Warga Betek dan Mahasiswa Tuntut Pemberlakuan Dua Arah
Ratusan warga Betek, Malang, dari delapan RW dan 54 RT turun jalan memblokir jalan, menolak jalur satu arah dan menuntut pemberlakukan kembali jalur dua arah. Aksi yang didukung mahasiswa dari PMII dan HMI ini menilai bahwasanya kebijakan sepihak Walikota dalam memberlakukan jalur satu arah dengan alasan mengurai kemacetan di Malang, malah mengakibatkan kerugian bagi warga Betek di sepanjang jalan tersebut.
Sa’im, warga Betek, mengatakan, “Daerah sini kalau pagi hari dan sore hari tidak seperti jalan raya tapi sudah seperti sirkuit.” Ini dibenarkan Yudo, ketua RW 4, “Akibat jalur satu arah, lalu lintas tidak ada yang pelan. Semua jalannya cepat. Sudah banyak yang meninggal dan jadi korban kecelakaan karena ditabrak kendaraan.” “Sejauh ini sudah empat korban meninggal dunia dan banyak yang cedera. Salah satu korban cedera adalah Bu Pur, seorang pensiunan dosen, yang sejak tertimpa kecelakaan, rumahnya jadi terbengkalai dan terpaksa dititipkan Pak RT untuk dijaga. Seandainya Jln. Mayjen Panjaitan jadi dua arah, tidak akan ada kecelakaan macam begini,” tambah seorang Ketua NU Ranting Penanggungan. Warga yang mayoritas adalah pedagang kecil juga menyatakan bahwa pemberlakuan satu arah ini telah menurunkan omzet jualan mereka hingga 30% lebih.
Dalam orasinya, perwakilan massa aksi menyatakan bahwa bilamana Walikota tetap tidak menggubris tuntutan warga, maka warga tidak hanya akan memblokir jalan namun seluruh Ketua RT/RW akan mengundurkan diri dari jabatannya. Ini ditekankan dengan aksi pengumpulan stempel RT/RW di Posko Tolak Satu Arah yang didirikan warga.
Warga dan mahasiswa yang memblokir dan menduduki jalan juga menuntut agar Walikota datang ke tempat massa aksi. Sayangnya Anton, Wali Kota Malang, tidak ada di tempat karena pergi ke Makah untuk berhaji. Muhammad Zaqi, salah satu orator aksi menyatakan bahwa sebelumnya dalam pertemuan dengan warga, Kepala Dinas Perhubungan mengakui kebijakan jalur satu arah ini belum didahului kajian yang komprehensif. Yudo menambahkan, “Dulu kepada warga, pemerintah menjanjikan bahwa jalur satu arah ini hanya akan berlaku 12 jam. Setelah itu kembali dua arah. Itu pun sebenarnya warga kurang puas. Lha, ini malah dijadikan satu arah lagi, bahkan selama 24 jam pula.”
Anton, Walikota Malang, sebelumnya dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang menjanjikan bahwa bilamana terpilih ia akan menyelesaikan masalah kemacetan kota dalam satu tahun masa pertama jabatannya. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah memberlakukan jalur satu arah di beberapa ruas jalan Kota Malang. Sayangnya kebijakan ini hanyalah kebijakan tambal sulam yang tidak menyasar langsung ke jantung penyebab persoalan kemacetan.
Sebenarnya semua ini adalah akibat ekonomi pasar dan tidak adanya ekonomi terencana dengan melibatkan rakyat pekerja dalam mengelola kota. Jumlah orang yang tinggal di kota Malang semakin membludak sampai berjumlah sebesar 849.667 jiwa ditambah kerumitan masalah lalu lintas akibat ekonomi pasar tanpa diimbangi rencana pembangunan prasarana seperti jalan dan sarana seperti alat transportasi yang murah, aman, dan nyaman. Ini tidak saja akibatkan semakin ramai dan macetnya lalu lintas kota dimana pengambilan solusi secara sepihak akhirnya juga merugikan warga namun juga berakibat terancamnya hajat hidup rakyat pekerja yang mengandalkan hajat hidup di sektor transportasi.
Sebelumnya Walikota Malang juga didemo para sopir taksi yang mogok dan membanjiri balai kota, memprotes kebijakan Walikota yang membolehkan ekspansi taksi Blue Bird untuk masuk sektor industri transportasi di Malang. Dalam aksi pada 5 Maret 2014 itu para sopir armada taksi Citra, taksi Bima, dan lain-lain mengendarai 500 unit mobil mereka ke depan balai kota, gedung pemerintahan daerah kota Malang. Mereka menilai ekspansi taksi Blue Bird akan bahayakan hajat hidup mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Mohammad Anton, Walikota Malang, ia akan memberikan izin operasional terhadap Taxi Bluebird. ”Mereka (taxi Bluebird) ingin berinvestasi di sini, dan akan menurunkan seratus armadanya,” katanya. Lebih lanjut ia berdalih banyak laporan masyarakat tentang buruknya pelayanan taksi yang saat ini ada di Kota Malang. Banyak taksi yang tidak menyalakan argo meternya. Namun berapa banyak orang yang melaporkan, berapa banyak unit yang buruk pelayannya tidak pernah disebutkan Anton. Anehnya, menurut Reza, direktur Mandala dan Argo Taksi, selama ini banyak permintaan penambahan kouta taksi belum disetujui pemkot. Namun tiba-tiba pemkot malah memprioritaskan perusahaan baru untuk masuk Malang.
Selama kota Malang dijalankan dengan sistem kapitalisme dan ekonomi pasar yang tidak saja tidak melibatkan partisipasi rakyat pekerja Malang dalam pengambilan kebijakan namun juga mengakibatkan kerugian terhadap hajat hidup mereka, maka pemerintah Kota Malang akan terus menghadapi aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi pendudukan, bahkan aksi-aksi mogok yang lebih banyak dan lebih besar di sepanjang sisa masa pemerintahannya.
Bumi Rakyat 