Diskusi Buruh dan Mahasiswa Simpulkan Politik Upah Murah Biang Permasalahan Buruh

diskusi-buruh-dan-mahasiswa-simpulkan-politik-upah-murah-biang-permasalahan-buruh.jpg.jpeg

image

Forum Diskusi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang digelar pada Kamis (26/11/2015) bekerjasama dengan Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) dan Serikat Buruh Nestle Indonesia-Kejayan (SBNIK) menyimpulkan biang permasalahan buruh adalah politik upah murah yang diterapkan rezim pemerintah Indonesia.

Lukas Dwi Hartanto, mahasiswa Magister Sosiologi UMM, menyatakan praktik upah murah bukan baru dijalankan pada rezim pemerintah Jokowi-JK, “…namun sudah dimulai sejak tahun 1967 begitu Soeharto dan Orde Baru berkuasa”, ungkapnya. “Sejak saat itu upah murah adalah produk politik dimana negara memang menawarkan pada para pemodal dunia untuk menanamkan kapitalnya di Indonesia karena buruh-buruhnya bisa diupah rendah.”Apa yang dipraktikkan Jokowi-JK sekarang ini menurutnya adalah keberlanjutan politik upah murah dengan skala yang lebih parah. “Apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh empat paket kebijakan ekonomi Jokowi sebenarnya merupakan liberalisasi tenaga kerja dan liberalisasi pasar”, jelasnya.
Menurutnya semua kebijalan neoliberal ini sebenarnya menyerupai makar terhadap konstitusi. Karena “…salah satu tugas utama kebijakan Pemerintah sesuai dengan amat Undang-undang Dasar 45, Pasal 27 Ayat 2) menyatakan ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.’…dan sila kelima dari Pancasila: ‘Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” Namun alih-alih menjalankan amanat konstitusi tersebut, semua undang-undang dan peraturan hukum yang dibuat pemerintah, termasuk Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, justru bertentangan dengan UUD 45. Ini menunjukkan negara mewakili kepentingan modal dan menindas rakyat pekerja, menurutnya. “Ini kemudian diperparah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tentang Pengupahan oleh rezim Jokowi-JK”, tambahnya.

Kenyataan ini dikonfirmasi oleh Faizin Salam, Koordinator Divisi Organisasi dan Advokasi SPBI. “PP tersebut menghilangkan peran dewan pengupahan (mekanisme pengupahan yang relatif partisipatif), dan membuat kenaikan upah hanya berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan inflasi.”, jelasnya. Padahal menurutnya penetapan UMK sebelumnya yang masih berdasarkan survei saja sudah bermasalah. Sebab survey yang dilakukan dewan pengupahan sarat dengan rekayasa. “Barang-barang kebutuhan yang disurvei dewan pengupahan tersebut yang sudah minimum pun masih ditawar dan diturunkan lagi. Misalkan ceret berdiameter 25 centimeter ditawar jadi 5 centimeter, deterjen diganti jadi sabun colek, dan sebagainya. Ini kan gila masa  kebutuhan hidup manusia ditawar-tawar seperti jual beli brambang di pasar?” gugatnya. Ia kemudian menunjukkan akibat survei tersebut UMK baru yang ditentukan hanya sebesar Rp 2.134.530,- sementara menurut survei langsung di pasar oleh SPBI menunjukkan bahwa seharusnya UMK baru sebesar Rp 2.168.000,-. “Apalagi setelah PP Pengupahan diterapkan maka nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya ditinjau tiap lima tahun sekali. Padahal harga barang-barang kebutuhan pokok bisa naik berkali-kali dalam beberapa bulan saja. Inilah politik upah murah”, tekannya.
Permasalahan di lapangan juga banyak yang lebih parah, ungkap Faizin. “Banyak sekali pengusaha yang membayar upah buruhnya sangat rendah dan di bawah UMK. Namun tidak ditindak sama sekali oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).” Ia mencontohkan PT Gunung Bale yang hanya memberikan upah Rp 25.000,- per hari, Tunjangan Hari Raya (THR) tidak pernah diberikan secara penuh sesuai peraturan satu kali gaji malah para buruh hanya diberi bingkisan senilai Rp 150.000,- saja, serta para buruhnya tidak diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Padahal perusahaan Gunung Bale yang bergerak di bidang pengadaan bahan baku keramik ini memerintahkan para buruhnya untuk menggali material kapur. Dari mulai lahan itu berbentuk bukit sampai rata dan sampai jadi lembah. Buruhnya tidak diberi jaminan sosial sama sekali. Padahal menambang kapur itu kan juga rentan merusak paru-paru. Akhirnya kalau kecelakaan harus ditanggung buruh sendiri.”, kecamnya.

Politik upah murah bukan saja berlangsung di industri berat tapi juga di industri wisata dan perhotelan, ungkap Faizin. “Hotel Trio Indah, misalnya, dulunya hanya mengupah buruh per bulannya hanya sebesar Rp 400.000,-, Rp 600.000,-, dan Rp 800.000,-. Sangat jauh dari UMK dan KHL. Apalagi potongan biaya servis sebesar 30%. Padahal standar di perhotelan seharusnya potongannya hanya 10%. Namun sejak bergabung ke SPBI, kami advokasi, kami perjuangkan hak-haknya. Sekarang upahnya sudah naik jadi Rp 1.300.000,-. Tapi perjuangan ini belum selesai karena SPBI ingin agar terus berjuang agar hak-hak buruh Hotel Trio Indah dipenuhi semuanya. Termasuk agar upahnya bisa mencapai UMK dan agar semua buruhnya diikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.”, jelasnya.

Faizin juga menambahkan bahwa politik upah murah tidak hanya berwujud upah rendah di bawah UMK dan KHL, minimnya tunjangan, serta tidak diberikannya jaminan sosial. Melainkan juga mewujudkan diri dengan praktik-praktik pemberangusan serikat. “Dua orang pengurus Serikat Buruh Anggota (SBA) SPBI di PT. Dwi Putra Sakti yang bergerak di bidang garmen, misalnya, dipecat tanpa keterangan yang jelas setelah keduanya ikut demonstrasi menentang PP Pengupahan pada 26 Oktober 2015. Tindakan perusahaan ini jelas melanggar undang-undang tentang kebebasan berserikat dan menghambat kegiatan serikat buruh.”, kecamnya.

Menimpali itu, Dwi Hartanto, menggarisbawahi “persoalan buruh bukan sekedar persoalan buruh dan majikan melainkan persoalan rakyat juga.” Hak-hak yang diperjuangkan buruh seperti upah, tunjangan, bahkan jaminan sosial juga menurutnya dirasakan oleh masyarakat luas. Bahkan kebebasan berserikat juga merupakan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia. Karena itu ia menyimpulkan bahwa rakyat juga harus turut berjuang bersama buruh dalam melawan penindasan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

MENA Solidarity Network

Solidarity with Workers in the Middle East

Indonesian Peoples' Alliance (IPA)

Movement for Peoples Sovereignty and Trade to Serve the Peoples!

Maruti Suzuki Workers Union

Inquilab Zindabad! Mazdoor Ekta Zindabad!

wonosobo bergerak

Pijar Harapan untuk Rakyat

WONOSOBO BERGERAK

Pijar Harapan untuk Rakyat

SEKBER

sekolah bersama

Jurnal Ari

Coretan iseng pengelana

Insatiable Booksluts

Voracious readers tell you if that book is going to suck.

Ughytov's Blog

Just another WordPress.com site

Shiraz Socialist

Because there have to be some lefties with a social life

LKIP

Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS

Partai Rakyat Pekerja Komite Kota Makassar

SOSIALISME, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja. SOSIALISME, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme

boemipoetra

In A Time Of Universal Deceit, Telling The Truth Is A Revolutionary Act

Berita Buruh Indonesia

sebagai SEKOLAH PERANG, SERIKAT BURUH TIDAK terkalahkan

Working Indonesia

A Blog Covering Labor Activism in Indonesia

ARTIKEL BURUH

buruhberjuang.wordpress.com

Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung

SATU dan BERSATU oleh PERS & karena MAHASISWA

Home

One voice, unify power, unify actions for workers rights

%d blogger menyukai ini: