TOLAK HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015 SUMATERA UTARA!

Tolak Hasil Pemuktahiran Basis Data Terpadu 2015 Sumatera-Utara

Pernyataan Sikap, Aksi ke BPS RI, MENSOS & KESRA, 19 Oktober 2015

PUSAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA (PPRI)
Forum Orang Miskin Sumatera Utara (FORMIKOM)
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
Sekretariat Bersama : Jl. Rawa Jaya No. 27 RT 004 RW 003 Pondok Kopi Jakarta Timur.

PERNYATAAN SIKAP

TOLAK HASIL PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015 SUMATERA UTARA !
PULUHAN RIBU RUMAH TANGGA MISKIN DI SUMUT TAK TERCATAT BPS!

Indonesia adalah negeri yang kaya raya, subur dan makmur, namun dibalik kekayaan alam tersebut ternyata mayoritas rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan. Kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat yang diamanahkan dalam UUD 1945 juga hanya sekedar pepesan kosong semata. Kenyataan jaminan sosial, hak hidup atas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, upah layak, perumahan, tanah hanya dinikmati oleh segelintir Rakyat Indonesia.

Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, terutama di Sumatera Utara dan di daerah-daerah lainnya, rakyat miskin cenderung dikriminalisasi, dimarginalkan dan cenderung di nomerduakan, dibuat tidak manusiawi-hak hidupnya dirampas. Rakyat miskin begitu sulitnya untuk mendapatkan akses pelayanan jaminan sosial. Program-program pemberdayaan rakyat miskin seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS-BPJS Kesehatan), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Beras Rakyat Miskin, Program Keluarga Harapan, dan sebagainya hanyalah program yang bertujuan untuk pencitraan pemerintah.

Temuan kami di lima Kota Kabupaten di Sumatera Utara, membuktikan bahwa pelaksanaan program-program bantuan untuk rakyat sebagaimana tersebut diatas, terdapat banyak penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum aparat ditingkat Desa. Dan parahnya berbagai upaya pelaporan dan protes yang dilakukan rakyat Sumut terkait penyelewengan bantuan tersebut diatas tidak pernah ditanggapi oleh Pemerintah Daerah serta penegak hukum di Sumatera Utara. Sebaliknya yang terjadi justru rakyat yang memprotes atau melapor malah mendapat intimidasi dari pihak kepolisian dan aparat desa.

Pada bulan Juni-Juli 2015 Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan Pemutakhiran Basis Data Terpadu. Berdasarkan pantauan kami di Kota Medan, Siantar, Simalungun, Deli Serdang dan Asahan Di Provinsi Sumatera Utara, kami telah menemukan ketidak becusan dan tidak profesionalnya petugas pemutahir data ditingkat Desa dan Kelurahan. BPS Sumatera Utara juga tidak melibatkan masyarakat luas dalam hal pemutakhiran data. Temuan kami dibeberapa Kelurahan atau Desa, seorang petugas lokal di tingkat Desa, banyak merangkap jabatan. Selain bertugas sebagai petugas PBDT ditingkat kelurahan, dirinya juga bertugas sebagai petugas pencatat data pemilih dan petugas pencatat data BKKBN. Akibat dari hal ini adalah, kerja pengumpulan data rumah tangga miskin dikerjakan dengan tidak maksimal dan serius.

Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program PBDT tidak dilakukan oleh BPS Sumatera Utara kesetiap Desa/Kelurahan. Akibatnya, peran serta masyarakat untuk mengontrol proses pemutahiran data yang dilakukan oleh petugas lokal tiap kelurahan dan Desa tidak dapat berjalan dengan optimal. Dan parahnya, banyak petugas lokal ditingkat Kelurahan atau Desa tidak melakukan verifikasi secara langsung dari pintu ke pintu.

Bahwa sejak tahun 2012 hingga bulan ini, kami rakyat miskin yang tergabung dalam Forum Orang Miskin Sumatera Utara (FORMIKOM) telah melakukan pengawasan atas kinerja BPS Sumut terkiat program PBDT dan kami juga telah melakukan penghimpunan data rumah tangga miskin (RTM) secara swadaya. Berdasarkan hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 di Provinsi Sumatera Utara sangat tidak akurat, asal bapak senang dan terdapat banyak data Rumah Tangga Sasaran yang fiktif. Berdasarkan hal tersebut kami menyatakan sikap :

1. Mendesak Badan Pusat Statitik (BPS) RI dan Kementerian Sosial (KEMENSOS) RI untuk membuka kepada publik terkait hasil PBDT di seluruh provinsi di Indonesia.

2. Mendesak BPS RI dan KEMENSOS RI untuk meninjau ulang hasil PBDT Provinsi Sumatera Utara.

3. Mendesak BPS RI dan KEMENSOS RI untuk memerintahkan Pemda Sumatera Utara untuk melakukan PBDT ulang dan wajib mengakomodir usulan masyarakat Sumatera Utara.

4. Mendesak Pemerintahan Daerah Sumatera Utara untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka atas Penggunaan Anggaran PBDT 2015 yang bersumber dari APBN serta dana Hibah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada BPS.

5. Menuntut Presiden Jokowi untuk segera merubah Kriteria Rumah Miskin dan Metode Penghimpunan Data Rumah Tangga Miskin.

Demikian penyataan sikap ini kami sampaikan, untuk segera ditindak lanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Berikan Pendididikan, Kesehatan, Tanah, Perumahan, Lapangan Kerja, & Upah Layak, (Sandang, Pangan dan Papan) untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat !

Jakarta, 19 Oktober 2015

Humas Aksi,

FORMIKOM, SPRI, PPRI,

Lipen Simanjuntak Dika Moehammad Surya Anta

*disadur dari pos Johan Merdeka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: