Apa yang Diperjuangkan Bumi Rakyat

Bumi Rakyat adalah media publikasi berbagai tulisan mengenai perjuangan kelas dan pergerakan rakyat dari berbagai segi, mulai ekonomi politik, politik, ekonomi, sejarah, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Mengadopsi nama dari Bumi Manusia, karya besar Pramoedya Ananta Toer, serta mengembangkannya untuk meningkatkan internasionalisme kelas buruh dan solidaritas rakyat tertindas sedunia. Menyadari bahwasanya media internet hanya dinikmati 15% dari total populasi rakyat Indonesia, Bumi Rakyat tidak hanya berhenti dalam publikasi via blog di bumirakyat.wordpress.com namun juga mulai publikasi dalam media cetak. Terbit seminggu sekali, Bumi Rakyat bercita-cita bisa menyapa massa di pabrik-pabrik, kampung-kampung dan lingkungan pemukiman rakyat pekerja, sekolah-sekolah dan kampus-kampus, pemogokan-pemogokan, demonstrasi-demonstrasi, forum diskusi-forum diskusi, bedah buku, bedah film, cangkrukan, maupun di tempat dan kesempatan lainnya. Dengan awal yang sederhana, kurang dari lima orang pengelola dan kontributor serta beredar di Malang Raya, Bumi Rakyat terbit dengan harga normal Rp 1.500,- dan harga solidaritas Rp 2.000,- serta harga langganan satu tahun Rp 50.000,- (total 48 edisi). Bagi yang tertarik menjadi distributor, Bumi Rakyat memberikan pembagian 25% hasil penjualan. Bumi Rakyat juga menerima kontribusi tulisan maupun pemberitahuan kegiatan.

Bumi Rakyat merupakan media massa dengan garis politik sosialisme ilmiah revolusioner. Kami mendukung perjuangan untuk menghapuskan kapitalisme dan tahapan tertingginya, yaitu imperialisme, serta membangun sistem sosialis dunia. Sosialisme adalah suatu sistem dengan ciri-ciri: 1) Ekonomi terencana terdesentralisasi secara demokratis. Tatanan masyarakat dijalankan dan dikontrol secara demokratis melalui ekonomi terencana terdesentralisasi oleh kelas buruh secara ilmiah dengan badan-badan seperti komune atau dewan buruh dan semua sumber daya yang ada disalurkan memenuhi kebutuhan rakyat serta penghapusan kelas. 2) Kepemilikan bersama. Alat-alat produksi yang sebelumnya dikuasai oleh kapitalis dan kelas penindas lainnya, diambil alih dan diletakkan di bawah kontrol demokratis kelas buruh. Penghapusan kepemilikan pribadi (yang sebenarnya berarti kepemilikan kapitalis atas alat-alat produksi) bukan merupakan penghapusan kepemilikan perorangan. Kepemilikan pribadi adalah penguasaan terhadap aset-aset seperti pabrik-pabrik, tambang-tambang, perkebunan-perkebunan, rumah sakit dan klinik, dan lainnya, yang mana pengambilalihannya menjadi kepemilikan bersama justru akan menaikkan hajat hidup kelas buruh dan rakyat pekerja serta meningkatkan kepemilikan perorangan (seperti makanan bergizi, pakaian layak, perumahan berkualitas, dan sebagainya). 3) Voucher-voucher buruh: Ekonomi dalam sosialisme akan memberikan imbalan kepada perorangan-perorangan buruh sesuai nilai kerja yang ia sumbangkan kepada masyarakat. Setiap buruh akan diberikan suatu jumlah kredit terstandarisasi yang memverifikasi kontribusinya yang kemudian bisa dipertukarkan untuk barang-barang, khususnya untuk memenuhi kebutuhannya. Voucher-voucher demikian akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak bisa menjadi sarana monopoli atau penumpukan keuntungan. Misalnya buruh akan mendapatkan voucher kesehatan dimana setiap rakyat pekerja selain memiliki akses minimal setara yang layak terhadap kesehatan (pengobatan dan perawatan) buruh juga bisa menukarkan vouchernya untuk aktivitas-aktivitas kebugaran, voucher pendidikan dimana rakyat selain bisa menikmati standar minimal berkualitas dari sistem pendidikan demokratis, ilmiah, profesional, dan mengabdi ke rakyat, rakyat juga bisa menukarkan vouchernya untuk mempelajari hal-hal terkait minat dan bakatnya (mempelajari berbagai bahasa misalnya) dan sebagainya.4) Demokrasi Buruh. Sejarah perjuangan kelas buruh telah menampilkan bahwa dalam berbagai revolusi buruh, kelas buruh secara alamiah dan berkat insting revolusionernya, telah melahirkan demokrasi buruh sebagai anti-tesis terhadap demokrasi borjuis. Dalam demokrasi buruh, kelas buruh memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam dewan-dewan buruh demi memperjuangkan kepentingan kelas buruh. Mereka bisa dipilih dan diganti (di-“recall”) kapanpun dengan konsensus para buruh dan diupah tidak lebih dari gaji seorang buruh terampil. Dewan-dewan buruh telah lahir dalam berbagai nama, mulai Commune di Paris tahun 1871, Soviet di Rusia tahun 1905 dan 1917 serta Hungaria tahun 1956, Kolektif Industrial dan Komune Agraria di Spanyol tahun 1936, Solidarnosc di Polandia tahun 1980, Cordone di Chile tahun 1972, serta Syura di Iran tahun 1979. Namun sealamiah kelahiran jabang bayi, ancaman terhadap kematian jabang bayi tersebut juga merupakan hal yang alami dan menegaskan bahwa meskipun kelahiran demokrasi buruh merupakan keniscayaan dari masa ke masa, tidak ada yang menjamin bahwa demokrasi buruh tetap bertahan kalau tidak ada kepeloporan kelas buruh dalam melawan gelombang kontra-revolusi yang ingin menghancurkannya.

Rezim-rezim birokratik yang mengatasnamakan kelas buruh dan sosialisme seperti Stalinisme di Uni Soviet dan Eropa Timur, Titoisme di Yugoslavia, Hoxhaisme di Albania, dan sebagainya, serta yang saat ini masih berkuasa di Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Sosialis Vietnam, bahkan juga Republik Kuba, bukanlah kediktatoran proletariat karena kelas buruh tidak berkuasa secara langsung, tidak ada demokrasi buruh, bahkan kelas buruh serta rakyat masih menderita penindasan dan penghisapan dari rezim birokratik yang berkuasa.

Indonesia adalah negara reaksioner yang dikuasai oleh rezim dan kelas penindas di atas sistem kapitalisme terbelakang. Tidak ada industri nasional (yang mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi) dan tugas-tugas demokratis nasional gagal dituntaskan sehingga mengakibatkan Indonesia masih berada dalam dominasi negara-negara Imperialis serta pengaruh feodalisme masih tersisa dalam skala tertentu, meskipun bukan dalam bentuknya yang murni karena terintegrasi dengan kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu kelas buruh di Indonesia dalam mengobarkan perjuangan kelas harus membangun aliansi dasar buruh dan tani di bawah kepemimpinannya serta menggandeng pemuda-pelajar-mahasiswa dan kaum miskin kota, mengambil alih tugas-tugas demokratis nasional serta secara berkelanjutan membawa revolusi membuka jalan bagi sosialisme.

Sebagai kelas yang terbentuk langsung dan menghadapi penindasan serta penghisapan langsung oleh kapitalis, kelas buruh memiliki kepentingan utama dalam menghapuskan kapitalisme pada khususnya dan semua bentuk penindasan pada umumnya. Ditambah vitalnya posisi kelas buruh sebagai penyelenggara utama ekonomi, kelas buruh memegang posisi kepeloporan dalam perjuangan serta harus menggandeng dan mendukung perjuangan kaum tertindas lainnya.

Pembebasan kelas buruh merupakan tugas yang harus diemban kelas buruh itu sendiri dan tidak bisa dilakukan oleh tindakan-tindakan segelintir minoritas. Organisasi-organisasi massa seperti serikat buruh merupakan organ yang penting sebagai instrumen defensif kelas buruh untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan kelas penguasa. Namun agar kelas buruh bisa dimenangkan ke sisi revolusioner dan terintegrasi secara politik dan organisasional untuk menghapuskan penindasan, kelas buruh perlu membangun partai buruh revolusioner. Partai buruh revolusioner harus dibangun dari material kader-kader buruh dengan militansi paling tinggi dan kesadaran kelas paling maju.

Selain menentang penindasan berbasis masyarakat kelas, Bumi Rakyat juga menentang semua penindasan berbasis suku, agama, ras, dan jenis kelamin maupun orientasinya. Kami menentang semua bentuk rasisme, pelarangan terhadap kebebasan beragama dan beribadah, serta diskriminasi terhadap kaum perempuan dan semua bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penindasan demikian melayani kepentingan kelas penindas yang berkuasa dan karenanya perlawanan terhadapnya merupakan prinsip yang juga harus disertakan dalam perjuangan kelas.

Dukungan serta solidaritas terhadap perjuangan pembebasan suku bangsa tertindas seperti Papua, Aborigin, Pribumi Amerika, Palestina, Kurdi, basque, dan suku bangsa tertindas lainnya, merupakan keharusan yang wajib diberikan kaum revolusioner sembari menjelaskan dengan tegas namun telaten bahwasanya penghapusan sepenuhnya terhadap penindasan hanya bisa dituntaskan melalui perjuangan kelas dan pendirian sosialisme.