Peringati 76th International Students’ Day dengan Bangun Gerakan Mahasiswa Kerakyatan

wpid-mahasiswa-kerakyatan.jpg.jpeg

image

17 November merupakan International Students’ Day (ISM) atau Hari Pelajar-Mahasiswa Internasional. Hari ini merupakan peringatan internasional dalam komunitas pelajar mahasiswa yang digelar setiap tahunnya pada tanggal 17 November. Hari tersebut merupakan peringatan terhadap aksi massa dan aksi pendudukan yang dikobarkan mahasiswa universitas-universitas di Ceko menentang fasisme NAZI Jerman. Meskipun aksi tersebut dihancurkan oleh penyerbuan pasukan-pasukan NAZI Jerman yang merepresi, menangkapi, menyiksa, membunuhi, dan mengirim ratusan mahasiswa ke kamp-kamp konsentrasi.

Cekoslovakia yang pada tahun 1918 merdeka dari penjajahan Kerajaan Austro-Hungaria, menjelang Perang Dunia II berada di bawah ancaman Imperialisme Fasis. Setelah mencaplok Austria, rezim Imperialis fasis NAZI Jerman pimpinan Adolf Hitler berkehendak memperluas pencaplokannya ke wilayah Cekoslovakia melalui kerjasama dengan antek-antek fasisnya disana. Daerah utara dan barat Cekoslovakia yang dikenal sebagai Sudetenland dicaplok Jerman dengan dilandasi Perjanjian Munich pada 29 September antara Jerman, Italia, Prancis, dan Britania tanpa melibatkan Cekoslovakia. Perjanjian antar negara Imperialis inilah yang memandatkan agar daerah Sudeten diserahkan ke Jerman. Berikutnya pada 15 Maret 1939 pasukan Wehrmacht Jerman menyerbu masuk ke seluruh sisa penjuru Cekoslovakia dengan tanpa perlawanan dari rezim pemerintahan borjuis Cekoslovakia. Persekongkolan kapitalis dan kapitulasi ini memicu kemarahan banyak rakyat dan prajurit Cekoslovakia yang sebenarnya siap bertempur melawan fasisme, bahkan Uni Soviet sebenarnya sudah menyatakan siap membantu pertempuran melawan kaum fasis.

Tanggal 28 Oktober 1939 kaum pemuda, pelajar dan mahasiswa Cekoslovakia yang menolak penjajahan oleh NAZI Jerman serta muak terhadap kepengecutan elit pemerintahnya memutuskan menggelar demonstrasi anti fasisme. Demonstrasi ini dilaksanakan dengan mengambil momentum hari kemerdekaan Cekoslovakia. Namun dengan seketika demonstrasi yang digelar oleh para mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Charles ini ditindas oleh para pejabat penguasa NAZI di Protektorat Bohemia dan Moravia. Dalam demonstrasi tersebut Vaclac Sedlacek seorang buruh pembuat roti dan anggota Serikat Nasional Pemuda Sokol ditembak tepat di jantungnya dan juga Jan Opletal, seorang mahasiswa kedokteran yang anti-fasis, ditembak di perut dan akhirnya tewas pada 11 November. Pemakaman Jan Opletal pada 15 November kemudian didatangi oleh banyak simpatisan dan pendukung perjuangan anti-fasis hingga membludak menjadi suatu demonstasi besar. Aksi ini kemudian membuat rezim fasis NAZI kalap dan kemudian memerintahkan penutupan seluruh universitas dan institut pendidikan tinggi di Ceko. Lebih dari 1.200 pelajar dan mahasiswa ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Sembilan mahasiswa dan pengajar dihukum mati tanpa pengadilan pada 17 November.

Mereka adalah Josef Matoušek–dosen sejarah yang mengurusi pemakaman Opletal, Jaroslav Klima–mahasiswa fakultas hukum sekaligus Ketua Asosiasi Mahasiswa Nasional Ceko di Bohemia dan Moravia yang menuntut pembebasan para pelajar mahasiswa yang ditangkap oleh Gestapo pada pemakaman Opletal, Jan Weinert-mahasiswa Bohemistik dan Jermanistik yang menuntut pembebasan para pelajar mahasiswa yang ditangkap Gestapo pada pemakaman Opletal, Josef Adamec-mahasiswa fakultas hukum sekaligus Sekretaris Asosiasi Mahasiswa Nasional Ceko di Bohemia dan Moravia, Jan Černý-mahasiswa Fakultas Kedokteran yang menuntut pembebasan para pelajar mahasiswa yang ditangkap Gestapo pada pemakaman Opletal, Marek Frauwirth-mahasiswa Fakultas Ekonomi sekaligus seorang pekerja di kedutaan Slovakia di Praha yang diam-diam membuat paspor palsu bagi orang-orang Yahudi yang ingin melarikan diri dari NAZI, Bedřich Koula-mahasiswa hukum, Sekretaris Asosiasi Mahasiswa Nasional Ceko di Bohemia, Václav Šafránek-mahasiswa Arsitektur sekaligus Pengurus Arsip Asosiasi Mahasiswa Nasional Ceko di Bohemia dan Moravia, dan František Skorkovský-mahasiswa Fakultas Hukum sekaligus Direktur Komite Konfederasi Pelajar Mahasiswa Internasional dan Ketua Departemen Luar Negeri Asosiasi Mahasiswa Nasional Ceko di Bohemia dan Moravia.

Peristiwa ini yang kemudian membuat 17 November dijadikan sebagai momentum peringatan International Students’ Day (ISM) atau Hari Pelajar Mahasiswa Internasional. Peringatan ini pertama kali digelar oleh Dewan Pelajar Mahasiswa Internasional di London, Inggris, pada tahun 1941 yang saat itu banyak memiliki anggota berupa para pengungsi. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh Serikat Mahasiswa Internasional bersama dengan Serikat-serikat Mahasiswa Nasional di Eropa.

Peristiwa bersejarah lainnya yang juga terjadi pada momentum ISM Internasional adalah aksi massa yang diorganisir oleh Serikat Pemuda Sosialis (SSM/SZM) pada tahun 1989 untuk menentang rezim kediktatoran birokrat revisionis yang berkuasa di Cekoslovakia. Peringatan ISM ke 50 yang dihadiri lebih dari 15.000 orang sebenarnya merupakan demonstrasi damai pada malam harinya direpresi dengan tindak kekerasan oleh aparat polisi huru hara, baret merah, dan pasukan-pasukan lain dari badan hukum Cekoslovakia. Banyak pelajar mahasiswa luka-luka bahkan tewas. Ini kemudian memicu aksi mogok gabungan dari pelajar mahasiswa dan para pekerja teater Cekoslovakia. Rezim kediktatoran birokrat akhirnya ambruk namun tanpa kejelasan perspektif dan kepemimpinan revolusioner kelas buruh, gerakan ini tidak bisa mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat pekerja dan malah memberi ruang bagi restorasi kapitalisme.

Restorasi kapitalisme bahkan juga bangkitnya penindasan neoliberalisme demi kepentingan Imperialisme di berbagai negara juga memberikan banyak pukulan mundur pada gerakan pelajar mahasiswa kerakyatan. Selama bertahun-tahun peringatan ISM dilakukan secara terpisah-pisah dan tanpa terkoordinasi. Barulah pada tahun 2004, beberapa serikat pelajar mahasiswa internasional seperti OCLAE dan serikat-serikat pelajar mahasiswa nasional seperti Unione degli Studenti yang merupakan serikat mahasiswa anti-fasis kemudian memutuskan meluncurkan kembali peringatan ISM sebagai suatu gerakan pelajar mahasiswa internasional. Tentu saja penting untuk menggarisbawahi bahwa gerakan pelajar mahasiswa yang harus dibangun haruslah berwatak kerakyatan sekaligus melawan komersialisasi pendidikan, melawan Imperialisme, Kapitalisme, Fasisme, dan penindasan dalam apapun bentuknya.

Oleh karena itulah penting bagi kita untuk membangun gerakan mahasiswa kerakyatan yang terintegrasi dengan perjuangan kelas buruh dan rakyat pekerja untuk menumbangkan kapitalisme. Namun agar bisa membangun dan membangkitkan gerakan mahasiswa kerakyatan jelas kita harus menilai kembali dan memahami posisi mahasiswa dalam masyarakat.

Posisi Mahasiswa dalam Masyarakat dan Pentingnya Gerakan Mahasiswa Kerakyatan
Bila kita membandingkan dengan buruh dan petani, mahasiswa jelas punya akses lebih banyak ke ilmu pengetahuan. Mahasiswa bisa bersentuhan dengan berbagai teori, mengonsumsi bermacam-macam wacana, melibatkan diri dalam organisasi, serta mengikuti banyak pendiskusian dan perdebatan. Setiap harinya mahasiswa dihadapkan dengan ilmu pengetahuan, baik di dalam maupun di luar kuliah. Sementara mayoritas buruh dan tani tersita waktu dan tenaganya untuk kerja produksi sehari-hari. Akibatnya kesempatan mereka untuk menimba wacana dan mempelajari teori sangat kecil. Sedangkan mahasiswa Indonesia tidak terlalu terbebani kewajiban atau desakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup karena mayoritas mahasiswa Indonesia masih ditopang biaya kuliah dan biaya hidupnya oleh keluarganya.

Memang ada perkecualian berupa mahasiswa Indonesia yang juga bekerja (paruh waktu maupun penuh waktu) ataupun yang mendapat beasiswa namun ini tidak mengubah kenyataan bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia masih ditopang pihak keluarga khususnya orang tua. Situasi ini jelas berbeda dengan mahasiswa di negara-negara Kapitalis maju, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya, dimana pemuda sudah didorong untuk mandiri, kerja produksi, dan tinggal di tempat terpisah dengan keluarganya.

Jadi kesimpulannya, dari sudut pandang kelas, mayoritas mahasiswa Indonesia tidak terlibat kerja produksi, tidak menguasai alat produksi, namun menikmati sebagian kecil hasil produksi, serta memiliki keterampilan yang berpotensi mempermudah mobilisasi sosial ke atas. Melihat kesimpulan ini seringkali banyak organisasi mahasiswa kiri (kiri dalam artian kritis, maju, demokratis, menentang status quo, dan menuntut serta memperjuangkan perubahan-perubahan fundamental di masyarakat) memberikan cap bahwasanya mahasiswa Indonesia termasuk kelas borjuasi kecil.

Apa itu borjuasi kecil? Borjuasi kecil adalah kelas yang menguasai segelintir alat produksi namun turut bekerja produksi dan hanya menikmati sedikit produksi. Mereka yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah pedagang kaki lima, pemilik warung, pemilik toko kelontong, pedagang pasar, pengelola kantin, beberapa jenis pekerja independen seperti tukang ojek dan petani miskin atau petani gurem (tapi bukan buruh tani). Berbeda dengan kelas buruh, borjuasi kecil ini tidak terhisap tapi tertindas. Mereka dirugikan peraturan, sikap, dan praktek rezim penguasa yang lebih berpihak pada borjuasi besar bahkan borjuasi internasional atau Imperialis. Kasus-kasus seperti penggusuran, kenaikan Tarif Dasar Listrik, pasar bebas, adalah beberapa contohnya. Dilihat dari segi aspirasinya, borjuasi kecil lebih dekat dengan mentalitas borjuasi dan memiliki aspirasi serta hasrat untuk jadi borjuasi besar namun mereka secara terus-menerus terancam terlempar turun kelas jadi kelas buruh.

Tidak tepat bila kita memasukkan mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari kelas borjuasi kecil. Pertama, karena mereka tidak berada dalam hubungan produksi secara langsung. Mahasiswa hanya akan terlibat dalam hubungan produksi saat mereka melakukan kerja sambilan (dengan demikian menjadi semi-proletar atau proletar) atau saat mereka lulus/selesai kuliah kemudian masuk hubungan produksi (baik jadi pekerja kantoran, pedagang, wiraswasta, manajer, majikan, atau profesi lainnya, namun dengan demikian secara otomatis ia tidak lagi jadi mahasiswa. Kedua, posisi ekonomi mahasiswa terlalu terpecah satu sama lain sehingga tidak cocok bila semua atau mayoritas mahasiswa masuk dalam satu kelas borjuasi kecil. Sebagai contoh, ada mahasiswa dari keluarga guru SD yang kiriman uang saku bulanannya sering telat. Sedangkan di sisi lain, ada mahasiswa anak juragan tambak yang setiap hari bisa makan dan minum di kafe mahal. Contoh lainnya, ada mahasiswa anak pejabat pemerintah yang terlibat kasus tabrak lari namun bebas dari hukuman serta bisa kuliah ke luar negeri. Sementara di sisi lain, ada mahasiswa anak pedagang pasar yang dikriminalisasikan hanya karena mengkritik kebijakan kampus. Jadi jelas ada kesenjangan sangat besar baik dari segi ekonomi maupun pengaruh politik dan diskriminasi sosial antar mahasiswa. Ketiga, hal ini menunjukkan bahwasanya latar belakang kelas seorang mahasiswa jauh lebih dipengaruhi dan ditentukan oleh latar belakang kelas keluarganya. Latar belakang kelas seorang mahasiswa dari keluarga pemilik pabrik mobil jelas lebih dekat dengan kelas kapitalis daripada borjuis kecil. Begitu pula sebaliknya latar belakang kelas seorang mahasiswa dari keluarga sopir dan guru TK lebih dekat dengan kelas buruh daripada borjuis kecil. Keempat, ini membawa kita pada kesimpulan bahwa mahasiswa adalah kelompok non-kelas.

Sekarang kita sudah paham bagaimana posisi mahasiswa di masyarakat. Lantas apa itu yang dimaksud dengan gerakan mahasiswa? Gerakan mahasiswa bisa dimaknai tindakan-tindakan terencana oleh mahasiswa sebagai suatu kelompok sosial dengan program untuk mengadakan perubahan atau pembelaan terkait persoalan di masyarakat. Dengan pengertian ini maka tidak semua organisasi mahasiswa bisa masuk sebagai gerakan mahasiswa. Organisasi minat dan bakat seperti unit kegiatan mahasiswa pencak silat, karate, tae kwon do, bulu tangkis, basket, sepak bola, paduan suara, teater, palang merah, english club, dan sejenisnya tidak termasuk gerakan mahasiswa. Karena mereka tidak bergerak untuk mengadakan perubahan atau pembelaan terkait persoalan di masyarakat, termasuk masyarakat kampus. Walaupun kenyataannya ini bukannya tidak mungkin diubah. Dalam medan kampus, organisasi yang bisa masuk dalam kategori gerakan mahasiswa adalah organisasi mahasiswa berbentuk badan pemerintahan kampus, organisasi massa mahasiswa (baik lintas kampus skala nasional maupun lokal dan regional), serta organisasi pers mahasiswa.

Gerakan mahasiswa ini pun terbagi lagi ke dalam berbagai macam gerakan mahasiswa. Ada gerakan moral dan ada gerakan ideologis. Ada gerakan mahasiswa elitis eksklusif dan ada gerakan mahasiswa kerakyatan. Gerakan moral merupakan gerakan yang mengambil perspektif mahasiswa sebagai kekuatan moral (moral force). Gagasan ini muncul di sekitar gerakan mahasiswa angkatan 66 yang menentang rezim Demokrasi Terpimpin dan mendukung Orde Baru. Tokoh-tokoh utamanya antara lain Soe Hok Gie, Arief Budiman, Rahman Toleng, Cosmas Batubara, dan sebagainya. Mereka menyatakan bahwa gerakan mahasiswa bukanlah gerakan politik. Mahasiswa hanya bergerak saat bangsa berada dalam krisis, setelah selesai peran mahasiswa adalah kembali ke kampus dan belajar. Soe Hok Gie malah mengibaratkan gerakan mahasiswa layaknya koboi yang turun tangan memberantas bandit dan pergi meninggalkan kota saat bandit sudah ditumpas tanpa mau menerima jabatan sheriff. Gerakan mahasiswa yang menganut pandangan gerakan moral juga membagi peran-peran mahasiswa ke dalam peran-peran yang utopis idealis: mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan), agent of social control (agen kontrol sosial), agent of iron stock (agen aset pembangunan), dan sebagainya. Pandangan dan peran-peran demikian menempatkan gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang bersifat elitis. Tidak mau menyatu dengan rakyat, tidak mau berjuang bersama gerakan buruh, tani, kaum miskin kota, dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa kalau rakyat bergerak maka keadaan bisa kacau atau chaos menjadi kerusuhan. Pandangan semacam ini juga menganggap bahwasanya mahasiswa sebagai intelektual yang paling pintar sendiri dan rakyat jelata tidak tahu apa-apa sehingga tidak perlu beraliansi dengan elemen multi sektoral di luar mahasiswa. Penolakan gerakan mahasiswa angkatan 66 masuk akal (walaupun tidak bisa kita benarkan atau terima) kalau kita melihat konteks sejarah saat itu dimana terjadi penghancuran gerakan buruh, gerakan tani, gerakan pemuda mahasiswa anti Imperialis, dan gerakan perempuan. Alih-alih beraliansi dengan rakyat, gerakan mahasiswa angkatan 45 justru beraliansi dengan kelompok reaksioner dalam kalangan ABRI yang didukung penuh CIA dan Imperialis AS beserta sekutu-sekutunya. Apalagi inkonsistensi gerakan mahasiswa angkatan 66 juga tampak dengan banyaknya bekas aktivisnya yang masuk berpartisipasi dalam rezim penguasa/pemerintah Orde Baru. Nama-nama seperti Akbar Tanjung, Cosmas Batubara, Rahman Tolleng, dan sebagainya, semuanya merupakan bekas aktivis yang masuk jadi politisi Golkar. Bahkan Sofjan Wanadi, bos Apindo, yang kini menindas buruh juga dulunya aktivis mahasiswa angkatan 66.

Berdiri berhadap-hadapan dengan gerakan mahasiswa yang berspektif gerakan moral dan elitis adalah gerakan mahasiswa ideologis dan kerakyatan. Gerakan mahasiswa yang memiliki ideologi politik mengembangkan analisis menyeluruh mengenai bagaimana keadaan rakyat hari ini, apa sistem yang menjadi biang penindasannya, serta bagaimana berjuang melawan dan mengubah sistem serta tatanan yang menindas jadi menyejahterakan.

Gerakan mahasiswa kerakyatan sadar bahwasanya mereka adalah kelompok sosial minoritas di tengah masyarakat sehingga tidak bisa sendirian dalam melawan penindasan. Gerakan mahasiswa kerakyatan menyadari harus berjuang bersama-sama dengan sektor rakyat tertindas lainnya seperti gerakan buruh, gerakan tani, gerakan kaum miskin kota, dan perempuan anti penindasan. Karena perubahan adalah karya berjuta-juta massa rakyat dan tak ada siapapun yang bisa membebaskan rakyat dari penindasan selain rakyat itu sendiri.

Disinilah pentingnya mengingat hasil analisis kelas bahwasanya posisi mahasiswa adalah kelompok sosial non-kelas. Dari inilah kita paham bahwasanya dalam tiap tahapan atau babakan sejarah, mahasiswa, termasuk mahasiswa Indonesia, selalu terbelah ke dalam dua kutub yang berlawanan: kutub revolusioner dan kutub reaksioner. Mahasiswa angkatan 20an banyak yang memainkan peran revolusioner dalam memajukan perjuangan nasional. Namun saat fasisme Jepang datang dan menguasai Indonesia mahasiswa terpecah ke dalam posisi anti kolaborasi dan anti kooptasi dengan posisi kolaborasi dan kooptasi. Mahasiswa angkatan 45 banyak yang memainkan peran revolusioner dalam revolusi nasional. Mereka mempertahankan Indonesia dari imperialisme Belanda yang ingin kembali berkuasa. Namun sekali lagi posisi mereka terbelah ke dalam posisi pro-diplomasi-kapitulasi dengan posisi perjuangan. Pasca pengakuan kemerdekaan gerakan pemuda-mahasiswa kembali terbelah menjadi mendukung dan menentang revolusi yang dipuncaki kemenangan kontra-revolusi angkatan 66, angkatan mahasiswa pendukung Orde Baru. Contoh-contoh serupa bahkan merentang hingga ke gerakan mahasiswa angkatan 98 yang sebagian masih konsisten terus berjuang, sebagian terdemoralisasi (patah semangat), dan sebagian lainnya berkhianat, menyeberang ke kubu borjuasi.

Sekian contoh sejarah ini membuktikan bahwa pemuda-mahasiswa merupakan golongan non-kelas yang bisa memiliki watak berani, cerdas, dan militan namun terombang-ambing diantara kekuatan revolusioner dan kekuatan reaksioner. Berani, karena mereka yang memiliki masa muda memiliki kesegaran yang belum dirusak oleh demoralisasi maupun oportunisme akibat kekalahan dan kemunduran. Cerdas, karena mereka punya waktu dan kesempatan lebih banyak untuk bersentuhan dan mendalami teori-teori maupun wacana-wacana perjuangan massa. Militan, semangat tinggi yang mereka miliki ketika menggabungkan keberanian dan kecerdasan dalam praktek perjuangan. Namun watak-watak ini akan sia-sia saja bahkan merusak kalau jatuh ke tangan pimpinan reaksioner sebagaimana yang ditunjukkan dalam wujud angkatan 66. Karena itu kekuatan potensial gerakan pemuda-mahasiswa harus dipimpin oleh perjuangan kelas buruh yang revolusioner untuk melawan sistem penindasan.

Namun bagaimana sistem penindasan yang berjalan di Indonesia? Demi memahami ini kita harus menggunakan analisis ekonomi politik atau analisis kelas. Indonesia adalah negara kapitalisme terbelakang. Industrinya adalah industri terbelakang. Tidak ada industri nasional yang mengolah bahan mentah sampai menjadi bahan jadi. Mayoritas adalah industri perakitan. Itupun didominasi oleh kapital asing dan perusahaan Imperialis. Dominasi ini tidak hanya berjalan di ekonomi saja tapi juga menyeluruh ke politik dimana pemerintahan dikuasai oleh Kapitalisme Birokrasi yang menjadi agen-agen Imperialis. Inilah yang menjelaskan bahwa Indonesia masih belum merdeka 100% walaupun secara formal proklamasi sudah dinyatakan pada 17 Agustus 1945 silam.

Tugas-tugas demokratis nasional dalam revolusi nasional untuk pembentukan negara bangsa juga gagal dituntaskan. Apa itu tugas-tugas demokratis nasional? Tugas-tugas demokratis nasional adalah menggulingkan feodalisme dan monarki serta membentuk kapitalisme. Ini adalah tugas yang harus dituntaskan untuk peralihan masyarakat dari masyarakat feodalisme ke masyarakat kapitalisme. Dengan demikian tugas-tugas demokratis nasional setidaknya terdiri dari:
1. Penghapusan feodalisme dan penghambaan.
2. Reforma agraria.
3. Penghapusan monarki dan pembentukan parlemen.
4. Pembentukan negara dengan batasan-batasan wilayah dan pasar nasionalnya.
5. Pembebasan nasional.
6. Modernisasi masyarakat.
7. Industrialisasi nasional.

Selain itu berbeda dengan Singapura dan Korea Selatan yang merupakan negara-negara industri maju dan sudah sepenuhnya menghapus feodalisme, di Indonesia akibat the law of combined and uneven development atau hukum perkembangan gabungan dan tidak berimbang praktik monopoli tanah di Indonesia belum sepenuhnya hilang meskipun sudah tidak murni dalam bentuk feodalisme. Karena dominasi tuan tanah tradisional juga dibagi dengan keberadaan kapitalisme agraria berupa monopoli tanah dan kekuasaan perusahaan-perusahaan perkebunan, Perhutani, PTPN, dan sebagainya. Selain itu sudah hampir tidak ada lagi tuan tanah baik berupa tuan tanah tradisional maupun kapitalis-kapitalis agraria yang tidak terintegrasi ke pasar. Ini yang menegaskan bahwa monopoli tanah di Indonesia sudah bukan dalam bentuk feodalisme murni. Sehingga secara keseluruhan ketertindasan rakyat diakibatkan oleh sistem kekuasaan bersama antara Imperialisme, Kapitalisme dan Kapitalisme Birokrasi, serta seluruh diskriminasi dan penindasan yang diturunkan darinya.

Namun kelas borjuis Indonesia yang mayoritas didominasi oleh kelas borjuis komprador dan kapitalis birokrat bukan saja tidak mampu mengemban apalagi menuntaskan tugas-tugas demokratis nasional ini, sebaliknya bahkan mereka menghamba pada kekuatan-kekuatan Imperialisme. Oleh karena ini perjuangan menuntaskan tugas-tugas demokratis nasional sudah seharusnya diambil alih oleh gerakan mahasiswa kerakyatan yang berjuang bersama rakyat pekerja di bawah kepemimpinan kelas buruh revolusioner yang juga memperjuangkan penumbangan kapitalisme untuk mendirikan sosialisme.

Tentu saja baik kelas buruh maupun pelajar mahasiswa juga merasakan dampak penindasan akibat sistem pendidikan nasional yang tidak ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat serta tidak adanya jaminan kerja layak ketika lulus. Inilah komersialisasi pendidikan yang menindas pemuda mahasiswa Indonesia.

Komersialisasi pendidikan di Indonesia menampakkan diri dengan merosotnya pendidikan karena di satu sisi ongkos pendidikan dibuat melambung tinggi namun kualitas merosot sangat rendah sehingga tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Pendidikan yang sangat mahal dan tidak berkualitas tersebut dikarenakan tidak ada kepentingan dari kelas penindas yang berkuasa untuk memajukan tenaga produktif untuk memecahkan permasalahan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diorientasikan sebatas menjadi tenaga kerja murah dan pasar bagi hasil produksi industri imperialisme.

Banyak sekali peraturan yang dikeluarkan rezim penguasa/pemerintah untuk melegalkan komersialisasi pendidikan dan jelas-jelas memuat agenda Imperialis. Dikeluarkannya PP No. 60 dan PP No. 61 akibatkan pendidikan bukan lagi menjadi perhatian sosial namun menjadi salah satu komoditi perdagangan. Pada tahun 2003, rezim Megawati melahirkan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) no. 20 tahun 2003. Beberapa hal kontroversial di dalamnya termasuk kewajiban rakyat untuk mengongkosi biaya pendidikan (Pasal 9), “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Pasal ini membingungkan karena membuat rancu mengenai ada di tangan siapa tanggungjawab penyediaan sumber daya pendidikan? Apakah bukan lagi tanggungjawab pemerintah, sehingga dilempar ke rakyat? Mengapa kini jadi rakyat yang wajib mengongkosi pendidikan mereka sendiri? Dukungan sumber daya ini juga bisa ditafsirkan sangat luas, mulai dari pendanaan, penyediaan fasilitas, sampai guru yang harus digaji.

Di sisi lain, WTO di tahun 2005 menelurkan General Agreement of Trade and Services (GATS) alias kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan. Disana secara lebih eksplisit, pendidikan dimasukkan sebagai salah satu lingkup usaha atau industri. Sehingga pendidikan bukan lagi bidang sosial kemanusiaan tanggungjawab pemerintah melainkan ajang jual beli di pasar. GATS ini langsung ditandatangani Indonesia pada tahun yang sama, 2005. Rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meneruskan rezim Soeharto itu, melahirkan regulasi pengaman bagi invasi kapitalisme ke pendidikan di Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) no. 76 dan no. 77 tahun 2007. Kedua Perpres yang dikeluarkan mantan ajudan Soeharto itu menyatakan bahwa pendidikan (di Indonesia) termasuk sektor terbuka bagi penanaman modal asing, maksimal 49%. Tiga tahun kemudian, dikeluarkanlah pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. PP ini mengesahkan keterlibatan pihak asing dan juga membolehkan penarikan pungutan ke orang tua peserta didik.

Memang berbagai forum internasional seperti MDGs, APEC, dan KTM 9 WTO, sebenarnya merupakan alat-alat bagi Imperialisme untuk tidak hanya menguasai SDA negara-negara dunia ketiga, mengeruk keuntungan dari politik upah murah dan monopoli serta perampasan tanah, namun juga memaksakan komersialisasi pendidikan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia dalam bentuk pemotongan subsidi pendidikan, liberalisasi, dan komersialisasi pendidikan.

Dominasi Imperialisme dalam bisnis pendidikan di Indonesia memang tidak hanya dimainkan oleh Imperialis AS saja. Dalam data yang dipublikasikan pada pagi hari Sabtu 1 Februari 2013 oleh The Morning Show, Net TV,  jumlah mahasiswa Indonesia yang dikuliahkan ke AS ‘hanya’ sebesar 7.000an orang, menduduki posisi kedua. Sedangkan posisi pertama dipegang oleh Imperialis Australia dimana jumlah mahasiswa Indonesia disana mencapai 12.000an orang. Meskipun sebagian mahasiswa tersebut ada yang belajar dengan dana pribadi namun sebagian juga didanai oleh beasiswa baik yang dibiayai Indonesia maupun Australia. Disini kita tidak boleh terkecoh oleh kata-kata beasiswa. Beasiswa yang berjalan dalam kerangka bisnis pendidikan tidak ada yang benar-benar gratis. Beasiswa demikian dibagi ke dalam tiga pendanaan: beasiswa yang didanai oleh anggaran negara Indonesia yang dibayar dengan transfer uang secara kontan atau tunai, beasiswa yang didanai melalui mekanisme hutang Indonesia ke negara-negara Imperialis, dan beasiswa yang didanai melalui ‘kerjasama’ Indonesia dengan negara-negara Imperialis dengan syarat bahwa agenda Imperialis akan diakomodasi oleh institusi atau pihak penerima beasiswa tersebut. Biaya pendidikan mahasiswa Indonesia (sebagai bagian dari mahasiswa asing di negara-negara Imperialis tersebut) tarifnya lebih mahal daripada mahasiswa lokal sana. Misalnya mahasiswa lokal membayar sebesar AUS$ 400 maka mahasiswa asing membayar AUS$1200 per semester. Jadi selama satu semester satu orang mahasiswa Indonesia harus membayar Rp 12 juta. 

Tidak boleh dilupakan juga keberadaan regulasi, peraturan, dan undang-undang lainnya yang turut mengusung komersialisasi pendidikan dan agenda neoliberalisme. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) No. 12 tahun 2012 merupakan regulasi yang mendorong privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi di sektor pendidikan. Bahkan melalui regulasi ini, sistem kerja kontrak dan outsourcing juga akan merambah institusi-institsi pendidikan tinggi. Ini termuat dalam salah satu pasal UU PT yang menyebutkan bahwa UU PT memiliki kewenangan mengatur, mengangkat, dan memberhentikan karyawan kampus (dosen dan staf). Jadi politik upah murah yang berjalan melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing tidak hanya menimpa buruh-buruh pabrik atau buruh industri berat saja namun juga akan menyerang pekerja kantoran, khususnya pekerja kampus. Sayangnya saat ini di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, belum ada serikat pekerja yang punya keberadaan berarti dalam membela dan memperjuangkan hak-hak pekerja.

Selain itu kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga turut memperparah komersialisasi pendidikan karena meskipun digembar-gemborkan lebih efektif dan efisien ternyata menyebabkan kenaikan biaya kuliah hingga 100%. Jelas akses pemuda untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan tinggi akan semakin dipersempit. Padahal jumlah mahasiswa di Indonesia saat ini sudah merupakan minoritas di kalangan pemuda. Jumlah pemuda saat ini di tahun 2012 sebanyak 69 juta (turun dari angka 82,2 juta di tahun 2008) sedangkan dari jumlah itu yang bisa mengenyam kuliah hanya 4,2 juta orang saja.

Kecilnya jumlah mahasiswa tersebut juga membuktikan bahwa mustahil mahasiswa bisa membuat perubahan tanpa melibatkan dirinya dalam perjuangan massa bersama rakyat untuk melawan penindasan musuh-musuh kelasnya. Ilusi gagasan-gagasan bahwa mahasiswa adalah agent of change, agent of social control, agent of iron stock, harus kita perangi karena terbukti menjadi bakteri penyebab penyakit elitis yang menjangkiti dan merusak gerakan mahasiswa.

Akhirnya harus kita simpulkan bahwa pola umum akibat komersialisasi pendidikan tampak dimana-mana. Kampus-kampus papan bawah terancam bangkrut sedangkan kampus-kampus papan atas berlomba-lomba mendongkrak kuota penerimaan mahasiswa sebanyak-banyaknya tanpa didahului dengan penyediaan atau peningkatan fasilitas, sarana, prasarana, dan tenaga pendidikan (pengajar dan pekerja kampus). Akibatnya jumlah mahasiswa dalam satu kelas semakin membludak, kuliah jadi tidak kondusif, beban kerja pekerja kampus semakin berat padahal tidak ada peningkatan upah sesuai dengan beban kerja yang semakin berat dan kebutuhan hidup layak. Apalagi kaum mayoritas di kampus, pemuda mahasiswa dan pekerja pendidikan tidak dilibatkan secara demokratis, secara riil, sejati, atau genuine, dalam setiap pengambilan keputusan.

Oleh karena itu sektor pemuda, pelajar, dan mahasiswa perlu bangkit kembali membangun kekuatan organisasi dan gerakannya dalam perjuangan massa. Semakin merajalelanya komersialisasi pendidikan tumbuh sudah, sedang, dan akan selalu diiringi dengan tindakan anti demokrasi di kampus baik oleh birokrat kampus sendiri maupun oleh pihak-pihak luar kampus. Pembubaran seminar yang membahas hak-hak minoritas di Universitas Brawijaya dibubarkan karena mengandung pembahasan Lesbian Gay Biseksual, dan Transgender (LGBT) dengan salah satu pematerinya adalah Dede Oetomo, pembubaran bedah film Senyap di Universitas Ma Chung, ancaman Forum Umat Islam (FUI) terhadap pemutaran dan bedah film Senyap di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, pemata-mataan terhadap bedah buku Tan Malaka, dan praktik-praktik pemberangusan demokrasi serta pembredelan media pers mahasiswa di berbagai kampus adalah bukti komersialisasi pendidikan diiringi pemberangusan demokrasi, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum. Ini memang secara sengaja dikondisikan agar kampus yang berjalan dalam sistem komersialisasi pendidikan bisa semakin stabil dalam mencetak calon tenaga kerja terampil demi memenuhi kebutuhan industri Imperialisme-kapitalisme.

Perspektif Internasionalis dan Revolusioner
Disinilah pentingnya membangun dan membangkitkan gerakan mahasiswa kerakyatan. Namun tidak cukup hanya berwatak kerakyatan. Gerakan mahasiswa juga harus berperspektif internasionalis dan revolusioner. Mengapa penting membangun gerakan mahasiswa kerakyatan yang berperspektif internasionalis dan revolusioner? Sebab pelajar dan mahasiswa saat ini, tidak hanya di Indonesia, namun dimana-mana menderita komersialisasi pendidikan. Apalagi dalam situasi di mana sistem kapitalisme memasuki krisis maka rezim penguasa dimana-mana akan merampas hak-hak rakyat, termasuk dalam bidang pendidikan, untuk menyelamatkan sistem dan kelas yang menindas tersebut. Dimana-mana liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan merajalela. Dimana-mana anggaran pendidikan dipangkas habis-habisan.

Sistem pendidikan publik di Italia, misalnya, yang sebelumnya gratis diprivatisasi dan menjadikan sekolah-sekolah pabrik penyuplai calon tenaga kerja untuk kebutuhan pasar sementara di sisi lain rakyat miskin semakin dibatasi aksesnya terhadap pendidikan. Begitu juga di Malaysia, dimana pemerintahnya memotong anggaran pendidikan lebih rendah 15% daripada anggaran tahun sebelumnya. Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Idris Jusoh, bahkan berulang kali mengatakan institusi-institusi pendidikan tinggi harusnya mandiri secara finansial dari pemerintah (maksudnya tidak dibiayai negara lagi). Dampak pemotongan anggaran tersebut sudah langsung dirasakan dengan naiknya biaya kuliah, biaya administrasi, biaya sumber daya, biaya parkir, dan sebagainya. Belum lagi para mahasiswa akan dipaksa melakukan program magang tanpa upah layak yang sama saja memenuhi kebutuhan kapitalisme akan buruh upah rendah.
Pemotongan anggaran pendidikan juga terjadi di Filipina. Biaya kuliah di Afrika Selatan juga dinaikkan sebesar 10% hingga 12% yang kemudian memicu demonstrasi para mahasiswa di seluruh penjuru negeri. Privatisasi pendidikan juga menimpa mahasiswa Srilanka dimana pendidikan tinggi sebelumnya dan akhirnya memicu ribuan mahasiswa beraksi massa. Sedangkan di India, selain kenaikan biaya kuliah pemerintah juga menerapkan penghapusan berbagai beasiswa yang mengakibatkan 35.000 mahasiswa terancam putus kuliah. Para mahasiswa di Yunani bahkan sudah bergabung dengan mogok nasional kaum buruh untuk menentang pemotongan anggaran. Perlawanan ini sedemikian makin meluasnya hingga di Albania, pemerintah tidak segan mengerahkan aparat kepolisian untuk menindas para mahasiswa dan pekerja pendidikan serta rakyat jelata yang sekadar menuntut hak mereka atas pendidikan gratis. Fenomena demikian tidak terbatas pada negara-negara dunia ketiga namun juga berlaku pula di negara-negara kapitalis maju atau negara-negara Imperialis seperti Britania, AS, Belanda. Bahkan mereka sudah melawan balik dan ribuan mahasiswanya bergerak menuntut pendidikan.

Mengapa fenomena ini terjadi global? Sebab kapitalisme beroperasi juga dalam skala global. Jadi sekarang semakin penting bagi kita untuk membangun gerakan mahasiswa kerakyatan dengan perspektif internasionalis dan revolusioner yang terintegrasi dengan perjuangan kelas buruh dan rakyat pekerja untuk menumbangkan kapitalisme dan mendirikan sosialisme. Hanya dengan begitu kita bisa mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah dan mengabdi kepada rakyat. Oleh karena itu mari kita membangun gerakan mahasiswa kerakyatan berperspektif internasionalis dan revolusioner. (*).

Sumber:
Gerakan Mahasiswa Kerakyatan, materi penulis yang disampaikan pada Diklat IMM Teknik UMM
Notulensi Pertemuan FMN Se-Jatim 1 – 2 Februari 2014
International Students’ Day, English Wikipedia The Free Encycopedia
Jan Opletal, English Wikipedia The Free Encycopedia
Václav Sedláček, Czechoslovak Wikipedie
English Wikipedia The Free Encycopedia
German occupation of Czechoslovakia, English Wikipedia The Free Encycopedia
Day of Action Against Education Reforms in Italy, Revolution News
Million Student March, Studentmarch.org
Laman resmi akun Facebook International Student Movement
Laman resmi akun Facebook International Student Movement-Asia

Comments
2 Responses to “Peringati 76th International Students’ Day dengan Bangun Gerakan Mahasiswa Kerakyatan”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] 76TH INTERNATIONAL STUDENTS’ DAY DENGAN BANGUN GERAKAN MAHASISWA KERAKYATAN. (Dapat diakses pada https://bumirakyat.wordpress.com/2015/11/17/peringati-76th-international-students-day-dengan-bangun-…). Diakses pada tanggal 15 September pukul 02:00 […]



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: