Musyawarah Gerakan Rakyat Melawan Militerisme

informasi-invitasi

Musyawarah Gerakan Rakyat Melawan Militerisme

17 tahun sudah pasca jatuhnya rezim Soeharto. Rezim yang berkuasa dengan sokongan penuh dari tentara. Rejim yang membuka “karpet merah” modal internasional. Berkuasa selama 32 tahun dengan terus mengembangkan ideologi dan politik Militerisme. Menempatkan Tentara dalam fungsi pertahanan dan keamanan. Bahkan dalam fungsi kebudayaan, sosial dan ekonomi.
Perjuangan reformasi memang berhasil menjatuhkan Soeharto dan dikemudian hari berhasil menghapuskan Hak tentara dalam fraksi di DPR/MPR. Merubah ABRI menjadi TNI. Dan memisahkannya dengan POLRI. Mereformasi UU TNI dan POLRI. Tapi benarkah Dwi Fungsi ABRI benar-benar hilang?

Sementara itu banyak generasi muda tak menghayati perjuangan demokrasi 1998. Di sisi lain, tak sedikit pula kelompok pergerakan sebagai komponen masyarakat yang berkesadaran, yang tak menganggap bahwa isu militerisme sebagai isu yang mendesak untuk disuarakan.

Meski ada reformasi UU TNI. Namun TNI belum sepenuhnya kembali ke barak. Struktur Komando Militer masih bercokol hingga ke desa-desa. Bahkan, intelejen akan diperluas hingga ke kecamatan. Jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) pun di tambah di Kalimantan dan di Papua.

Tak hanya itu, peradilan militer tetap saja tidak terusik. Meski kalangan akademisi dan NGO mencoba mengusik. Kejahatan Tentara tak bisa dibawa dan diadili dalam peradilan sipil.
Beberapa mantan Jenderal yang dulu menjadi garda paling depan menghadang gerakan mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi dan reformasi, kini menunggai proses demokrasi, agar dapat berkuasa. Prabowo beserta rekan dan anak buahnya mendirikan Partai Gerindra. Sutiyoso mendirikan PKPI. SBY mendirikan Partai Demokrat. Mereka yang menentangnya dahulu, kini paling mendapatkan keuntungan hasil dari keringat, darah dan air mata para pejuang reformasi.

Meski telah berhasil negeri ini menyelenggarakan pemilihan umum, dan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan sipil secara langsung. Sekali lagi secara langsung. Namun, kekuatan militer nampaknya, terus berusaha memperbesar kekuasaanya, melalui cara-cara yang dianggap sah di mata hukum dan prosedur yang ada. Setelah sebelumnya dalam UU Penanggulangan Konflik Sosial berhasil disahkan dan memberikan ruang bagi militer untuk masuk dalam ranah keamanan. Tapi tak cukup disitu, berbagai regulasi diajukan ke legislatif: rancangan undang-undang keamanan nasional sebagai dasar pembentukan Dewan Keamanan Nasional, di desak untuk segera masuk dalam prolegnas 2015. Ataupun RUU Komponen Cadangan sebagai dasar wajib militer.

Sikap militer yang cenderung melabrak aturan tersebut karena adanya impunitas sebagai akibat dari belum adanya reformasinya sistem peradilan militer. Militer melakukan kejahatan pidana umum seperti korupsi tidak dapat dijangkau oleh institusi penegak hukum sipil baik Polisi, Kejaksaan, maupun KPK. Sebagai sebuah sistem peradilan, mekanisme dalam peradilan militer tidak memenuhi kaidah-kaidah prinsip peradilan yang baik. Padahal reformasi peradilan militer sudah diamanatkan dalam UU TNI pasal 65 ayat 2. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai.

Namun, cara-cara yang “sah” di mata hukum tersebut ternyata tak cukup. Harus ada cara yang lebih cepat. Meski bertentangan dengan berbagai produk perundang-undangan yang berlaku, misalnya UU TNI, beberapa kebijakan dan rancangan kebijakan diberlakukan, kebijakan “Bela Negara” yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan yang mewajibkan masyarakat untuk terlibat. Mungkin, karena RUU Komponen Cadangan tak segera disahkan. Kementerian Pertahanan membuat Program Bela Negara bekerjasama dengan Struktur Militer untuk menjalankan program Wajib Militer terselebung tersebut. Ataupun Rancangan Perpres tentang struktur organisasi TNI yang memberikan peluang bagi tentara masuk ke ranah keamanan, yang bukan ranah militer, melainkan polisi. Ataupun 31 Memorandum of Understanding (MoU) TNI dengan berbagai instansi, Kementerian dan BUMN, sesungguhnya menyalahi fungsi pertahanan.
Dalam dunia pendidikan tentara juga turut terlibat. Jika di awal reformasi, Resimen Mahasiswa (MENWA) dibubarkan di beberapa kampus. Tak membutuhkan waktu lama, resimen yang dibina dan dikoordinasikan langsung oleh struktur militer tersebut hidup kembali. Ataupun dalam agenda Ospek, wawasan kebangsaan, tak lagi diajarkan oleh dosen tetapi langsung diajarkan oleh militer. Tentara mulai masuk kampus. Dan mirisnya, sedikit yang menyadari bahwa itu adalah ancaman.

Sebaiknya kita tak boleh lupa. Sedikit pun tak boleh lupa bahwa lebih dari 3 Juta manusia menjadi korban kekejaman militerisme sejak 1965 – sekarang. Apakah itu kasus pembantaian pendukung Soekarno dan PKI, tragedi Blitar Selatan, Tanjung Priuk, Talangsari, Kedung Ombo, 27 Juli 1996, Trisaksi, Kerusuhan Mei 98, Banyuwangi, Semanggi I dan II, Penculikan Aktifis, Ambon, Timor Leste, Aceh, Poso, hingga Papua. Atau kasus-kasus yang baru-baru terjadi seperti Urut Sewu di Kebumen, Mesuji di Lampung, atau kasus pembunuhan oleh Kopassus di Yogyakarta.

Jika dalam masa Orde Baru, Militer bisa mengebuk siapapun yang berbeda pandangan dan melawan tanpa payung hukum. Sekarang, militer, mulai “bermain cantik”, bersiasat sedemikian rupa, agar menggebuk siapapun yang berbeda dilakukan dengan cara-cara yang legal di hadapan hukum.

Maka dari itu mari datang pada Musyawarah Gerakan Rakyat Melawan Militerisme pada Kamis, 5 November 2015 pukul 13.00 hingga 17.00 WIB di LBH Jakarta Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta dan kita merawat perjuangan demokrasi dengan berdiskusi, bekerja bersama dan melawan segala upaya menghambat perluasan demokrasi.

*disadur dan disunting dari Term of Reference yang dikirimkan Surya Anta. Dipublikasikan ulang via Bumi Rakyat.

Comments
One Response to “Musyawarah Gerakan Rakyat Melawan Militerisme”
  1. Karena mengatakan:

    PKI bangkit lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: