buruh.

Konfederasi KASBI menyerukan kepada kaum buruh dan rakyat untuk bersama-sama menolak RPP PENGUPAHAN yang hanya melindungi kaum pengusaha dan menyengsarakan kaum buruh. Serta menuntut kepada Pemerintah Jokowi JK untuk melaksanakan PIAGAM PERJUANGAN MARSINAH.

Konfederasi KASBI juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh, mari kita bergerak bersama dengan seluruh rakyat yang terhisap oleh Penjajahan Gaya Baru untuk melawan SEGALA BENTUK KEBIJAKAN YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT.
Sekali lagi Konfederasi KASBI menyerukan bahwa Pelaksana Negara Gagal Sejahterakan Rakyat. Bersama KASBI, Kaum Buruh Bangkit Melawan Merebut Kesejahteraan.

Jakarta, 8 Oktober 2015

Satu Tekad, Satu Sikap, Satu Tindakan:
HANCURKAN PENJAJAHAN GAYA BARU

Pengurus Pusat
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Nining Elitos
Ketua Umum

Sunarno
Sekretaris Jenderal

*disalin dari pos akun Danang Sutha Wijaya, anggota Konfederasi KASBI. Dipublikasikan ulang via Bumi Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: