Guru Besar Hukum UGM: PP Pengupahan No.78/2015 Inkonstitusional

12182889_979950322047752_6958739843891425022_o

Beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi keempat yang salah satu pointnya berisi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Pengupahan. Beberapa hari lalu, RPP ini akhirnya disahkan oleh Pemerintah menjadi PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Bagaimana respon buruh terhadap kebijakan ini? Apakah pengaturan ini sejalan dengan tujuan upah layak yang diamanatkan undang-undang ketenagakerjaan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi pemantik diskusi MAP Corner-Klub MKP, selasa 27 Oktober.

Restu Baskara (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia) dan Kinardi (Aliansi Buruh Yogjakarta) mengajukan penolakan terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai tidak memihak buruh. Mereka juga mengecam PP pengupahan sebagai perwujudan rezim baru buruh murah. Terlebih buruh merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadi keberatan utama buruh terhadap PP Pengupahan:
1. Terkait dengan formula penghitungan upah buruh yang tidak lagi melibatkan dewan buruh.
2. Peninjauan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan tiap 5 tahun sekali.
3. Mekanisme pengupahan yang dilempar pada mekanisme pasar
4. Menutup ruang demokrasi buruh, karena menghilangkan posisi tawar buruh dalam keterlibatannya menentukan kenaikan upah.

Dari kecamata hukum, Guru Besar Hukum Perburuhan UGM, Ari Hermawan menilai bahwa PP No.78/2015 tentang Pengupahan telah menyimpang dari semangat undang-udang dasar 1945. Penyimpangan ini perlu dijelaskan dalam tiga variable yang saling berkaitan. Perlu ditekankan sejak awal bahwa produk hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari politik hukum politik. Analisis terhadap produk hukum dari perspektif politik hukum yaitu meliputi:
1. Politik pembentukan hukum
2. Politik penentuan hukum
3. Politik penegakan hukum

Dengan menggunakan analisis politik pembentukan hukum, Ari melihat bahwa PP Pengupahan dibangun atas dasar logika pertumbuhan ekonomi, dimana Negara nampaknya ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku pasar seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Demi pertumbuhan ekonomi, keberpihakan Negara tampak lebih condong kepada pelaku pasar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa paket kebijakan yang telah diumumkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, mulai dari paket kebijakan pertama sampai terakhir yang lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha.

Ketika instrumen pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai kerangka tujuan pembangunan Negara, tidak perlu heran jika regulasi hukum yang dikeluarkan berpihak pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dengan segala cara. Cara yang biasa diambil ialah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, terutama asing. Salah satu penopang iklim investasi yang baik ialah buruh yang secara ekonomi murah dan secara politik patuh. Ketersediaan buruh murah menjadi satu variabel yang sangat penting untuk mendatangkan investor. Dalam kerangka ini, PP Pengupahan perlu dipahami sebagai kerangka besar kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif bagi pengusaha demi mengatrol pertumbuhan ekonomi.

Logika politik pembentukan hukum ini berimplikasi pada kerangka politik penentuan hukum. Ari menilai, substansi PP Pengupahan tidak mencerminkan semangat dan roh dari amanat konstitusi yaitu kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Hal yang paling krusial ialah reduksi konsep upah layak ke dalam dua indikator yang diamanatkan PP Pengupahan: sebatas pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebijakan ini mengabaikan sama sekali variabel KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang diamanatkan oleh UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PP Pengupahan juga punya kecenderungan melanggar peraturan diatasnya. Di dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa upah ditinjau setiap tahun. Ini artinya, pihak terkait: buruh, pengusaha dan pemerintah wajib meninjau dan menegosiasikan ulang upah tiap tahunnya dengan mempertimbangkan perkembangan KHL. Tetapi dengan ketentuan PP Pengupahan, peninjauan KHL hanya tiap 5 tahun sekali, sesuatu yang bertentangan dengan amanat UU ketenagakerjaan. Ari menegaskan:

“Di Indonesia, semua roh tentang peraturan harus bersumber dari undang-undang dasar 1945. Dalam konteks PP No. 78/201, ini sangat menyimpang dari roh konstitusi dimana nilai keadilan dan kesejahteraan bersama terkait dengan penghidupan layak bagi buruh tidak terwadahi dalam peraturan. Dari kacamata hukum, PP ini inkonstitusional, karena bertentangan dengan peraturan sebelumnya”.

Mengingat problem yang telah muncul sejak pembentukan dan penentuan isi hukum, Ari memprediksi bahwa pelaksanaan kebijakan pengupahan baru ini akan mengalami banyak hambatan. Inilah aspek politik penegakan hukum. Tanpa keterlibatan kelompok sasaran, dalam hal ini buruh, dalam proses pembentukan PP Pengupahan, nampaknya hukum tidak akan berjalan sebagaimana yang dinginkan.

*ditulis oleh Sunardi, mahasiswa MAP UGM, dipublikasikan pertama kali oleh akun MAPCorner-KlubMKP di facebook serta dipublikasikan ulang via Bumi Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: